Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan secara resmi terjalin sejak tahun 1966. Pada tahun 2006 kedua negara menyepakati Joint Declaration Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation. Jurnal ini menjelaskan dampak dari dibuatnya perjanjian tersebut terhadap hubungan kerja sama diantara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisa tentang dampak perjanjian tersebut dalam bidang sosial-budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Hasil dari jurnal ini menunjukkan secara umum dampak dari Indonesia-South Korea Joint Declaration Strategic Partnerhip to Promote Friendship and Cooperation dalam bidang sosial budaya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perjanjian Indonesia-South Korea Joint Declaration Strategic Partneship to Promote Friendship and Cooperation memberikan dampak positif bagi hubungan sosial-budaya kedua negara. Hubungan sosial-budaya kedua negara mencakup bidang pertukaran budaya, turisme, edukasi, pemuda dan olahraga, kesehatan, bantuan untuk bencana alam, serta hubungan konsuler dan hukum. Di antara hubungan tersebut, dampak yang paling menonjol adalah dalam bidang pemuda yang ditunjukkan dengan dibentuknya Indonesia-Korea Youth Exchange. Walaupun demikian, kerja sama Indonesia dan Korea di bidang sosial-budaya masih perlu untuk dikembangkan terutama untuk bidang konsuler.

---

ABSTRACTThe diplomatic relations between Indonesia and South Korea officially began since 1966. In 2006 both country agreed the Joint Declaration Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation. This paper eximines about the impact of Indonesia-South Korea Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation particulary in socio-cultural aspect. Based on historical method used in this paper, the result shows that the generally Indonesia-South Korea Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation gave positive influence toward the development of socio-culture area in both countries. Those can be prove through the development on many sectors such as: culture exchange, tourism, aducation, youth and sport, health, natural disaster, and consular and legal cooperation. Among those there is the most effective influence as impact of the Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation on youth and sport area. However, Indonesia and South Korea still need to make another strategic to make more developed on socio-culture area such as in consular affair."

"This article is about the activity of risk assessment in developing KFX/IFX Fighters through joint development cooperation between Indonesia and South Korea for Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP). The Risks in EMDP found by using the Life Cycle of Weapon System. Risk assessment aims to identify, analyze and assess the level of risk as a calculation so that the program will always be on the track and and the default of the project will be avoided. Moreover, this is the first experience for Indonesia to make fighters. Besides that, KFX/IFX fighters is one of our national program which aims to built the independence of defense industry and to open the road map in mastering on making fighter for PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI)."

"Fokus dari tesis ini adalah menganalisa kerjasama Indonesia - Korea Selatan dalam mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-X / IF-X bila membandingkannya dengan fenomena Revolution in Military Affairs (RMA) yang jamak terjadi di kawasan, dan dengan tingkat kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menyukseskan program tersebut. Penulisan menggunakan teori dan/atau konsep stratatifikasi, RMA, dan beberapa konsep penunjang lain seperti inovasi militer, difusi teknologi militer, dan strategi integratif. Penelitaian ini menggunakan metode kualitatif, dan menjabarkan dengan komprehensif tinjauan historis dari kerjasama Indonesia - Korea Selatan; perkembangan, kajian, dan tingkatan industri pertahanan kedua negara; spesifikasi teknis KAI KF-X / IFX; serta Doktrin dan Postur angkatan bersenjata. Temuan yang didapatkan dari penelitian adalah bahwasanya pesawat tempur KAI KF-X / IF-X ini tidak mempengaruhi RMA Indonesia karena pesawat tempur tersebut akan memenuhi tuntutan operasional TNI AU di masa mendatang dan tidak akan menyebabkan perubahan signifikan terhadap Doktrin maupun Postur TNI. Yang terjadi adalah evolution in military affair, bukan RMA.

---

This thesis is concentrated in analyzing the cooperation between Indonesia - South Korea in the development of a 4.5 generation jet fighter KAI KF-X / IF-X by comparing it to the Revolution in Military Affairs (RMA) phenomena that is raging in the region, and with the defense capability of the two countries. The theories and/or concepts used in the writing of this thesis are stratification, RMA, and a few other concepts such as military innovation, technology diffusion, and integrative strategy.

The writings that are used are within the qualitative methods, that describes comprehensively the historical background of the Indonesian - South Korean relations; the level of both defense industries; technical specification of the KAI KF-X / IF-X; and the Doctrine of the armed forces.

The findings of this research concludes by acknowledging that the KAI KF-X / IF-X jet fighter will not start nor alter Indonesia?s RMA, because the planes will be align with the future operational requirements of the Indonesian air force. Neither does the Doctrine will be affected. Thus, what is happening is not an RMA, rather the evolution in military affair."

