Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBanyak negara berkembang yang telah mencapai perkembangan secara pesat dalam setengah abad terakhir berasal dari kawasan Asia Timur. Perkembangan yang pertama kali dimulai oleh Jepang kemudian ditiru oleh negara-negara Asia Timur lain sehingga ekonomi negara-negara kawasan tersebut meningkat secara sangat pesat pada periode 1965-1990 dibandingkan dengan kawasan lain. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi oleh negara-negara Asia Timur tersebut sering disebut East Asian Miracle. Dalam konteks tersebut, berdirinya model pembangunan kawasan Asia Timur menjadi bukti bahwa negara-negara Asia Timur tentunya memiliki karakteristik umum dalam usaha untuk membangun ekonominya. Karakteristik model pembangunan Asia Timur di mana pembangunan ekonomi dipimpin oleh negara melalui industrialisasi mendorong terbentuknya konsep developmental state. Walaupun demikian, setiap negara Asia Timur memulai strategi pembangunan ekonomi yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, saat krisis finansial melanda kawasan Asia Timur pun, terdapat negara yang dapat menghindari krisis, namun ada juga negara yang terpuruk oleh krisis tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ekonomi, peran negara, dan sistem pemerintahan akan menjadi inti utama dalam membahas perbedaan karakteristik antara model pembangunan negara Asia Timur tersebut.

---

ABSTRACT

Many developing countries that have achieved rapid development in last half a century locate in East Asia. Wave of development that began from Japan was soon followed by other East Asian countries, who all grew rapidly between 1965 and 1990 when compared to other regions. In the end, the economic development style from East Asian countries is often named ?East Asian Miracle?. It was found that there are common characteristics within the efforts of improving economic development from East Asian countries. Economic development of East Asian countries were frequently characterized by industrialization which evoked the concept of developmental state. Even so, each East Asian country had different economic development plan with different purposes from each other. Such difference resulted to differing fates for East Asian countries after the financial crisis. As a result, economic development policy, state role, and government system became the main elements to be discussed in the different characteristics of development models of East Asia."

"Setelah selesai Perang Dingin tepat pada awal tahun 90an, Cina melakukan peningkatan kapabilitas militer secara besar-besaran. Program peningkatan kapabilitas militer ini mendapat perhatian lebih di kawasan Asia Timur, terutama Jepang. Negara samurai itu merasa sangat terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina yang lebih fokus terhadap pengembangan senjata yang bersifat ofensif. Maka dengan demikian Jepang melakukan peningkatan kapabilitas militer yang bersifat ofensif untuk merespn apa yang telah dilakukan oleh Cina. Pertanyaan penelitan dalam kasus ini bagaimana stabilitas sistem di Asia Timur khususnya antara Cina dan Jepang setelah melakukan strategi ofensif. Dalam penelitan ini menggunakan penelitian positivist atau yang sering disebut dengan penlitian kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kapabilitas militer Cina lebih pesat dibandingkan peningkatan kapabilitas militer Jepang dan jumlah kekuatan ofensif Cina lebih besar dibandingkan kekuatan ofensif Jepang. Hal ini dapat memicu terjadinya perlombaan senjata antara Cina dan Jepang yang dapat mengakibatkan stabilitas sistem dikawasan goyah, karena dengan terjadinya perlombaan senjata konflik terbuka dapat terjadi kapan saja.

---

Since the end of the Cold War,China military rise has become an issue in East Asia Region. The rise of China?s military resulted a serious threat in East Asia, especially Japan. Japan perceive the rise of China?s military as a threat to its national security. The reason that the rise of military capabilities in China is more focus on offensive weapons. In order to response China offensvie strategic, Japan also develop its military capabilities and it is offensive. The research questions being proposed in this thesis are how is the system stability in the region after China and Japan develop its offensive military capabilities. The study uses quantitative research to see how arms has an effect to ystem stability in the East Asia region.

