Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSosialisasi Orang Tua Kader PKS diperlukan untuk menanamkan nilai kepada anak terkait pengetahuan Islam yang khas PKS. Sosialisasi kekhasan tersebut dilakukan orang tua dengan memanfaatkan masa kanak-kanak dan remaja anak kader. Anak kader sebagai objek sosialisasi diharapkan bisa menjadi kader di masa yang akan datang. Selain itu, keluarga kader mengalami tantangan dalam memberikan sosialisasi ketika anak sudah memasuki tahap dewasa, sosialisasi primer mengalami pergeseran kepada sosialisasi sekunder dan partisipatori yang lebih dominan daripada anak kader pada masa sebelumnya.Penelitian ini menggunakan kualitatif deksriptif dengan menggunakan konsep sosialisasi untuk melihat proses penanaman nilai dalam konteks Islam khas PKS dan mengambil informan dengan unsur pengurus Bidang Perempuan PKS, orang tua Kader, dan anak kader.Penelitian ini menemukan bahwa pada masa dewasa, mereka lebih dipengaruhi oleh peer group nya dan media massa sebagai pendukung dalam memandang Islam khas PKS. Keluarga kader juga tidak bisa memutuskan anak dalam memilih pilihan untuk tidak mengikuti jalur menjadi kader sesuai orang tua harapkan.

---

ABSTRACT

PKS's Successor Socialization from Parents is necessary to instill values to children related the knowledge of Islam PKS. The unique socialization from the parents is done to take the advantage of childhood and adolescent of the children of the successor. The successor's child as an object of socialization is expected to be a successor in the future. In addition, the successor's family experience challenges in providing socialization when the child has entered the mature stage, the primary socialization has shifted to the secondary socialization and participatory is more dominant than the children of the successor in the past.

This study used a qualitative descriptive by using the concept of socialization to view the investment process in the context of Islamic values which is typical with PKS and took the informants who are the board of Women Affairs in PKS, the successor's parents, and the successor's children.

This study found that in adulthood, they are more influenced by the peer group and the mass media as a supporter of looking at Islam PKS. Successor's Family also can not force the child to choose the option to follow the path into a successor that the parents expect."

"Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. II/MPR/1978, sudah berpuluh juta rakyat Indonesia mengikuti pemasyarakatan P-4, melalui jalur Penataran P-4 dan Non Penataran, dan telah menghabiskan dana yang tidak kecil, waktu dan tenaga. Masyarakat mempertanyakan hasilnya, yang tercermin dengan pernah munculnya issu "kejenuhan Penataran P-4" pada medio 1989. Ada yang pro dan kontra dan sempat terjadi silang penadapat pada beberapa media massa antara BP-7 Pusat dengan para pakar.Penulis telah berkecimpung dalam kegiatan pemasyarakatan. P-4 selama 11 tahun dengan kedudukan sebagai salah satu pejabat di BP-7 DKI Jakarta dan sampai sekarang aktif sebagai Penatar, sangat menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. Karena itulah diadakan penelitian dengan pokok masalah : "Penyelenggaraan Penataran P-4 di DKI dan pengaruhnya terhadap Ketahanan Nasional di DKI Jakarta.Yang menjadi sasaran penelitian ialah Penataran P-4 Pola Pendukung 45 Jam / Pola 45 Jam Terpadu Bagi Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi di Jakarta, sejak tahun 1982/1983 sampai dengan tahun 1994/1995. Dari berbagai dimensi penataran seperti : (1) Petatar; (2) Penyelenggara; (3) Metode Penataran; (4) Materi Penataran; (5) Penatar; dan (6) Evaluasi Penataran, karena keterbatasan waktu, maka yang menjadi fokus penelitian ialah dua dimensi penataran, yaitu materi penataran dan Penatar. Sekalipun dimensi-dimensi tersebut merupakan sub sistem-sub sistem dari Penataran P-4 sebagai satu sistem, penulis berpendapat bahwa materi penataran dan Penatar merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Pancasila yang pada gilirannya membentuk sikap dan perilaku peserta penataran.Metode penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis yang diikuti eksplanasi analisis dengan pendekatan kualitatif, sedang teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pengamatan (observasi). Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan lebih lanjut, ternyata masih dijumpai kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan Penataran P-4, dalam bidang kebijakan dan strategi penataran, rencana dan program, pelaksanaan di lapangan serta pengendalian dan pengawasan.Pengaruh lingkungan strategik berskala lokal yaitu situasi dan kondisi Jakarta sebagai kota metropolitan, regional dan global, kurang menunjang tercapainya efektivitas penataran dalam kehidupan warga masyarakat DKI Jakarta sehari-hari. Indikator keberhasilan Penataran P-4 menunjukkan bahwa Penataran P-4 baru pada tahap pemasyarakatan P-4, belum menyentuh pada tahap pembudayaan.Karena itu perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan P-4, dan didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif, yang selanjutnya diikuti dengan aktualisasi dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam IPOLEKSOSBUDHANKAM. Adalah tugas para negarawan dan ilmuwan untuk menjabarkan Pancasila ke dalam konsep-konsep operasional dalam berbagai bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM.Hal itu semua akan mewujudkan integrasi nasional di kalangan warga masyarakat DKI Jakarta. Namun untuk memantapkan integrasi warga masyarakat DKI Jakarta, hukum dan peraturan harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian peningkatan Ketahanan Nasional akan terwujud di DKI Jakarta.Dalam tulisan ini disarankan agar diadakan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Penataran P-4 di DKI Jakarta di bidang penentuan kebijakan dan strategi, perencanaan dan program, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu agar aparat pemerintahan di DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seyogianya berorientasi kepada people centered, dan pengaturan serta penegakan hukum harus dikedepankan secara konsekuen dan konsisten."

" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media sosial sebagai agen sosialisasi politik baru pada kaum muda Penelitian sebelumnya menyebutkan agen sosialisasi politik seperti keluarga institusi pendidikan media massa dan lembaga pemerintah sudah tidak diminati oleh kaum muda Konten dan cara penyampaian dari agen sosialisasi tersebut tidak mampu membuat kaum muda menaruh perhatian pada apa yang disampaikan Tulisan ini menjelaskan bagaimana media sosial mampu menjadi agen sosialisasi politik yang baru bagi kaum muda Konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial dirasa lebih sesuai dengan kondisi kaum muda saat ini sehingga mereka menggunakan media sosial sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan politik Salah satunya ketika pemilu pemilihan umum 2014 berlangsung kaum muda yang menjadi pemilih pemula tersebut menjadikan media sosial sebagai referensi utama atau agen sosialisai politik Selain itu kaum muda juga lebih aktif dalam berpartisipasi politik melalui media sosial Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai enam orang kaum muda.

---

This research aims to explain the role of social media as a new agent of political socialization for the young people or youth Previous researches mentioned other agents of political socialization such as family academic institution mass media and governmental institution all of which no longer caught the interest of the young people The content and way of delivery from those agents were unable to raise attention from the young into what s being expressed This paper explains how social media can become a new agent of political socialization for young people The contents and approaches of the social media are deemed more suitable to the condition of the young people at the current moment therefore making them use those social medias as a source of information related to politics For one at the 2014 election young people who were a first time voter back then used social media as a main reference or an agent of political socialization Furthermore young people are also more active in political participation through social media With the use of qualitative approach this research collected interviews from six young people"

"Penelitian ini membahas mengenai koalisi diantara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2015. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat proses yang mendorong partai untuk membentuk atau tergabung dalam suatu koalisi. Koalisi yang terbentuk diantara ketiga partai tersebut merupakan sebuah upaya kerja sama dalam memenangkan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan data sekunder lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa survei calon kandidat dan pengaruh dari interaksi partai baik secara internal maupun interaksi partai dengan pihak luar sangat mempengaruhi sikap partai dalam membentuk koalisi.

