Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Ketiga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."

"ABSTRAKGerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum khususnya sosiologi perundang-undangan.Kerangka teori yang dibangun untuk pcmecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori demokrasi dan teori pembentukan UU. Perrama, teori demokrasi harus dipahami bahwa lernbaga perwakilan dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan state policy berupa pembentukan UU harus membuka bagi adanya akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya Kedua. teori pembentukan UU harus diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang menampung konflik nilai dan kepentingan di masyarakat yang akan diputus oleh lembaga legislatif.Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga UU yaitu UU Sisclilmas, UU Pemilu dan UU Keténagakerjaan ditemukan adanya berbagai hal sbb. : Pertama, proses pembentukan UU di era reformasi memperlihatkan telah terjadi perubahan baik dilihat dari aspck kelembagaan DPR, aspek kepentingan masyarakat, aspek pengaturannya dan aspek pembahasan RUU. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU dapat diidentifikasi dalam pelaku partisipasi, bcntuk partisipasi, cara partisipasi, materi partisipasi, penyerapan panisipasi dan tahap-tahap partisipasi dalam pembentukan UU.Keriga, partisipasi masyarakat yang dilakukan terhadap proses pembentukan tiga UU yang diteliti, dapat mewamai dalam berbagai proses pembahasan pembentukan UU, sehingga produk UU yang dihasilkannya mendekati rasa kea/dilan, kepatuhan dan kepastian hukum masyarakat. Keempat, proses pembcntukan UU di era reformasi telah membuka akses publik dan melibatkan berbagai kekuatan politik dalam masyarakat. Hal ini pada dasamya rnempakan langkah ideal dalam proses pembentukan UU di era reformasi, dan dari sudut pandang sosiologi penmdang-undangan, UU merupakan endapan konflik nilai dan kepentingan yang secara politis diformulasikan dalam aturan hukum oleh lembaga legislatifi Akan tetapi, semua kondisi dalam proses pembentukan UU di era reformasi tersebut Blum disertai dengan perangkat peraturan perundang- undangan yang memadai.Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan partisipasi masyarakat, Dengan demikian, akan terdapat dasar pijakan peraturan yang memadai guna memperkuat pemberdayaan rakyat melakukan partisipasi dalam proses pembemukan UU.

---

Abstract

Reformation movement in 1998 has brought demand for democratization in the form of the people empowerment in various aspects of state activities. Law-making is a part of regulating state, is also demanded to transparency, particmation and accountable. This will create legisaltion products that democratic and benefit for arrangement of state to bring into good governance with the 1945 Constitution as basic constitutional. In this rearch , I will examine one main problem : how public participation in legislative process? This rearch employs a sociological perspective, especially socioloy of legislation.

Theoritical framework formulated to solve the main problem is to base on democratic theory and law-making theory. Firstly, the democratic theory must be understood that constitutional bodies involved in the process of law making in taking decision related to state policy in law-making must be open to public access to participate. Secondly, the law-making theory must be put in the social context that accommodates conflicts of value and interest in society that will be decided by legislative institution.

The research focuses on three leislations, t.e. Act on National Education System, Act on General Elections, and Act of Labor and the result shows as follos : First, the law-making process in the reformation era has occurred changes in saveral aspects, such as representative institution, public interest, regulatory and law-making process.

Second public participation in the law-making process can identfed in several matters, such as people who participate, form of participation, method of participation. subject matter of participation, absord of participation. and stages of part icipation. Third public participation conducted in law -making process of the three Acts can affect in various law making process. Therefore, it is expected that legislotions enacted close to justice, compliance and legal certainty for society. For, lar making-process in the reformation era has opened public access and involved various political forces and society. This is basically an ideal step in law-making process in the reformation era and viewed from sociology of legislation. act is accumulation conflicts of value and interests which is politicalbrformulated in regulation by legislative body. However, all circumstances in the law-making process have not been equmped by a set of legislation sufficiently.

Hence, it is necessary to amend Act No. l 0 Year 200-I on Legislation Making Process, especially related to public participation. This amendement is expected to become a srjjicient basic regulatory for strengthening public participation in law-making process."

"The establishment of acts is part of state authority, it shall be transparent and accountable. It also needs public participation. Thus it will produce a democratic act and it will be beneficial to the society. Furthermore it is able to embody good governance in accordance with the constitution 1945. "

