Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000.Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut.Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000.

The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure.

The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities."

"ABSTRAKPrevalensi HIV pada populasi umum di Tanah Papua telah mencapai 2,4 persen danjalur penularan utama melalui hubungan seksual. Hal ini didukung dengan tingginyaperilaku seksual berisiko yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan penelitianini untuk mengetahui hubungan antara usia pertama kali berhubungan seks denganrisiko terinfeksi HIV pada klien klinik VCT RSUD Manokwari Provinsi PapuaBarat. Desain studi yang digunakan adalah kasus-kontrol dengan jumlah sampel 180orang. Populasi studi adalah mereka yang berusia 15 tahun keatas, berisiko secaraseksual, dan bukan pekerja seks komersial. Penelitian dilakukan pada bulan juni2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang melakukan hubungan sekspertama pada usia kurang dari 20 tahun berisiko 1,36 kali (95%CI: 0,63-2,98) untukterinfeksi HIV dibanding yang melakukannya pada usia 20 tahun atau lebih,meskipun hubungannya tidak signifikan. Variabel lain yang berhubungan secarasignifikan adalah mereka yang memiliki pasangan seks dua atau lebih, pasangantidak tahu apakah pasangannya memiliki pasangan seks lain (OR 3,23), dan tidakpernah menggunakan kondom (OR 6,45), serta berstatus kawin atau cerai (OR 3,00).Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan bagi stakeholders di Manokwaridalam mencarikan solusi terkait fenomena yang terjadi.

---

AbstractHIV prevalence in the general population in Papua has reached into 2.4 percent andthe main route of transmission was through sexual intercourse. This situation issupported by the high risk sexual behavior that often occurs in the community. Thepurpose of this study was to identify the correlation between age at first sex with therisk of HIV infection in VCT clinic clients Manokwari Hospital West Papuaprovinci. This study used case control design with total sample of 180 respondents.The inclusion criteria of the sample were those aged 15 years or older, sexuallyactive, non-commercial sex workers. The data was recruited in June 2012. The resultshows that those who had first sex at the aged of 20 years or less had 1.36 times riskof HIV infection (95% CI: 0.63-2.98) than those who did at age 20 years old ormore, although the correlation was not significant. Variables that significantlycorrelated to risk of HIV infection were those who had 2 or more sexual partners, thecouple who do not know that their partner had other sexual partners (OR 3.23), andnever using condoms (OR 6.45), and also those who are married or divorced. Thisstudy is expected to be endorsed to stakeholders in Manokwari in order to findproblem solving related to the phenomena."

"ABSTRAKFokus tesis ini pada kekuasaan terhadap tubuh anak perempuan akibat konstruksi patriarki yang mendominasi kehidupan masyarakat dalam adat dan budaya suku Arfak. Pertanyaan penelitian adalah "bagaimana budaya perjodohan perkawinan anak perempuan di perdesaan dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan". Pertanyaan turunan adalah 1) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam adat dan budaya suku Arfak di Perdesaan; 2) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam prosesi perkawinan di suku Arfak di perdesaan; 3) bagaimana pengalaman anak perempuan korban perjodohan perkawinan anak suku Arfak di wilayah perdesaan menjalankan fungsi reproduksinya; dan 4) bagaimana anak perempuan suku Arfak korban perjodohan perkawinan anak bertahan di dalam perkawinan adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal oleh Jaggar tentang otoritas tubuh perempuan dan politik sekusal oleh Millet sebagai pisau analisis untuk membedah masalah perkawinan anak karena perjodohan membuat anak perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Temuan penelitian ini adalah : 1) anak perempuan yang dikawinkan pada usia anak tidak memiliki kuasa atas tubunya; 2) perjodohan yang terjadi pada masyarakat suku Arfak diakibatkan karena keinginan mendapatkan harta dan status sosial; 3) perempuan korban perkawinan anak tidak memahami kesehatan reproduksi; 4) perempuan Arfak menjalani fungsi reproduksi masih mengikuti tradisi; 5) perkawinan anak menghadirkan ketidakadilan gender bagi perempuan Arfak. Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial mayarakat melalui budaya patriaki masih kuat di masyarakat suku Arfak. Anak perempuan suku Arfak tidak berkuasa atas dirinya karena budaya perjodohan. Anak perempuan suku Arfak sebagai objek pada budaya perjodohan dan perjodohan menjadi faktor pendukung banyaknya praktik perkawinan anak di Distrik Nenei.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the power over girl's body due to patriarchal construction dominates the life of the community in the customs and culture of the Arfak tribe. The research question is "How the marriage culture of girls in rural areas and their implications on women reproductive health". The questions derived are 1) How girls are positioned in the customs and culture of the Arfak tribe in the rural areas; 2) How girls are positioned in the marriage procession in the Arfak tribe in rural areas; 3) How the experience of the young girl of the Arfak tribe marriage victim in a rural area performs its reproductive function; and 4) How the Arfak girl of child marriage matchmaking victim survives in their customary marriages. This study uses a qualitative approach with case study in Nenei District, South Manokwari District. This research uses radical feminist theory by Jaggar on women's body and political authority as well as Millet as a tool to analyze the child marriage problem due to matchmaking, while matchmaking makes girls have no authority over their bodies. The findings of this study are: 1) girls who are married at underage have no power over their bodies; 2) matchmaking that occurred in the community of Arfak tribe caused by the desire to get property and social status; 3) women victims of child marriage do not understand about reproductive health; 4) Arfak women undergoing reproductive functions still follow the tradition; 5) child marriage presents gender inequality for Arfak women. Based on the findings it can be concluded that social construction through patriarchy culture is still robust in the people of Arfak tribe. The girls of the Arfak tribe do not have power over theirselves because of the matchmaking culture and they serve as objects. Matchmaking itself has contributed to the number of child marriage practices at Nenei District."

