Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tekanan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal telah mengguncang perekonomian Indonesia khususnya tingkat regional, yang dapat ditunjukkan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh daerah yang tidak dapat tumbuh secara signifikan selama tahun 2010-2014. Kondisi tersebut dapat mengancam tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil merata. Berbagai riset menunjukkan bahwa rendahnya infrastruktur dan tenaga kerja baik secara kuantitas dan kualitas berdampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam meningkatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan melakukan pembangunan infrastruktur.Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran tenaga kerja berpendidikan tinggi dan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara dan listrik terhadap PDRB Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik memiliki pengaruh terhadap PDRB yang dihasilkan secara signifikan. Namun, pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur bandara tidak berpengaruh.

---

In recent years, there are various economic pressures deriving from both internal and external factors which have brought severe economic turbulences in Indonesia which practically occur at regional level. This event may be evidenced by the slowing of regional economic growth during 2010 ? 2014. This condition may threathen the main purpose of national economic development that is to achieve a high economic growth to provide prosperity and welfare equally distributed to and enjoyed by the Indonesian people. Some research shows that the low number of infrastructures along with low number of human resources both in terms of quantity and quality have serious impacts against the economy of Indonesia. Various government policies have been implemented to overcome the problems in particular in the aim to increase the number of highly-skilled labour and perform infrastructure development.This research aims to analyse the role of highly-skilled labour and the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, airports and electricity against The Provincial Gross Domestic Regional Product during the years of 2010 ? 2014. The result of the research shows that highlyskilled labour; the provincial government?s expenditures for road infrastructure, ports, and electricity have significant impacts to the Provincial Gross Domestic Regional Product. However, the provincial government?s expenditure for airports does not have any impacts or influences for such the Provincial Gross Domestic Regional Product whatsoever."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 - 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

---

The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy. The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran yang dapat diimplementasikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Penelitian dilakukan dengan mix method berupa wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif atas sistem penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Penentuan usulan Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan prinsip SMART-C dengan pembobotan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKU yang digunakan dalam penilaian kinerja bendahara pengeluaran belum seluruhnya sesuai dengan tugas bendahara pengeluaran. Penelitian juga menghasilkan usulan IKU yang lebih relevan bagi penilaian kinerja bendahara pengeluaran. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai usulan peningkatan kualitas penilaian kinerja bendahara pengeluaran maupun sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

---

This research is a case study that aims to analyze and provide suggestions to improve the quality of public expenditure treasurer performance assessment that can be implemented by the Directorate General of Treasury Regional Office of Bangka Belitung Province. The research was done by mix method in the form of interview, literature study, and questionnaire. The analysis is done by qualitative descriptive of the public expenditure treasurer performance assessment system. Determination of the Proposed Key Performance Index (KPI) with SMART-C principle with KPI weighting using AHP method. The results showed that the KPI used in the public expenditure treasurer performance assessment not entirely in accordance with the public expenditure treasurer's main task. The research also produces more relevant KPI for performance assessment of the public expenditure treasurer. The result of the research is expected to be used as a proposal to improve the quality of performance assessment of the public expenditure treasurer as well as consideration to improve the quality of performance management within the Directorate General of Treasury."

"Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses yang di dalamnya mempunyai risiko bawaan yang tinggi karena terkait dengan pencairan dana. Penatausahaan pengeluaran juga merupakan faktor kunci dari eksekusi anggaran yang telah disusun. Integrasi keduanya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan magang ini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama menekankan pada permasalahan faktual penatausahaan pengeluaran. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan faktual adalah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Permasalahan ini lebih mengarah pada tidak sejalannya pelaksanaan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pembahasan kedua menekankan pada analisis permasalahan konseptual penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006. Permasalahan konseptual adalah permasalahan pada peraturan tersebut, yang mana belum mengakomodir prinsip kegiatan pengendalian teori pengendalian internal. Analisis penatausahaan pengeluaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 akan bermanfaat untuk masukan proses revisi kepada Kemendagri yang mana akan menjadi acuan peraturan teknis pengelolaan keuangan daerah.

---

The expenditure administration is a high-risk process regarding fund disbursement. The expenditure administration is also key of the implementation of budget that has been planned. Integration of both is the success key of expenditure administration in Indonesian's region. This intern report is divided into two parts. The first part explains the factual problem in the expenditure administration that is regulated in The Regulation of Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006. The factual problem is the problem that happens in the expenditure administration in regionals government in Indonesia. The problem is more about the difference between the regulation in Ministry of Domestic Affairs Number 13,2006 and the actual implementation of the expenditure administration. The second part explain the conseptual analysis of expenditure administration system that is regulated in Permendagri 13,2006. The conseptual problem is that the regulation has not accomodated internal control theory. The analysis will be useful as recommendation to Ministry of Domestic Affairs in Indonesia that is the regulation maker for the technical regulation in financial management in Indonesian region."

