Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelain membangun daya saing, Universitas Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai civic virtue kepada mahasiswa sesuai dengan hakikat pendidikan dan semangat ketika Universitas Indonesia didirikan. Nilai-nilai ini hanya dapat dibangun melalui praktek langsung kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian. Terkait dengan proses penanaman karakter civic virtue, maka perlu dipetakan bagaimana Universitas Indonesia memaknai nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara baik dan peran-peran apa saja yang mungkin dimainkannya.

---

ABSTRACT

Beside to build a competitiveness, University of Indonesia have an obligation harvesting civic virtue values to their student based on education philosophy and the spirit of University of Indonesia since there was build. Those values only can build by directly implementation to society as the community service program. Related with the process of civic virtue character harvested, University Indonesia needs a map of understanding of community service values which engaged the students and the kind of possible roles their plays."

"Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) menurut Cogan & Derricott (1998) harus diajarkan secara sadar melalui sekolah, karena demokrasi tidak muncul secara alamiah. Oleh karena itu, untuk membangun dan mempertahankan lembaga demokrasi, sekolah harus mendidik generasi muda (young citizen) prinsip-prinsip dan praktik demokrasi (Bahmuller & Patrick, 1999). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (civic education) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis. Tesis ini bertujuan melacak faktor determinan pembentuk karakter siswa dan mengevaluasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) ketercapaian tujuan kurikulum untuk membentuk karakter siswa dan ketahanan individu di SMAN 2 Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen untuk memahami konteks riil di lapangan. Informan yang diteliti adalah delapan (8) siswa kelas XI, guru PKN, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa baik siswa dan guru menyadari pentingnya pelajaran PKN untuk memberi pemahaman bagaimana karakter warga negara yang baik dan mendorong kesadaran sikap akan ketahanan individu. Tes dan ujian sekolah sebagai tolok ukur pengetahuan siswa terhadap substansi PKN menunjukkan rata-rata hasil positif. Dapat disimpulkan bahwa analisis teoritis yang didukung dengan studi lapangan di SMAN 2 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa PKN ini mampu memberikan pengetahuan siswa tentang karakter ideal warga negara serta mendorong pemahaman siswa memiliki ketahanan individu melalui cara pandang dan sikap terhadap negara dan ATHG yang dihadapi Indonesia.

---

According to Cogan & Derricott (1998), Citizenship or Civic Education must be intentionally taught through school because democracy does not emerge naturally. Therefore, to build and sustain democratic institutions, schools should educate young people (young citizens) the principles and practices of democracy (Bahmuller & Patrick, 1999). Based on these opinions, it can be emphasized that citizenship or civic education has an important role to prepare citizens to support and develop a democratic political system.

This thesis aims to track the determinant factors of students? character formation and to evaluate civic education lesson (Pendidikan Kewarganegaraan/PKN) outcome in accordance to curriculum objectives that attempt to build character and self-resilience of the students at SMAN 2 Tangerang Selatan. The methodology of this thesis is using a qualitative approach with a case study its research method. Data retrieval techniques using in-depth interviews, observation, and documents study to understand the real context in the field. Informants of this research comprised eight (8) students of class XI, PKN teachers, vice-principals, and Education Counselling (Bimbingan Konseling/BK) teachers.

The results of field studies revealed that both students and teachers aware of the importance of PKN lesson that gives an understanding on how should the character of good citizens and encouraging an awareness to the attitudes of self-resilience. Tests and exams are indicators to measure level of students' comprehension on PKN materials and the result showed a positive correlation between test results and students? knowledge on character and self-resilience.

It can be concluded that the theoretical analysis supported by a case study in SMAN 2 Tangerang, indicates PKN as being able to provide students with knowledge to the ideal character of the citizens and to encourage student comprehension on a self-resilience perspective and attitude towards the state and ATHG facing Indonesia."

"ABSTRACTDavid Hume menulis dua buku yang membahas moral secara filosofis dan komprehensif yaitu A Treatise of Human Nature dan An Enquiry Concerning the Principle of Morals. Hume mendapat kritik dari Jeremy Bentham dan Immanuel Kant bahwa kajian filosofisnya terhadap moral tidak memberikan pedoman untuk membuat putusan moral etika normatif . Robert Shaver dan Nicholas Capaldi membantah kritik tersebut. Keduanya mengatakan bahwa Hume memiliki teori putusan moralnya sendiri yang unik. Namun, pembelaan mereka tidak menunjukkan teori moral Hume yang bisa digunakan membuat putusan moral. Penelitian tulisan ini akan memaparkan pemikiran moral Hume yang dilandasi oleh teori epistemologinya yaitu empirisme, lalu dengan menggunakan enam kriteria putusan moral dari B. C. Bostow sebagai alat analisis, tulisan ini memperkuat argumentasi bahwa Hume memiliki teori putusan moral sendiri yaitu etika kebajikan.

