Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan sistem pengadaan yang baru dapat menimbulkan kekhawatiran atasmunculnya kendala-kendala, sehingga penerapannya tidak berhasil. Penelitian inibertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan serta faktor-faktorpenunjang penerapan sistem pengadaan rancang bangun pada proyek konstruksiPemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan metode Delphi, yang akan digunakanuntuk pengembangan model kerangka kerja dengan pendekatan InterpretiveStructural Modeling agar didapat hubungan antara faktor-faktor tersebut sertahirarkinya. Dua puluh dua faktor penunjang yang juga dapat mengatasi hambatanpenerapan telah diidentifikasi dan dikembangkan dalam pemodelan dengan delapantingkatan hirarki. Model tersebut dapat dijadikan kerangka kerja untuk menerapkanrancang bangun pada proyek konstruksi Pemerintah Provisi DKI Jakarta lainnya

---

ABSTRACTThe implementation of a new procurement system can raise concern about theappearance of some obstacles, which will cause failure in the implementation. Thisstudy aims to identify obstacles and supporting factors of design and built deliverysystem implementation in Provincial Governments of DKI Jakarta constructionproject with Delphi method, which will be used to develop a framework model withInterpretive Structural Modelling approach in order to obtain the relationshipbetween the factors as well as their hierarchies. Twenty two supporting factorswhich can overcome the implementation obstacles had been identified and had beendeveloped in eight level hirarchy modelling. The model can be used as a frameworkto implement the other design and build in Provincial Governments of DKI Jakartaconstruction project"

"Prakiraan sampah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPST) Bantargebang saat ini dengan angka sebesar 23.336.869 m3 dengan ketinggian zona aktif hampir mencapai 50 meter. Apabila ketinggian/beban landfill terus ditambah, dikhawatirkan mengakibatkan permasalahan geoteknik seperti terangkatnya (uplift) jalan operasional, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya. Merespon permasalahan sosial dan lingkungan di atas, pemerintah daerah DKI Jakarta mengubah konsep pengelolaan TPST menjadi bernilai ekonomi dan bernilai tambah.Pengolahan sampah dengan pembangunan fasilitas LM (Landfill Mining) dan RDF (Refused Derived Fuel) Plant merupakan salah satu solusi terkait pengolahan sampah yang bernilai ekonomi dan bernilai tambah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kinerja waktu dan biaya. Menggunakan metoda Earned Value (EV) untuk mengukur waktu dan biaya akhir. Hasil analisis yang diperoleh terhadap kinerja biaya dan waktu pada Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining & RDF Plant berdasarkan data minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-43 adalah Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = 0,973901373 < 1, Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) = 1,110709951. Perkiraan Biaya Penyelesaian Proyek adalah sebesar Rp 699.845.994.062,13 Akan tetapi Syarat serah terima pekerjaan menjadi lebih kompleks yang menekankan hasil output daripada proses dan inputan. Berdampak perkiraan keterlambatan (TE) sebesar 9 hari dengan pengurangan biaya signifikan dikarenakan denda keterlambatan dan biaya umum sekitar Rp706.841.927.250,41 dari perkiraan biaya akhir proyek (EAC) yang berarti biaya penyelesaian proyek mengalami penghematan sebesar 6,63 % dari anggaran yang direncanakan.

---

The current estimate of waste at the Integrated One-Door Service (TPST) Bantargebang is 23,336,869 m3 with the active zone height approaching 50 meters. If the height/load of the landfill continues to increase, there is a concern that it may result in geotechnical issues such as the uplift of operational roads, drainage, and other supporting infrastructure. In response to the social and environmental challenges mentioned above, the local government of DKI Jakarta has transformed the management concept of TPST to be economically and value-added oriented.Waste processing through the construction of Landfill Mining (LM) and Refused Derived Fuel (RDF) Plant facilities is one of the solutions related to economically and value-added waste management. The objective of this research is to obtain time and cost performance. The Earned Value (EV) method is used to measure the final time and cost. The analysis results obtained for cost and time performance on the Landfill Mining & RDF Plant Waste Processing Facility Construction Project based on data from week 1 to week 43 are Schedule Performance Index (SPI) = 0.973901373 < 1, Cost Performance Index (CPI) = 1.110709951. The Estimated Project Completion Cost is IDR 699,845,994,062.13. However, the handover conditions have become more complex, emphasizing output results over processes and inputs. This has led to an estimated delay (TE) of 9 days with a significant cost reduction due to late penalties and general costs amounting to IDR 706,841,927,250.41 from the Estimated Project Completion Cost (EAC), which means a 6.63% savings from the planned budget."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor-faktor risiko di tahappelaksanaan konstruksi pada proyek EPC yang berpengaruh kepada kinerja waktupelaksanaan proyek. Keterlambatan proyek konstruksi sering kali terjadi dalamsuatu proyek, hal ini berdampak pada bertambahnya biaya overhead proyek akibatusaha untuk mempercepat pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untukmengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi denganmenemukan faktor risiko yang menyebabkan keterlambatan yang mempengaruhikinerja waktu proyek. Setelah menemukan faktor-faktor utama, maka dapatdilakukan strategi pengendalian risiko tersebut agar dapat diminimalisir sehinggaproyek dapat berjalan sesuai perencanaan.

