Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan hubungan kerjasama ekonomi Rusia ke ASEAN dengan periode 2003-2013. Peningkatan hubungan kerjasama Rusia ke ASEAN merupakan bagian dari arah kebijakan luar negeri Rusia yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Hal ini sejalan dengan konsep pembentukan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Kaarbo, Lantis, dan Beasley. Kaarbo, Lantis dan Beasley merumuskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pergeseran sistem internasional dan ketidakstabilan hubungan Rusia dan Eropa dikategorikan sebagai faktor ekstenal yang mempengaruhi mendekatnya Rusia ke ASEAN. Faktor internalnya karena pola kepemimpinan Rusia dan kepentingan ekonomi serta politik dari Rusia.Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kerjasama ekonomi Rusia ke ASEAN disebabkan oleh faktor eksternal dan internal sehingga membentuk arah kebijakan luar negeri yang baru bagi Rusia. Hasil penelitian ini melihat bahwa peningkatan kerjasama ekonomi ini merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri Rusia untuk mendekat ke Asia Pasifik.

---

This research aimed to analyze the increased in Russia's ties to the ASEAN economic cooperation with the period 2003-2013. Increasing Russian cooperation to ASEAN is a part of Russian foreign policy is influenced by external and internal factors. This is in line with the concept of the formation of foreign policy put forward by Kaarbo, Lantis, and Beasley. Kaarbo, Lantis and Beasley that making process of foreign policy of a country can be affected by external and internal factors. A shift in the international system and the instability of the relationship between Russia and Europe are categorized as exsternal factors affecting the Russian approaches to ASEAN. Internal factors because of the pattern of the Russian leadership as well as the political and economic interests of Russia.

The study found that an increase in Russian economic cooperation to ASEAN caused by external and internal factors that shape the course of a new foreign policy in Russia. The Result of this research is increased economic cooperation is part of Russia's foreign policy strategy to get closer to the Asia Pacific region."

"Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998, 2005, dan 2008 membuat bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kredit/tingkat kredit bermasalah pada saat itu meningkat karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu mengembalikan kredit yang dimiliki kepada bank. Di sisi lain, bank juga harus memiliki modal yang cukup untuk mengantisipasi penarikan dana besar-besaran pada suatu saat oleh nasabahnya. Peningkatan kredit bermasalah (NPL) membuat bank cukup rentan terhadap guncangan ekonomi yang akan terjadi jika bank tidak memiliki modal (CAR) yang cukup. Dalam kondisi ekonomi yang buruk (shock), bank perlu berhati-hati karena tidak ada yang dapat memperkirakan luas dan dalamnya krisis keungan. Oleh karena itu, bank harus melakukan stress testing secara berkala untuk memperkirakan kemampuan bank bertahan pada kondisi yang buruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Auto Regressive (VAR) yang mampu memperkirakan jangka waktu (lag) yang optimal yang dapat mempengaruhi variabel itu sendiri dalam persamaan regresi linier atau model yang dibentuknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi dan nilai tukar IDR/USD berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (GDP) dan BI Rate berpengaruh negatif terhadap NPL dengan lag 1 (1 kuartal). Pada saat terjadi shock, NPL akan meningkat dan mencapai NPL tertinggi pada 5 - 7 kuartal setelah terjadinya shock. Peningkatan NPL tersebut tidak sama untuk semua jenis bank. Berdasarkan struktur kepemilikan bank, Bank Campuran dan Bank Asing memiliki risiko kredit tertinggi, sedangkan BUSN Non Devisa dan BPD memiliki risiko kredit terkecil akibat terjadinya shock. Risiko kredit tersebut menyebabkan tingkat CAR Bank menurun namun masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia, yaitu 8%.