"Kerja sama pengembangan bersama pesawat jet tempur KFX/IFX telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Terdapat beberapa rencana yang akan diterapkan dalam kerja sama ini. Selama beberapa tahun kerja sama ini berjalan, beberapa rencana-rencana tersebut berhasil diterapkan. Namun, tidak semua hal yang direncanakan dalam kerja sama ini berlangsung lancar. Terlebih lagi, kerja sama ini juga mengalami berbagai penundaan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia, adanya pandangan negatif dari kedua negara terkait kerja sama ini, dan adanya rencana pembelian pesawat jet tempur oleh kedua negara dari negara lain meskipun kerja sama ini sedang berlanjut. Walaupun begitu, Indonesia dan Korea Selatan tetap memutuskan untuk melanjutkan kerja sama ini. Skripsi ini mempertanyakan alasan yang membuat Indonesia dan Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan kerja sama tersebut. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis kerja sama industri pertahanan dan metode penelusuran causal-process tracing untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat lima alasan yang mendorong kelanjutan kerja sama KFX/IFX, yakni keinginan Indonesia dan Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista; potensi pengembangan industri pertahanan nasional kedua negara dari kerja sama KFX/IFX; keinginan Indonesia dan Korea Selatan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik; kemungkinan kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan di masa depan; dan  keinginan Indonesia dan Korea Selatan memperoleh prestise.

---

The joint development cooperation of KFX/IFX fighter jets has been going on for more than a decade. There are several plans that will be implemented in this cooperation. During the several years of this cooperation, several of these plans were successfully implemented. However, not everything planned in this cooperation went smoothly. Moreover, this cooperation has also experienced various delays by South Korea and Indonesia, negative views from the two countries regarding this cooperation, and there are plans to purchase fighter jets by the two countries from other countries even though this cooperation is still ongoing. Even so, Indonesia and South Korea still decided to continue this cooperation. This thesis questions the reasons that made Indonesia and South Korea decide to continue the cooperation. This thesis uses an analytical framework of defense industry cooperation and a causal-process tracing method to explain the reasons behind this decision. This study finds that there are five reasons that encourage the continuation of KFX/IFX cooperation, namely the desire of Indonesia and South Korea to reduce dependence on imported main weapon system; the potential for the development of the national defense industry of the two countries from the KFX/IFX cooperation; the desire of Indonesia and South Korea to gain diplomatic advantage; the possibility of cooperation in the defense industry of Indonesia and South Korea in the future; and the desire of Indonesia and South Korea to gain prestige."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana proses keberhasilan yang diraih di dalam implementasi proyek REDD yang dilaksanakan di kawasan Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan yang dimaksudkan adalah tercapainya target-target yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Korea Selatan, serta adanya dampak positif yang dihasilkan dalam proyek ini. Implementasi REDD megacu kepada multi-level governance yang mengharuskan terjalinnya multiple linkage dari level nasional ke sub-nasional hingga lokal. Selain itu di dalamnya juga diharuskan adanya integritas yang terjalin antar aktor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan keberhasilan terletak dari kemampuan pihak pelaksana melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi seluruh aktor yang ada di dalam pelaksanaan REDD tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis explains how the process of success achieved in the implementation of REDD in Rinjani, Lombok West Nusa Tenggara from 2009 2014. The intend success is the achieved targets that desired by the both parties, Indonesia and South Korea, as well as the positive impacts that happened because of the project. The implementation of REDD refers to multi level governance that required multiple linkage from national levels to sub national to local levels. Other than that in that multi level governance also required the integrity that existed between actors. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study found success lies in the ability of the implementing parties to involve not only the government but all actors in the implementation of REDD."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan India memilih Korea Selatansebagai negara pertama di Asia Timur dalam Comprehensive EconomicPartnership Agreement (CEPA). Dalam pemaparannya, akan dibandingkanhubungan politik dan ekonomi antara India dengan tiga negara di Asia Timur,yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahuiposisi penting Korea Selatan di mata India dari dua negara yang lain. Selanjutnya,akan dianalisis dua faktor internal, yaitu kebijakan Look East dan kebutuhan Indiaakan energi nuklir, serta satu faktor eksternal, yaitu dominasi China di kawasanASEAN dan sekitarnya, yang mendorong India meresmikan CEPA dengan KoreaSelatan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain India’s objective in choosing South Korea as the firstcountry in East Asia on Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA). On the presentation, the political and economic relations between Indiaand three East Asia countries, namely China, Japan, and South Korea, will becompared. The purpose is to find out South Korea’s important position fromIndia’s point of view if compared to the other two countries. Then, there will beanalysis of two internal factors, namely Look East Policy and India’s needs fornuclear energy, as well as one external factor, namely China domination inASEAN region and beyond, which encourage India to sign CEPA with SouthKorea."