Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menjawab pertanyaan hukum mengenai apa hak dan kewajiban LMK yang tergabung dalam CISAC, apa dan bagaimana penerapan ketentuan hukum serta sistem manajemen kolektif LMK-LMK di Indonesia, terakhir, bagaimana seharusnya penerapan ketentuan hukum bagi LMK di Indonesia agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kewajibannya selaku anggota CISAC dan di sisi lain memenuhi ketentuan hukum mengenai LMK di Indonesia. Ketiga pertanyaan tersebut muncul karena dalam perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dibentuk LMKn yang memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan teknis wajib bagi LMK dan di sisi lain keanggotaan CISAC terbuka bagi seluruh LMK di dunia, dengan syarat memenuhi professional rules dan binding resolution.Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa para LMK anggota CISAC dapat melakukan reciprocal agreement dan menggunakan sarana kerjasama (CIS-Net) antar LMK, bahwa para LMK di Indonesia wajib melakukan penyesuaian terhadap sistem manajemen kolektifnya setelah di undangkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan setelah diterapkannya peraturan pemerintah terkait teknis kegiatan LMK (tarif karaoke), dan yang terakhir, bahwa CISAC menyatakan pada professional rules akan menghormati ketentuan hukum di negara anggota, sehingga pada intinya apabila sebuah LMK di Indonesia bergabung dengan CISAC tetap dapat menerapkan professional rules dan binding resolutionCISAC dengan tetap memperhatikan hukum di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis answers legal questions about what are rights and obligations of a CISAC member CMO, what and how are the application of legal regulation and CMO?s collective management system in Indonesia, and the last, how to properly apply legal regulation to CMO in Indonesia in order to comply with its obligation as CISAC member and in the other side also able to fulfill legal regulation concerning CMO in Indonesia. Those three questions occur because in the development of copyright regulations in Indonesia, it is formed LMKn which has authority to aplly mandatory technical regulation to CMO and in the other side CISAC membership is open to all CMO around the world, with prequirement a CMO must fulfill professional rules and binding resolution.

After conducting research, it is concluded that CISAC member CMOs are able to create a reciprocal agreement and use cooperation facility (CIS-Net) between CMO, second conclusion is CMOs in Indonesia are obliged to adapt their own collective management system after the Govrment issued the new Copyright Law number 28 year 2014 and after application of government regulation (peraturan pemerintah) concerning technical operational of CMO (karaoke tariffication), and the last conclusion, CISAC delclare in its professional rules that they will respect member national law, so the point is if a CMO in Indonesia willing to join CISAC, it is still able to apply CISAC professional rules and binding resolution with respect to Indonesia?s national regulations."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries.]"

"ABSTRAKPara pengguna ciptaan lagu mengalami kebingungan dalam hal kepada pihak mana mereka harus membayar royalti atas suatu lagu yang mereka umumkan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai collecting society dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya berdasarkan kesepakatan antara organisasi profesi dengan Pengguna Ciptaan saja. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memungut royalti. Salah satunya adalah Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Industri Indonesia menyatakan bahwa Karya Cipta Indonesia tidak berhak memungut royalti karena tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan sistem pemungutan royaltinya hanya didasarkan atas pemberian kuasa.Tesis ini berisi analisis mengenai cara mengatasi ambiguitas collecting society di Indonesia terkait dengan pemungutan royalti terhadap pengumuman suatu lagu dan lembaga mana yang berhak memungut royalti terhadap pengumuman suatu lagu. Oleh karena pengaturan mengenai pemungutan royalti hanya berdasarkan kesepakatan saja maka pada dasarnya pihak manapun berwenang untuk memungut royalti atas pengumuman lagu jika ada kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Sehingga tidak ada ambiguitas collecting society di Indonesia mengingat ruang lingkup Asosiasi Industri Rekaman Indonesia adalah berhubungan dengan produser rekaman, sedangkan Karya Cipta Indonesia merupakan suatu lembaga yang memungut royalti.Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-empiric dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Saran Penulis adalah Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebaiknya memberi kuasa kepada lembaga yang telah mengikuti aturan Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs mengingat karena merupakan konfederasi dari seluruh collecting society di seluruh dunia dan ketentuan mengenai collecting society hanya sebagian kecil diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTSong's users feel confuse about to whom the royalty that they have to pay when they announce a song. These things happen because the law about collecting society in Indonesian copyrights law only based on the deal between the organization and the users. There are some organizations in Indonesia that collect the royalty. One of them is Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Indonesia stated that Karya Cipta Indonesia does not have the rights to collect the royalty because it is not mentioned and ruled by the Indonesian copyrights laws and the collecting system are also only based on the mandatory that has been given before.This thesis content is about how to handle ambiguity in collecting society in Indonesia related with the royalty collecting when a song is being announced and which organization that has the right to do that. Because of the rules about royalty collecting is only based on the agreement, then any organizations have the right to collect it if there is a mandate from the creator. So there will not be an ambiguity in collecting society in Indonesia, considering the scope in Asosiasi Industri Rekaman Indonesia related with the recording producers, while Karya cipta Indonesia is an organization that collect the royalty.This thesis using the normative-empirical research methode and being analyzed with qualitative approach. The creator should give the mandatory to the organizations that have followed the rules in Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs considering this is the confederation from all the collecting society in the world and the laws about collecting society only some that have been ruled by the copyrights laws this time."

