Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInformasi kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), belum ada secara khusus membahas perubahan ukuran kemiskinan menurut sektor kegiatan ekonomi. Dengan data susenas tahun 1999, 2004, 2009, dan 2011, peneliti menghitung besarnya perubahan ukuran kemiskinan agregat dan sektoral selama kebijakan Indonesia periode tahun 1999-2011 yaitu Propenas, RPJMN-I dan RPJMN-II, serta mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perubahan ukuran kemiskinan agregatnya. Analisis yang digunakan adalah analisis dekomposisi kemiskinan sektoral.Hasil analasis diperoleh bahwa pada ketiga periode kebijakan terjadi penurunan ukuran kemiskinan agregat baik indeks P0, P1, maupun P2. Penyebab terjadinya penurunan ukuran kemiskinan agregat secara dominan pada Propenas diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral, sementara pada RPJMN-I dan RPJMN-II diakibatkan oleh pengaruh intra-sektoral dan antar-sektoral. Pengentasan kemiskinan pada masa Propenas lebih merata diseluruh sektor dimana penurunan tingkat kemiskinan agregatnya dikontribusi oleh seluruh sektor lapangan pekerjaan utama, sedangkan pada masa RPJMN-I dan RPJMN-II penurunan tingkat kemiskinan agregat secara signifikan hanya dikontribusi oleh empat sektor lapangan pekerjaan utama yaitu pada RPJMN-I oleh sektor pertanian informal, perdagangan formal/informal, transportasi formal/informal, dan konstruksi formal/informal, sementara pada RPJMN-II oleh sektor pertanian formal, perdagangan formal, transportasi formal/informal, dan keuangan informal.

---

ABSTRACTThe poverty information who published by Statistics Indonesia, there hasn't been reported the changes of poverty size by sector of economic activity. By using susenas data years of 1999, 2004, 2009, and 2011, this research aims to calculate the changes of poverty size that occurred over the period of Indonesia policy during the reign 1999-2011 i.e. Propenas, RPJMN-I, and RPJMN-II, and to identify the sectors that contribute to changes in size. This research used sectoral poverty decomposition analysis.The results of the study show that in third of policy period has decreased the size of aggregate poverty, either P0 index, P1 and P2. The decreasing of aggregate poverty predominantly on Propenas, caused by the influence of intra-sectoral, meanwhile at RPJMN-I and RPJMN-II caused by the influence of intra-sectoral and inter-sectoral. Poverty reduction during the Propenas more evenly throughout the sectors which is aggregate poverty reduction contributed by all major employment sectors. Meanwhile at the RPJMN-I and RPJMN-II era, aggregate poverty reduction significantly was contributed only by the four main employment sectors on RPJMN-I i.e. the informal agricultural sector, formal/informal trade, formal/informal transportation, and formal/informal construction, and aggregate poverty reduction at the RPJMN-II was contributed by agricultural formal sector, formal trade, formal/informal transportation, and informal finance."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh realisasi laju penurunan kemiskinan di Indonesia yang berjalan lambat. Konsentrasi analisis dalam penelitian ini, membahas komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, mengingat kedua hal tersebut merupakan determinan dalam pengurangan kemiskinan. Ruang lingkup sektoral yang dicakup di sini, meliputi wilayah pedesaan dan perkotaan serta lapangan usaha. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap laju pengurangan tingkat kemiskinan, baik untuk wilayah pedesaan, perkotaan dan nasional.Model penelitian ini ada dua. Model I (konsumsi perkapita riil masyarakat pedesaan dan perkotaan). Model II (PDB riil perkapita sektoral). Pada model II, sektor ekonomi dibagi menjadi 4 sektor berdasarkan keterkaitan sektor (berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2008). Hasilnya menunjukkan bahwa, (1) Sektor kunci mencakup sektor manufaktur. (2) Sektor forward oriented mencakup sektor pertanian. (3) Sektor backward oriented mencakup sektor listrik, gas, air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor transportasi, komunikasi; sektor jasa. (4) Sektor independent mencakup sektor keuangan, bank; sektor pertambangan, penggalian. Model I diestimasi dengan pooled regression residual. Model II diestimasi dengan bootstrap regression residual.Hasil pembentukan model I menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perkotaan hanya mampu mempercepat laju pengurangan kemiskinan di perkotaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di pedesaan bertambah. Laju pertumbuhan pedesaan, mempercepat laju penurunan kemiskinan di pedesaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Laju migrasi mempercepat laju pengurangan kemiskinan nasional dan menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Hasil model II menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor kunci tidak bersifat inklusif. Laju pertumbuhan sektor forward oriented bersifat inklusif di semua wilayah. Laju pertumbuhan sektor backward oriented bersifat inklusif di perkotaan dan nasional. Laju pertumbuhan sektor independent bersifat inklusif di pedesaan.

---

This thesis is motivated by the realization rate of poverty reduction in Indonesia that is still running slow. Concentration analysis in this study, discusses the sectoral composition of economic growth and migration on poverty reduction in Indonesia, since both of these are determinant of poverty reduction. Sectoral scope in this thesis, covering urban and rural areas as well as the field of business. The purpose of this study, to analyze the impact of sectoral growth and the rate of migration on poverty reduction, both for rural, urban and national.