"Hukum merupakan refleksi dinamika peradaban manusia. Hukum hadir menata pergaulan hidup antar dan diantara warganya, merupakan rangkaian norma yang mengarah pencapaian keadaan tertentu dengan mengatur tindakan serta perilaku manusia secara sadar. Hukum yang baik harusnya sesuai dan sejalan dengan aspirasi warganya. Akan tetapi, selama beberapa kurun waktu, Pemerintah Indonesia menganggap hukum sebatas serangkaian aturan mengikat berbentuk teks tertulis yang Iahir berdasarkan mekanisme dan kewenangan formal Iembaga- lembaga negara. Akibatnya, beberapa kali terjadi ledakan protes warga menuntut produk hukum yang telah dihasilkan diubah atau dibatalkan keberlakuannya. Tesis ini berupaya menelusuri latar belakang lahirnya sikap kritis warga terhadap hadirnya berbagai produk hukum pemerintah yang meniadakan partisipasi warganya. Pembahasan dan analisa tidak sebatas merujuk peraturan hukum positif sehingga jenis penelitian tergolong yuridis sosiologis. Data yang terhimpun diolah secara sistematis, dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.Berdasarkan penelitian, terungkap relasionalitas antara ketidakefektifan produk hukum, misalnya undang-undang sebagai akibat ketidakpatuhan warga. Fenomena tersebut muncul karena dalam penyusunan undang-undang, pemerintah menihilkan peran partisipasi warga. Seharusnya rakyatlah pembentuk hukum yang utama, maka tepat jika rakyat diberi ruang berpartisipasi dalam setiap perumusan produk hukum di Indonesia. Bila tidak, wajar jika Rakyat Indonesia bertindak kritis memperjuangkan hak keterlibatannya. Partisipasi kritis warga sangat ditentukan oleh akses berpartisipasi termasuk terpenuhinya hak informasi dan terbukanya ruang bagi warga untuk turut dalam penyelesaian sengketa pasca operasionalisasi suatu produk hukum. Sikap kritis, secara obyektif berimplikasi terhadap daya ikat dan keberlakuan produk hukum.Semoga pada masa yang akan datang, setiap perumusan dan penyusunan undang-undang di Indonesia senantiasa diawali dengan komunikasi timbal balik, antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif sebagai drafter dengan rakyat selaku warga negara yang sejatinya adalah pemilik kedaulatan."

"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

---

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation."

"Education in Japan that is having a modernization is not just because the changes that come from the inside and bottom but also from foreign interference because Japan has invited foreigner and imported the foreign pattern. Education in Japan is modernization after the changes from the inside and bottom that strengthen power from the top and outside.  That is the tipycal of underdeveloped country. Japan under the Meiji, has win in war against the China and Rusia. Meanwhile, this country also has finished the industry revolution. "

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan kemauan politik masyarakat dalam proses pembentukar. Kota Subulussalam. Pentingnya penelitian ini didasarkan kasus pemekaran Kabupaten Mamasa dimana pada pasca pemekaran Kabupaten Mamasa terjadi pertikaian berdarah antar kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemekaran. Dan Kasus pemekaran Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa tahap kemauan politik masyarakat dalam pemekaran daerah berpotensi menimbulkan permasalahan sehingga perlu diperhitungkan secara hati-hati terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang heterogenitasnya tinggi dari sisi SARA. Disamping itu dari kasus Mamasa juga menunjukkan bahwa kemauan politik masyarakat yang didasarkan pernyataan-pernyyataan tertulis belum dapat menentukan kemauan politik masyarakat yang sesungguhnya. Begitupun dalam pemekaran Kota Subulussalam yang penduduknya heterogen secara kesukuan dimana terdapat suku yang mayoritas dan suku minoritas, disamping itu kemauan politik masyarakat dalam pemekaran Kota Subulussalam hanya didasarkan oleh pemyataan-pemyataan tertulis dari berbagai komponen masyarakat. Merujuk kenyataan empiris seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa maka dalam pembentukkan Kota Subulussalam pertu untuk dikaji dan diteliti Iebih mendalam dengan melihat alasan-alasan masyarakat untuk memekarkan daerah dan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik "Purposive Sampling' (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan dari orang-orang yang menjadi pelaku pemekaran Kota subulussalam. Jumlah Informan sebanyak 23 Orang yang terdiri dari Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dan pimpinan partai politik yang berasal dari wilayah Kota Subulussalam, Camat Simpang Kin, Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam serta masyarakat di wilayah Kota Subulussalam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam pembentukan Kota Subulussalam dan mendeskripsikan proses dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam.Dari hasil penelitian ditemukan tiga alasan yang menjadi pendorong masyarakat untuk memekarkan Kota Subutussalam yaitu Pertama, dimensi politik dalam pemekaran Kota Subulussalam didasarkan adanya latar belakang berupa kekecewaan masyarakat yang mengalami kekalahan dalam perebutan ibukota pada awal pembentukan Kabupaten Aceh Singkil dan adanya ketentuan peraturan perundangan yang membuka peluang untuk memekarkan daerah. Selanjutnya karena terdapat kesamaan secara sosial budaya di masyarakat dalam wilayah Kota Subulussalam dan adanya sejarah kejayaan masa lalu yang pemah dialami oleh masyarakat Kota Subulussalam. Kedua, dimensi administrasilteknis dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu karena luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sangat luas menyebabkan panjangnya rentang kendati pemerintahan dari Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam ke pusat Kabupaten sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, disamping itu dengan wilayah yang Iuas menyebabkan pembangunan wilayah Kota Subulussalam belum optimal. Ketiga, dimensi kesenjangan wilayah dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu adanya potensi wilayah yang berupa letak yang sangat strategis dimana Kota Subulussalam merupakan pintu masuk yang menghubungkan Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Ietaknya yang strategis ini diharapkan dengan adanya status daerah yang Iebih tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Singkil.Dari hasil penelitian juga ditemukan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Kota Subulussalam melalui kegiatan masyarakat dalam melakukan komunikasi politik yang menyebarluaskan berita-berita mengenai peluang untuk memekarkan Kota Subulussalam. Kemudian partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan membentuk kesepakatan bersama untuk membentuk pemekaran Kota Subutussalam melalui musyawarah yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Berikutnya masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan membentuk panitia persiapan pembentukan Kota Subulussalam dimana elemen masyarakat yang terlibat sebagai anggota dalam kepanitiaan ini melakukan kegiatan pendekatan-pendekatan terhadap para pejabat politik dan pemerintahan. Bentuk masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Kota Subulussalam dengan memberikan sumbangan baik berupa uang, tanah, tenaga, jasa dan pemikiran serta dengan melakukan kegiatan memperindah wajah Kota Subulussalam dengan melakukan pengecatan dan pemasangan lampu hias di sepanjang jalan menuju Kota Subulussalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kemauan politik yang lahir dari masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam baik dalam bentuk pemikiran, keinginan dan harapan maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat."

