Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan remaja sering terjadi di dalam komunitas lokal di berbagai wilayah. Masalah tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah untuk ditanggulangi, namun terdapat pula inisiatif yang muncul dari dalam komunitas itu sendiri. Salah satunya muncul dikarenakan adanya agen utama dari tokoh agama yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan melalui program yang membutuhkan partisipasi komunitas. Dengan menggunakan konsep partisipasi komunitas serta framing analysis, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran ustadz dalam membentuk program dan membuat komunitas berpartisipasi? Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana partisipasi komunitas dalam mengimplementasikan program tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memilih salah satu program yang ada di komunitas lokal di daerah Depok bernama Program Lingkungan Layak Anak. Dengan menggunakan metode studi kasus dan melakukan wawancara terhadap informan yang dipilih, penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu program dari dalam komunitas dapat terbentuk melalui inisiatif agen utama yang berasal dari tokoh agama. Selain itu partisipasi komunitas dalam mengimplementasikan suatu program perlu ditingkatkan melalui strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Keberlangsungan dari suatu program di dalam komunitas akan selalu berkaitan dengan perencanaan yang matang serta partisipasi komunitas yang aktif sehingga menghasilkan tindakan kolektif.

---

Adolescent problems often occur in local communities in various regions. The problem surely is a concern for the government to overcome, but there are also initiatives that emerge from within the community itself. One of them appeared due to the leader agent from the religious leaders who had the initiative to make changes through a program that requires community participation. By using the concept of community participation and framing analysis, this study seeks to answer two questions. The first question is how the ustadz's role in shaping the program and make the community participate? And the second question is how the community participates in implementing the program? To answer these questions, the researcher chose one of the programs that exist in the local community in the area of Depok, called Lingkungan Layak Anak Program. By using the case study method and conducting interviews with selected informants, this study concluded that a program in the community can be formed through the initiative of the main agents derived from religious leaders. Other than that, the participation of the community in implementing a program needs to be improved through the strategy in accordancce with the local social and cultural context. The sustainability of a program in the community will always be associated with appropriate planning and active community participation to generate collective action."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi komunitas dalam program pemerintah dengan konteks wilayah urban. Hal tersebut didasari pada data dan beragam studi yang menunjukkan bahwa program pemerintah yang mengandalkan partisipasi komunitas di perkotaan kerap mengalami tantangan dalam perkembangannya Septiany, 2012; Alrahkman dan Anza, 2013; Dwiandini dan Salomon, 2013 . Berdasarkan studi-studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam sebuah program pemerintah bisa berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Alasan masyarakat bisa berpartisipasi dengan aktif dapat disebabkan oleh mobilisasi oleh pihak tertentu seperti pemerintah, ataupun karena hubungan antar masyarakat yang baik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang bersifat pasif disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam memobilisasi masyarakat ataupun peran dari pemerintah yang terlalu dominan. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan dikarenakan belum menjelaskan secara rinci jenis partisipasi serta motif masyarakat dalam berpartisipasi dalam sebuah program pemerintah masih bersifat parsial. Tulisan ini akan membahas tentang program RPTRA di Jakarta. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni partisipasi masyarakat dalam sebuah program pemerintah dapat berjalan dengan aktif dikarenakan hubungan yang terjalin dengan baik dan diantara masyarakat sekitar RPTRA Sunter Jaya Berseri sebagai komunitas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

---

ABSTRACTThis journal article is study about the citizen participation in the government program with a context of urban areas. It is based on data and previous studies which show that there are some challenge for government program which depends on citizen participation Septiany, 2012 Alrahkman and Anza, 2013 Dwiandini and Salomon, 2013 . Based on previous studies, citizen participation in a program could be active participation or vice versa. The reason citizen can participate actively is because they mobilized by some actors like government, or the good relation between the citizens. On the other side, the citizen participate passively is because the lack of government 39 s role in mobilizing the people or the role of government that is too dominant. The previous studies still deficient because it did not describe more detail about the citizen participation and the motive that cause of the citizen participation is explained partially. The argument of this article is the citizen participation in a program could be in active participation because they have good relation between as a community. This study uses the qualitative approach with case study rsquo s method to explain the citizen participation in a government rsquo s program. "

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."

"Tesis ini membahas partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan permukiman kampung deret. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perbaikan kondisi lingkungan permukiman kampung deret dan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan. Partisipasi masyarakat didorong oleh rasa memiliki masyarakat, yang bentuknya antara lain: partisipasi dalam penyediaan tempat sampah, pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sampah. Permukiman kampung deret perlu dijaga untuk keberlanjutan hasil pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan permukiman kampung deret.

---

This thesis discuss community participation in sustainability Kampung Deret RW 02, Cipinang Besar Selatan, East Jakarta. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. All datas were collected through literature study, in depth interviews and observation. The result of this study show about the improvement of the environmental condition of kampung deret and the community participation in environment sustainability. Community participation is arise because of the sense of belonging in the community, such as participation in supply the bins, environment maintenance, and waste management. Kampung Deret settlement needs to be maintained for the sustainability of development results. Therefore, needed the community participation to maintain the cleanliness of the kampung deret settlement."

