Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit."

"Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang sangat penting didalam peradilanpidana anak, namun keberadaannya kurang mendapat perhatian scolah - olah perananyang banyak tampil dalam penaiganan anak yaug melakukan kejahaian ilu hanyalahnyidik, Jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan, pokok permasalahan. Studi ini adalah adanya fenomena mengenai peranan hasil lilmas dalam peincriksaanperkara pidana anak yang kurang dipergunakan baik dalam tahap pra ajudikasi yailupemeriksaan pada tahap penyidikan, ajudikasi yailu pemneriksaan pada tahapkejaksaan dan post ajudikasi yaitu pcmeriksaan pada tahap pengadilan. Penelitian indilakukan dengan mempergunakan metode diskriptif dengan pcndekalan kualiatif.pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan kunciyaitu petugas PK dan informan pendukung yaitu pihak-piak yang terkail dalamproses pengadiian anak dan pendekatan yuridis normatif, agar dipcroleh hasilgambaran Lentang peranan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pemeriksaanperkara pidana dalam sidang pengadilan anak. Teori yang digunakan dalam sludi iniadalah Teori Kontrol Sosial (Sosial Bonding) dari Travis Hirschi Hasil analisis daristudi ini adalah ditemukannya faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan peranans dalam pemeriksaan perkara pidana anak dalam sidang pengadilan amcliputi terbatasnya anggaran, keterbatasan metode litmas,keterbatasan hukum danimplementasinya serta masih rendahnya kualitas pk dalam penyusunan litmaslemahnya keterikatan sosial pelaku (pelaku anak dibavvah umur) lerhadap umur keterikatan sosial yaitu Ahtachment, Commimmen. Ivotwmrent dannycbabkan mcreka melakukan tindak pelanggaran lukum yang menycba harus dihadapkan denean proses hukum."

"Backgrounds: Since decentralization year 2001, various innovations have been made by the districts or municipalities, especially on delegating broader decision space for management of community health centers to meet demands for qualified medical care. Objective: This study aimed to determine the relationship on autonomy level at health centers (decision space) of employee motivation. The motivation of employees was related to the concept of Motivating Potential Score, that composed of Skill Variety, Task Identity, Task Significance, Autonomy, and Job Feedback. Methods: tt was an observational study with a cross sectional design, carried out at Puskesmas Depok /I (150 type), Sleman District, Yogyakarta Province and at Puskesmas Bangil (self-management type), Pasuruan District, and Puskesmas Karangsari (free type), Blitar Municipality both in East Java Province. The study was done from May to December 2009. Respondents were employees at public health centers taken by random sampling to proportional size. Analysis were to assess the status of autonomy relationship with employee motivation at public health centers, tested by anova and combined with qualitative analysis from in-depth interviews to heads of the centers. Results: Results showed that most employeer motivation at each type of health centers was cathegorized as fairly autonomy status for public health center with 150 (62.5%), self-management (72%) and free type (75.7%). The Anova test were F = 1.450 at p-value = 0.240 (p > 0.05). Hence, it could be said there was no difference on employee motivation at health center type, 150, self-managed and free type. Recommendations:This study recommends that heads of community health centers should be able to encourage development of intrinsic motivation to create leadership to give inspiration for employees and supportive work environment, empowering employees, delegating meaningful work and enhancing employee competency."

"Penelitian ini membahas tentang upaya perlindungan anak melalui pelaksanaan pelayanan shelter anak di Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh RPA-TKI kepada anak-anak TKI yang rentan terhadap penelantaran dan perdagangan anak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini, mendiskripsikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RPA-TKI yaitu pelayanan perlindungan anak yang berbentuk shelter anak guna untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak TKI. Pelayanan shelter anak yang dijalankan oleh RPA-TKI berjalan dengan baik meski belum menerapkan standar manual shelter anak.

---

This research discussed about the efforts of child protection through the implementation of shelter children service at Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA-TKI). The purpose of this research is to describe on the protection of and services provided by RPA-TKI to children who are vulnerable to the TKI neglect and child trafficking. This research is qualitative research with the kind of descriptive research. The results of this research described that the service which is provided by RPA-TKI is child protection services in the form of children's shelter in order to meet the basic needs of TKI?s children. The service of the children's shelter which is served by RPA-TKI is going well although it has not implemented the manual standard of children's."

"Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha.

---

Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world"

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas perlindungan tahanan anak di Rutan 'X', berdasarkan tolok ukur 'kondisi fisik' rumusan The Association for The Prevention of Torture (APT). Adapun 'kondisi fisik' meliputi makanan, akomodasi, fasilitas kebersihan, kesehatan pribadi, penerangan-ventilasi dan pakaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten di Rutan 'X' yaitu Kepala Rutan, para petugas, dan para tahanan anak. Setelah menganalisis hasil penelitian maka ditemukan bahwa pemenuhan hak makanan tahanan anak setidaknya hampir memenuhi semua acuan pokok rumusan APT. Namun pemenuhan hak akomodasi, fasilitas kebersihan, kesehatan pribadi, penerangan-ventilasi dan pakaian kurang optimal. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya pemerataan anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahunan Anggaran, sehingga tidak terlalu timpang dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai kantor dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai 'kondisi fisik. Kemudian personil Rutan perlu dikaji lagi tentang penempatannya dalam rangka pengawasan tahanan anak di blok hunian.

---

This research aims to analyze reality of child prisoners protection at Detention Center 'X' based on 'physical condition' benchmark of the Association for the Prevention of Torture (APT) formulation, where is 'physical condition' includes food, accomodation, sanitary facilities, personal health, lighting, ventilation and clothes. Data of this research acquired by any interview with a competent source at Dentention Center 'X' such as chief, officer and child prisoner themselves. This analysis explains that all of above stated obligation regarding to prisoner food is almost fulfilled and meet to APT formulation, but not optimum yet for any else obligation. Conclusion of this research recommends to budget equalization of Annual Operational Activities Budget Instruction Manual, so that could come more impartial regarding to meet requirement of office facilities and 'physical condition'. In otherwise, need to reviews of officer placement regarding to control and supervise all of child prisoners."

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."