---

This research analyzes the coalition among Partai Gerindra, PKS, and Partai Demokrat in Pemilukada Kota Depok in year 2015. The focus of this research is to explain that there is a process that encourage parties to form or to join a coalition. The coalition that was formed by mentioned parties is a form of cooperation in order to make Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna the winner of the Pemilukada. This research used qualitative method with in-depth interviews and other secondary data. The research finds out that survey for candidates and the effect of interaction, both internally and externally, by the party are extremely effecting the party preference on making coalition."

"Latar Belakang Masalah Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik. Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan. Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959). Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah."

"Paul Allen Beck, mengemukakan bahwa penelitian sosialisasi politik dapat digolongkan dalam dua perspektif umum. Pertama, disebut perspektif pengajaran (the teaching perspective) yang menggambarkan sosialisasi politik sebagai proses melalui mana orientasi-orientasi politik diajarkan. Kedua, perspektif belajar (the learning perspective) yang menekankan pada aktivitas individu untuk belajar sendiri. Pengaruh perspektif pengajaran menjadi dominan setelah munculnya salah satu topik utama dalam penelitian sosialisasi politik yaitu peranan agen-agen sosialisasi politik. Perhatian para ilmuan terhadap topik tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa tulisan. Tulisan Hyman Greenstein, Hess dan Torney, yang membatasi telaahnya pada penelitian empiris dan berusaha menggambarkan pengaruh masing-masing agen sosialisasi politik terhadap 2 pandangan politik individu. Di Indonesia studi sosialisasi politik telah dilakukan oleh para sarjana seperti Win Gandasari Abdullah, Stephen Arneal Douglas, yang lingkup studinya pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal (pedesaan), studi ini masih jarang dijumpai. Khusus di Sulawesi Selatan studi sosialisasi politik pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum ada. Walaupun ada tulisan mengenai sosialisasi politik, tetapi tidaklah merupakan perhatian utama. Fakta ini mendorong penulis untuk melakukan studi sosialisasi politik agar dapat dipahami agen-agen sosialisasi politik yang mana berperanan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat mengenai sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik anggota masyarakat. Di dalam sistem teori, hak dan kewajiban politik melekat pada "komponen input" dalam sistem politik. Hak politik berkaitan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik. Sedangkan kewajiban politik berhubungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan kepada sistem politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam sistem pengambilan keputusan yang demokratis, setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak politik untuk melakukan tuntutan, juga memikul kewajiban politik untuk mendukung sistem politik yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perkembangan sistem politik di Indonesia sering ditemui munculnya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diamati pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode pertama, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, sementara kapasitas sistem politik belum mampu memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga sering terjadi pergantian kabinet sebelum masa pemerintahannya berakhir. Keadaan ini menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadap sistem politiknya. "

"This article is excerpted from a portion of KPK and LIPI's research on "political sectorcorruption" in Indonesia. This research concludes that one of the main roots of corruption in Indonesia is a corrupt political system and very corrupt political parties. The authors also find that the majority of major political parties in Indonesia are managed like a family company and controlled by a handful of oligarchs. Therefore, the management of political parties in Indonesia is not transparent and accountable and is not following the principles of democracyand anti-corruption. This research concluded that all political parties in Indonesia have the following characteristics: (i) they have no accountable and transparent political partyfinancial management. All political parties are not willing to announce the amount and theorigins of their finances and do not want to report the utilization of their political party funds in detail. (ii) The caderisation process in political parties is not working following the merit system so that many members of political parties are easily jumping from one political party to another. (iii) The implementation and enforcement of the ethical code of conduct in political parties are very little or not at all. As a result, the violations of democratic principles and ethics are considered normal. Therefore, it is not surprising that the quality of politiciansin Indonesia is very low and results in prolonged corrupt practices among elected officials (legislative and executive), because they were born from unprofessional political parties and has many congenital disabilities."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."