Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120127 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Widyo Lestiyono
"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.
The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muslimin
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis metode pendanaan ekspansi infrastruktur PT Adaro Energy Tbk dan anak perusahaan untuk peningkatan kapasitas produksi batubara dengan instrumen utang melalui penerbitan obligasi luar negeri guaranteed senior notes dibandingkan dengan penggunaan pinjaman sindikasi. Metode analisis yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan observasi data eksternal perusahaan. Hasil analisis perhitungan nilai perusahaan menyimpulkan bahwa pendanaan pinjaman sindikasi yang menyediakan fleksibilitas waktu penarikan menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada pendanaan dengan penerbitan obligasi luar negeri. Analisis volatilitas terhadap harga saham perusahaan menunjukkan penerbitan guaranteed senior notes tersebut cenderung untuk meningkatkan harga saham karena adanya hipotesis efek corporate debt tax shield.

ABSTRACT
This thesis analyzes methods for financing infrastructure expantion of PT Adaro Energy Tbk and subsidiaries in increasing capacity of coal production by using debt instruments of the offshore bonds so-called guaranteed senior notes, to be compared with syndicated loan. The analysis method uses literature study and company's external data observation. The analysis of firm value calculation concludes that syndicated loan financing which provides flexibility in withdrawing the facilty results in a higher value of the firm than the one using the offshore bonds. The volatility analysis on company stock price indicates that issuance of the guaranteed senior notes tends to increase the stock price due to effect of the corporate debt tax shield hypothesis.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32178
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Bagus Ayodhya Dirgantara
"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juari
"Penelitian yang berjudul Implikasi Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Terhadap Commitment Fee dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Studi Kasus Proyek Pinjaman Luar Negeri dari Asian Development Bank dan World Bank bertujuan untuk melacak sejauh mana keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri menjadi penyebab besarnya jumlah commitment fee.
Metoda analisis yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dalam bentuk paparan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri terhadap besarnya jumlah commitment fee. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah commitment fee, dalam bentuk data cross section.
Sebagai sample penelitian adalah berbagai pinjaman dari Asian Development Bank dan World Bank yang sudah selesai pelaksanaannya sekitar tahun 2002. Data commitment fee diperoleh dari Direktorat Urusan Luar Negeri Bank Indonesia sementara data lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman diperoleh dari Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri-Bappenas yang juga dilakukan verivikasl dengan data dari Asian Development Bank dan World Bank.
Keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri mempunyai lmplikasi terhadap meningkatnya jumlah commitment fee, balk pinjaman dari Asian Development Bank yang relatif bersifat liner maupun pinjaman dari World Bank yang ralatif cenderung bersifat ekponennsial. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kebijakan masing-masing lender dalam penetuan dasar penghitungan commitment fee.
Fungsi commitment fee dipengaruhi oleh besarnya pinjaman (Pin), besarnya pencairan pinjaman saat perpanjangan (Disext), dan variabel dummy berupa lender (LD), dengan daya penjelas sebesar 62,5%. Sedangkan 37,5% sisanya yang tidal( dapat dijelaskan, kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data statis sehingga tidak menampung dinamika data antar waktu, dan adanya variabel-variabel yang mempunyai hubungan positif dengan besarnya jumlah commitment fee, namun tidak siknifikan.
Berdasarkan hasil peneltian tersebut di atas, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan data cross section dan data time series atau data panel agar dapat menemukan model yang lebih bagus. Terkait dengan rekomendasi kebijakan, berdasarkan hasil analisa yang didasarkan oleh cara penghitungan beban commitment fee disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pagu/kuota pinjaman dari ADB dibandingkan dengan WB. Atau dengan kata lain melakukan pengalihan pinjaman baru dari WB kepada ADB."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17136
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Destyana Suseno
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank terhadap penyaluran pinjaman pada bank umum di Indonesia. Dengan menggunakan LOAN dan CREDIT sebagai proksi pinjaman yang diberikan bank serta modal minimum, likuiditas, ukuran bank, struktur pendanaan pasar, kualitas kredit sebagai variabel independen serta komitmen tidak terpakai, ROA, dan suku bunga sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur pendanaan pasar dan  komitmen tidak terpakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman, sedangkan ukuran bank dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pinjaman bank di Indonesia.

This study aims to analyze the effect of specific bank on the growht of credit supply for Indonesia’s commercial bank. By using LOAN and CREDIT as proxy of bank loans and minimum capital, liquidity, bank size, funding structure, credit quality as independent variable and then unused commitment, ROA, and interest rate as control variable in this research found that funding structure and unused commitment have influence positive and significant to the loan, while the size of banks and NPLs have a negative and significant effect on bank loans in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ben Briano Simare Mare
"Skripsi ini meneliti efek penerbitan SBN Domestik Tradable terhadap Pinjaman Rupiah dari sektor perbankan Indonesia dengan menggunakan pendekatan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji hubungan kointegrasi long-run dan short-run antara variabel-variabel independen dan Pinjaman Rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan SBN Domestik Tradable memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Pinjaman Rupiah, atau dengan kata lain SBN Domestik Tradable menghasilkan crowding out effect terhadap Pinjaman Rupiah. Namun, tidak seluruh institusi perbankan merasakan crowding out effect. Kelompok bank yang memiliki modal inti sampai dengan Rp 30 triliun saja yang merasakannya