Two model used here. Model I (real per capita consumption of rural and urban). Model II (real GDP per capita sectoral). In model II, the economy is divided into four sectors based on it?s linkage (based on Table Input Output Indonesia 2008). The results are, (1) Key sector covering the manufacture. (2) Forward-oriented sector covering the agriculture. (3) Backward oriented sectors include electricity, gas, water; construction; trade, hotels, restaurants; transportation, communication, and the service. (4) Independent sector includes the financial sector, banks; mining, quarrying. First Model, estimated by pooled regression. Model II was estimated by bootstrap regression residual.

First modeling shows that rate of urban growth accelerate of poverty reduction in urban and national, but it causes rural poverty increased. Rural growth, accelerate of poverty reduction in rural and nationwide, but it causes urban poverty increased. Migration, accelerate of poverty reduction nationally and led to increased levels of poverty in urban areas. Second model, indicate that growth rate of key sector is not inclusive. Growth rate of forward oriented sectors is inclusive in all areas. The growth rate of the backward oriented sectors, inclusive in urban and national. The growth rate of independent sector, was inclusif in rural."

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"Dengan melihat fakta adanya disparitas kemiskinan antar daerah yang terus terjaga dari tahun ke tahun, penelitian ini bertujuan untuk menjajagi kemungkinan adanya fenomena lingkaran kemiskinan (poverty circle) di Indonesia, yaitu apakah "tingkat kemiskinan suatu daerah adalah fonomena penyebab sekaligus akibat". Lingkaran kemiskinan akan mengacu pada teori Nurkse (1953) yang menyatakan: tingkat kemiskinan yang tinggi suatu daerah terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut. Pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah. Investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah. Permintaan domestik perkapita yang rendah terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi - demikian seterusnya - sehingga daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang.Penelitian ini akan mencoba menyusun model ekonometrika yang mampu membuktikan, apabila ada fenomena lingkaran kemiskinan di Indonesia secara lebih aplikatif dalam rangka perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi program prioritas pemerintah / pemerintah daerah.Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yang terdiri atas 7 (tujuh) langkah yaitu: (1) merumuskan spesifikasi model lingkaran kemiskinan mengacu pada teori Nurkse di muka; (2) mengumpulkan dan memverifikasi konsistensi data terutama berkaitan dengan pemekaran wilayah; (3) menguji adanya hubungan kausalitas dua arch antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan perkapita melalui uji Granger; (4) menaksir parameter model lingkaran kemiskinan dengan metoda Weighted Two Stages Least Squares; (5) mengevaluasi model apakah "bermakna secara teoritis" dan "nyata secara statistic"; (6) menguji daya prediksi model; dan (7) melakukan simulasi kebijakan menggunakan model yang dihasilkan.Melalui uji Granger dapat dibuktikan dengan tingkat nyata 5% bahwa terdapat hubungan dua arah antara tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendapatan perkapita daerah tersebut, baik bila kemiskinan diukur dengan PO (head-count index), P1, (tingkat kedalaman kemiskinan) maupun P2 (tingkat keparahan kemiskinan). Temuan ini menjelaskan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan langsung.Melalui serangkaian tahapan analisis ekonometri, penelitian ini telah membuktikan adanya lingkaran kemiskinan dengan pola hubungan tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Nurkse. Ada 3 (tiga) model lingkaran kemiskinan yang dihasilkan yaitu model lingkaran kemiskinan PO, P1 dan P2. Seluruhnya telah memenuhi kriteria "bermakna secara teori" dan "nyata secara statistik", namun model PO adalah yang terbaik dari kriteria ekonometri.Berbeda dengan teori Nurkse yang cenderung pesimistis terhadap masa depan daerah yang terbelakang, penelitian ini menghasilkan model lingkaran kemiskinan yang lebih optimistis dalam anti bahwa ada peluang bagi daerah yang terbelakang untuk keluar dari jebakan kemiskinan apabila mampu melakukan kebijakan sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat; (b) mengembangkan sektor industri dan jasa sehingga perannya meningkat dalam perekonomian daerah; (c) meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah; (d) meningkatkan upah riil masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata pemerintahan daerah, terutama dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak pro investasi, serta meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.

---

Considering the fact that inter-region disparity of poverty has been consistent year by year, this research has a main objective to study the existence of poverty circle in Indonesia: is the poverty level in one region both a "cause" and "consequence" phenomena? The poverty circle would refer to a theory from Nurkse (1953) stated that: the high level of poverty in one region occurred due to low income per capita. The low income per capita occurred due to low investment per capita. The low investment per capita occurred due to low domestic demand per capita. The low domestic demand per capita occurred due to the high level of poverty -- thus afterward turning back as a circle, make a poor region will never improve.

This research would try to build an econometric model proving, if any, the phenomena of poverty circle in Indonesia. It would be useful for both central and local government to develop policies in poverty reduction program as one of the priority of nation agendas.