"Fenomena yang dijadikan latar belakang masalah penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung yang dianggap menarik untuk dikritisi. Dengan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perekrutan warga masyarakat menjadi PPK dan PPS; mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS; dan membahas faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Penelitian menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data primer kualitatif dari Informan Penelitian menggunakan Teknik Wawancara. Penentuan informan menggunakan Purposive Sampling Technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan. Pengolahan data menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Mekanisme dan sarana partisipasi warga masyarakat menjadi PPK dan PPS dalarn penyelenggaraan Pemilu 2004 di Kota Bandar Lampung mencakup proses pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian untuk menjadi anggota PPK. atau PPS; dan proses pelaksanaan tugas dan fungsi PPK di tingkat kecamatan dan pelaksanaan mgas dan fungsi PPS di tingkat kelurahan. Pengumuman, pendaftaran dan penyeleksian tersebut merupakan suatu mekanisme dan sarana partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS yang berlaku secara terbuka bagi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS merupakan salah satu bentuk partisipasi yang bersumber dari kesadaran, kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap suatu program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat untuk menjadi PPK dan PPS terjalin melalui pendekatan institusional; pendekatan fungsional; dan pendekatan Sistem nilai. Karakteristik warga masyarakat yang menjadi anggota PPK dan PPS terdiri dari warga yang bexpendidikan SLTA hingga yang berpendidikan perguruan tinggi; keanggotaan PPK dan PPS mencakup berbagai suku dan agama.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain tampak dari keikutsertaan warga masyarakat dalam merencanakan pembentukan KPPS, penyiapan TPS, teknis pemungutan suara, dan pengawasan penghitungan suara. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecarnatan Panjang telah melibatkan 387.871 warga masyarakat yang memberikan suara; dan sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalarn penyiapan 608 bilik suara di 7 wilayah kelurahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS di Kecamatan Teluk Betung Utara telah melibatkan 43.324 warga masyarakat yang memberikan suara. Sebagian dari jumlah warga masyarakat tersebut terlibat secara aktif dalam penyiapan 596 bilik suara di 10 wilayah kelurahan.Faktor internal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah motivasi warga masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS adalah hubungan sosial dan tradisi sosial di antara sesama warga masyarakat. Hubungan sosial ini tidak terbatas hanya dalam pengertian kultural saja, tapi mencakup juga pengertian struktural. Sedangkan tradisi sosial adalah pola hubungan sosial antar individu dan antar kelompok yang terbentuk dari proses kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Tradisi sosial ini dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat melalui kelembagan masyarakat yang ada di tingkat lokal. Aktualisasi hubungan sosial sebagai faktor pendukung adalah kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu lingkungan sosial, kedekatan sosial antar sesama warga dalam suatu organisasi, dan kedekatan sosial antar warga masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Aktualisasi tradisi sosial sebagai faktor pendulcung adalah nilai-nilai budaya lokal atau adat istiadat setempat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan PPS lebih banyak bersifat teknis seperti keterlambatan distribusi alat kelengkapan pemungutan suara, kendala jarak dan lokasi tempat pemungutan suara, kendala lemahnya koordinasi antar pihak dan minimnya dukungan anggaran untuk menyiapkan tempat pemungutan suara."