---

Banks had liquidity problems in Indonesia monetary crisis in 1997-1998, 2005 and 2008. The condition caused credit risk/the level of non-performing loans (NPL) increased because many companies had financial difficulties and are not able to repay the loan to the Bank. On the other hand, Banks also must have enough capital to anticipation of massive withdrawals (rush) at any time by the customer. Increasing in non-performing loans makes banks quite vulnerable to economic shocks that would occur if the bank has no sufficient capital (CAR). In bad economic conditions (shock), Banks need to be careful because no one can predict the breadth and depth of the financial crisis. Therefore, Banks should conduct stress tests periodically to estimate the banks' ability to survive in harsh conditions. The methodology used in this research is the Vector Auto Regressive (VAR) that is able to estimate the length of time (lag) that can affect the optimal variable itself in a linear regression equation or model of the formation. The results of this research represented that the increase in inflation and exchange rate IDR/USD have positive effect on NPL, while the increase in Gross Domestic Product (GDP) and BI rate have negative effect on NPL with lag one (one quarter). In the time of a shock, NPL will increase and reached the highest NPL in 5 - 7 quarters after the shock. The increase in NPL is not the same for all types of banks. Based on the ownership structure of banks, the Joint Venture Bank and Foreign Owned Bank have the highest credit risk, while the Non-Foreign Exchange Commercial Bank and Regional Development Bank have the smallest credit risk due to shock. Credit risk causes Bank's CAR level declined but it remained above the Bank Indonesia regulation, which is 8%."

"ABSTRAKPermasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption."

"Pada 2013 Uni Eropa memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam bidang Ekonomi dibawah Association Agreement. Posisi Rusia bersebrangan dengan proposal tersebut dan bermanuver terhadap situasi di Ukraina dengan menganeksasi Crimea. Untuk merubah manuver politik Rusia, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia sebagai respon. Dan Rusia juga memberikan sanksi balasan dan memberikan signal negative terhadap beberapa sektor ekonomi pada negara anggota Uni Eropa. Makadari itu, sanksi ekonomi merupakan sebuh instrumen atau perang ekonomi" antara Uni Eropa dan Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dampak dari sanksi terhadap ekonomi negara anggota Uni Eropa dan analisis berlawanan untuk untuk mengeksplorasi dampak dari sanksi terhadap Ukraina dan Rusia. Variabel-variabel dalam thesis ini adalah total perdagangan seluruh komoditas dan perdagangan sektor energi. Teori Konflik dan Deterrence adalah perangkat analisis yang fundamental untuk menganalisis dampak negatif dari sanksi.

---

In mid of 2013 the EU-Ukraine Council would like to strengthen the economic relation in order to comply the Association Agreement. Russia has opposed this proposal, and moreover aggravated the situation in Ukraine by annexing Crimea. For changing these Russian political maneuvers, EU has raised a sanction as a response. Russia did the same gauges which its contra sanction as a counterresponse and negative signal hampered severely some economic sectors of European Union members countries. Therefore, the economic sanction becomes an instrument or a proxy of (economic) war between EU and Russia.

Aim of research is to analyze the impact on economy in all EU member countries' economy, and reverse analysis for exploring the impact of sanction on Ukraine and Russia. Variables on this thesis are total commodities trade and energy trade between EU, Ukraine, and Russia. Conflict Theory and Deterrence Theory are fundamental tools that used to analyze the negative impact of sanction."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana suatu sengketa yang timbul akibat interpretasi dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN diselesaikan dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut sejauh ini. Penulis melakukan perbandingan dari kedua instrumen tersebut dengan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization, dan International Centre for Settlement of Investment Disputes, dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 dan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 memiliki kesamaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes dan World Trade Organization, keempat mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh masing-masing instrumen / organisasi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang investasi.Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menemukan bahwa sebenarnya ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam World Trade Organization sebagai model pembentukannya, begitu pula dengan penerapan dari ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism2004 dan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 di ASEAN sejauh ini yang belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Penulis juga menemukan bahwa ternyata penyelesaian sengketa yang disediakan oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 lebih variatif dibandingkan dengan yang disediakan dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes.

---

The focus of this mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how does a dispute, which arises from ASEAN economic agreements, are settled using ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, as well as the application of both instruments, dispute settlement wise, in ASEAN by far. This study also compares the dispute settlement mechanisms provided in ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 and ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009, with the dispute settlement mechanisms provided in the World Trade Organization and International Centre for Settlement of Investment Disputes, based on the fact that all of the dispute settlements above are applicable for investment dispute.In working on this research, it was revealed that the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2004 models on the dispute settlement mechanism in World Trade Organization, it was also found that the application of both instruments, dispute settlement wise, is so far, not as expected as it would’ve been. The thesis also reveals that the dispute settlements provided by ASEAN Comprehensive Investment Agreement 2009 are more variative than the dispute settlements provided in International Centre for Settlement of Investment Disputes."

"Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN sejak pembentukannya pada 1967 yang didorong oleh faktor politik dan strategis, hingga transformasi fokus dari politik ke ekonomi dengan pencanangan ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015. ASEAN memulai langkah integrasi ekonomi dengan Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada 1992 dan terus memperluas serta memperdalam integrasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi global. Tinjauan ini menggunakan metode taksonomi dengan membagi 55 literatur ke dalam tiga tema besar: 1) perkembangan ekonomi ASEAN; 2) kebijakan dalam strategi integrasi; 3) implikasi integrasi ekonomi ASEAN. Melalui analisis ini, tinjauan ini berupaya menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan tren seperti persebaran tema, latar belakang akademisi, dan asal penulis. Tinjauan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini serta menawarkan wawasan tentang arah penelitian dan kebijakan di masa depan.

---

This literature review identifies the development of economic integration in ASEAN since its establishment in 1967, which was driven by political and strategic factors, up to the transformation of its focus from politics to economics with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. ASEAN began its economic integration efforts with the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1992 and has continued to expand and deepen economic integration in response to global geopolitical and economic changes. This review employs a taxonomy method by categorizing 55 pieces of literature into three major themes: 1) the economic development of ASEAN; 2) policy-driven strategies in integration; 3) implications of ASEAN economic integration. Through this analysis, the review aims to uncover consensus, debates, literature gaps, and trends such as theme distribution, the academic background of scholars, and the origins of the authors. This review not only provides an overview of the dynamics of ASEAN economic integration but also its relevance in the current global economic context, offering insights into future research directions and policy-making."

"Adanya pergeseran dalam pola sistem pembayaran yang beralih dari pembayaran tunai menuju kepada pembayaran nontunai, menyebabkan bank Indonesia sebagai otoritas harus lebih cermat dalam mengendalikan jumlah uang beredar yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini mengkaji pengaruh peningkatan pembayaran nontunai dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data bulanan pada periode 2009-2019. Penelitian ini didasarkan pada teori netralitas uang yang mengatakan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar hanya berpengaruh kepada variabel nominal namun tidak untuk variabel rill. Dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, digunakan estimasai menggunakan metode Vektor Error Correction Model (VECM). Dalam hasil estimasi yang diperoleh, alat pembayaran nontunai dalam periode penelitian yang digunakan dengan proksi data alat pembayaran nontunai berupa nilai transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, nilai dan volume transaksi kartu ATM/Debit, nilai dan volume transaksi kartu kredit, nilai transaksi uang elektronik, nilai transaksi cek dan nilai transaksi giro bepengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pembayaran nontunai yang ditimbulkan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berlaku dalam jangka panjang, sedangkan jangka pendek hanya beberapa alat pembayaran nontunai yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.

---

The shifting of payment system method from cash payment to non cash payment causes the Bank Central (Bank Indonesia) to be more prudent in controlling the Amount of money spent in the community. The study aims to examine the effect of the increasing of Non-cash payment that affect the indonesian economic growth using monthly data for 2009-2019 period. This research are based on the theory of money neutrality which says that the increasing of the amount of money spent in community only affect the nominal variable but not the real variable. In testing the hypothesis in this study, performed using Vector Error Correction Model (VECM). The estimation result shows that non cash payment in the study period were used with data proxy non-cash payment instrument in the form of transaction value Bank Indonesia real time gross settlement, value and volume of ATM/Debit Card transaction. Value and volume of credit card, value and volume of electronic money, transaction value of check and transaction value of giro have a positive and significant influence in the the economic growth. The effect of non-cash payment that are arising in influencing the economic growth applies in the long term, whereas in the short term there is only few non cash instrument that have influence on economic growth."