To achieve those objectives, this research has developed a methodology consisting of seven steps. They were: (1) formulated the specification model of poverty circle referred to Nurkse theory as mentioned before; (2) collected data and verified its consistency related with region expansion;(3) examined the existence of two-way causality between poverty level and income per capita using Granger test as an indicator of poverty circle phenomena; (4) estimated the parameter of the model using Weighted Two Stages Least Squares; (5) evaluated the model using criteria of "theoretically meaningful" and "statistically significant"; (6) examined the prediction power of the model; and (7) conducted policy simulation using the model.

Through the Granger test, the existence of two-way causality between poverty level and income per capita could be proved statistically with significance level of 5%, either measured by PD (head-count index), P1 (poverty gap index) or P2 (poverty severity index), These findings could explain poverty circle phenomena in sense of direct relationship between poverty level and income per capita.

Through some stages of econometric analysis, this research has proved the existence of poverty circle in sense of indirect relationship between poverty level and income per capita as stated by Nurkse theory. There were three models of poverty circle resulted: the poverty circle model of P0, P1 and P2 with similar pattern. All models have met with criteria both "theoretically meaningful" and "statistically significant", but the PD model was the best econometric model.

Differ with Nurkse's theory that relatively pessimistic about the future of poor regions, this research has resulted a poverty circle model which more optimistic. It means that there are some possibilities for poor regions to improve their condition as long as they can adopt the policies as follow: (1) increasing the quality of human resource particularly through. education and public health; (2) developing industries and services sector to increase their role in regional economic; (3) increasing the availability of infrastructure to support regional economic especially transportation (road) and energy (electricity); (4) to improve the real wages of community; (5) improving the quality of local government institution, especially by _cutting off retributions which are not pro to investment, and also increasing development commitment in the fiscal budget which is more pro to the poor people."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang dianalisis adalah 5 variabel penentu yaitu nilai PDRB ADHK 2000, upah minimum, pendidikan SD&SMP, pendidikan SMA dan jumlah pengangguran dengan menggunakan model panel data. Hasil regresi model panel memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel PDRB ADHK 2000 dan pendidikan SMA signifikan negatif sedangkan variabel upah minimum, pendidikan SD&SMP serta pengangguran signifikan positif. Dari hasil regresi pengaruh variabel PDRB ADHK 2000 sebesar -0,349896, variabel upah minimum sebesar 0,170965, variabel pendidikan SD&SMP sebesar 0,039336 dan variabel pendidikan SMA sebesar -0,852296 serta pengangguran sebesar 0,286976. Dari kelima variabel independen, variabel Pendidikan SMA paling signifikan mempengaruhi kemiskinan.Berdasarkan hasil tersebut saran yang diusulkan adalah PDRB dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi (SMA keatas) harus terus ditingkatkan. Untuk PDRB yang mana kenaikan nilai PDRB melambangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sehingga hendaknya ke depan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruh golongan masyarakat. Sedangkan pendidikan perlu ditingkatkan, kedepan masyarakat disetiap kabupaten/kota berpendidikan minimal tamat SMA/SMK. Dengan demikian semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Memberikan jaminan pendidikan bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi merata ke seluruh daerah. Kebijakan upah minimum perlu dikaji secara mendalam, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh sehingga terhindar dari kemiskinan, namun pada saat upah minimum meningkat pengangguran akan meningkat, menyebabkan kemiskinan meningkat pula. Kebijakan upah minimum tersebut harus diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Tingkat pengangguran perlu diturunkan sekecil mungkin melalui upaya-upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru atau melalui pemberdayaan masyarakat seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

This study aims to analyze the factors that affect poverty in the Province of Bangka Belitung of the year 2003-2011. Factors that affect poverty determinant variables analyzed were 5 the variabel of GDP ADHK 2000, minimum wage, education SD&SMP, education SMA and unemployment using panel data models. Panel regression model showed that all the independent variables were statistically significantly affect poverty. Variable GDP ADHK 2000 and high school education significant negative while variable minimum wage, education and elementary and junior high and unemployment significantly positive. From the results of the regression variables influence GDP ADHK 2000 was -0.349896, minimum wage variable was 0.170965, the variable of primary education and junior high school variable 0.039336 and education high school -0.852296 and the unemployment rate of 0.286976. Of the five independent variables, the most significant variable high school education affecting poverty.Based on these results the proposed suggestion is GDP and a higher level of education (high school and above) should be improved. For GDP which represents the increase in the value of GDP increase in economic growth that should be implemented in the future development of income-oriented equity and equal economic outcomes throughout the community group. While education needs to be improved, future society in every district / city minimum education completed high school / vocational school. Thus all got an education higher than elementary education, so that poverty can be reduced. Guarantee the education of the poor and improving educational facilities evenly not only concentrated in one area but evenly throughout the area. Minimum wage policy should be examined in depth, although the ultimate goal is to improve the lives of workers / laborers so avoid poverty, but at the minimum wage increases unemployment will increase, leading to increased poverty anyway. Minimum wage policy should be followed by other supporting policies. The unemployment rate needs to be reduced as small as possible through the efforts of the development of new growth centers or through community empowerment as the policies set by the central government."