Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ilmiah ini mengkaji tentang bagaimana sebuah partai sebesar Golkar dalam mengkemas salah satu agenda rutin mereka menjadi sebuah pemberitaan yang dapat menyamarkan pemberitaan negatif mengenai konflik dalam internal parpol tersebut. Political News Management merupakan sebuah pendekatan bagi para politisi di Indonesia yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Media mempunyai sejumlah pertimbangan dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik. Golkar merupakan salah satu partai besar yang cukup banyak mengimplementasikan konsep Politik Media untuk mengolah pemberitaan oleh media massa ditengah dinamika perkembangan partai Golkar yang di dalam nya muncul krisis perselisihan yang memecahkan internal Golkar menjadi dua kubu. Pemberitaan konflik perseteruan tidak lantas menyebabkan Golkar keilangan eksistensi nya di hadapan publik. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak Golkar dapat menyiasati dengan mengcounter pemberitaan melalui momentum perayaan Hari Ulang Tahun Golkar. Momentum tersebut dimanfaatkan Golkar dengan menyisipkan pemberitaan mengenai informasi pelurusan berupa ketetapan MA dalam memutuskan ketua umum Golkar yang sah. Sehingga secara tidak langsung isu mengenai konflik antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono dalam memperebutkan jabatan ketua umum partai Golkar dapat tersamarkan dan tidak terlalu terekspose oleh publik.

---

ABSTRACT

This scientific paper examines how Golkar in packing the agenda of their routine becomes a proclamation that can disguise the negative news about the internal conflict within the political parties. Political News Management is an approach for politicians in Indonesia were in action is always thinking of the press to want to cover their activities. Media has a number of considerations and its own rules in covering a political event. Golkar was one big enough to implement the concept of Political Media reporting process by the middle of the dynamic development of the mass media Golkar emerged in its internal crisis to solve disputes Golkar into two camps. Preaching enmity conflict does not necessarily lead to Golkar lost its existence in public. This can occur because Golkar can get around to counter the momentum of the news through the celebration of the anniversary of Golkar. Momentum is utilized Golkar to insert news about the alignment of information in the form of provision MA in deciding general chairman of Golkar legitimate. Thus indirectly the issue of conflict between Bakrie with Laksono in the post of chairman of the Golkar can be masked and not too exposed to the public."

"Penelitian ini mengkaji fenomena politik media yang berkembang di Indonesia saat ini. Politik Media merupakan pendekatan baru bagi para politisi yang di dalam tindakannya selalu memikirkan pers agar mau meliput kegiatannya. Menurut prespektif politik media, jalinan ketiga aktor yaitu partai politik/politisi, media massa/pers dan publik terjalin erat dan mempunyai goal-oriented behavior masing-masing. Media membentuk realitasnya sendiri, media mempunyai sejumlah nilai dan aturan sendiri dalam meliput suatu peristiwa politik.Namun ditengah dinamika goal-oriented behavior ketiga aktor tersebut, terutama interaksi antara aktor politk dan jumalis, kita dapat mencermati bahwa berita-berita politik tentang Partai Golkar tetap eksis di media massa. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi politik media Partai Golkar dalam pengelolaan political news tersebut? Sedangkan tujuan penelitian, terkait dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji strategi politik media politik Partai Golkar di dalam sebuah setting agenda politik yaitu kegiatan Rapim pada tahun 2005 dan 2006.Paradigma yang digunakan dalam peneiitian ini adalah konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif deskritif analisis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan unit observasi adalah Partai Goikar dan unit analisis adalah individu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode indepth interview kepada narasumber yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik media Partai Golkar pada agenda politik Rapim tahun 2005 8¢ 2006 adalah konsisten, dalam arti kata Partai Golkar tetap mempergunakan issu-issu politik sebgai alat untuk menarik minat media massa meliput, ditunjang pula dengan kegiatan-kegiatan yang spektakuler sehingga tercapai suatu political news magement dalam strategi politik media yang apik. Tingkat kesadaran terhadap prespektif politik media di partai politik Golkar, khususnya didiri politisi partai telah cukup baik, artinya para politisi tersebut telah menyadari bahwa iidak ada gunanya mengadakan suatu agenda politik apabila tidak diliput oleh media massa. Bagi media massa, dalam melakukan proses penyampaian pesan politik kepada publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa professional jugdment, source credibility, independensi menjadi faktor utama untuk dijadikan kelayakan berita. Agenda politik tidak bisa diarahkan secara langsung menjadi sebuah agenda media oleh para politisi partai. Agenda politik partai tidak selalu menjadi agenda media.