---

ABSTRACTThis study discusses the risk factors in the implementation phase of constructionon EPC projects that affect the performance of the project implementation time. Delaysin construction projects often occur in a project, it results in more overhead due toefforts to accelerate project work. Therefore, special attention to determine the cause ofdelays in construction projects to find risk factors that cause time delays that affect theperformance of the project. After finding the key factors, then the control strategy canbe done in order to minimize these risks so that the project can go according to plan."

"ABSTRAKTesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan talcs peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tabun 2003 secara umum maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko finansial, seperti: kecenderungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999).Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa ke depan ini.

---

ABSTRAK

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 8012003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction.

Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 193811999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999). Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lama waktu penalti yang akan diberikan kepada para pengusaha jasa konstruksi yang lalai dalam pelaksanaan SMK3 khususnya untuk kasus kecelakaan berupa kematian, serta untuk memberikan rekomendasi sistem kelembagaan pada kecelakaan kerja yang terkait dengan penalti waktu ditinjau dari beberapa negara untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan metode analisa statistik yaitu analisa statistik interferensial untuk mencari hubungan antara penerapan penalti waktu dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan analisa deskriptif untuk mencari lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian yang akan menjadi usulan terhadap permasalahan angka kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yaitu ketegasan dalam regulasi dibutuhkan untuk menyadarkan orang atau perusahaan di bidang konstruksi, pendidikan bagi para pekerja di lokasi proyek (pemahaman, perubahan budaya, komunikasi 2 arah), dan sistem penalti waktu yang meliputi lembaga independen yang menginvestigasi kecelakaan kerja di lokasi proyek, reward, dan punishment. Lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan hasil wawancara yaitu kecelakaan kerja tanpa menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 5 - 10 hari dan kecelakaan kerja hingga menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 10 - 20 hari. Penelusuran benchmarking terhadap lembaga-lembaga di beberapa negara, seperti: Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura didapatkan rekomendasi bagi lembaga independen yang dibutuhkan di Indonesia. Lembaga independen yang diusulkan untuk dibentuk di Indonesia memiliki kriteria yaitu memiliki tujuan; pembentuk lembaga independen; divisi lembaga; otoritas lembaga; dan memiliki mekanisme yang jelas.

---

This study aims to obtain period of time penalty that will be given to the construction service employers who are negligent in the execution of SMK3, especially for the case of a fatal accident that leads to death. It also aims to provide institutional system recommendations on time penalty for workplace accidents to be applied in Indonesia based on the observation in some countries.

This study used two statistical analysis methods; interferential statistical analysis to find the relationship between the implementation of time penalty and the decreasing number of accidents in the construction field, and descriptive analysis to look for the period of time penalty that can be applied in Indonesia.

From the results of the research that will be proposed as a solution to the problem of construction accidents in Indonesia, it is known that assertiveness in the regulation is needed to make the employers or companies in the field of construction aware, education for workers at the project site (understanding, cultural change, 2-waycommunication), and time penalty system which includes an independent institution that investigates accidents at the project site, reward, and punishment are also considered necessary.

The period of time penalty that can be applied in Indonesia based on interviews is 5-10 days of suspension for accidents that do not lead to death and 10-20 days of suspension for accidents that lead to death. Benchmarking towards institutions in some countries, such as USA, UK, Canada, Australia, and Singapore obtained a recommendation that an independent institution is needed in Indonesia. The independent institution proposed to be set up in Indonesia should have a clear purpose and mechanism, as well as founders, divisions, and authority."

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological service is proper choice and should be main term to predominate world infrastructure for future.This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics problems, ability of capital effort, regulation and policy related to communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.Problems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability of attract private financing for the agenda of improvement of communications satellite business in Indonesia."