"ABSTRAKArtikel jurnal ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam transformasi kampung wisata kota. Hal tersebut didasari pada fenomena kampung wisata kreatif berbentuk kampung warna yang sedang berkembang di Indonesia sebagai representasi dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan studi sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota khusunya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aktif ataupun sebaliknya. Faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat diantaranya faktor ekonomi, dan adanya sense of community. Di sisi lain, pasifnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil-hasil studi tersebut masih terdapat kekurangan karena belum melihat peran agen dalam mendorong partisipasi masyarakat, serta peran seni sebagai bentuk ekspresi diri yang menimbulkan kesenangan dan rasa bangga dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam program pengembangan pariwisata. Tulisan ini akan membahas tentang Kampung Bekelir Kota Tangerang. Tulisan ini memiliki argumentasi yakni faktor kesempatan, sense of community dan faktor ekonomi tidak cukup mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada konteks masyarakat perkotaan, tetapi terdapat peran agen serta seni yang dapat mendorong partisipasi masyarakat sehingga menjadi lebih aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan proses bagaimana agen serta seni berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya sektor pariwisata.

---

ABSTRACTThis journal article examines the participation of the community in the transformation of the city 39;s tourism village. It is based on the phenomenon of creative tourism village in the form of a growing color village in Indonesia as a representation of community participation. Based on previous studies, community participation in urban development especially the tourism sector can run actively or vice versa. Factors that can encourage community participation include economic factors, and the sense of community. On the other hand, the passive participation of the community is due to the opportunity factor given by the government. The results of those studies are still lacking because they have not seen the role of agents in encouraging community participation, as well as art instruments as a form of self-expression that gives pleasure and pride to encourage active public participation in tourism development programs.This paper will discuss about Kampung Bekelir Kota Tangerang. This article has an argument that the factors of opportunity, sense of community and economic factors are not enough to encourage public participation in tourism development in the context of urban society, but there is an agent and art role that can encourage the participation of the community to become more active. This study uses a qualitative approach with case study methods to illustrate the process of how agents and art play a role in encouraging public participation in development, especially the tourism sector."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang penyusunan Program Pembangunan Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dipandang penting mengingat tradisi nagari merupakan suatu bentuk hubungan sosial dalam masyarakat, dimana sebagai konsekuensinya terbentuk Nagari dan Pemerintahan Nagari. Sebagai operasionalisasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka masing-masing Nagari perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan bahwa Nagari menyelenggarakan otonomi sendiri dan berhak mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Nagari harus menyusun program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diaplikasikan dalam program tahunan Nagari untuk seterusnya dijabarkan dalam APBN.Dalam penyusunan Program Pembangunan oleh Pemerintahan Nagari sangat diperlukan peran serta dari masyarakat, masyarakat pada dasarnya masih memiliki berbagai keterbatasan dalam proses penyusunan tersebut. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan Tahun 2003 di Kenagarian Singkarak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan di lapangan dan studi kepustakaan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling ?Dalam menentukan sample penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui dan dianggap dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian?, dengan lingkup informan mencakup BPN, wali nagari/aparat, kepala-kepala Jorong dan tokoh-tokoh masyarakat.Dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa penyusunan program pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam beberapa tahap penyusunan, terdiri dari: penyusunan di tingkat Jorong, penyusunan di tingkat Nagari dan penyusunan program pembangunan oleh Pemerintah Nagari. Peran Wali Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat telah terlihat sejak awal penyusunan Rencana program pembangunan di tingkat Jorong. Partisipasi masyarakat tersebut tercakup dalam penyusunan yang mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.Kondisi ini bisa tercipta karena ditunjang oleh kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh Wali Nagari dalam menjalankan peran sebagai seorang fasilitator pembangunan di Nagari. Di samping itu kondisi sosial masyarakat yang masih homogen menyebabkan ikatan dan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya masih melekat kuat pada masyarakat nagari dan temyata kondisi tersebut bisa dimanfaatkan sehingga turut mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang partisipatif.Badan Perwakilan Nagari (BPN) yang seharusnya berperan menjaring aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ternyata belum terlaksana dengan optimal. Kondisi ini dibuktikan dengan enggannya masyarakat nagari menyampaikan aspirasi kepada BPN sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan perlu ditingkatkan secara terus- menerus dan berlangsung berkesinambungan. Karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan sekejap, akan tetapi harus ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya.Untuk menyikapi kondisi dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan nagari yang ideal oleh nagari diperlukan berbagai pembenahan. Pembenahan harus dilakukan terhadap kondisi internal nagari terutama peningkatan kerjasama antara Wali Nagari/aparat nagari dan BPN agar mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Kemudian perbaikan juga ditujukan kepada masyarakat agar mampu mengerti dan menyadari permasalahan, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Selain itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih atas (Pemerintah Kabupaten) yang mendukung terwujudnya partisipasi bagi masyarakat nagari."

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."