The result of this study shows that military rise of China is more superior than Japan. China has much more offensive weapon than Japan. Because of this fact, the big gap between China and Japan can trigger an arms race in East Asia region. If an arms race happen, the tendency of an open war theater is very possible and it will cause an unstable system in the region."

"Keputusan Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Trans-Pacific Partnership TPP pada tanggal 5 Oktober 2015 mengharuskan Jepang untuk meliberalisasi berbagai sektor perekonomiannya termasuk sektor pertanian. Selain penghapusan tarif, pemerintah Jepang juga mengubah pola kebijakan proteksi yang selama ini diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang dalam menghadapi tren pasar bebas kawasan seperti TPP. Kondisi ini menyiratkan adanya perubahan yang cukup signifikan atas implementasi Developmental State Jepang yang sarat akan ideologi merkantilisme yang selama ini menjadi ciri pembangunan ekonomi Jepang. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan berupa pergeseran dalam implementasi Developmental State di Jepang ke arah Developmental State Dualism. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari mekanisme pasar yang sarat akan prinsip-prinsip liberalisme dan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pemerintah Jepang melakukan intervensi terhadap sistem pembangunan perekonomian.

---

Japan rsquo s decision to participate in Trans Pacific Partnership TPP on October 5, 2015 has made Japan to liberate economic sectors including the agricultural sector. Beside tariff abolition, Japan government also changed the pattern of protection policy that used to be implemented to be a policy that can promote Japan rsquo s agriculture competitiveness encountering free trade trend like TPP. This condition implies a significant change of Japan rsquo s merchantilism based Developmental State that well known as the main characteristic of Japan rsquo s economic development. However, this research discovered the transformation of Japan rsquo s Developmental State implementation in to Developmental State Dualism. The transformation occured due to the influence of liberalism based market mechanism that leverage how the government intervenes the the system of economic development."

"Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global.

---

State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism."

"This rigorous comparative study of national identity in Japan, South Korea, and China examines countries with long histories influenced by Confucian thought, surging nationalism, and far-reaching ambitions for regional importance.Contents1. Japanese national identity : a six-dimensional analysis /​ Gilbert Rozman2. South Korean national identity : a six-dimensional analysis /​ Gilbert Rozman3. Chinese national identity : a six-dimensional analysis /​ Gilbert Rozman4. The East Asian national identity syndrome /​ Gilbert Rozman5. Japanese national identity : evolution and prospects /​ Kazuhiko Togo6. Japan's national identity in postwar diplomacy : the three basic principles /​ Uuichi Hosoya7. Korean national identity : evolutionary stages and diplomatic challenges /​ Gilbert Rozman and Andrew Kim8. Unraveling national identity in South Korea : Minjok and Gukmin /​ Chung-in Moon9. China's national identity and foreign policy : continuity amid transformation /​ Jin Linbo10. China's national identity in diplomacy : noninterference in internal affairs /​ Ming Wan.Notes"

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh ESG Combined Score dan Environmental Expenditure terhadap nilai pasar perusahaan. Jumlah perusahaan 122 dengan total 1220 observasi pada perusahaan publik di Asia Timur: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Cina selama periode 2013-2022. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel. Hasil penelitian tidak menemukan bukti cukup bahwa pengungkapan ESG Combined Score berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Temuan yang sama juga berlaku atas Environmental Expenditure. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik pengungkapan skor ESG maupun Environmental Expenditure tidak direspon positif oleh investor di Asia Timur: Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Cina.

---

This research aims to investigate the influence of ESG Combined Score and Environmental Expenditure on company market value. The number of companies is 122 with a total of 1220 observations on public companies in East Asia: Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and China during the 2013-2022 period. Data processing was carried out using a panel data approach. The research results did not find sufficient evidence that ESG Combined Score disclosure had an effect on company value as measured by Tobin's Q. The same findings also apply to Environmental Expenditure. Thus, this research concludes that neither the disclosure of ESG nor Environmental Expenditure scores was responded positively by investors in East Asia: Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and China."