Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini, secara analitis menjelaskan pemikiran-pemikiran atau argumentasi yang menjadi dasar terjadinya perubahan teori tanggung jawab dari fault based ke strict product liability dalam bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia; menjelaskan asuransi tanggung jawab produk sebagai alternatif pengalihan risiko produsen akibat gugatan konsumen; dan memformulasikan substansi hukum tanggung jawab produk serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap konsumen dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku suatu perjanjian asuransi, serta mengetahui dan memahami pelaksanaan Perjanjian Asuransi sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai kasus Perjanjian Asuransi yang memuat klausul-klausul yang mengesampingkan Penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, dimana asuransi tidak menjamin/mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (Inherent Vice or Inherent Nature) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Penyimpangan atas asas kepatutan dan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dan PT. Chartis Insurance Indonesia ditunjukkan dengan mencantumkan pengecualian-pengecualian yang menghapus sama sekali tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini PT. Chartis Insurance Indonesia juga dengan tidak dilibatkannya PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dalam menentukan klausul-klausul dalam perjanjian asuransi antara PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia dengan PT. Chartis Insurance Indonesia.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun dalam membuat suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi para pihak yang terlibat baik didalam proses membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam suatu perjanjian hendaknya memperhatikan asas kebebasan berkontrak karena bilamana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hal pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau sengketa hukum karena klausul-klausul dalam perjanjian cenderung menghilangkan kewajiban penanggung dan dapat merugikan tertanggung, maka Hakim dengan pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak didasarkan pada itikad baik tersebut. Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian hendaknya selalu bersikap hati-hati dalam tindakannya karena perikatan itu muncul tidak hanya dari perjanjian yang telah dibuat tetapi juga dari UU, sebagai contoh adanya wanprestasi.

---

This thesis discusses consumer protection as well as the application of the principle of freedom of contract in a standard insurance agreement contract. Furthermore, this research is intended to obtain a deeper understanding of the consumer protection and the application of the principle of freedom of contract in a standard contract of an insurance agreement and to know and understand the further implementation of the insurance agreement with respect to the rights and obligations of each party. As for example the case of an insurance agreement that contains clauses that overrides the insurer from any legal liabilities and responsibilities, where insurance does not guarantee nor cover damages caused by the insurance applicant and damage caused due to nature ( Inherent Vice or Inherent Nature ) and loss of damages caused by delay. The research method used is Juridical - Normative literal study.Irregularities on merit and the principle of freedom of contract in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia can be indicated by stating the exceptions which entirely removes the responsibilities of business operators, in this regard PT. Chartis Insurance Indonesia in exclusion of P.T. E.K. Prima Ekspor Indonesia in determining the clauses in the insurance agreement between PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia and PT. Chartis Insurance Indonesia.Research results have suggested that even in the drafting of a contract the principle of freedom of contract is known, however the parties involved in the drafting process of the implementation of the contract do not apply the principle of freedom of contract; A contract should observe the principle of freedom of contract because in its implementation if the agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract then in terms of implementation there is a problem or a legal dispute because clauses in the contract t tend to eliminate the insurers duties and may be detrimental to the insured , then judges with legal considerations can add or override the contents of the agreement that are not based on the good faith; The parties involved in a contract must always be cautious in their actions because the engagement appears not only from the contract that has been made but also from the law, as an example of the existence of defaults."

"Legal protection on consumer's rights in Indonesia according to the Indonesian Criminal Code and Criminal Procedural Code."

"ABSTRAKAspek Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak antara lain dari pihak regulator yang berkeinginan agar tercipta sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatnya pemberdayaan Konsumen dan tumbuhnya kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan konsumen yang diharapkan tercipta dari pelaku usaha jasa keuangan adalah terkait dengan perjanjian baku antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian baku dimana klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh Bank, di dalam praktek telah lazim dilakukan. Calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausulklausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat calon nasabah tidak dapat menjadi nasabah Bank. Salah satu risiko dalam pembuatan perjanjian baku antara Bank dengan nasabah ialah adanya pihak yang mempermasalahkan atau menganggap bahwa perjanjian baku yang dibuat bersifat berat sebelah dan mengandung klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku yang dibuat tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan yang secara jelas dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai standar perjanjian baku yang seharusnya dipergunakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum. Analisa permasalahan berisikan analisa penulis terhadap implementasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di BNI dan perjanjian baku antara BNI dan Nasabah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dilakukan dengan menganalisa penerapan ketentuan hukum khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Dalam penulisan disimpulkan bahwa BNI perlu menyesuaikan perjanjian baku yang dibuat sehingga dapat memenuhi aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelaku usaha jasa keuangan, maka perlu ditetapkan suatu standar perjanjian baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha jasa keuangan dengan keterlibatan regulator dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan.