---

The research studies media political phenomena growing in Indonesia nowadays Media politics is a new approach for politicians, whose actions always think the press for it to be willing to cover their activities. According to the perspectives of media politics, interrelationships among three actors, namely, political parties/potiticians, mass media/press and public, are close and have their own goal-oriented behavior. Media shapes their own reality; media has a number of values and rules of their own in covering a political event.However, from goal-oriented behavior dynamics of those three actors, especially interaction between political actors and joumalists, it is evident that political news on Golkar Party still existed in Media. Therefore, the problem of the research is, how is the politics media strategy of Golkar Party in managing such political news? Whereas, the goal of the research, in connection with the above problem, is to study Golkar Party?s politics media strategy in a political agenda setting, namely, leaders meeting (Rapat Pimpinan/Rapim) of 2005 and 2006.The paradigm of the research is constructivist through a descriptive qualitative analysis approach. The research uses a case study method, with observational unit being Golkar Party and analysis unit individual. Data collection technique was undertaken through in-depth interviews with resource persons chosen purposively.The research findings indicate that Golkar Party's media political strategy in political agenda of Rapim for 2005 8. 2006 was consistent; in other words, Golkar Party still used political issues as a means of attracting mass media to cover them that supported also by spectacular activities so that political news management were attainable in an elegant media politics strategy. The level awareness of media political perspectives in Golkar Party, especially in their politicians themselves was relatively good; it means that those politicians realized that it was useless to make political agenda if the mass media did not cover them. For mass media, in bringing political messages into the public, these research results show that professional judgment, source credibility, and independence were the main actors for news feasibility. lt is uneasy for politicians of the Party to direct their political agenda in someway toward the media agenda. Political agenda of a party are not always media agenda."

"Penelitian ini membahas mengenai pertarungan antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh dalam merebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas ke VIII di Pekanbaru, Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya faksionalisasi di Partai Golkar menjelang pemilihan ketua umum, terutama antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh. Faksionalisasi tersebut selain dipengaruhi faktor internal juga dipengaruhi faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses - proses pemilihan, faktor - faktor yang membuat faksionalisasi, dan bagaimana implikasinya terhadap Partai Golkar.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf, Ralf Dahrendrof, Gerhard Lanski, Novri Susan dan Jurgen Habermas. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori Partai Politik Alan Ware. Selain itu peneliti juga menggunakan teori faksionalisme dari Samuel Huntington, Robert Dahl, dan Belloni dan Beller. Sementara itu untuk melihat terjadinya polarisasi peneliti kembali menggunakan Samuel Huntington dan Gary Cox. Sedangkan untuk melihat proses demokrasi, peneliti menggunakan teori demokrasi Max Webber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan skunder. Data primer didapat dari wawancara dan kajian pustaka, sementara untuk data skunder diperoleh dari media massa.Terdapat faktor mengapa pertarungan antara Aburizal Bakrie dan Surya Paloh terjadi. Faktor internal meliputi adanya perbedaan visi dan misi, faktor dukungan pemilik suara, dan faktor kekuatan money politic. faktor eksternal meliputi adanya dukungan penguasa terhadap salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar.Implikasi dari pertarungan kedua elite Partai Golkar adalah perpecahan di Golkar. Perpecahan ini ditandai dengan keluarnya beberapa elite partai sebagai dampak dari Munas ke VIII dan kebijakan zero sum game. Akibat dari perpecahan ini lahir partai politik yang dibentuk oleh mantan elite ? elite Partai Golkar. Jika ditelusuri semenjak pasca reformasi 98 Golkar adalah partai yang selalu mengalami perpecahan, khususnya pasca pemilihan ketua umum dan penentuan calon presiden. Hal ini disebabkan lemahnya managemen konflik di Partai Golkar dan proses rekrutmen yang lebih mengandalkan kekuatan finansial."

