Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh variabel demografi dan spasial terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Variabel demografi yang diteliti adalah jumlah penduduk, status pemerintahan dan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dan variabel spasialnya adalah jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan lahan dan ketinggian wilayah.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik model logit. Jumlah observasi yang digunakan dalam analisis sebanyak 156 desa di Kabupaten Rejang Lebong.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi yaitu jumlah penduduk dan status pemerintahan dan variabel spasial yaitu jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan sedang dan ketinggian wilayah terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

---

ABSTRACTThis research analyzed the influence of demographic and spatial variables on the rural poverty status in Rejang Lebong Regency Bengkulu Province. Population size, government status and main income source of population majority were used as demographic variables while spatial variable were distance to district capital, slope and elevation of land area.Data source of this study resulted from 2014 Village Potential Census (PODES) and analyzed using logistic regression logit model. The number of observation were 156 villages in Rejang Lebong Regency.This study indicated that there is a significant influence between demographic variables that is population and government status, and spatial variables that is distance to district capital, gentle slope and elevation to the rural poverty status in Rejang Lebong."

"Kemiskinan di pedesaan dipahami sebagai kondisi kelompok orang yang dikaitkan dengan aspek ekonomi dan non- ekonomi seperti aspek sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, psikologi, lingkungan, hukum, antropologi, aspek-aspek personal dari orang miskin sendiri, serta aspek kebutuhan dan jenis penghidupan mereka. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif jenis-jenis informasi penghidupan yang digunakan oleh orang-orang miskin di pedesaan yang umumnya bersifat serabutan dan telah digunakan sebagai basis survivabilitas penghidupan mereka yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek utama kebutuhan dasar. Selanjutnya, hal itu dipetakan berdasarkan karakteristik masing-masing. Metode yang digunakan adalah pendampingan atau participatory research appraisal (PRA) sebagai usaha berbasis implementasi hasil membaca kepustakaan kewirausahaan yang disediakan oleh perpustakaan yang ada di desa. Hasil penelitian menggambarkan suatu model pengembangan usaha serabutan yang dapat diterapkan untuk orang miskin di desa. Salah satu hasilnya adalah perumusan model pengembangan usaha serabutan berbasis pemanfaatan sumber-sumber informasi kepustakaan yang ada di desa"

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta melalui program pemenuhan hak terhadap tingkat kemiskinan dengan mengambil DKI Jakarta sebagai daerah penelitian selama periode 1999 ? 2005. Efektifitas pertumbuhan diukur dengan Growth Incidence Curve. Sementara program penanggulangan kemiskinan diamati melalui metode qualitatif (interview dan FGD) dengan lokasi penelitian, masyarakat miskin yang tinggal di bawah kolong Jembatan Jl. M.T Haryono Cawang Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan program penanggulangan kemiskinan tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan. Selain tidak memberi perbaikan hidup bagi masyarakat kelas bawah. Program yang dibangun oleah pemerintah dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ternyata tidak dapat diakses oleh masyarak miskin. Hal ini dikarenakan, program berbasis pada regristrasi lokal, sedangkan orang miskin yang berada pada percentil terbawah, tidak terdaftar dalam regristrasi lokal.

---

This research attempts to comprehend the poverty problem in DKI Jakarta through right fullfill program toward poverty rate by taking DKI Jakarta as research samples during period 1999 ? 2005. Growth effectiveness is evaluated by Growth Incidence Curve, while poverty settlement program oversees through qualitatif method (inteview and FGD) Meanwhile program penanggulangan poorness is perceived pass by method qualitatif (interview and FGD) with research location, under class society who live in under bridge M.T. Haryono Street, Cawang, East Jakarta. The growth and poverty settlement program is no longer effective in reducing unwelfare society. Since in addition to provide no more living improvement to underclass society, this program which has constructed by goverment in order to undermine poverty rate in which unable to access by poor. It because the program is actually based on local regristration instead the poor that are not listed under percentile of local registration."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations."

"Tesis ini membahas analisis ketergantungan spasial dalam mengetahui faktorfaktor penentu kemiskinan di Sumatera dan Jawa dengan memasukkan fenomena interaksi antar kabupaten/kota ke dalam model spasial lag. Fenomena interaksi tersebut didekati dengan migrasi risen bruto yang masuk kedalam pembobot spasial sebagai socio-economic distance. Oleh karenanya hubungan kedekatan antar kabupaten/kota bukan berdasarkan jarak fisik antar kabupaten/kota, melainkan berdasarkan jarak sosial ekonominya yang diukur dari intensitas penduduk bermigrasi keluar dan bermigrasi masuk.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, gender dan akses pelayanan dasar serta infrastruktur signifikan sebagai penentu kemiskinan. Selain itu peran interaksi antar kabupaten/kota perlu dipertimbangkan untuk menangkap kondisi realitas di lapangan, dimana kabupaten/kota memang benar melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian nilai rho sebagai koefisien spasial lag menjelaskan seberapa besar kemiskinan di kabupaten/kota saling berhubungan, dan bukan merupakan bentuk dari pengaruh ataupun sebab akibat. Melalui model spasial lag maka koefisien variabel penentu kemiskinan menjadi lebih bersih dengan memasukkan peran interaksi antar kabupaten/kota kedalam model tersebut.Hasil penelitian ini juga menyarankan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan arus migrasi dengan lebih seksama agar migrasi tersebut benar-benar menjadi solusi didalam pengentasan kemiskinan dan bukan sebaliknya.

---

The focus of this study is the analysis of spatial dependence in knowing the determinants of poverty in Sumatra and Java by incorporating the phenomenon of interaction between region into a model of spatial lag. The proximity of interaction phenomenon is approached with gross recent migration into a spatial weighted as socio-economic distance. Therefore, the relationship between the the region is not based on the physical distance, however by the socio-economic distance that measured from the intensity of the out and in migration.

The study concluded that the factors of education, occupation, gender, access to basic services and infrastructure as a determinants of poverty. Interaction between region need to be considered to capture the reality of conditions on the social economic phenomenon, where the region indeed interact with each other. Then the value of rho as a spatial lag coefficient describes how much poverty in the region correlated. Through spatial lag model for the determinants of poverty, coefficients variable to be better the fit by incorporating the role of the interaction between the regions into the model.

The researcher suggests that national and local governments to pay attention for the migration flows more carefully so that the migration as a solution in the alleviation of poverty in Sumatera and Java."