---

ABSTRACT

Consumer Protection in financial services sector aspect has gained attention from various parties including the regulator who willing to create a reliable system of Consumer protection, to increase Consumer empowerment and to develop Financial Services Institution awareness about the importance of Consumer protection in order to increase society trust to financial services sector. One of the consumer protection which is expected to be created from financial services institutions is the standard contract between the Bank and the consumer. The standard contract which has standard clauses prepared by the Bank is common in banking practice. The Prospective Consumer only has a choice to accept all the clauses in that contract or to refuse the clauses, in part or in whole, but with the consequence that the prospective consumer will not be the consumer of the Bank. One of the potential risk of the standard contract between the Bank and the Consumer is the presence of a party who considered that the standard contract has unfair clauses and contains clauses that unreasonably onerous the other party in the contract, so that the standard contract between the Bank and the Consumer does not meet the consumer protection aspect. On the other side, there is not any clear guidance yet for the Bank in respect of the standard contract that should be used.

The research is used on this writing is a normative judicial method, so that the approach conducted by the writer is by searching the principles of law in general. The analysis of the issues contain the writer analysis on the implementation of consumer protection in financial services sector in BNI and the standard contract between BNI and the Customer in relation to consumer protection in financial services sector, by analyzing the application of legal provision, particularly Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection Sector Financial Services.

In the writing is concluded that BNI is necessary to adjust the existing standard contract between BNI and its customer so that the contract will meet the consumer protection aspect. Futhermore, to increase the customer trust to the financial services institution, the standard contract which applicable for all the financial services institutions is necessary to be determined by the involvement of regulators and all the financial services instutions."

"Iklan merupakan suatu strategi yang ampuh bagi para pengusaha (produsen) untuk melakukan penawaran-penawaran barang dan jasa. Demikian juga dengan produk rokok agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut maka promosi produk rokok dilakukan melalui iklan. Di Indonesia industri rokok secara langsung dan tidak langsung telah menggerakkan kegiatan perekonomian yang berasal dari cukai dan pajak reklame. Peranan para pengusaha untuk menarik agar produknya laku dipasaran, dilakukan penawaran-penawaran melalui iklan diberbagai media. Namun, iklan-iklan rokok tersebut banyak melakukan pelanggaran misalnya menampilkan isi dan kemasan rokok, mengajak konsumen untuk menkonsumsi rokok, serta penayangan berulang-ulang saat prime-time. Iklan rokok yang pernah dilarang pemerintah pemuatan dan penayangannya di media cetak dan media elektronik kini dapat dilihat lagi pemuatannya. Iklan rokok ini merayu setiap orang untuk merokok sedangkan pengetahuan bahaya dari merokok yang berdampak bagi kesehatan belum merata sampai ke masyarakat. Menyampaikan informasi tentang produk ke dalam sebuah tayangan iklan berdurasi pendek, atau pamflet poster, dan lain lain, yang menjadikan salah satu faktor pemicu iklan terlalu mengumbar janji, tidak kena sasaran ataupun membingungkan. Secara garis besar isi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdiri dari pembahasan dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, klausula baku dan penyelesaian sengketa konsumen. UUPK memberdayakan Masyarakat umum, dimana UUPK tersebut mengamanatkan bahwa masyarakat adalah penyelenggara perlindungan konsumen sehingga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar namun tidak berwenang untuk memeriksa proses produksi. Bagi konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik secara individual maupun secara kelompok. Prosedur gugatan konsumen dapat diajukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan umum. Dengan denukian, kehadiran UUPK akan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum bila terjadi penyalahgunaan iklan. Mengenai iklan rokok yang melakukan pelanggaran telah dilakukan tuntutan hukum berupa somasi, legal standing ataupun class action yang diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) terhadap produsen pelaku usaha. Meskipun masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian dan pengumpulan data secara kuantitatif namun dari hasil penyelesaian kasus-kasus yang ada, penulis melihat bahwa pemberlakuan pasal-pasal UUPK yang terkait dengan periklanan dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan shock therapy bagi pelaku usaha periklanan agar tidak menyalahi aturan-aturan tersebut dan senantiasa berupaya untuk memperhatikan hak hak konsumen."