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya.Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004.

The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data.

While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources.

The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"Penelitian ini secara khusus membahas tentang brand positioning dalam politik. Partai politik sebagai subjek dan unsur terpenting dalam demokrasi di Indonesia, Perbandingan brand positioning yang dimiliki masing-masing partai politik adalah inti dari penelitian ini. Dengan melihat berbagai atribut yang dimiliki, positioning partai dapat dideskripsikan secara jelas. Penelitian ini menggunakan variable yang terangkum dari berbagai jurnal penelitian. Terdapat Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan Gerindra atas pertimbangan pengalaman yang dimiliki dari Pemilu yang telah diikuti. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik IBM SPSS versi 21. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan positioning partai politik dapat terkonfigurasi melalui perceptual map. Beberapa atribut yang tersaji dalam penelitian membantu pemilih dalam hal ini responden untuk dapat menilai image dari sebuah partai.

---

This research specifically discover brand positioning in politics. Political party as the most important element for democracy in Indonesia. Comparison of party's positioning is the essence of this recent research. By determining many attributes, party's positioning can be defined clearly. This research is adapted many variables that combining many scientific articles. There are Golkar, PDIP, Demokrat, PKS and Gerindra considering their experiences of its successive election. Data processing of its research is using statistical software IBM SPSS version 21. The outcome distinct the positioning of political parties configured by its perceptual map. Furthermore, few attributes on this research help respondents to discover party's images."

"Tulisan ini membahas tentang gangguan (disrupsi) yang terjadi pada Partai Golkar di Pemilu 2019 sejak dibentuknya relawan Golkar-Jokowi (Gojo). Pengaruh relawan Gojo terhadap rekrutmen politik tidak berdampak langsung karena Gojo dibentuk tidak berdasarkan perintah partai. Gojo mempengaruhi rekrutmen Partai Golkar sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan caleg. Relawan Gojo memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bakal caleg Golkar dengan instrumen relawan. Sedangkan terhadap perubahan kampanye Partai Golkar, relawan Gojo memberikan dampak karena Golkar lebih kreatif memanfaatkan media sosial dengan memanfaatkan dukungan terhadap Jokowi. Dengan adanya Relawan Gojo maka kampanye-kampanye Partai Golkar lebih cepat dan dinamis, karena tidak lagi melalui jenjang organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep disrupsi Francis Fukuyama dan konsep pelembagaan Samuel P. Huntington. Temuan dari tulisan ini, lahirnya Gojo di Partai Golkar awalnya mendapatkan respon negatif dari beberapa kader karena menjadi hal baru di internal partai. Namun, pergerakan Gojo mampu memperkenalkan Golkar lebih cepat dan lebih baik dari infrastruktur kekuasaan yang sudah ada. Dari perubahan yang dibuat oleh Gojo terhadap rekrutmen dan kampanye Partai Golkar. Perubahan terhadap pola kampanye lebih terlihat dibandingkan rekrutmen politik.