"Anak dengan HIV/AIDS membutuhkan terapi Antiretroviral (ARV) danmerupakan suatu tantangan bagi keluarga untuk tetap mempertahankankepatuhan terhadap terapi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatanfenomenologis deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman keluargamerawat anak dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV. Partisipan yangterlibat dalam penelitian ini adalah lima orang. Hasil penelitian inimengidentifikasi 5 tema yaitu 1) dimensi pemberian terapi ARV, 2) keyakinanterhadap pengobatan, 3) dukungan dari tenaga kesehatan terhadap terapi ARV, 4)merasa takut, 5) mengalami proses berduka. Hasil penelitian ini diharapkan dapatmeningkatkan pengetahuan, pengalaman dan masukan bagi perawat dalammemberikan pelayanan keperawatan pada anak dengan HIV/AIDS

---

AbstractChildren living with HIV who undergo Antiretroviral (ARV) therapy givechallenge to their family in order to adhere to the therapy. This qualitative studyused descriptive phenomenology approach, the purpose of this study is to explorefamily?s experience in caring children living with HIV who undergoAntiretroviral (ARV) therapy. Five participants were involved in this study. Fivethemes were identified, namely: 1) Antiretroviral (ARV) therapy dimension, 2)faith on the therapy, 3) health professional support in Antiretroviral (ARV)therapy, 4) feeling afraid, and 5) experienced grieving process. From this study, itis suggested that nurses need to improve their knowledge and skill in caringchildren living with HIV."

"Ketersediaan dan kemudahan akses energi di daerah remote Indonesia masih belum cukup baik, hal ini merupakan suatu permasalahan yang serius. Oleh karena itu perlu adanya sistem terintegrasi yang menghasilkan multi utilitas dalam menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sistem poligenerasi merupakan salah satu jawaban dari tantangan tersebut yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara efisiensi energi pada sistem pembangkit listrik berbahan bakar gas yang beroperasi secara standalone dibandingkan dengan menggunakan sistem poligenerasi yang dapat menghasilkan multi utilitas berdasarkan analisis teknis dan ekonomi. Utilitas yang dihasilkan berupa energi listrik, pendingin dan pemanas. Sistem poligenerasi ini disimulasikan dengan perangkat lunak Unisim Design R390.1 dan dianalisis secara tekno-ekonomi. Hasil yang diperolah menunjukkan bahwa sistem poligenerasi dapat meningkatkan efisiensi sistem pembangkit listrik sebesar 26,89% dari efisiensi pembangkit listrik standalone  32,9% menjadi 59,7% setelah mengimplementasikan sistem poligenerasi serta menurunkan tarif listrik pembangkit standalone dibandingkan dengan skema bisnis Special Purpose Company dengan Insentif Finansial dan Insentif Fiskal (SPC IFN IFC) sebesar 36,2%.

---

The availability and easy of energy access in Indonesias remote areas are still not good enough, this is a serious problem. Therefore it is necessary to have an integrated system that produces multi-utility in producing energy to meet local needs. The polygeneration system is one of the answers to the challenges discussed in this study.

