Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerjaan Undercover yang dilakukan oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkotika Polda. X memberikan peluang terjadinya penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri undercover. Hal ini terjadi karena adanya ekspektasi lingkungan pekerjaan Anggota Polri dan ekspektasi lingkungan penyamaran pada saat melakukan undercover.Dalam karya akhir ini akan dibahas latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika. Latar belakang tersebut dibahas menggunakan teori self-fulfilling prophecy. Dengan menggunakan teori tersebut ditemukan bahwa latar belakang penyebab Anggota Polri undercover menggunakan narkotika adalah adanya tuntutan lingkungan kerja yang terdiri dari tugas undercover, budaya lingkungan kerja, prosedur undercover dan afiliasi kelompok serta tuntutan dari lingkungan penyamaran.

---

Undercover work carried out by the police drug unit investigation of Polda. X provide opportunities for the actions using narcotics by undercover police. It can occur because there are expectations from work and the disguise environment to Polri undercover when doing undercover.This paper will discuss the background of undercover Polri members which is causing undercover Polri members using narkotics. Thse backgrounds will be discussed using self-fulfilling prophecy theory. By using self-fulfilling theory, author found that the backgrounds of undercover Polri members using narcotics because there are demands from work and disguise evironment to undercover Polri members consisting of undercover work, cultural working environment and group affiliation along with demand from disguise environment."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."

"This research aims to determine the role Bhayangkari, the educational background of the national police, and its working units in the revenue. Some people perceive increasingly active wife of the police participated in the Bhayangkari, would be good to their husbands. As with the two other variables, namely the educational background of the national police and its working units. Police Academy will occupy a definite position is more likely to earn a lot compared to the Police Officer. Respondents who used as many as 33 people who rank from Ipda to te Commissioner. The data analysis method used is the classical assumption, hypothesis testing and regression analysis with the computer program SPSS 17.0 version. The survey results revealed, partially Bhayangkari, educational background and work unit of the national police negatively affect earnings. However, after the simultaneous testing of all three results obtained simultaneously affect revenue with a probability of 0.024 smaller than the significance level used."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Pemilihan karir merupakan saat untuk mengarahkan diri kepada suatu tahap dalam kehidupannya, saat bagi seorang anak melihat posisinya dalam kehidupan, dan menentukan kemana akan pergi. Diantara banyaknya pilihan karir atau pekerjaan adalah menjadi anggota Polri, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Dit Litbang Polri bahwa profesi sebagai anggota Polri kurang diminati oleh masyarakat. Hal itu bertolak belakang dengan jumlah peserta seleksi calon anggota Polri di mana dari tahun ke tahun jumlah peserta seleksi terus bertambah. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dilihat penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu intensi, karena dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku di kemudian hari. Oleh karena itu penelitian tentang intensi menjadi anggota Polri ini menjadi sangat penting. Teori intensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori intensi Fishbein & Ajzen (1975) dan Ajzen (1988) di mana intensi terbentuk atas 3 (tiga) faktor, yaitu sikap (attilude toward behan’ior), norma subyektif (siibjective norms), dan perceived behcrvior control (PBC). Intensi untuk menjadi anggota Polri terbentuk oleh 3 (tiga) faktor yaitu sikap terhadap anggota Polri, norma subyektif tentang anggota Polri dan perceived behcrvior control (PBC) atau hal-hal yang menjadi pendorong atau penghambat untuk menjadi anggota Polri. Berdasarkan faktor yang kedua yaitu norma subyektif tentang anggota Polri di' mana yang menjadi acuan utama adalah orang tua, maka adanya perbedaan profesi orang tua dapat menimbulkan perbedaan intensi anak untuk menjadi anggota Polri. Oleh karena itu, intensi anak anggota Polri diasumsikan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk menjadi anggota Polri dibandingkan dengan bukan anak anggota Polri. Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya pada saat subyek penelitian mengikuti seleksi calon anggota Polri. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk subyek anak anggota Polri dan incidental untuk subyek bukan anak anggota Polri. Subyek penelitian beijumlah 107 orang yang terdiri dari 52 orang anak anggota Polri dan 55 orang anak bukan anak anggota Polri. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimental. Untuk mengumpulkan data tentang intensi digunakan skala Intensi untuk menjadi anggota Polri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan ketiga faktor pembentuk intensi. Selanjutnya data diolah dengan membandingkan rata-rata (mean average) skor tes intensi untuk menjadi anggota Polri antara anak anggota Polri dengan bukan anak anggota Polri dengan menggunakan t-test, yaitu uji t terhadap dua sampel independen (anak anggota Polri dan bukan anak anggota Polri). Hasil analisis data menunjukkan bahwa intensi anak anggota Polri untuk menjadi anggota Polri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan intensi bukan anak anggota Polri. Ditemukannya perbedaan yang signifikan tersebut disebabkan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control anak anggota Polri cenderung mendukung intensi dibandingkan dengan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control bukan anak anggota Polri yang cenderung tidak mendukung intensi."

