Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu wujud nyata dari budaya politik di sebuah masyarakat adalah kampanye politik. Kampanye politik tersebuat seringkali disalurkan melalui spanduk. Pembuatan spanduk kampanye politik di suatu negara tentulah dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di negara tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mencoba memaparkan perbedaan bahasa yang digunakan dalam spanduk kampanye beberapa partai politik yang terdapat di Belanda dan Indonesia serta memaparkan pula faktor budaya yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tiga spanduk kampanye partai politik di Belanda yaitu SGP, CDA dan PvdA serta tiga spanduk kampanye partai politik di Indonesia yaitu PKS, Partai Golkar dan PAN. Penelitian ini membuktikan bahasa pada spanduk kampanye partai politik di Belanda menggunakan ragam bahasa kode pelik tanpa alih kode, sedangkan partai politik di Indonesia menggunakan ragam bahasa kode terbatas dan menggunakan alih kode. Unsur budaya sangat mempengaruhi isi spanduk-spanduk kampanye tersebut.

---

One real form of political culture in society is a political campaign. The political campaigns are often done through banners. The political campaign banners from a country must be also influenced by the culture in that country. Accordingly, this study tries to explain the differences of language use in some political parties campaign banners in the Netherland and Indonesia, and also describes the cultural factors that influence these differences. This research is conducted by comparing the three Dutch political parties campaign banners namely, SGP, CDA and PvdA and three Indonesia’s political parties campaign banners namely, PKS, Partai Golkar and PAN. This study proves that the Dutch political parties campaign banners used elaborated code without code switching, while the Indonesia’s political parties campaign banners used restricted code and code switching. Culture elements affect that campaign banners content."

"Pemasaran politik jadi salah satu bidang kajian di ilmu komunikasi yang terus berkembang. Selain di dorong oleh golongan akademik, kajian ini makin relevan seiring dengan implementasi dari berbagai konsep dan permodelan pemasaran politik di arena politik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sudah cukup mapan dalam kajian pemasaran politik adalah Comperhensive Political Marketing/CPM yang secara spesifik membahas bagaimana pemasaran politik dilakukan oleh partai. Memandang bahwa partai politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam menciptakan produk politik dan memasarkannya dalam pemilihan umum, model CPM ini menyediakan perspektif yang khas dalam melihat bagaimana partai politik mengatur strategi dan berperilaku dalam pemilu. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana strategi komunikasi sebuah partai dengan melakukan studi kasus terhadap Partai NasDem di Pilpres 2024 dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai produk yang memiliki pasar baru/berbeda dengan pasar yang sebelumnya telah terbentuk. Hasil dari studi menunjukkan kesimpulan yang selaras dengan premis dari CPM, bahwa orientasi penjualan memiliki celah yang justru bisa membuat partai gagal dalam mendesain dan mengomunikasikan produk hingga akhirnya berujung pada kegagalan elektoral.

---

Political marketing is a field of study in communication science that continues to grow. Apart from being driven by academic groups, this study is increasingly relevant along with the implementation of various concepts and models of political marketing in the political arena over the last few decades. One model that is quite well established in the study of political marketing is Comprehensive Political Marketing/CPM which specifically addresses how political marketing is carried out by parties. Considering that political parties have different orientations in creating political products and marketing them in general elections, this CPM model provides a unique perspective in seeing how political parties organize strategies and behave in elections. This research tries to see how a party's communication strategy is by conducting a case study of the NasDem Party in the 2024 Presidential Election by declaring Anies Baswedan as as a product that has a new market/different from the market that has been formed before. The results of the study show that the conclusions are in line with the premise of CPM, that sales orientation has loopholes that can actually make parties fail to design and communicate products that ultimately lead to election failure."

"In democracy sytem, political party has important roles. In principle, pollitical party is a breath of democracy itself. But in democracy, transition in Indonesia, political party has alienation phase from society. Besides, regeneration and internal conflict has thrown political parties into deep troubles. Nevertheless, there is an increasing tendency that political parties have become vehicle for those who want to be a president, governor, mayor or region head. They used political parties to get invelved in natonal or regional election. In regards of this tendency, it is important to bring the political parties back to their function as democracy foundation by upholding political education and good governance as politial vehicle in a democracy system."

"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."

"Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam IJndang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, telah terdapat 268 (dua ratus enam puluh delapan) partai politik, dan 24 (dua puluh empat) di antaranya telah berhasil ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada sekarang, dan partai-partai politik itu juga masih terlalu menyibukkan did dengan isu-isu "perebutan kursi kekuasaan di pusat" saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan partai politik lokaI, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dari penelitian ini terungkap beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbuinya partai politik lokal, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia masyarakat daerah, baik hak ekonomi maupun politik, serta ketidakmampuan partai politik nasional dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah. Terhadap isu partai politik lokal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 masih belum mengatumya secara jelas, sedangkan untuk di Aceh, keberadaan partai politik lokal sudah mempunyai dasar hukum yang lebih rinci, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007."