Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang dampak liberalisasi ekonomi terhadap kebijakan privatisasi air dalam analisa putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak liberalisasi ekonomi dalam privatisasi sumber daya air di Indonesia pasca terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 sekaligus juga mengenalisis putusan MK yang membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dampak liberalisasi ekonomi atas sumber daya air sangat terlihat dalam substansi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sebagaimana substansi Dublin Principles, air mempunyai fungsi ekonomis, sehingga air menjadi komoditi ekonomi. Fungsi ini diadopsi dalam UU No. 7 Tahun 2004. Pengaturan fungsi air sebagai komoditi ekonomi sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi dalam judicial review UU No. 7 Tahun 2004 telah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 karena bertentangan dengan ketentuan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Mahkamah menghidupkan kembali berlakunya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengandug substansi Hak Menguasai Neagra yang kuat karena fungsi air adalah barang sosial untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

---

Thesis explain the impact of economic liberalization on the policy of water privatization in the analysis of the Constitutional Court decision in the judicial review of Law No. 7 of 2004 on Water Resources of Article 33 of the Constitution of 1945. This study is applying the Normative qualitative approach to analyze the impact of economic liberalization in the privatization of water resources in Indonesia after the issuance of Law No. 7 of 2004 as well as evaluating the Court?s verdict that canceled the application of Law No. 7 of 2004.Based on the results of conducted reasearch, the impact of economic liberalization on water resources is very visible in the substance of Law No. 7 of 2004 on Water Resources. As the substance of the Dublin Principles, water plays as economic function, so the water becomes a commodity of the economy. This function is adopted in Law No. 7 Year 2004. The setting function of water as an economic good is contrary to the provisions of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the earth and water and natural resources contained therein shall be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. For this reason, the Constitutional Court in a judicial review of Law No. 7 of 2004 has canceled the Law 7 of 2004 because of the conflict with the provisions of the State's rights as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and Supreme revive the application of Law No. 11 of 1974 on the Rights of the substance pertaining abaout the strong Irrigation by The Nation because water plays a social role for the welfare of the people."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"ABSTRAKPasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara melalui pemerintah berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air salah satunya melalui pemberian izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan berdasarkan hak guna air. Kewenangan pemberian izin diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kepad Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan pembagian wilayah sungai dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Lebih lanjut lagi, saat ini Pemerintah sedang mengatur kembali hak atas air dan perizinannya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Guna Air. Pengaturan dalam RPP ini selain menjabarkan mengenai hak guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga mengakomodir amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

---

ABSTRACTArticle 33 verse (3) Indonesian?s Constitution Year 1945 stated that earth, water, dan other natural resources controlled by the State dan used for the maximum welfare of the people. Based on such right, the state through government have rights to manage water resources, one of the method is by issued water resources utilization and water resources beneficial use permit which given based on water use right. The authority to issued such permit attributively given by Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources to Central Government and Regional Government based on the classification of river basin in President?s Decree Number 12 Year 2012. Furthermore, currently Central Government is readjusting water rights and its permit system through the Government Regulation Draft of Water Use Right. Regulation in the Government Regulation Draft other than elucidate water use right in the Law Number 7 Year 2004 also accomodate Constitutional Court?s Decree on Case Number 058-059-060-063/PUU-II/2004 and Case Number 008/PUU-III/2005 Regarding Judicial Review of Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources."

"AbstractDalam berbagai praktek di era kolonial maupun dalam rezim ekonomiWashington Consensus yang telah lalu, air mengalami komodifikasi menjadi barang ekonomi. Privatisasi muncul sebagai mekanisme yang mewadahinya, dengan dukungan perusahaan asing transnasional. Argentina muncul sebagai negara dengan ruang lingkup dan nilai investasi terbesar di dunia dalam privatisasi air pada dekade 1990-an. Hal ini menarik seiring bervariasinya dinamika benturan kepentingan yang terlibat antara negara, institusi keuangan internasional, pebisnis, dan masyarakat sipil. Dengan kerangka neo-liberalisme serta tata kelola dan keamanan sumber daya alam, tulisan ini mengangkat perdebatan dan kritik privatisasi air Argentina dengan kajian kualitatif. Permasalahan utamanya ialah seputar peran rezim ekonomi global yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku negara.

---

AbstractWater resources has long been transformed by economic actors from being public goods into being more economically valued assets. The late Washington Consensus regime facilitated the conversion, including what occured in Argentina, the largest nation with water privatization project during the 1990s. Central domain of this research are the relations among business-government-global economic regime while putting the state as the level of analysis, by using the neo-liberalism and water security governance as tools of investigation. The water business has direct and indirect allegation to state sovereignity and behaviour, by observing the relatively stronger function of TNCs in water privatization."

