Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

---

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.

From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.

This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.

Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.

The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC."

"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Governmente-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."

"ABSTRAKData dan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti halnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kaitan erat dengan data dan informasi. Pada era informasi saat ini, Perpusnas juga memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian salah satu misinya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional (e-Library) yang rencana aksinya telah dituangkan dalam Roadmap Grand Desain e-Library 2010-2014. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa rencana aksi yang belum tercapai, salah satunya adalah pembuatan Disaster Recovery Plan (DRP) pada tahun 2011. Hal ini disebutkan di dalam Laporan Evaluasi Teknis Implementasi dan Quality Assurance (QA) terhadap implementasi e-Library yang dilakukan oleh Tim Independen pada tahun 2013 dengan rekomendasi agar DRP dapat disusun.Penelitian dilakukan untuk menghasilkan rancangan DRP pada organisasi di bidang perpustakaan. Rancangan DRP tersebut dilakukan dengan mengadopsi tahap-tahap pembuatan DRP pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan NIST SP 800-34 sebagai panduannya. Tahapan perancangan DRP terdiri dari project initiation, risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan pengembangan DRP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode value chain.Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang sesuai dengan kondisi di Perpusnas, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).

---

ABSTRACT

Data and information is very required by an organization in running its business process, like National Library of Indonesia, one of the government agencies which closely related to data and information. Nowadays, in this information era, National Library of Indonesia also utilise and apply information tehcnology in processing data and presenting the information to support of business process and achievement one of the its missions. It could be realize in the development of national digital library (e-library), its action plan have been written down in a 2010-2014 Grand Design of e-Library. But in the implementation, there were several actions have not reached, one of them is making Disaster Recovery Plan (DRP). It is mentioned in the implementation technical evaluation report and also quality assurance report by 2013 Independent Team. They recommended that DRP may be prepared.

This research conducted to produce DRP design for library were performed using NIST SP 800-34 rev. 1 framework as a reference and some relevant previous researches about DRP. DRP design stage consist of project initiation, risk assessment, business impact analysis (BIA), identification preventive control, development mitigation strategies, and development the DRP itself. This research uses a qualitative method with conducting questionnaires and interviews for data collection. While the analysis is performed using the value chain.

Result from DRP design is expected as an effort to maintain the continuity of the business and can further be used as a reference for the development Disaster Recovery Center (DRC)."

"ABSTRAK organisasi dituntut untuk memberikan kinerja yang prima dalam operasionalnya, namun pada kenyataannya seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan terhambat atau terhentinya kegiatan operasional mereka. PGS Jakarta merupakan salah satu contoh organisasi yang dituntut untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan bisnis mereka di tengah gangguan operasional yang muncul. Namun sayang, PGS Jakarta belum memiliki sebuah dokumen DRP yang dapat dijadikan panduan dalam mengatasi gangguan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka.Penelitian ini berfokus pada kegiatan perancangan DRP. Gangguan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor SI/TI pada proses bisnis PGS Jakarta. Perancangan ini dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kaidah perancangan DRP dari NIST. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pembuatan kebijakan DRP dengan memperhatikan peraturan Title 21 Part 11, Business Impact Analysis dari layanan-layanan aplikasi SI/TI yang ada, Preventive Control Analysis terutama mengenai kendali pencegahan di data center, Pengembangan Strategi Mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada dan yang terakhir adalah Pengembangan dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen DRP untuk PGS Jakarta.

---

ABSTRAK organizations are obliged to give excellent performance in their operations, but sometimes there are disruptions which hold or stop their operation activities. PGS Jakarta are one of organization which also need to keep their business continue running eventhough they have disruptions on their operational. Unfortunately PGS Jakarta do not have DRP document which can be their reference to anticipate disruptions in order to keep their business continue running.This research focused on the DRP designing activities to assure business continuity. Disruptions which being focused on this research are disruptions which caused by IS IT factor to PGS Jakarta business process. This designing process performed gradually by following DRP designing steps from NIST. Steps which performed on this research are DRP policy creation which observe Title 21 Part 11 regulation, Business Impact Analysis from existing IS IT application services, Preventive Control Analysis especially related to preventive control in data center, Mitigation Strategy Development against identified risks, and the final step is DRP document Development, which suits with organization needs. The outcome of this research is the draft of Disaster Recovery Plan document for PGS Jakarta."

"Ketersediaan data dan informasi menjadi harapan setiap organisasi, begitupun juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ketersediaan sistem informasi harus selalu tersedia bila diperlukan oleh BPK. Whitman dan Mattord (2010) menyatakan jika terjadi insiden/bencana, organisasi akan mengalami kehilangan confidentiality, integrity, dan availability terhadap data dan informasi. Disaster Recovery Plan (DRP) adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi bencana yang menyebabkan ketidaktersediaannya data dan informasi pada aset Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Hal ini juga diperkuat dengan temuan pemeriksaan internal pada Biro TI yang tidak memiliki dokumen DRP. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi BPK dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan yang dilakukan adalah inisiasi organisasi melalui pemetaan proses bisnis dengan aset SI/TI, melakukan penilaian risiko, melakukan analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan perancangan dokumen DRP yang khusus menggunakan contoh dokumen dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menangkap dan menemukan makna yang ada dalam data tekstual dan Gambar pada dokumen, observasi lapangan, dan transkrip wawancara. Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan, dokumen internal organisasi, kuesioner, dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pemilik/pengguna aset SI/TI di BPK.Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP yang disesuaikan dengan organisasi BPK. Dokumen DRP ini berisi informasi pendukung; fase aktivasi dan notifikasi; fase pemulihan; fase rekonstitusi; dan lampiran.