"Perkembangan dan perubahan di masyarakat beqalan begitu cepat. Dinamika kehidupan telah begitu kompleks dan mobilitas masyarakat pun sudah semakin tinggi. Hal ini menuntut kebutuhan akan peranan kepolisian yang juga semakin tinggi, sehingga peranan Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian menjadi bertambah penting. Pada kenyataannya di lapangan, berbagai respon masyarakat telah memperlihatkan adanya kesan yang negatif terhadap penampilan kerja anggota Polri. Misalnya, sikap anggota reserse yang ogah-ogahan dalam menuntaskan kasus, masih merupakan gambaran yang dipersepsi oleh masyarakat tentang polisi dewasa ini. Penampilan kerja polisi yang mengecewakan tersebut salah satu asumsinya disebabkan oleh adanya gejala burnout yang timbul dikalangan anggota Polri. Gejala burnout ini terdiri atas kelelahan emosional, depersonalisasi, dan reduced personal accomplishment, yang dialami oleh individu yang bekerja memberikan pelayanan bagi orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran burnout pada anggota Polri secara umum. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Incidental sampling. Teknik ini tergolong non probability sampling. Sampel berjumlah sebanyak 100 orang anggota Polri berpangkat bintara yang bertugas di Jakarta. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory (MBI). Untuk pengolahan data dilakukan teknik penghitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala burnout memang dialami oleh anggota Polri di Jakarta. Gejala burnout yang dialami oleh anggota Polri di Jakarta secara umum dirasakan setidaknya satu kali dalam enam bulan."

"ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan."

"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."

"Sejarah panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk sikap dan perilaku anggota Polri cenderung militeristik dan merugikan masyarakat. Integrasi Polri dengan ABRI selama Orde Baru ternyata membawa dampak buruk terhadap kineija Polri di masyarakat. Polri cenderung bertindak sebagai aparat penguasa yang melindungi kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada tanggal 1 April 1999 Polri resmi berpisah dari ABRI dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2000 Polri benar-benar menjadi lembaga independen dibawah Presiden (Polri Mandiri). Perubahan ini kemudian membawa dampak kepada perubahan paradigma Polri dari kecenderungan mengabdi pada kepentingan penguasa menjadi institusi sipil yang mengabdi kepada masyarakat (civilian police). Berbagai kebijakan dan strategi Polri Mandiri yang gencar digalakkan Polri merupakan salah satu upaya Polri dalam memaksimalkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan sikap anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri. Sampel diambil menggunakan metode non probability sampling dengan teknik Occidental sampling, dengan jumlah sampel 200 orang yang terdiri dari 100 anggota Polri dan 100 masyarakat. Untuk melihat perbedaan sikap tersebut dilakukan perhitungan t-test for independent sample pada skor rata-rata sikap masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan perbedaan sikap yang signifikan antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota Polri mempunyai kecenderungan sikap yang favorable terhadap Polri Mandiri, sedangkan masyarakat mempunyai kecenderungan sikap yang unfavorable terhadap Polri Mandiri. Perbedaan ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap seperti pengalaman langsung masyarakat ketika berurusan dengan polisi, pengaruh orang lain, media massa dan juga faktor-faktor emosional. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan sikap antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri adalah indentitas sosial, faktor ingroupoutgroup, dan juga prasangka kelompok."