This study examines the effect of the issuance of Tradable Domestic Government Bonds on Rupiah Loans from the Indonesian banking sector by using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach to examine the long-run and short-run cointegration relationships between independent variables and Rupiah Loans. The results show that Tradable Domestic Government Bond has a negative and significant relationship to Rupiah Loans, or in other words the issuance of Tradable Domestic Government Bonds crowding out Rupiah Loans. However, not all banking institutions receive the crowding out effect. It just happen to groups of banks with core capital of up to Rp 30 trillion."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raynanda Bintang Pradhana
"Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raynanda Bintang Pradhana
"Pinjaman online berkembang sangat pesat, namun terdapat tantangan dan pontensi masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia. Penerapan bunga dalam pinjaman ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan pinjaman online di Indonesia dan analisis regulasi dan peran pemerintah dalam menerapkan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat peraturan mengenai pinjaman online secara umum di Indonesia yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Namun, belum terdapat peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan. Pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang sangat baik. Disisi lain, pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU Pendidikan Tinggi karena dilakukan dengan menerapkan bunga. Seharusnya bantuan diberikan tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan (gaji) yang layak sehingga tidak memberatkan pengguna. Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah khususnya Kemdiktisaintek dan OJK perlu merumuskan peraturan khusus terkait pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan agar dapat memberikan akses pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan terjangkau sehingga tidak ada bunga yang memberatkan, mengintegrasikan layanan pembiayaan ke dalam program pendidikan, atau menerapkan skema Income Contingent Loan, perlu juga melakukan upaya preventif dan represif untuk mengawasi pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan, lalu bagi penyelenggara pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan dapat menyesuaikan dengan ketentuan UU Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, jika memang harus mengenakan bunga sebaiknya memiliki skema subsidi bunga untuk mahasiswa, OJK sebagai regulator perlu menetapkan melalui revisi POJK atau SEOJK maupun melalui penerbitan kebijakan baru. Kemudian, pengguna pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan wajib melunasi pinjaman sesuai perjanjian karena jika tidak dapat berdampak pada reputasi kredit dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Online loans are growing rapidly, but there are challenges and potential problems that require serious attention. One of them is online loans for education financing in Indonesia. The application of interest in these loans is contrary to Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law. This research was prepared using doctrinal research methods. The author describes and analyzes two problems in this research, namely the regulation of online loans in Indonesia and the analysis of regulations and the role of the government in implementing online loans for education financing in accordance with existing regulations in Indonesia. The results of this study show that there are already regulations regarding online loans in general in Indonesia which are regulated in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology- Based Joint Funding Services and SEOJK Number 19/SEOJK.05/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Funding Services. However, there are no specific regulations regarding online loans for education financing. Online lending for education financing in Indonesia is a very good form of innovation. On the other hand, online loans for education financing in Indonesia currently contradict Article 76 paragraph (2) letter c of the Higher Education Law because they are made by applying interest. Assistance should be provided without interest and paid after graduation and/or getting a decent job (salary) so as not to burden users. In essence, every citizen has the right to education as mandated in Article 31 of the 1945 Constitution. Thus, the government, especially the Ministry of Higher Education, Science and Technology and Financial Services Authority, needs to formulate special regulations related to online loans for education financing in order to provide inclusive, equitable, and affordable access to education so that there is no burdensome interest, integrate financing services into education programs, or apply the Income Contingent Loan scheme, it is also necessary to make preventive and repressive efforts to supervise online loans for education financing, then for online loan providers for education financing can adjust to the provisions of the Higher Education Law. However, if they have to charge interest, they should have an interest subsidy scheme for students, OJK as a regulator needs to determine through revisions to POJK or SEOJK or through the issuance of new policies. Then, users of online loans for education financing are required to repay loans according to the agreement because otherwise it can have an impact on credit reputation and potentially lead to legal consequences."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Nanda Putra Dipinto
"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63856
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Miranti Dwiputri Perwata
"Skripsi ini membahas peran petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai pendamping dalam kegiatan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan Petugas UPK LKM Kelurahan Rangkapan Jaya Baru menonjol pada facilitative role and skill serta representational role and skill. Di lain sisi, Petugas UPK LKM Kelurahan Depok Jaya hanya menonjol pada facilitative role and skill. Secara umum, petugas UPK pada Kelurahan Rangkapan Jaya Baru dan Kelurahan Depok Jaya lemah saat menjalankan monitoring dan pembinaan, sehingga berpengaruh pada kemacetan pinjaman.

This thesis discusses the role of Financial Management Unit (FMU) employer as a right-hand man of term loan activity in the Independent Urban Area of IUASE. This research is qualitative in accordance with descriptive reserch. The research indicates that the employer of FMU Depok Jaya Village has only got a quality of fascinative role and skill. In general, employer of FMU in both Rangkapan Jaya Baru and Depok Jaya villages has the least quality of monitoring and as well as supporting. Therefore, that imprudence has an influence over stagnation of loan proceeds."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>