---

This paper discusses the disturbances that have occurred to the Golkar Party in the 2019 Election since the formation of the Golkar-Jokowi (Gojo) volunteers. The influence of Gojo volunteers on political recruitment did not have a direct impact because Gojo was formed not based on party orders. Gojo influenced the recruitment of the Golkar Party before the General Elections Commission (KPU) determined the candidates. Gojo volunteers use social media to introduce prospective Golkar candidates with volunteer instruments. As for the changes to the Golkar Party's campaign, Gojo volunteers had an impact because Golkar was more creative in using social media by taking advantage of support for Jokowi. With the Gojo Volunteers, the Golkar Party's campaigns are faster and more dynamic, because they no longer pass through the organizational level. This study uses a qualitative method with a case study approach. The concepts used in this research are the disruption concept of Francis Fukuyama and the institutionalization concept of Samuel P. Huntington. The findings from this paper, the birth of Gojo in the Golkar Party initially received a negative response from several cadres because it was a new thing within the party's internal structure. However, the Gojo movement was able to introduce Golkar faster and better than the existing power infrastructure. From the changes made by Gojo to the recruitment and campaign of the Golkar Party. Changes to campaign patterns are more visible than political recruitment."

"Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor yang menggunakan konektivitas kampanye dengan pola komunikasi top down dan bottom up kepada konsstituen dan masyarakat di dapilnya masing-masing, serta strategi komunikasi politik yang digunakan meliputi : program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi. Penelitian ini mengadaptasi teori komunikasi politik Pippa Norris (2001), dengan kerangka penjelasan dari Stromback dan Kiousis (2012) dan Robinson (2011) untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konektivitas kampanye yag dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Bogor dengan pola komunikasi top down dan bottom up mengarah pada sustainable role yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Serta strategi komunikasi politik yang digunakan dan dirumuskan Partai Golkar di Kabupaten Bogor yang meliputi program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi diwujudkan dengan melakukan pranata kelembagaan untuk menyukseskan konsolidasi dan penguatan sistem struktural Partai Golkar dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu legisltaif 2019 di Kabupaten Bogor.

---

This study analyzes the political communication strategy of the DPD Golkar Party in Bogor Regency in the 2019 Legislative Election in Bogor Regency which uses campaign connectivity with top down and bottom up communication patterns to constituents and the people in their respective electoral districts, as well as the political communication strategies used include: party programs , communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions. This research adapts Pippa Norris' political communication theory (2001), with the explanatory framework from Stromback and Kiousis (2012) and Robinson (2011) to analyze the political communication strategy carried out by the Golkar Party DPD Bogor Regency in the 2019 legislative elections in Bogor Regency. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews supplemented by secondary data. The findings in this study show that the campaign connectivity carried out by the Golkar Party in Bogor Regency with top-down and bottom-up communication patterns leads to a sustainable role that places more emphasis on the long-term sustainability of party political communication. As well as the political communication strategy used and formulated by the Golkar Party in Bogor Regency which includes party programs, communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions realized by carrying out institutional institutions to succeed in consolidating and strengthening the structural system Golkar Party and formed the Election Winning Board to increase the party's vote acquisition in the 2019 legislative elections in Bogor Regency."

"ABSTRAKSebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan hak mendirikan partai politik, seorang warga negara harus diberikan kebebasan hendak berserikat dalam partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Filosofi hak negatif itu harus dipegang dengan baik oleh negara, karena itu dalam tumbuh kembang internal sebuah partai, negara harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi partai untuk menentukan bagaimana wajah program nya, siapa dan bagaimana menentukan struktur pengurus . Negara harus bersikap pasif atas segala dinamika internal yang terjadi di dalam partai politik. Bahkan termasuk ketika partai politik itu mengalami perselisihan internal, negara diidealkan untuk tidak ikut campur menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian perselisihan internal itu harus dicoba selesaikan dari internal partai itu sendiri. Pendekatan pasif negara ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Tentang Partai Politik kita dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ditentukan bahwa Menteri dilarang mengambil tindakan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik apabila dalam partai tersebut sedang terjadi perselisihan internal. Pada kasus Perselisihan internal partai PPP Periode Kepengurusan 2014-2015 dan Pada Perselisihan Partai Golkar Periode Kepengurusan 2014-2019 Menteri Hukum dan HAM mengambil tindakan pengesahan atas perubahan Kepengurusan di kedua Partai tersebut di saat perselisihan internal sedang dalam proses penyelesaian. Atas contoh kasus tersebut, Penulis berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dimensi normatif tersebut penulis bentukan dalam konteks hukum di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai PPP dan Partai Golkar untuk menilai apakah proses hukum penyelesaian keduanya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang.