"The Act No. 8 Year 1999 regarding Costumer Protection has brought a new perspective in private law, where the relation between costumer and businessmen is generally under the law of contract. The Customer Protection Act as the element of reinforcement has adapted criminalization, which has not common to be applied on such relation. The main objective to impose punishment as a premium sanction is to protect the society as a whole and particularly customer, from the practice of unfair trade and transactions that are made by businessmen. The practice of unfair trade and transactions are not only inflicting financial lost, but also immaterial lost. Unfortunately, from time to time recovery of financial lost does not compel appropriately. It does not make businessmen cautious. In fact, the same violation occurs repeatedly. The thesis discussed on how the implementation of criminal sanction in The Customer Protection Act is applied to Bukit Sentul case. In this case customer reported Bukit Sentul based on the presume fraud, whereas the relation between customer and Bukit Sentul was based on agreement. It has become obvious that not all of contractual relations under agreement are free from criminal sanction. The Customer Protection Act proved that breach of contract can also be reported as a criminal case if there is enough evidence to support the offense."

"Internet saat ini tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat kemajuan teknologi, akses internet pun menjadi semakin terjangkau. Akan tetapi di balik kemajuan tersebut, akses pornografi juga semakin meningkat. Sebagai konsumen, pelanggan dan/atau pemakai layanan internet merasa haknya kenyamanan dan keamanan dalam meggunakan layanan internet menjadi terganggu. Sebagai pelaku usaha, PJI bertanggung jawab menyediakan akses internet yang sehat dengan cara melakukan penyaringan pornografi. Tanggung jawab tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai proporsionalitas perlindungan pelanggan dan/atau pengguna jasa internet sebagai konsumen dan juga PJI sebagai pelaku usaha yang beritikad baik dikaitkan dengan tanggung jawab penyaringan pornografi yang dibebankan kepada PJI ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays internet is inseparable from people's daily life. Thank to the progress in technology, internet becomes more and more accessible. On the other hand, access to pornography is also getting easier and easier. As consumers, internet subscribers and/or users feel that their rights for comfort and security in accessing the internet have been violated. As an enterprise, internet provider has the responsibility to provide an ethical internet access that is by filtering pornography. The responsibility is originated from the regulations concerning pornography. This is a normative legal research based on legal norm analysis and is descriptive in nature based on reference study.

The result of this research is an analysis and suggestion on proportional protection for internet subscribers and/or users as consumers as well as for internet provider as an enterprise with goodwill related to its responsibility to filter pornography which is bound to it based on regulation no.8 year 1999 on consumer protection."

"Dokter merupakan suatu profesi. Dokter sebagai pengemban profesi adalah orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan dengan ilmu kedokteran secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanannya dan memutuskan sendiri tindakan yang hams dilakukan dalam melaksanakan profesinya, serta secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Dalam kaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dokter adalah pelaku usaha karena dokter menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, sehingga pasien termasuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dikatakan sebagai konsumen kesehatan. Perrnasalahan yang menjadi dasar penelitian adalah sebagai berikut : a Apakah hubungan pasien dan dokter merupakan hubungan konsumen dan produsen, b. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap pasien dan c. Apakah yang menjadi kelemahan dalam perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan.Berdasarkan permasalahan tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut : a. Dalam pola modem dokter dan pasien bersifat kontraktual horizontal, karena adanya kesepakatan antar pasien dan dokter. Hubungan kontraktual ini bersifat horizontal karena secara hukum si penderita menganggap bahwa mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan dokter. Pala horizontal kontraktual mengandung unsur-unsur yang bersifat konsumeristik. Dalam hal ini pasien mengidentifikasikan dirinya sebagai konsumen. Pala hubungan horizontal kontraktual antara pasien dan dokter ini dapat dikatakan sama dengan pola hubungan antara konsumen dan produsen, b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan sebagai dasar hukum suatu putusan kasus sengketa medik. Keterbatasan pengetahuan para hakim di bidang perlindungan konsumen dan kesehatan yang menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan konsumen kesehatan (pasien), c. Perlindungan pasien mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut terdiri dari kelemahan hukum dan etika. Hukum mempunyai kelemahan utama dalam pembuktian kesalahan dokter. MKEK merupakan lembaga bentukan IDI sebagai lembaga yang mengurus permasalahan bidang etika. Keputusan MKEK dinilai sebagai kelemahan dalam bidang etika. Karena ternyata MKEK cenderung memihak kepada dokter. Solidaritas terhadap teman sejawat sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh MKEK. Sehingga keputusan MKEK tidak obyektif."