"Laporan magang ini menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT ABC dalam mengurangi paparan pajak (tax exposure) koreksi fiskal atas akun penjualan, pembelian, biaya royalti, dan biaya entertainment. Perencanaan pajak untuk mengurangi paparan pajak atas akun penjualan, pembelian, dan biaya royalti dilakukan dengan membuat Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dan mempersiapkan pengajuan Advanced Pricing Agreement (APA). Pembuatan TP Doc dan persiapan pengajuan APA oleh PT ABC yang dibantu oleh konsultan telah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Perencanaan perpajakan untuk mengurangi koreksi atas biaya entertainment dilakukan dengan membuat sistem persiapan daftar nominatif (entertainment list). Pembuatan sistem persiapan entertainment list masih memiliki kelemahan yang harus diperbaiki.

---

The focus of this internship report is to analyze the tax planning in PT ABC to reduce fiscal correction exposures in sales, purchases, royalty expenses, and entertainment expenses accounts. Tax planning to reduce tax exposures in sales, purchases, and royalty expenses accounts are Transfer Pricing Documentation (TP Doc) preparation and Advanced Pricing Agreement (APA) proposal preparation. PT ABC?s TP Doc and APA proposal preparations, which were assisted by tax consultant, comply with Indonesian tax regulations. Tax planning to reduce fiscal correction in entertainment expenses account is entertainment list preparation systems development. The entertainment list preparation systems have to be improved due to some weaknesses."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"ABSTRAKWacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

---

ABSTRACTThe discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "

"Semakin ketatnya persaingan bisnis dalam industri peternakan ayam ras petelur (layer) memberikan dampak terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan seringkali berupaya meningkatkan loyalitas pelanggan untuk memaksimalkan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan membantu PT X mengelola hubungan loyalitas dan profitabilitas pelanggan dengan pendekatan Customer Lifetime Value (CLV). Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan tidak terdapat keterkaitan antara loyalitas dan profitabilitas. Implementasi CLV memberikan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya pemasaran untuk mengelola loyalitas dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Selanjutnya, penelitian ini menyarankan PT X meningkatkan komunikasi dan pelayanan, menetapkan jumlah pesanan minimum sesuai jarak pengiriman, membuat program loyalitas pelanggan, dan melakukan penyusunan laporan profitabilitas pelanggan serta pengukuran CLV.

---

Increasing business competition in the layer poultry industry has an impact on the company's profitability. Company often tries to increase customer loyalty in order to maximize profitability. The research aims to help PT X manage the relationship between loyalty and profitability by using the Customer Lifetime Value approach (CLV). This qualitative research uses descriptive method, with primary and secondary data.

The result shows there is no relationship between loyalty and profitability. CLV implementation provides consideration for company in allocating marketing resources to manage loyalty and increase profitability. Furthermore, this research provide suggestions to PT X to improve its communication and services, set minimum order quantities according to the delivery distance, and create customer loyalty programs, customer's profitability report annually as well as the CLV measurement."

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Kemajuan teknologi memudahkan segala hal, termasuk penggunaan ciptaan musik. Baik Negara, lembaga-lembaga dengan fokus hak cipta, maupun pencipta musik itu sendiri ingin agar ciptaannya dihargai dengan adil. Maka dibentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan LMK untuk menjawab permasalahan itu. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran LMK sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pendekatan LMK untuk melakukan pemungutan royalti dari pengguna ciptaan musik sering dianggap tidak memiliki dasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi pengaturan LMK. Maka setiap LMK yang melakukan fungsi pemungutan dan pendistribusian royalti di Indonesia harus tunduk terhadap setiap ketentuan yang sudah tertulis dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah WAMI sudah memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK yang menjalankan kegiatannya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC 2014, dan melakukan suatu studi perbandingan yang komprehensif dengan ASCAP dan CISAC untuk mendapatkan bilamana ada ketentuan yang tepat untuk diberlakukan baik bagi WAMI maupun bagi UUHC 2014. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa WAMI belum sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK berdasarkan UUHC 2014.

---

Indonesia is a country with a population of 250 million people. Improvement in technology make it easier every way, including the use of music creation. Either the State, institutions with a focus on copyright, as well as the creator of the music itself wants their creation to be fairly rewarded. Therefore, formed an organization known as the CMO to address the problem. But over time, the presence of the CMO is often questioned by the public. CMO approach to collecting royalties from users of music creation is often considered to have no basis. Act Number 28 of 2014 About Copyrights (Copyright Law 2014) has accommodated arrangements on CMO. So every CMO that performs the function of collecting and distributing royalties in Indonesia should be subject to any conditions that are written in the law. The purpose of this study is to analyze whether WAMI had complied with all the provisions as CMO carrying out its activities in Indonesia as stipulated in Copyright Law 2014, and conduct a study of a comprehensive comparison with ASCAP and CISAC to get whenever there are appropriate provisions to be applied for both WAMI and for Copyright Law 2014. This thesis is a study of law having normative juridical form. This study concludes that WAMI has not fully complied with all the provisions as CMO based on Copyright Law 2014."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT

This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes. "