---

ABSTRACTDavid Hume wrote two philosophy books that concern about moral A Treatise of Human Nature dan An Enquiry Concerning the Principle of Morals. Hume gets criticism from Jeremy Bentham and Immanuel Kant that his philosophical theory of morals does not provide guidance for making moral judgments normative ethics . Robert Shaver and Nicholas Capaldi denied the criticism. Both say that Hume has his own unique moral judgement theory. However, their defense does not show Hume 39 s moral theory that can be used to make moral judgments. The study of this paper will describe Hume 39 s moral thinking based on his epistemology theory empiricism and then using the six criteria of the moral ruling by B. C. Bostow as an analytical tool. This paper reinforces the argument that Hume has his own moral judgment theory, that is virtue ethics. "

"Di dalam lingkungan akademik, terdapat sebuah kecenderungan untuk menempatkan fenomena kecanduan judi sebagai sebuah fenomena klinis yang berakar dari permasalahan biokimiawi maupun psikologis ataupun sebagai sebuah permasalahan kultural yang mengikat proses judi kompulsif ke dalam ranah nilai-nilai kolektif suatu masyarakat. Artikel ini akan memberikan sebuah penjelasan alternatif terhadap kecanduan judi dengan mengacu pada pemikiran filosofis Nassim Taleb mengenai ketidakpastian, keberuntungan, dan probabilitas, khususya yang tertera di dalam Fooled by Randomness. Taleb memandang bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak memperhatikan peran dari keberuntungan dan ketidakpastian yang sesungguhnya memiliki andil besar di dalam kehidupan manusia dan bahwa kecenderungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme sesat pikir. Di dalam artikel ini, penulis melihat subjek di dalam fenomena kecanduan judi sebagai sebuah agen epistemis yang berhadapan—dan gagal—dalam menjalankan peran epistemisnya karena ketidakpahaman akan konsep-konsep abstrak seperti probabilitas dan ketidakpastian yang memiliki peran besar di dalam perjudian. Penulis juga akan memanfaatkan Epistemologi Kebajikan dalam mensistematisasi pemikiran Taleb menjadi sejumlah kebajikan intelektual yang dapat dipraktikan dalam menghadapi fenomena kecanduan judi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fenomena kecanduan judi terjadi karena kesalahpahaman akan probabilitas yang melibatkan pemahaman yang keliru terhadap kausalitas dan konsep asimetri dalam probabilitas. Penulis kemudian menyatakan bahwa kebajikan-kebajikan intelektual seperti gaya berpikir probabilistik, kerendah-hatian, dan kewaspadaan empiris dapat berperan dalam menghadapi fenomena kecanduan judi. Terlebih lagi, penulis menyatakan bahwa kebajikan- kebajikan tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan. 

---

In academic circles, there is a tendency to explain problem gambling as a clinical phenomenon or a cultural one. This article seeks to give an alternative explanation of problem gambling by utilizing Nassim Taleb’s thought on unceetainty, luck, and probability, especially as laid out in Fooled by Randomness. Taleb sees that humans have the tendency to overlook the role of luck and uncertainty that in actuality plays a significant role in daily life. Moreover, he argues that this overlook is a result of a number of cognitive errors. In this article, the writer sees problem gamblers as flawed epistemic agents due to their failure to realize the crucial role of uncertainty in gambling. The writer also utilizes Virtue Epistemology in systematizing Taleb’s thought into a number of intellectual virtues in facing problem gambling. This research concludes with the statement that problem gambling occurs due to a misunderstanding of probability that includes a poor conceptualization of causality and asymmetry in probability. The writer then states that intellectual virtues such as probabilistic thinking, humility, and empirical prudence can play a significant role in facing the phenomenon of problem gambling. Moreover, the writer argues the potentiality of education in instilling such virtues. "

"Film White Snake (白蛇:缘起Báishé: Yuánqǐ) adalah film animasi yang menceritakan mengenai perjalanan siluman ular putih bernama Xiao Bai dalam mencari identitasnya dengan bantuan manusia bernama Xuan. Perjalanan mereka dipenuhi dengan rintangan dan musuh-musuh yang ingin membunuh mereka, namun mereka selalu menolong satu sama lain. Waktu yang mereka habiskan bersama di perjalanan menumbuhkan rasa cinta terhadap satu sama lain, begitu pula dengan kebajikan-kebajikan dalam diri Xiao Bai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penokohan Xiao Bai dalam menerapkan nilai kebajikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Xiao Bai merupakan siluman, nilai kebajikan tetap terlihat dalam dirinya yang ditunjukkan melalui tindakan dan percakapannya dengan tokoh lain. Selain itu, penemuan lainnya dalam penelitian ini adalah adanya kontradiksi pada penokohan Xiao Bai yang juga memiliki sisi gelap dalam dirinya. Dengan adanya penerapan dan kontradiksi ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan di setiap makhluk hidup. Film ini juga memberikan edukasi mengenai kebajikan dalam diri sendiri yang dapat dipicu oleh pergaulan dengan orang-orang di sekitar.