"ABSTRAKDibalik banyaknya kajian displin ilmu Hubungan Internasional yang meneliti tentang respon negara dalam menanggapi kejahatan transnasional, masih cukup sedikit kajian yang berfokus pada respon negara dalam menghadapi cybercrime. Hal ini dikarenakan, kasus-kasus cybercrime hanya dianggap sebagai sebuah kasus dalam ranah teknologi saja. Situasi ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian dengan menganalisis bagaimana upaya kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di ruang cyber cybercrime . Dalam penelitian ini digambarkan bahwa kasus cybercrime dapat memberikan implikasi terhadap hubungan antar negara, karena sifat kejahatan tersebut yang borderless lintas batas negara dan karakter ancaman yang dikategorikan sebagai keamanan non tradisional. Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye serta metode pengolahan data secara kualitatif terhadap gejala-gejala latar belakang sosial yang muncul pada kasus cybercrime, tulisan ini hendak menggambarkan tujuan dari dilakukannya suatu kerjasama internasional oleh negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan cybercrime. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa upaya ASEAN untuk menanggulangi cybercrime telah dituangkan dalam deklarasi ASEAN yaitu The 3rd Joint Communiqu AMMTC pada 11 Oktober 2004 di Singapura. Selain itu, para pemimpin ASEAN memandang bahwa cybercrime merupakan ancaman besar bagi stabilitas keamanan kawasan, serta ekonomi dan politik. Komponen kerjasama keamanan ASEAN telah dikokohkan dalam ASEAN Regional Forum ARF . Namun kerjasama ARF tersebut dinilai belum efektif karena adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga belum mampu mengatasi perbedaan pendapat yang cukup mendasar dalam merumuskan strategi yang diperlukan khususnya untuk memerangi cybercrime. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam penanggulangan cybercrime di ASEAN, namun kondisi tersebut dapat diminimalir dengan adanya kerjasama seperti pertukaran informasi intelijen terhadap pelaku potensial cyber melalui sistem electronic-ASEANAPOL Database System e-ADS , harmonisasi hukum yang mengatur keamanan di ruang cyber,serta pelatihan bersama para penyidik dan penegak hukum dalam hal investigasi dan penyidikan digital forensik.

---

ABSTRACTDespite the vast research of International Relations disciplines that examines the state s response toward transnational crime, it is still quite a bit of study which focuses on the state s response face to cybercrime. This is because, many researches study cybercrime cases from the point of view of technology. This condition attracted the attention of writers to make a research by analyzing how the efforts made by ASEAN cooperation to combat crimes in the cyber space cybercrime . This research describes that cybercrime cases may have implications to influence a relation between nation states, due to the fact that cybercrime has borderless nature and the character of the threat which is categorized as a non traditional security. Therefore, by using the concept of international cooperation by Robert Keohane and Joseph Nye and conducting a qualitative data processing methods for symptoms of social background that appears in cybercrime cases, this research aims to describe the purpose of the international cooperation performed by ASEAN member countries in combating cybercrime. The result of this study found that ASEAN s efforts to combat cybercrime has been validated by a declaration in the 3rd ASEAN joint communiqu AMMTC on October 11th, 2004 in Singapore. In addition, ASEAN leaders consider cybercrime as major threat to the regional security and stability, as well as economic and political. ASEAN security cooperation has been affirmed in the ASEAN Regional Forum ARF . However, the ARF cooperation is considered ineffective because it still shows a weakness in the decision making process that has not been able to overcome disagreements which are fairly fundamental in formulating the strategies needed to combat cybercrime. Although, there are still weaknesses in the ASEAN cooperation to combat cybercrime, but, such condition can be mitigated by a cooperation such as the exchange of intelligence information on potential cyber offenders through an integrated system named electronic ASEANAPOL Database System e ADS , the harmonization of law governing security in cyber space, as well as the integrated activity of people capacity building for investigators and law enforcement in terms of investigations and digital forensic investigation."

"Riset ini bertunjuan untuk mengisi gap riset yang meneliti tentang bagaimana tata kelola mampu berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan lewat pertumbuhan total aset karenakebanyakan riset yang ada berfokus pada nilai saham dan rasio finansial. Menggunakan metode analisis panel data, riset ini didasarkan pada sampel dengan total 300 data yang berasal dari 60 perusahaan publik non-finansial dari negara Indonesia (12), Singapura (12), Malaysia (12), Filipina (12), dan Thailand (12) dengan rentang waktu 5 tahun dari 2014-2018. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance Perusahaan dan kebebasa ekonomi negara tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan perusahaan. Struktur kapital (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negatif signifikan pada pertumbuhan perusahaan. Tingkat pengembalian aset (Return on Asset) berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan perusahaan.

---

This research aims to fill the research gap that discusses governance which contributes to the growth of the company through total asset growth due to existing research on the

estimation of stock value and financial ratios. Using the panel data analysis method, this study is based on a sample of 300 data from 60 non-financial public companies from Indonesia (12), Singapore (12), Malaysia (12), Philippines (12), and Thailand (12) )) with a span of 5 years from 2014-2018. The results of this study indicate that Good Corporate Governance and national economic freedom do not affect company growth. Capital

Structure (Debt to Equity Ratio) has a significant negative effect on company growth. Return on Assets has a significant positive effect on company growth."