"Industri konstruksi merupakan industri dengan tingkat risiko tinggi dan menjadi industri paling berbahaya di seluruh dunia. Hal ini mendorong kebutuhan adanya sistem kontrol dan upaya pencegahan keselamatan yang efektif, terutama dalam mengidentifikasi bahaya melalui proses Learning From Incidents. Penggunaan data mining dalam keselamatan konstruksi mulai banyak digunakan dalam penelitian. Namun, diperlukan model yang dapat membantu praktisi mengembangkan data mining untuk mengidentifikasi bahaya di proyek konstruksi. CRISP-DM sebagai standar de facto model data mining dapat diimplementasikan untuk menjadi standar dan pedoman bagi praktisi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model CRISP-DM untuk improvement proses dalam mengidentifikasi bahaya proyek konstruksi serta memperoleh Learning From Incidents Database yang terbentuk dengan studi kasus pekerjaan proyek konstruksi struktur atas jalan layang beton. Association Rule Mining menjadi metode data mining yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan aturan asosiasi antara aktivitas pekerjaan dan bahaya yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model CRISP-DM dalam identifikasi bahaya konstruksi. Percobaan implementasi CRISP-DM tersebut menghasilkan database yang menunjukan 5 aturan asosiasi dengan rerata akurasi 51,2% dari 112 kejadian kecelakaan konstruksi di Indonesia. Pakar keselamatan konstruksi juga menilai database dari aturan asosiasi yang terbentuk telah sesuai dengan kondisi aktual secara umum dan model CRISP-DM yang diajukan dapat meningkatkan Learning From Incidents pada industri konstruksi. Namun, peningkatan sistem pelaporan, investigasi, serta kesadaran pentingnya keselamatan masih perlu ditingkatkan sebelum model CRISP-DM dapat diterapkan di industri konstruksi Indonesia.

---

The construction industry is a high-risk industry and the most dangerous industry in the world. This drives the need for hazard identification through the Learning from Incidents process. The use of data mining in construction safety is starting to be widely used in research. However, a model is needed that can help practitioners develop data mining to identify hazards in construction projects. The main objective of this research is to develop a CRISP-DM model for process improvement in identifying construction project hazards and obtain a Learning from Incidents Database formed with a case study of concrete elevated road structure construction work. The data mining method used in this research is Association Rule Mining. The results showed that there are practical steps that can be taken to develop the CRISP-DM model. The implementation of the model produced 5 association rules with an average accuracy of 51.2% of 112 construction accidents. Experts assessed that the association rules formed are in accordance with the actual conditions and the CRISP-DM model can improve Learning from Incidents in the construction industry. However, improvements in reporting systems, investigations, and safety awareness still need to be improved before the model can be applied in Indonesian construction industry."

"State Owned Companies in Indonesia basically aim to improve the welfare and prosperity of the people. The background of the establishment of the State Owned Company can be carried out with good performance from within the State Owned Company body itself. So that State Owned Company can realize their goals and can become the driving force of the national economy in Indonesia. To be able to improve the welfare and prosperity of the people in accordance with the initial objectives of the establishment of State Owned Company, a State-Owned Companies is declared successful if it can increase people's prosperity which begins by improving the performance of the company. From the explanation above, a state-owned enterprise is able to increase people's prosperity by increasing the performance of its company by identifying the goals of each success factor or the High Level Structure clause in the Integration of the Management System Process, then evaluating the company's performance through the outputs that are the objectives. This research method was carried out by means of interview surveys to experts and respondents and also literature study. The integration of management systems is ultimately seen as a very effective tool in optimizing the functions of the quality, safety, health, and environmental management system procedures in carrying out construction projects by a construction service organization. Based on the results of this study, it was found that the most influential objective for the efficiency of organizational performance came from the leadership clause.

---

BUMN di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Latar belakang berdirinya BUMN tersebut dapat terlaksana dengan adanya kinerja yang baik dari dalam tubuh BUMN itu sendiri. Sehingga BUMN dapat mewujudkan tujuannya dan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan awal didirikannya BUMN, maka suatu BUMN dinyatakan berhasil jika sudah dapat meningkatkan kemakmuran rakyat yang diawali dengan cara meningkatkan kinerja perusahaannya. Dari penjelasan diatas, suatu perusahaan BUMN mampu meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara meningkatkan kinerja perusahaannya dengan melakukan identifikasi sasaran-sasaran dari setiap faktor sukses atau klausul High Level Structure pada Integrasi Proses Sistem Manajemen, kemudian mengevaluasi kinerja perusahaan melalui output yang merupakan sasaran-sasaran tersebut. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara survey wawancara kepada pakar dan responden serta studi literatur. Integrasi sistem manajemen pada akhirnya dilihat sebagai alat yang sangat efektif dalam mengoptimalkan fungsi dari prosedur sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan dalam melaksanakan proyek konstruksi oleh sebuah organisasi jasa konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sasaran yang berpengaruh dari setiap klausul integrasi proses sistem manajemen dalam peningkatan efisiensi kinerja organisasi jasa konstruksi BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran yang paling berpengaruh terhadap efisiensi kinerja organisasi berasal dari klausul kepemimpinan Integrasi Proses, High Level Structure , Sistem manajemen, evaluasi kinerja, BUMN di Indonesia, manajemen mutu, manajemen k3, manajemen lingkungan, manajemen sistem standard."