Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia hampir mencapai titik paripurna kegagalannya. Penegak hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas yang ditansaksikan semakin menenggelamkan agenda pemberantasan korupsi. Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif stagnan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index, CPI) Indonesia hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009 dan dipastikan akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas) negara di Asia Pasifik. Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip demokrasi."

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."

"Konstruksi berbangsa dan bernegara Indonesia sejauh ini belum mencapai bentuknya yang ideal dan final. Dinamika politik dan amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tumbangnya Orde Baru tahun 1998 memberikan warna tersebdiri bagi ketatanegaraan dan politik di negara ini ....."

"Political party has been an important instution in the democracy system.The role is to unify nation and to grow free and justice and brotherhood to form an united nation...."

"Administration reformation is the main changes in a bureaucracy system to change old structure, behavior and existence or habitual. Therefore, a better administration system in the space of governance and good cooperation between administrators and private world in development implementation and public service and professional public supervision, it can motivate the goverment to place itself professionally to overcome serious things deal with public service implementation and should be directed to giving the opportunity to community participation through the openness of governance mechanism , deregulation, decentralization and opportunity distribution and a fair competition as well together with protection to weak parties."

"Pembahasan terhadap metode penemuan dan penciptaan hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi adalah antara lain, Pertama bertujuan untuk mengetahui hakim dalam melaksanakan tugas yang berfungsi ganda

---

."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis efektivitas program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 2 pendekatan yang dibangun antara lain pendekatan perbaikan sistem dan pendekatan pembangunan sikap dan perilaku antikorupsi. Program ini efektif untuk mendorong terus tumbuhnya unit kerja yang mengarah ke upaya pencegahan korupsi secara komprehensif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, antara lain melalui kriteria keuangan berdasarkan pada hasil laporan pemeriksaan yang terdiri dari aspek keuangan, aspek kedisiplinan pegawai, aspek kepatuhan hukum serta kriteria kinerja yang terdiri dari aspek tugas pokok dan fungsi serta aspek komitmen lembaga terhadap pencegahan korupsi.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effectiveness of the Corruption-Free Area (Wilayah Bebas dari Korupsi) program in the Ministry of Agriculture, that is part of the effort to implement Presidential Instruction Number 5 Year 2004 on Accelerating the Eradication of Corruption. This study employs a Qualitative analysis as its research method. The result of the study indicates that two approaches were developed: system improvement approach and building anti-corruption attitude and behavior. The program effectively encourages the creation of more working units that lead to corruption prevention efforts in a comprehensive manner, all of which are in accordance with the established financial criteria based on results of examination reports. The reports consist of several aspects: financial aspect, employee discipline aspect, legal compliance aspect, as well as performance aspects that include main tasks and function aspect and institutional commitment towards anti-corruption aspect."