---

ABSTRACT

Establishment of a political party is one of the fullfilment on citizen?s political rights. Political rights teoritically classified as one of negative rights which demand the passive approach of the state to fulfill it. The fulfillment of those right is consider to be ideal if the state role decrease into some level to reduce the state to role an interfere. Same condition also must be applied on the right to establish a political party. It?s a clear demand for a citizen to have certain freedom to unite in a political party which match with their vision. The philosophy of those negative rights has to be hold strongly by the state. Therefore in order to guarantee the freedom of political party to grow, the state should behave passively to face political party management. it is Their right to determine how their political face should be , who and how the structure determined and etc. The state should behave passively in deal with pollitcal party internal dynamics. Event if the political party has an internal disputes. Even how danger the situation for the party it self, the state is not allowed to interfere the resolution of the dispute. Those internal dispute should be solved by the internal processs of the party it self. Those state passive approach has been adopted by our political party law especially on the article 24 Law Number 2 Year of 2008 about political party, determined that the Minister of Law and Human Rights is not allowed to exercise his authority to legalize the structural changing of political party until their Internal dispute is resolved. On the internal dispute case of Persatuan Pembangunan party (PPP) and The Party of Golkar, The minister of law and Human Rights had exercised his power to legalize those both party new formation while those both parties is still in internal disputes. On behalf of those two case , author initiate this research in order to solve some legal problem on the issues of internal disputes of political party especially about how our law provide the mechanism to solve internal party disputes and then how those normative aspect implemented in those two case to find out whether those two case of resolution process is matched with the procedure given by the law or not."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh trending topics politik pada media sosial Twitter dan haluan politik pemilik terhadap durasi berita-berita politik di Metro TV dan TV One selama bula November 2015. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan berita-berita politik trending  pada dua stasiun televisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran (mixed method) yakni menguji secara kuantitatif pengaruh trending topics politik terhadap berita-berita politik di Metro TV dan TV One dan perbedaan berita-berita politik trending  pada ke dua stasiun televisi selama bulan November 2015. Penelitian ini juga dilakukan secara secara kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam produser-produser di kedua televisi untuk mengetahui pengaruh haluan politik pemilik terhadap pembentukan agenda berita-berita politik. Penelitian ini mendapati hubungan korelasional di antara peringkat trending topics politik di Twitter dan durasi berita-berita yang mengulas topik politik trending di TV One. Namun penelitian ini tidak menemukan bukti yang sama pada durasi berita-berita politik topik politik trending tersebut di Metro TV. Penelitian ini tidak menemukan perbedaan secara signifikan berita-berita politik trending pada dua stasiun televisi. Hasil wawancara kualitatif mendapati besarnya dominasi haluan politik pemilik terhadap proses penyusunan agenda dan pengemasan berita-berita politik pada dua stasiun televisi. Hasil penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap pengembangan kajian teori agenda-setting dan terhadap dua bidang praktis yakni media dan politik.

---

The present study investigates the influence of Twitter political trending topics in November 2015 and the media owner's political orientation on the national television political news agenda-setting in Indonesia. Study findings are based on the quantitative content analysis of both of Twitter trending topics and Metro TV and TV One political news aired during November 2015, and the qualitative study using in-depth interviews with the political TV news producers of the two televisions. Results suggest that, there is a significant positive correlation between the ranking number of the political trending topics and the duration of  the political news on TV One. But there is no significant positive correlation was found in the political news on Metro TV. The qualitative study reveals that the TV political news production jobs influenced by the owner's political orientations. The social media agenda is giving a balance to the power of the owner's political orientation on affecting traditional media agenda. The results give positive implications to both of the academic research of agenda-setting theory and media and political practice."