---

The availability of data and information become an expectations of each organization, as well as also the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). In carrying out examination tasks and responsibilities of the management of state finances, BPK utilizing information systems must always be available when needed. Whitman and Mattord (2010) states that if an incident/disaster, the organization will experience a loss of confidentiality, integrity, and availability. Disaster Recovery Plan (DRP) is one way to mitigate risks and optimize the recovery process in the event of disasters that cause availability data and information on the assets of Information Systems/Information Technology (IS/IT). This is also strengthened by the findings of internal audit at the IT Bureau that not have DRP document.

This research aims to create a design of DRP for BPK by using methodology in NIST SP 800-34 Rev.1 standard. The steps being taken is the initiation of the organization through business process mapping with the assets of IS/IT, risk assessment, business impact analysis, identify preventive control, mitigation strategy development, and design documents DRP using a template document from NIST SP 800-34 Rev. 1. This research used qualitative methods. Qualitative methods are used to capture and find meaning textual data and images on documents, field observation, questionnaires, and a transcript of the interview. The collection of data obtained from the field observations, the organization's internal documents, questionnaires, and interviews with informants related to the owner/user of assets IS/IT.

The results of this research is a draft of DRP document that is adapted to the BPK organization. The DRP document contains supporting information; activation and notification phase; recovery phase; reconstitution phase; and attachments."

"Perusahaan Husky Energy Indonesia merupakan perusahaan asing yang berasal dari Kanada yang memiliki kegiatatan usaha di sektor industri minyak dan gas di Indonesia. Di dalam mendukung kegiatan operasional usahanya, Husky Enegy Indonesia menggunakan teknologi informasi yang memiliki fungsi yang berbeda untuk masing-masing unit bisnis perusahaan. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dari bisnis unit terhadap sistem teknologi informasi maka diperlukan suatu fasilitas pendukung terhadap sistem informasi yang dimiliki perusahaan agar ketersediaan sistem informasi dapat dijaga pada masa darurat atau bencana.Disaster Recovery Center (DRC) merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan sistem teknologi informasi perusahaan bagi keberlangsungan bisnis di dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Diperlukan metode perancangan sistem DRC yang tepat agar fasilitas DRC yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis atas teknologi sistem informasi pada masa darurat dan bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen rancangan DRC bagi Husky Energy Indonesia dengan menggunakan metodologi yang mengacu kepada standar ISO 31010, 27005, 27031 dan 22301. Framework ini memiliki informasi mengeanai tahapan-tahapan dalam merancang fasilitas DRC yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Di dalam dokumen perancangan DRC ini dilakukan penilaian dampak suatu resiko terhadap fungsi dari bisnis unit. Selain itu dilakukan juga pengukuran tingkat kritikal dari fungsi dari sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan fasilitas DRC sebagai masukan bagi Husky Energy Indonesia.

---

Husky Energy Indonesia is a foreign company headquartered in Canada that operates in the Indonesian oil and gas industry. Husky Energy Indonesia supports its business operations using information technology that performs unique functions for each of the company's business units. With the business unit's high reliance on information technology systems, it is necessary to have a supporting facility for the company's information systems to ensure their availability during an emergency or disaster.

A Disaster Recovery Center (DRC) is one method of ensuring the availability of a company's information technology systems in the event of an emergency or disaster. A suitable DRC system design methodology is required to ensure that the DRC facilities constructed meet business requirements for information system technology during emergencies and disasters.

The purpose of this study is to compile a DRC design document for Husky Energy Indonesia based on the ISO 31010, 27005, 27031, and 22301 standards. This framework contains information about the stages involved in designing a DRC facility that is customized to the needs of the business.

This DRC design document includes an assessment of the impact of a risk on the business unit's function. Additionally, the critical level of function of the company's information system is measured. The research's conclusion is a proposed DRC facility design for Husky Energy Indonesia."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di Pondok Pesantren Modern Sahid, Bogor. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan metode pengambilan data partisipatoris. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama dan jenis pendidikan lainnya dengan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri. Kehidupan santri sepanjang waktu berada di pesantren, ini menjadi perhatian serius oleh pengurus pesantren dengan melaksanakan berbagai kegiatan kesiapsiagaan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesiapsiagaan bencana di Pondok Pesantren Modern Sahid, Bogor telah memenuhi aspek pengetahuan, kebijakan, dan sistem peringatan dini. Pada aspek rencana tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya terdapat beberapa variasi temuan.

---

The research discusses about implementation of disaster preparedness in Sahid Islamic Modern Boarding School, Bogor. The approach which is used is qualitative approach with participatory data collection methods. Islamic Boarding School is an educational institution that organizes religion education and other types of education and it is supported by dormitory as a students residence. The life of the students all times is in Islamic boarding school, therefore this become a serious concern by the management of Islaming Boarding School, thus the disaster preparedness activities is implemented. The result showed that the implementation of disaster preparedness in Sahid Islamic Modern Boarding School, Bogor has fulfilled three aspects, those are knowledge, policy, and early warning systems. In the aspect of emergency response planning and resource mobilization, there are several variations of the findings."