Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud."

"Secara konseptual pendamping masyarakat merupakan suatu kegiatan yang menuntut pekerjaannya untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu waktu dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berpindah peranan ke peranan yang lain secara simultan. Hanya saja dalam pelaksanaan pendampingan, menurut penilaian anggota kelompok sebagian besar dalam pelaksanaan peranan fasilitatif, pendidikan, representatif dan teknis di lokasi penelitian banyak yang tidak lakukan, dikarenakan berbagai sebab, antara lain pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai community worker tidak memadai, dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses dan kurang didukung juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan peranan pendampingan masyarakat yang dilakukan belum memadai sesuai harapan seperti yang dikemukakan Ife (1995) sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ternyata banyak peranan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, baik yang sering maupun yang jarang, namun akhirnya intensitasnya menurun. Terlihat salah satunya dalam pelaksanaan peranan fasilitatif yang didalamnya ada aspek yang cukup menentukan keberhasilan pendampingan yaitu aspek antusiasme, komitmen dan integritas dimana pendamping masyarakat dituntut konsisten untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat dengan bekerja tanpa mengenal waktu siap memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat menularkan semangat kepada masyarakat untuk tetap berusaha dan penuh semangat, serta bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada bantuan orang lain. Karena permasalahan tersebut di atas, pendamping masyarakat tidak bisa berimprovisasi ataupun berinisiatif untuk melakukan peranan yang lebih, sehingga mengakibatkan Kejenuhan, bosan, penurunan semangat, serta kurang percaya, baik dalam menunggu realisasi yang memakan waktu sampal 6 bulan maupun dalam pelaksanaannya. Di sisi lain waktu penugasan 5 bulan untuk FD (Fasilitator Desa) daiam tahap sosialisasi program terlalu pendek, padahal FD sangat diperlukan juga daiam tahap pelaksanaan program dan FK (Fasilitator Kecamatan) sebagai pendamping masyarakat di tingkat kecamatan terlalu luas jangkauan tugasnya. Keadaan tersebut cukup mengganggu pelaksanaan peranan fasilitatif dan peranan lainnya yang sejak Tahap Persiapan atau Tahap Sosialisasi seharusnya dipertahankan ritme kegiatannya, dan akhirnya masalah tersebut menjalar pada tahap pelaksanaan, sehingga tidak ada bedanya pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan, malah semakin ada penurun intensitas peranan pendampingan masyarakat karena FK khususnya semakin bertambah jangkauan tugasnya disebabkan bertambahnya, desa yang mendapatkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan peranan pendamping masyarakat masih belum memadai dan kurang bermanfaat bagi anggota kelompok. Hal tersebut disebabkan karena kualifikasi pendamping masyarakat yang tidak memadai sehingga perananperanan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, juga kurang didukung oleh kebijakan atau aturan di lapangan, malah menjadikan kontraproduktif bagi pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, misalnya pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu lama dan pendeknya masa tugas Fasilitator Desa sehingga pelaksanaan peranan pendamping masyarakat yang dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenal penilalan anggota kelompok terhadap manfaat pendamping, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan. Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diinterprestasikan terhadap data tersebut, serta ditarik implikasi teoritiknya. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kemudian dibuat pembahasannya."

"ABSTRACTGagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACTThe idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat. "

"ABSTRACTKeamanan dalam hunian dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama bagi penghuni yang bertempat tinggal di dalamnya. Akan tetapi, masih banyak kasus kriminalitas yang terjadi di hunian kota. Defensible space merupakan sebuah konsep dari desain lingkung hunian yang dianggap mampu mencegah kriminalitas. Melalui studi literatur dan observasi lapangan serta wawancara, skripsi ini membahas bagaimana defensible space terbentuk di hunian kota di Indonesia serta dampaknya terhadap kualitas keamanan yang tercipta pada dua jenis hunian organik di Kota Bogor. Pembahasan dimulai dari mengidentifikasi karakter fisik yang membentuk territoriality, natural surveillance, serta image dan milieu. Selanjutnya kondisi sosial serta kondisi fisik tersebut dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap perilaku yang terbentuk. Hasil dari pengamatan yang telah dianalisis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik, kondisi sosial, dan juga kondisi lingkungan luar hunian yang pada akhirnya membentuk kondisi defensible space secara menyeluruh. Di Perumahan Babakan, lingkungan yang terbentuk masih membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan karena defensible space yang terbentuk tidak menyeluruh. Sebaliknya, di Kampung Pulo Geulis, lingkungan sudah bebas dari kejahatan karena defensible space terbentuk secara menyeluruh.

