Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.

The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan sampel tiga puluh Pemerintah Daerah Provinsi dengan tahun sampel dari tahun 2008 hingga 2012 sehingga total jumlah observasi adalah 150.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Hasil ini konstan dengan menggunakan jumlah kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK ataupun jumlah laporan masyarakat atas indikasi korupsi.This study aims to obtain empirical evidence related to the effect of irregularities detected and follow up BPK?s recommendations on the level of local government corruption. This research is a quantitative study using a sample of thirty Provincial Government with the sample from 2008 to 2012, bringing the total number of observations is 150. The results of this study proves that irregularities detected has positive effect and follow up BPK?s recommendations has negative effect on the level of corruption in Local Government. The result is constant by using the number of corruption cases have been handled by KPK or the number of public reports on indications of corruption."

"ABSTRAKDi negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption."

"Skripsi ini membahas pengaruh hasil pemeriksaan BPK (temuan audit, tingkat penyimpangan, dan opini audit) dan faktor politik (janji politik pemerintah dan kompetisi politik) terhadap tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah di Indonesia. Pengamatan informasi keuangan dan kinerja yang terdiri dari APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, dan LKPJ di website pemerintah daerah dilakukan pada periode Maret-April 2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi transparansi informasi keuangan dan kinerja secara keseluruhan adalah temuan audit, tingkat penyimpangan, opini audit, janji politik pemerintah, dan kompetisi politik.

---

This thesis discusses the effect of the examination result from BPK (audit findings, the level of deviation, and audit opinion) and political factors (government?s political promises and political competition) to the level of financial transparency and performance in government websites in Indonesia. Observations of financial and performance information consisting of APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, and LKPJ carried out in the period March-April 2014.

Results of the study suggest that the level of financial transparency and performance in local government websites is still relatively low. The factors that significantly affect the transparency of financial information and overall performance are audit findings, the level of deviation, the audit opinion, the government's political promises, and political competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

---

This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years.

This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis.

This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy.

There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat korupsi serta pengaruh tingkat korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap jumlah temuan audit pada Kementerian/Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 24 Kementerian/Lembaga yang terindikasi terdapat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode tahun 2010-2013. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat keparahan korupsi juga berpengaruh positif terhadap jumlah temuan audit. Tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukan bahwa hasil audit dapat digunakan sebagai deteksi awal terjadinya tindakan korupsi di Kementerian/Lembaga dan juga keparahan tingkat korupsi dapat mengindikasikan banyaknya temuan audit di instansi tersebut. Selain itu, upaya dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of findings and follow-up audit results to level of corruption and the influence of level of corruption and follow-up audit result to the number of audit findings in the ministry / Agency in Indonesia. This research uses panel data with a sample of 24 Ministries / Agency in Indonesia indicates that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) over the period 2010-2013. Results of this research showed that the number of audit findings has a positive influence on the level of corruption and the degree of severity of corruption is also positively related to the audit findings. And follow-up audit results has negative influence on the level of corruption. Results of this research showed that audit result can be used as an early detection of the occurrence of acts of corruption in the Ministry / Agency and also the severity of corruption levels can indicate the number of audit findings in the institution. In addition, efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations can significantly lower the level of corruption."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ pada Pemerintah Daerah ABC. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Daerah ABC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Tim Tindak Lanjut dan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Data sekunder yang digunakan berupa profil tim tindak lanjut, peraturan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan dokumen pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ dievaluasi dengan mengidentifikasi implementasi prosedur penyelesaian tindak lanjut yang terdapat dalam Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 terkait prosedur penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan karena Perangkat Daerah belum melaksanakan tindak lanjut dalam waktu 14 hari, Tim Tindak Lanjut belum melakukan koordinasi dengan MPTGR, dan belum dilakukan penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. p yaitu rekomendasi yang cacat dan sudah lama sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, kurangnya koordinasi, Perangkat Daerah kekurangan sumber daya manusia, perubahan struktur organisasi di Perangkat Daerah, proses pengembalian dari penyedia yang lama, proses pembuatan peraturan yang lama, kurangnya monitoring di Perangkat Daerah, perbedaan persepsi antara Inspektorat Kabupaten ABC dan Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen tindak lanjut, dan proses evaluasi yang belum menggunakan aplikasi. Implikasi penelitian ini yaitu Inspektorat Kabupaten ABC meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan peran consulting, dan meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut.

---

This research aimed to evaluate the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 and the obstacles in completing the follow-up recommendations on the Province Inspectorate of XYZ reports at the ABC Regional Government. This research utilizes the qualitative method and uses ABC Regional Government as a case study. The primary data used in this research are the results of interviews with the Follow-up Team and 9 (nine) Regional Apparatus that have not completed the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report. The secondary data used in this research are follow-up team profiles, regulations in the implementation of follow-up, and documents on the implementation of follow-up to the LHP of the Province Inspectorate of XYZ report. The implementation of the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report is evaluated by identifying the implementation of the follow-up completion procedure contained in ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021. The research found that the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 regarding the procedure for completing follow-up has not been fully implemented according to the regulations because the Regional Apparatus has not carried out follow-up within 14 days, the Follow-up Team has not coordinated with MPTGR, and the issuance of a Certificate of Absolute Responsibility has not been carried out. There are obstacles in completing the follow-up recommendations, which are flawed and outdated recommendations that cannot be followed up, lack of coordination, Regional Apparatus's lack of human resources, changes in the organizational structure in Regional Apparatus, the long process of returning from the vendor, the long process of making regulations, lack of monitoring in Regional Apparatus, and differences in perceptions between the ABC Regency Inspectorate and Regional Apparatus in completing follow-up documents. The implication of this research is that the ABC Regency Inspectorate improves coordination with related parties, increases the consulting role, and increases the commitment to completion of follow-up."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."