Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the amendment of patent law (Law No. 47 Year 2003), there have been cases of employees' claim towards their companies regarding the intellectual property rights produced in the relationship. The occurrence of this case is because according to the constitution individual rights iss admitted. This is regulated in the article 32 of Nihon-Koku Kempoo (1947) that stipulated "No person shall be denied the right of access to the courts". Based on this constitution (kempoo), there is new rights to go to the court for each person-to have access in the court. Shuji Nakamura sued Nichia Corporation to the Tokyo District Court to claim the right of "reasonable remunerations" as a reward for his invention based on article 35 (3) (4) the Patent Law (Law No. 47 Year 2003). This prosecution as caused controversy in the public. The company has the opinion thaht the employees are their members and therefore the invention that they produced in the work relationship is the property of the company. On the contrary, the employees have the opinionthat even though the create the invention in the work relation, however, because their invention has provided great profit to the company, it is fair if the company share a reasonable remuncration part of the profit. In the past, the Japanese employees tend to have high work moral. They have the shido ethics (unlimited loyalty) towards the company. However, with the occurrence of the case of Nakamura we can say that there is a shifting of legal culture from unlimited loyalty in to "give and take" one or limited loyalty. SImilarly, with the sifting of shundonshugi or collectivism into kojinshugi namely individualism. Nakamura demanded the justice in terms of economy and ignored the company reward, ignored the Japanese cultural values. The Japanese employees lost their work moral because it is shaken by economic view. The case of Nakamura indicates that these is a change of culture which cause a controversy between law and work morale (culture)."

"Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal serta pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak diketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya karena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Walaupun Indonesia tunduk pada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs), tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikan pengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan barang yang tidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan azas itikad tidak baik kepada Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pada akhirnya semua pihak hanya berharap agar Peraturan Pemerintah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dapat segera disahkan sehingga sengketa yang berkaitan dengan pemboncengan merek terkenal dapat diselesaikan atau dapat dihindari.

---

The absence of law on article 6 (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 on Trademark is a regulation that potentially will cause problems that has to be fixed by the Goverment. The result is that the definition and criteria of famous trademark along with whether the definition and explanation afterward of the different category of goods and service is not known so it result in uncertainly of law. The reason to determine the degree of famous on trademark relies heavily on jugde?s valuation that handle the dispute. Even though Indonesia had adopted to International convention such as Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs, the all the provisions inside those convention do not give clear and comprehensive definiton on protection of different category of goods. Those conventions give freedom to each member states to determine and govern the degree of famous in their territory. Therefore the determination on the degree of famous eventually will be given to the judges. Basically, the protection on famous trademark can also apply the good faith principle to the applicant who register their trademark untruthfully because they attach, imitate or copy the famous of a particular trademark causing loss on other sides or unhealthly competitions, tricked or deceived consumers. Finally, all sides only hope that Goverment Regulatory that is mandated by Regulations can be finalized and validated, so the disputes relating to the attachment of famous trademark can be settled or can be prevented as possible."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future.;ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future.;ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future., ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future.]"

"There are several substantial problems remain on intellectual property rights in the focal society of Indonesia. The needed for the protection of intellectual property did not come from the civil society itself but from the pressure of external factor. Intellectual Properly Regime is also known as capitalistic regime and that is the problem. The protection is given to the one who own the right, not for the real author. The characteristic of intellectual property is to protect individually. In the other hand, the background of local society of Indonesia, V which consists of many tribes, lived based on communalistic, The opposite of concept did not avoid Indonesia for taking a step into ratification of international instruments of intellectual property rights protection. The reason behind is the position of Indonesia as a developing country which has powerless bargaining position put side by side with developed countries. This article attempts to offer another point of view to find out what is the real matter, the root of the problems, why intellectual property regime can not be implemented well in Indonesia."

"ABSTRAKPada hakekatnya setiap individu, setiap bang_sa memiliki dua segi budaya di dalam kehidupannya, yaitu segi material dan segi spiritual, yang mana keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dan keduanya Baling menunjang. Menurut seorang ahli filsafat Indonesia, Soerjono Soekanto budaya material mengandung karya dan kemampuan manusia untuk menghasilkan benda, sedangkan budaya spiritual mengandung karsa, yang menghasilkan kaidah-kaidah kepercayaan, moral, hukum dan juga kaidah-_kaidah keindahan. Dalam meneliti karakteristik suatu bangsa atau dalam mempelajari karakteristik budaya dalam anti cara berpikir suatu bangsa, ada dua buah alternatif, yaitu menelitinya melalui segi spiritual ataukah menelitinya me1alui segi material. Demikian pula ketika kita hendak mengetahui bagaimana karakteristik cara berpikir orang _