"

Meningkatnya jumlah kebutuhan air baku bagi masyarakat di DKI Jakarta disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Upaya meningkatkan sumber air baku salah satunya dengan memanfaatkan kanal banjir timur (KBT). Masalah dalam penelitian ini adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, pengetahuan dan sikap disekitar KBT menjadi salah satu faktor sumber pencemar, sehingga dari segi kelayakan ekonomi dan lingkungan masyarakat kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sumber pencemar di KBT, menganalisis nilai kelayakan ekonomi di KBT sebagai pemanfaatan air baku. Metode uji kualitas air dilakukan di laboratorium, dan kelayakan ekonomi dilakukan perhitungan Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasil dari pengaruh kualitas air KBT yang  melebihi baku mutu terdapat delapan parameter yaitu TSS, besi, mangan, ammonia, angka permanganat, BOD₅, COD, total coliform. Nilai kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa hal ini layak untuk digunakan sebagai pemanfaatan air baku di KBT, karena menunjukkan indikator kelayakan positif NPV, nilai IRR 20,3% dan BEP 13,5. Kanal Banjir Timur (KBT) memiliki pasokan air baku yang direncanakan hingga 1.000 L/detik dapat melayani 347.267 Jiwa. Kesimpulan analisis ekonomi dan kelayakan lingkungan adalah bahwa KBT layak untuk digunakan sebagai sumber air baku yang berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai air baku tambahan bagi masyarakat di DKI Jakarta.

---

The increasing number of raw water demands for people in DKI Jakarta is caused by population growth, so there is a need to increase the daily needs of raw water. One of the efforts to increase raw water sources is by utilizing the East Flood Canal (KBT). The problems in this research is the quality, quantity, and continuity, as well as the social community (knowledge, attitude) around KBT to be one of the pollutant source factors, so in terms of economic and environmental feasibility the community lacks clean water for daily needs consumptions. This study aims to analyze pollutant source factors at KBT, analyze the economic and environmental feasibility of KBT as utilization for raw water demands. Water quality test methods are carried out in the laboratory, and economic feasibility is calculated by Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). The results of the influence of KBT water quality that exceeds the quality standard are eight parameters, namely TSS, iron, manganese, ammonia, permanganate number, BOD5, COD, total coliform. The results of the economic viability value indicates that it is feasible to be utilizes raw water in the KBT, because it shows an indicator of positive NPV feasibility, an IRR value of 20.3% and BEP 13.5. East Flood Canal (KBT) has planned a raw water supply of up to 1,400 L/s and can serve 347.267 people. The conclusion of economic analysis and environmental feasibility is that the KBT is feasible to be used as a sustainable source of raw water and can be used as an additional raw water for the community in DKI Jakarta.

"

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."

"Penggunaan air berkaitan erat dengan tahapan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor agraria, industri dan komersial, penggunaan air akan meningkat di beberapa wilayah. Oleh karenanya, infrastruktur penyediaan air sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) serta penelitian Gatto dan Lanzafame (2005) yang menyatakan bahwa water capital merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi selain kapital dan labor. Penelitian ini mengambil objek studi di 40 negara di Asia dan Afrika dalam rentang waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan air menunjukkan hubungan positif, hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) dan Duarte (2012.

---

Water withdrawal is closely related with economic growth stages. As the need of water for agrarian, industry and commercial sectors rise, the water withdrawal will also raise in certain area. In order with that situation, the infrastructure of water supply system will play an important role in economic growth. In research conducted by Barbier (2004) and Gatto and Lanzafame (2005) found that water capital is one of important determinant on economic growth beside capital and labor. In this research, we take 40 countries in Asia and Africa for 10 years time span beginning from 2000 until 2011 as a research objects. Estimation results that water withdrawal show positive relationship with economic growth, in line with former researches conducted by Barbier (2004)."

"[Proyek penyediaan air bersih curah/bulk water termasuk salah satu proyek infrastrukturyang dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS). Usulan terhadap proyek ini sudah mulai dimasukkan ke dalam PPP book2010 - 2014, tetapi sampai saat ini, proyek penyediaan air bersih curah/bulk water belumada yang berhasil di implementasikan.Analisa terhadap proyek penyediaan air bersih curah/bulk water dengan skema KerjasamaPemerintah dan Swasta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Teknis serta Aspekkeuangan dan Ekonomi.Hasil dari analisa aspek teknis semua aspek sudah terpenuhi, namun perlu di optimalisasi.Hasil dari analisa keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak, karena nilai IRR8,10% < potongan rata-rata 12 % dan nilai NPV sebesar -28,648,046 USD < 1. Analisaekonomi menunjukkan secara ekonomi, proyek ini "layak". Nilai EIRR adalah 19.14% danENPV sebesar Rp. 631.751 juta. Dari analisis sensitivitas, bagian yang sensitif dariinvestasi ini adalah Kenaikan CAPEX akan menurunkan nilai Economic Internal Rate ofReturn dan Economic Net Present Value dari proyek secara signifikan. Peningkatan Opexberpengaruh signifikan pada rasio biaya EIRR dan manfaat proyek.Kata kunci : (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Air Bersih Curah, NPV, IRR, ENPV,EIRR), Bulk water supply projects including one of the infrastructure projects undertaken incooperation between government and the private sector in the scheme of the Public PrivatePartnership (PPP). The proposal for this project has begun to put into PPP book 2010-2014, but until now, the project of bulk water supply no one has successfully implemented.Analysis of the project of water supply of bulk / bulk water with the Public PrivatePartnership scheme is focused on two (2) aspects, as well as the technical aspects of thefinancial and economic aspects.Results of the analysis of the technical aspects all aspects are met, but it is necessary in theoptimization. The results of the financial analysis shows that the investment is not feasible,because the value of IRR 8.10% < discount rate of 12% and NPV of -28,648,046 USD <1.The economic analysis shows economically, the project "feasible". Value is 19.14% EIRRand ENPV Rp. 631 751 million. From the sensitivity analysis, a sensitive part of this is theincrease in CAPEX investment will lower the value of Economic Internal Rate of Returnand Economic Net Present Value of the project significantly. Improved Opex significanteffect on the ratio of costs and benefits of the project EIRR]"