---

White Snake (白蛇:缘起 Báishé: Yuánqǐ) is an animated film that tells about the journey of a white snake demon named Xiao Bai in finding her identity with the help of a human named Xuan. Their journey is filled with obstacles and enemies who want to kill them, but they always help each other. The time they spent together grew their love for one another, as well as the virtues in Xiao Bai. This research aims to analyze the characterization of Xiao Bai in applying the value of virtue. The method used in this research is the qualitative method. The results show that although Xiao Bai is a demon, the value of virtue still appears in her which is shown through her actions and conversations with other characters. In addition, this research also finds there is a contradiction in the characterization of Xiao Bai who also has a dark side in her. The existence of these applications and contradictions shows that there is balance in every living being. This film also provides education about the virtues within oneself that can be triggered by association with the people around them."

"Perkawinan Campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang menikah tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan antara lain mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Menurut hukurn kewarganegaraan positif Indonesia yaitu UU No_62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis). Namun ius sanguinis yang dianut di Indonesia lebih dominan keturunan dari garis ayah laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada tidak adanya hak bagi seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. Maka itu per1u diketahui pengaturan mengenai : (1) status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R1; (2) menurut RUU Kewarganegaraan RI sedang diuahas oleh DPR RI dan Pemerintah cq, Departemen Hukum dan HAM RI (3) format status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang diharapkan dapat memenuhi prinsip pencerminan HAM, Persamaan Hak warganegara didepan hukum dan kesetaraan serta keadilan gender. Ketiga permasalahan tersebut diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat deskriptif evaluatif dengan studi dokumen menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Perbandingan hukum juga dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat persamaan maupun perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem hukum khususnya dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di beberapa negara di luar Indonesia, Terobosan RUU Kewarganegaraan R1 baru memungkinkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ibunya dengan memasukkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda ini dibatasi hanya pada usia 18 tahun atau sudah kawin dan maksimal 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun yaitu usia 21 tahun setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, Selain itu Kewarganegaraan ganda terbatas juga diberikan pada anak hasil perkawinan dari orangtua WNI yang terlahir di negara yang menganut asas ius soli. Namun batas usia untuk memilih salah satu kewarganegaraan hendaknya dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun dari usia 18 (deiapanbelas) tahun, yaitu usia 23 (duapuluh tiga) tahun. Karena dari sudut kejiwaan dan ekonomi; anak telah menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga dipandang telah cukup matang lahir dan batin untuk menentukan masa depan terbaik bagi hidupnya dengan memilih kewarganegaraan terbaik pula. Hak memilih dan menentukan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 D dan Pasal 28 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945."

"Tulisan ini mengkaji upaya ekspatriat Indonesia di Abu Dhabi dalam menavigasi identitas yang kompleks dan sense of belonging di tengah keterhubungan global. Di kota yang dinamis dan multikultural ini, komunitas diaspora yang beragam menjaga ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka melalui rasa nostalgia, masakan tradisional, dan komunikasi rutin dengan keluarga. Komunitas diaspora menciptakan kembali rasa seperti di rumah, melestarikan praktik budaya dan identitas bersama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya ekspatriat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas komunitas dan simbol budaya memperkuat ikatan dengan Indonesia, menumbuhkan sense of belonging meskipun ada jarak fisik. Konsep kewarganegaraan sosial dan budaya telah berkembang, beralih dari model berbasis negara menjadi model inklusif dan berorientasi hak asasi manusia, yang memungkinkan ekspatriat mendapatkan manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan sambil mengekspresikan identitas mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan yang fleksibel menyoroti sifat dinamis dari pengalaman diaspora, menekankan manajemen identitas strategis untuk menavigasi peluang di berbagai negara. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara kebijakan identitas, kepemilikan, dan kewarganegaraan sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif dan mendukung komunitas diaspora di dunia yang saling terhubung.

---

This paper examines how Indonesian expatriates in Abu Dhabi navigate complex identities and a sense of belonging amid global interconnectedness. In this dynamic and multicultural city, diverse diaspora communities maintain strong cultural ties to their homeland through nostalgic feelings, traditional cuisine, and regular communication with family. Diaspora communities recreate a sense of home, preserving cultural practices and shared identities. This paper is a qualitative research with an ethnographic approach to provide an in-depth understanding of the daily lives and cultural practices of the expatriates. The research reveals that community activities and cultural symbols reinforce connections to Indonesia, fostering a sense of belonging despite physical distance. The concept of social and cultural citizenship has evolved, shifting from state-based to inclusive, human rights-oriented models, allowing expatriates to benefit from education, healthcare, and housing while expressing their identity through daily practices. Flexible citizenship highlights the dynamic nature of diaspora experiences, emphasizing strategic identity management to navigate opportunities in various countries. This study concludes that understanding the interplay of identity, belonging, and citizenship policies is crucial for fostering inclusive societies and supporting diaspora communities in an interconnected world."