Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. "

"It is strongly believed that whatever shape and form of goverment of a nation state, does not really matter to society. For society, the important thing is the welfar. But also very believable, that the harmonious shape and form (compatible) between different elements in a system ..."

"ABSTRAKDengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran Kementeriau Sosialdalarn implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah.Kesirnpulan penelitian ini adalah peran Kementerian Sosial dalam implementasikebijakan penanganan pekenja migran bermasalah harus dilihat dari dua kebijakanyang menjadi pedoman, yaitu Keputusan Presiden No 106 tabun 2004 tentangTim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan UU No. ll tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial. Faktor yang rnernpengaruhi implementasi kebijakanpenanganan pekeija migrant diantaranya: komunikasi, sumber daya, komitmen, isikebij akan, karakter kebijakan, faktor dalam negeri dan luar negeri.

---

AbstractThe thesis describes The Role of Ministry of Social Affairs in the policyimplementation towards issues of Migrant Workers problems using QualitativeApproach. The study reveals that the The Role of Ministry of Social Affairstowards issues of Migrant Workers Problems should be based on the two basicregulations which are Presidential Decree No.106 Tahun 2004 that discussesabout coordination team of Migrant workers repatriation and ?Undang-UndangNo.11 Tahun 2009? which discusses about Social Welfare. There are severalfactors affecting the policy implementation which are; Communication,Competencies, Commitment, Policy Content, The character of policy, and internand foreign factors."

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."

"Implementation of entrepreneurial government at local administration Gorontalo city is one of four grand strategies that must implemented to get the vision as a entrepreneurial government.The local government was perform of special strategies as depicted on D of 2008 - 2013 in sustain the implementation of entrepreneurial government. The research aimed to find out and analyze supportive and impediment factors as well required strategy in optimizing implementation of entrepreneurial government. The research method used is descriptive with qualitative approach. In this case, the observer serve as instrument, while data collection techniques are interview and literature. Meanwhile the information collected by purposive sampling technique. Data analysis use qualitative methods and SWOT analysis. The results showed that the strategy taken by the government in Gorontalo City government conducted self - employment include: improved coordination , integration and synchronization between government agencies based administration of e-government, increase in one - door service fucntions; increase in the level of public services TR,RW and sub-district; development work culture, the minsed of government officials and not against the law and improving the quality of financial management areas. In implementation, the strategy has not run optimally executed. The strategic movements that performed in optimizing sn implementation of entrepreneurial government at Gorontalo City are improves of communication and coordination, use the advanced technology and staffing reformation. "