"Latar belakang: Pada tahun 2010 dari seluruh penduduk berusia lima tahun dan lebih di Sulawesi Selatan terdapat 24,38 persen yang masih sekolah di berbagai tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Anak-anak usia SD (7-12 tahun) yang masih sekolah ada 96,53 persen. Anak-anak usia SLTP (13-15 tahun) yang masih sekolah ada 80,99 persen dari seluruh anak usia SLTP. Di tingkat SLTA terdapat 51,67 persen dari seluruh anak usia 16-18 tahun. Pada tingkatan perguruan tinggi yang masih sekolah ada 15,82 persen dari seluruh anak usia 19-24 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menghitung distribusi pendapatan masyarakat dan menganalisis distribusi manfaat belanja pendidikan di 24 kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) dan sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggambarkan tentang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pendidikan. Pendekatan yang dipakai adalah Benefit Incidence Analysis untuk melihat sebaran distribusi manfaat belanja pemerintah terhadap kalangan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Hasil: Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) tertinggi dengan persentase sebesar 30 persen terjadi di 6 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan ketimpangan pendapatan untuk rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun), ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kabupaten Gowa. Manfaat yang bersifat progresif terjadi di Kabupaten Sidrap, Luwu Utara dan Kota Palopo. Sedangkan manfaat yang bersifat netral terjadi di Kabupaten Maros. Untuk manfaat yang bersifat regresif terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kesimpulan: Distribusi manfaat belanja pemerintah di Sulawesi Selatan umumnya bersifat progresif untuk sekolah dasar namun untuk sekolah menengah pertama umumnya bersifat regresif.

---

Background: In the year 2010 from all resident have age five year and more in South Sulawesi there are 24,38 percent which still at various level of school start of elementary school until college. Children of age SD (7 - 12 year) there are 96,53 percent still at school. Children of age SLTP (13 - 15 year) there are 80,99 percent still at school. Children of age SMU (16 - 18 year) there are 51,67 percent still at school. Children of age College (19 - 24 year) there are 15,82 percent still at school.

Objective: This research aim to calculate the distribution of society earnings and analysis the benefit incidence of education expense in 24 regency/town in South Sulawesi Province for the domestic of owning elementary school age child (7 - 12 year) and junior high school (13 - 15 year).

Method: This research have the character of descriptive qualitative by depicting governmental expense of regency and town of South Sulawesi Province in education sector in 2010. Approach by using Benefit Incidence Analysis to see the benefit distribution of education budget to rural society in South Sulawesi.

Result: Household income did not flatten in highest level with 30 percent happen 6 regency and 2 town for household have child age SD. Meanwhile, for household income did not flatten in highest level happen in Gowa Regency with 40 percent for household have child age of SMP. Benefit with progressive happen in Sidrap, North Luwu and Palopo. Meanwhile, benefit with neutral happen in Maros Regency. And, benefit with regressive happen in Pinrang Regency and Makassar City.

Conclusion: In general, benefit incidence of government budget in education sector in South Sulawesi Province in 2010 for child age SD is progressive but for child age SMP still regressive."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."

"Laporan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi siklus pengeluaran di PT XYZ dan menganalisis pengendalian internal terkait siklus pengeluaran di PT XYZ, sebuah anak perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi informasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan COSO Framework. Laporan ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko yang ada. Metode analisis yang diterapkan dalam laporan ini meliputi penilaian umum terhadap siklus pengeluaran yang saat ini diterapkan oleh perusahaan, beserta sistem pengendalian internal yang diimplementasikan di dalam siklus pengeluaran tersebut. Selanjutnya, risiko yang masih ada akan diidentifikasi dan kemudian akan diikuti dengan rekomendasi terkait risiko tersebut. Siklus pengeluaran yang terdapat di PT XYZ saat ini sudah sangat baik, namun masih ditemukan beberapa risiko terkait implementasi, seperti peraturan yang perlu disesuaikan dengan lingkungan setempat serta kapasitas sistem teknologi informasi yang masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan perusahaan, perusahaan perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap implementasi siklus pengeluaran beserta pengendalian internalnya agar dapat menjalankan operasi bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien.

---

The report aims to explain the implementation of expenditure cycle in PT XYZ as well to analyze the internal controls related to expenditure cycle in PT XYZ, a subsidiary of a multinational company which operates in IT industry. The analysis was conducted by referring to the COSO Framework. Moreover, it provides specific recommendations based on the potential risks.

The method of analysis used in this study includes the general assessment of current expenditure cycle applied in the company, along with the internal controls implemented within the cycles. Subsequently, the potential risks will be identified which then generates the specific recommendations.

The expenditure cycle of PT XYZ is already well-implemented, yet it still comprised with potential risks such as regulations which should be adjusted with local condition as well as information system capacity in the company which should be upgraded. Hence, as the company business keeps growing, it is important to focus more on the implementation of its expenditure cycle as well as the internal control in order to achieve the most effective and efficient methods in operating the business."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."