---

"

"Public relations and advertising are the two most popular communication activities employed by companies and other organizations in order to deliver their message to targeted audiences to reach their desired intentions. Public Relations centers around the creation and maintenance of positive image, whilst advertising tends to deliver a straightforward, non-personal message to create sales. Although both activities are believed to bring positive contributions towards the set goals, the effectiveness and superiority of one activity compared to the other are continuously debated. This study tries to examine and comprehend the effectiveness, credibility, and the roles of public relations and advertising in the form of editorial coverage, using a literature research methodology in the form of analysing qualitative research conducted by Ahmad & Ismail (2015). The analysis is conducted based on the Source Credibility Theory to measure key factors of credibility in the emerging of the effectiveness of public relations over advertising, Dialogic Theory to highlight the importance of dialogue in building relationships for public relations, and Hierarchy of Effects Model to represents an effective advertising. The findings are in line with theories used, which suggests that target audiences are easier to be reached if they perceive the source of conveyed messages as credible, especially if such messages are narrative and found compelling. The result of this study shows the significant importance of public relations. Nonetheless, it is suggested that, in order to create a more efficient and an optimum communication programme, both public relations and advertising can work together to reach the consumers.

---

Hubungan masyarakat dan periklanan adalah dua kegiatan komunikasi paling populer yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi lain untuk menyampaikan pesan mereka kepada khalayak yang ditargetkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan Masyarakat berpusat pada penciptaan dan pemeliharaan citra positif, sementara periklanan cenderung menyampaikan pesan non-pribadi yang lugas untuk menciptakan penjualan. Meskipun kedua kegiatan tersebut diyakini membawa kontribusi positif terhadap tujuan yang ditetapkan, efektivitas dan keunggulan satu kegiatan dibandingkan dengan yang lain terus diperdebatkan. Penelitian ini mencoba mengkaji dan memahami efektivitas, kredibilitas, dan peran humas dan periklanan dalam bentuk liputan redaksi, dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan berupa analisis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ahmad & Ismail (2015). Analisis dilakukan berdasarkan Teori Kredibilitas Sumber untuk mengukur faktor-faktor kunci kredibilitas dalam munculnya efektivitas humas atas periklanan, Teori Dialogis untuk menyoroti pentingnya dialog dalam membangun hubungan bagi hubungan masyarakat, dan Model Hierarki Efek untuk mewakili sebuah iklan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan teori yang digunakan, yang menunjukkan bahwa khalayak sasaran lebih mudah dijangkau jika mereka menganggap sumber pesan yang disampaikan kredibel, terutama jika pesan tersebut bersifat naratif dan dianggap menarik. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya signifikansi hubungan masyarakat. Meskipun demikian, disarankan untuk menciptakan program komunikasi yang lebih efisien dan optimal, baik humas maupun periklanan dapat bekerja sama untuk menjangkau konsumen."

"Dalam masyarakat Jepang, budaya saling tukar menukar pemberian sudah sangat umum dikenal. Banyak sekali kesempatan-kesempatan dimana kebiasaan ini dilaksanakan, baik kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan, kelahiran dan kematian, maupun pada saat-saat yang umum seperti ketika mengunjungi tetangga, teman atau relasi. Kebiasaan di atas termasuk dalam kerangka sistem pertukaran (reciprocity) dimana orang-orang atau pihak-_pihak yang terlibat di dalamnya berinteraksi secara sosial, memberi, menerima dan membalas kembali pemberian. Kebiasaan di atas dilatarbelakangi oleh pemikiran orang Jepang mengenai On, Giri dan Ninjo. On, Giri dan Ninjo merupakan etika yang melandasi perilaku dalam interaksi sosial orang Jepang. Konsep On, Giri dan Ninjo menekankan adanya kewajiban sosial maupun moral yang dipikul seseorang untuk mengembalikan semua anugerah dan pemberian yang telah diterimanya dari orang lain. Dengan kata lain, konsep On, Giri dan Ninjo berhubungan dengan rasa keberhutangan seseorang. On berlaku diantara dua orang (pihak) yang memiliki hubungan hierarkis, sedangkan giri bisa berlaku diantara orang yang memiliki status lama (sederajat). Pemenuhan kewajiban On dan Giri ini sangat diperhatikan oleh orang Jepang."