In this study a comparison between energy efficiency in a gas-fired power plant system that operates in a standalone operation compared to a polygeneration system that can produce multi-utility based on technical and economic analysis. The output utilities are electricity, cooling and heating. This polygeneration system is simulated with Unisim Design R390.1 software and analyzed technically and economically.

The results showed that the polygeneration system could increase the efficiency of the power generation system by 26.89% from the efficiency of the standalone power plant 32.9% to 59.7% after implementing the polygeneration system as well as reducing the standalone generator electricity tariff compared to the Special Purpose Company scheme with Financial Incentives and Fiscal Incentives (SPC IFN IFC) of 36.2%."

"ABSTRAKDaya tarik perkotaan telah mendorong terjadinya urbanisasi yang ditandai dengan perpindahan penduduk dan perubahan kegiatan dari pertanian menjadi non pertanian. Secara fisik hal ini terlihat dari perembetan lahan terbangun ke wilayah pinggiran perkotaan. Sebagai daerah pinggiran Kota Jakarta, Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi dan alih fungsi lahan yang meluas. Sebagai wilayah penyangga, perkembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Bogor tentu harus dikendalikan karena pertumbuhan perkotaan yang terjadi di wilayah ini tentu akan berdampak pada munculnya dampak negatif seperti berkurangnya lahan pertanian produktif. Penurunan jumlah lahan pertanian produktif ini tentu akan berdampak pada menurunnya jumlah produksi pangan dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun mendorong perlunya upaya pengendalian perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Bogor. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai pola perkembangan lahan terbangun dan pengaruhnya terhadap lahan pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan terbangun.Penelitian ini bersifat experimental research dengan menggunakan teknik penelitian spatial statistik yang merupakan kombinasi pemanfaatan data statistik yang terdistribusi secara spasial yang ditampilkan dan dianalisis dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis spasial, analisis korelasi dan anaisis kebijakan. Penelitian ini menggunakan data citra satelit LANDSAT dengan periode perekaman antara 2000, 2005 dan 2010. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan basis data Potensi Desa (PODES).Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola perkembangan lahan terbangun di wilayah perkotaan memiliki laju konversi dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (14% per tahun dan indeks sprawl sebesar 3,61) sehingga ini akan mendorong perubahan lahan terbangun yang cukup pesat. Tetapi berdasarkan hasil uji korelasi, perkembangan lahan terbangun yang tinggi tersebut ternyata tidak memiliki hubungan korelasi terhadap penurunan jumlah luas lahan pertanian. Hal ini disebabkan kemampuan elastisitas lokasi lahan pertanian yang cenderung berpindah dan/atau meningkat luasannya pada daerah peralihan dan zobikotdes. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pola perkembangan lahan terbangun secara berurutan tingkat pengaruhnya adalah (1) Ketersediaan jalan; (2) Kepadatan Penduduk, (3) Kesesuaian Lahan; (4) Rasio Jalan per luas lahan terbangun; (5) Rasio fasilitas kesehatan; (6) Jumlah Fasilitas Ekonomi; (7) Rasio jalan per penduduk (8) Jumlah Penduduk dan (9) jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN.

---

ABSTRACTThe attractiveness of urban areas, has led to the occurrence of urbanization that is marked by the movement of population and activity changes from agricultural to non-agricultural. Physically , it is seen from the spillovers of built up area to the urban fringe areas. As a suburb of Jakarta , Bogor Regency influenced by high growth rates and widespread land conversion. As a buffer area , development of urban areas in Bogor Regency necessarily have to be controlled due to urban growth that occurred in the region will certainly have an impact on the emergence of negative impacts such as reduced productive agricultural land. The decrease in the number of productive agricultural land will certainly decrease the amount of food production and lead to the widening gap of food needs. The high conversion of land into built-up areas, requiring the need to control the development of the built up area in Bogor Regency. For that in this study will analyze the patterns of development of the built up area , and its effect on agricultural land as well as to identify the factors that influence the development of the built up area.This study is an experimental research study using spatial statistical techniques that combine the use of statistical data that are spatially distributed and displayed and analyzed using the Geographic Information System (GIS). Some of the analytical techniques used in this research is descriptive statistical analysis, spatial analysis, correlation analysis and policy analysis. This study uses LANDSAT satellite image data with recording period between 2000, 2005 and 2010. This study used secondary data obtained from the Village Potential data (PODES).Based on the results of this study found that the pattern of urban development in Bogor Regency has a high conversion rate and population growth (14 % per year and the sprawl index by 3.61 ) so that this will encourage changes in the built up area quite rapidly. But based on the results of the correlation, the correlation between the development of the built up area to decrease the amount of agricultural land showed no significant value. This happens due to the elasticity of the location capability of agricultural land is likely to shift and / or increase its range in the "daerah peralihan" and zobingkotdes. In addition , factors that influence the development of the built up area in sequence rate effect is (1) Availability of roads , (2) Population Density , (3) Land Suitability ; (4) Ratio Road to the extensive built-up area ; (5) Ratio of facility health, (6) number of facilities Economics ; (7) Ratio of road per resident (8) population and (9) the number of household users of electricity."