---

ABSTRACTSecurity in the housing is considered as one of the most important thing in the fulfillment of occupants needs. However, there are still many cases of criminality that still occur in urban housing. Defensible space is a concept of residential environment design that is able to prevent crime. Through literature study methods, field observations, and interviews, this thesis discusses how defensible space is created in urban housing in Indonesia as well as its effect on the quality of security created between two different types of organic dwelling in Bogor City. The explanation starts from identification of physical characteristic that create territoriality, natural surveillance, image and milieu. Then, the social condition and the physical condition are associated with its effects on peoples behaviours. The result of our discovery is that physical and social conditions create the whole defensible space condition. In Babakan Residence, the environment condition still opens the opportunity for the criminal to commit the crime because the defensible space is not created as a whole. In contrast, in Kampung Pulo Geulis, the defensible space is created as a whole. Therefore, the environment condition is free from any crime. "

"ABSTRACTPariwisata telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 4 dekade terakhir di dunia. Di Indonesia sendiri daya saing sektor pariwisata terus mengalami peningkatan perbaikan. Demikian pula sama halnya dengan pariwisata yang berada di Kabupaten Pangandaran yang saat ini sedang berada pada fokus perhatian pemerintah dalam pembangunan potensi pariwisatanya. Suksesnya pembangunan sustainability tourism tentunya sangat dipengaruhi oleh resident attitude yang mengarah pada support for tourism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari environment sustainability, tourism plan, community participation, dan community attachment yang merupakan pengaruh dari dalam individu serta subjective norm yang merupakan pengaruh dari luar individu terhadap support for tourism. Penelitian ini meneliti sebanyak 170 responden penduduk lokal yang lahir dan telah menetap setidaknya 3 tahun terakhir di Kabupaten Pangandaran. Hasil dari penelitian ini membuktikan pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment terhadap positive impact dan community attachment terhadap negative impact serta community participation juga subjective norm terhadap support for tourism. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community attachment terhadap support for tourism dan environmental sustainability, tourism planning, community participation terhadap negative impact.

---

ABSTRACTTourism has experienced rapid growth in the last 4 decades in the world. In Indonesia, the competitiveness of the tourism sector has been improving. Likewise, tourism in Kabupaten Pangandaran which is currently at the focus of the government's attention in developing its tourism potential. The success of the development of sustainability tourism is certainly very influenced by the resident attitude that leads to support for tourism. This study aims to determine the relationship of environment sustainability, tourism plans, community participation, and community attachments which are influences from within the individual also subjective norms which are influences from outside the individual towards support for tourism. This study examined 170 respondents of local residents who were born and settled at least the last 3 years in Kabupaten Pangandaran. The results of this study prove the significant influence of environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment to positive impact, community attachments to negative impacts also community participation and subjective norms to support for tourism. This study did not find any significant influence from environmental sustainability, tourism planning, community attachments to support for tourism and environmental sustainability, tourism planning, community participation to negative impact."

"Kabupaten Lebak memiliki letak geografis unik yang dapat dijadikan kawasan pariwisata alam mulai dari bukit, sungai, gua, dan garis pantai yang panjang karena setiap objek alam dapat memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata alam dengan nilai yang  berbeda-beda. Bentang alam sebagai sumberdaya wisata menjadi penentu ada atau tidaknya kegiatan wisata alam tersebut (Dernoi dalam Burton, 1995). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pariwisata alam di Kabupaten Lebak dan mengetahui hubungan antara potensi pariwisata alam dengan jumlah pengunjung. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan keruangan serta menggunakan Uji Statistik Chi Square untuk mencari hubungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi objek wisata alam di Kabupaten Lebak berdasarkan pembobotan menghasilkan sebagian besar nilai potensi objek wisata alam yang rendah. Secara spasial Kabupaten Lebak memiliki beragam objek wisata alam dan terdapat beberapa objek wisata alam yang memiliki keunikan sendiri yaitu objek wisata Pantai Langir dan objek wisata Karang Taraje, namun belum adanya pengelolaan yang baik pada fasilitas dan aksesibilitas membuat nilai potensi tetap rendah. Kedatangan wisatawan ke objek wisata alam disebabkan oleh nilai potensi objek wisata alam yang tinggi dan memiliki fasilitas yang baik. Melalui hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara potensi pariwisata alam dengan jumlah pengunjung objek wisata alam tahun 2017 di Kabupaten Lebak ditunjukan dengan objek wisata alam yang memiliki nilai tinggi mendatangkan jumlah pengunjung yang tinggi juga, dan begitu sebaliknya.

---

Lebak Regency has a unique geographical location that can be used as a natural tourism area starting from long hills, rivers, caves and coastlines because each natural object can have the potential to be a natural tourist attraction with different values. Landscapes as tourism resources are a determinant of the presence or absence of natural tourism activities (Dernoi in Burton, 1995). The purpose of this research is to find out the potential of natural tourism in Lebak Regency and find out the relationship between the potential of natural tourism and the number of visitors. The analytical method used is descriptive method with spatial approach and using the Chi Square Statistic Test to find relationships. The results of the study showed that the potential of natural tourism objects in Lebak Regency based on weighting produced most of the potential value of low natural tourism objects. Spatially, Lebak Regency has a variety of natural attractions and there are several natural attractions that have their own uniqueness, namely the Langir Beach tourist attraction and Karang Taraje tourist attraction, but the lack of good management of facilities and accessibility makes the potential value remains low. The arrival of tourists to natural attractions is due to the potential value of high natural tourism objects and good facilities. Through the results of statistical tests, it is known that the existence of a significant relationship between the potential of natural tourism and the number of visitors to natural attractions in 2017 in Lebak Regency is indicated by natural attractions that have high scores, bringing high numbers of visitors, and vice versa."