"Lahan basah buatan merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah namun di perkotaan di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode experimental dengan membangun lahan basah buatan skala pilot di Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Tipe lahan basah buatan yang digunakan adalah Sub Surface Flow System untuk mengolah air limbah domestik jenis greywater. Aspek yang diteliti terdiri dari aspek teknis, ekonomi dan sosial selanjutnya ketiga aspek tersebut dianalisis secara komprehensif. Lahan basah buatan tersebut mempunyai volume 1,298 m3 bermedia kerikil, pasir, topsoil (dicampur kompos, pasir dan lumpur), dengan tanaman Typha latifolia. Hasil penelitian dioperoleh kriteria penempatan lahan basah buatan pada lahan dengan kemiringan 0-2%, di lokasi permukiman penduduk dan mudah diakses. Dengan debit air limbah rata-rata 0,79 m3/hari, BOD rata-rata 205,08 mg/l dapat menerima beban organik dan beban hidrolik 283,53 kg/m2.hari dan 0,20 m3/m2.hari. Laju degradasi BOD dan COD sebesar 0,76/hari dan 0,73/hari maka waktu tinggal dalam lahan basah buatan 1,6 hari dan pencemar dapat diturunkan sampai di bawah baku mutu. Melalui penilaian kelayakan ekonomi dengan penetapan periode kegiatan selama 10 tahun, didapat NPV sebesar Rp 36.780.465,- dengan B/C rasio 1,5. Dengan memasukkan manfaat lingkungan maka pengoperasian lahan basah secara ekonomi dinyatakan layak. Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan basah buatan menurut Skala Likert 3,59- 4,10 (pada skala 1-5) dengan Indeks Partisipasi Masyarakat 0,6-0,8 (pada skala 0- 1). Persepsi masyarakat terhadap kinerja lahan basah buatan 1,88-2,81 dan persepsi masyarakat terhadap nilai kepentingan lahan basah buatan 3,03-3,54 (pada skala 1-4). Penerimaan masyarakat diekspresikan dari persepsi positif terhadap kepentingan penerapan lahan basah buatan.

---

Constructed wetland is one of the wastewater treatment technologies, but their utilization in urban areas have not been optimized. The study using experimental methods, that has built a pilot scale constructed wetland at Kelurahan Srengseng Sawah, South Jakarta. The constructed wetland type used was Sub Surface Flow system for treating of greywater domestic wastewater. The aspect of study consists of ecotechnology, economic and social further the relationship between aspects comprehensively analyzed. The constructed wetland has a volume of 1.298 m3 with media was consist of gravel, sand, topsoil (mixture of compost, sand and clay) and plant of Typha latifolia.

Results are study as follows, placement criteria constructed wetlands on land with a slope of 0-2%, available land that can be utilized, close to settlements and accessible. With of discharge of waste water 0.79 m3/day, BOD average 205.08 mg/l, the organic loading rate dan the hydraulic loading rate 283.53 kg/ha.day and 0.20 m3/m2.day. While the degradation rate of BOD and COD were 0.76/day and 0.73/day the retention time was 1.6 day respectively and the pollutants can be reduced to below the standard. Economic criteria, through the assessment of the economic feasibility of the determination of the period of activity for the past 10 years, the NPV of Rp 36,780,465,- the B/C ratio of 1.5. By adding the value of the environmental benefits that constructed wetlands are economically profitable.

The public perception of value from 3.59 to 4.10 (at 1-5 scale) according to the Likert Scale and Community Participation Index from 0.6 to 0.8 (at 0-1 scale). Perception of the performance of constructed wetlands from 1.88 to 2.81 and from 3.03 to 3.54 (at 1-4 scale) for value of importance constructed wetlands. Acceptance of the community expressed through a positive perception of the interests of the application of constructed wetland."