"

Sebagai ekosistem yang sangat produktif dan dinamis, pembangunan di wilayah pesisir dan lautnya sering menimbulkan konflik antar kepentingan, diantaranya kegiatan industri migas. Salah satu strategi guna mengantisipasi pengaruh tumpahan minyak terhadap lingkungan di wilayah pesisir dilaksanakan melalui analisis Indeks Sensitivitas Lingkungan (ISL). Lokasi studi berada di wilayah pesisir dan perairan Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat Tujuan penelitian adalah menentukan prioritas wilayah yang sensitif terhadap tumpahan minyak. Metode ini dilaksanakan melalui pemberian skor setiap unit lahan untuk nilai kerentanan, konservasi dan sosial. Analisis ISL dilakukan melalui sistem informasi geografis dan diklasifikasikan ke dalam 5 kelas tingkat sensitifitas. Klasifikasi penggunaan lahan dilaksanakan melalui citra satelit dan survei lapangan dilakukan pada Desember 2018. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar (51%) dikategorikan tidak  sensitif, sensitif rendah 24%, sangat sensitif 15%, sensitif sedang 6% dan sensitif 4%. Meskipun sebagian besar tidak sensitif, tetapi perlindungan lingkungan harus tetap dilaksanakan guna pembangunan berkelanjutan.

---

High productivity and dynamic ecosystem in coastal and marine areas often create conflict of interests between various developments, including oil and gas activities. Anticipation strategy for oil spill effects on the environment in coastal areas was carried out by analysis of the Environmental Sensitivity Index (ESI). The study location is in coastal area and surrounding water of Karas sub District, Fakfak District, Papua Barat Province. The research objective is to determine the priority of areas that are sensitive to oil spills. This method was carried out through scoring each unit of land for vulnerability, conservation and social values. ESI Analysis was carried out by geographic information systems method and classified into 5 classes of sensitivity levels. Land use classification was carried out by unsupervised classification of satellite imagery and field surveys was conducted in December 2018. The analysis shows that most of areas are categorized as  not sensitive (51%), low sensitive 24%, very sensitive 15%, moderately sensitive 6% and sensitive 4%. However, environmental protection must be carried out for sustainable development.

"

"Tingkat pengembangan wilayah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dari perkembangan ekonomi maupun sosial. Karakteristik wilayah yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda tiap wilayah jika suatu intervensi pembangunan dilakukan di suatu wilayah tertentu (Kustiawan, 2009). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengembangan wilayah yang berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan mengenai arahan rencana pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat dimana tiap wilayah memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan menilai hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Provinsi Jawa Barat dan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berbeda-beda. Tingkat perkembangan wilayah yang tinggi terdapat pada wilayah pusat pemerintahan dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kemudian tingkat perkembangan wilayah yang sedang dominan berada pada wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dipengaruhi oleh aksesibilitas dan topografi wilayah yang landai. Sedangkan tingkat perkembangan yang rendah didominasi pada wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada pusat-pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti WP KK Cekungan Bandung dan WP Bodebekpunjur. 

---

The level of regional development differs from one region to another, both in terms of economic and social development. Different regional characteristics can cause different effects for each region if a development intervention is carried out in a particular area (Kustiawan, 2009). West Java Province is one area that has other regional developments. Therefore, the government makes policies regarding regional development plans in West Java Province, where each region has its function. Therefore, this study was conducted to determine the level of regional development in each district/city in West Java Province and assess the relationship between the level of regional development and the direction of regional development of West Java Province. This study uses the composite index method to determine the level of regional development of West Java Province and descriptive analysis to see the relationship between the level of regional development and the direction of development. The results of this study indicate that the level of regional development in West Java Province in 2020 is different. A high level of regional development is found in the central government area and areas close to the government center. Then the level of regional development that is currently dominant is in the northern part of West Java Province, which is influenced by the accessibility and sloping topography of the area. In comparison, the low level of development dominated in the southern part of West Java Province. Regional development in West Java Province concentrated in government and economic centers such as WP KK Bandung Basin and WP Bodebekpunjur. "

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."