Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan pemerintah Korea Selatan untuk memperlunak perilaku Korea Utara. Penelitian tesis adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan secara halus (soft power) terkadang dapat menjadi senjata utama untuk mempengaruhi lawan. Hal ini terbukti dalam kasus Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan melancarkan Sunshine Policy sebagai bentuk pendekatan secara ekonomi dan kemanusiaan untuk memperlunak perilaku Korea Utara yang agresif. Sunshine Policy dinilai efektif pada masanya walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut dihapus.

---

This thesis discusses the Sunshine Policy as a form of South Korean government's approach to soften North Korea's behavior. This thesis research is qualitative research using literature study. Results of this study concluded that soft approach (soft power) can sometimes be the main weapon to influence the opponent. This is evident in the case of South Korea and North Korea. South Korea launched the Sunshine Policy as a form of economic and humanitarian approach to soften the aggressive behavior of North Korea. Sunshine Policy is considered effective in that time although in the end the policy is removed."

"Tugas akhir ini menganalisis tentang tanggapan Korea Utara terhadap kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan dalam upaya reunifikasi yaitu kebijakan Sunshine Policy. Kebijakan tersebut dibuat oleh Kim Dae Jung, presiden Korea Selatan yang menjabat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Pada masa kepemimpinan Kim Dae Jung, beliau merumuskan Sunshine Policy, yaitu sebuah bentuk diplomasi Korea Selatan kepada Korea Utara di bidang ekonomi dan kemanusiaan sebagai upaya reunifikasi. Disisi lain, Korea Utara juga menginginkan reunifikasi berdasarkan pidato Kim Jong Il berjudul "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". Korea Selatan dan Korea Utara baru menghasilkan sebuah kesepakatan dalam Inter-Korean Summit pada tanggal 15 Juni 2000, dua tahun setelah diumumkannya Sunshine Policy. Melalui penulisan ini, penulis menganalisis wujud konkrit terkait respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy dari awal Sunshine Policy diperkenalkan hingga sebelum Inter-Korean Summit. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif eksplorasi menggunakan pendekatan diakronis dengan menganalisis media massa berupa koran. Melalui analisis yang dilakukan secara kualitatif maka hasil penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat perspektif spesifik dari pihak Korea Utara yang berpengaruh pada wujud respon Korea Utara terhadap kebijakan Sunshine Policy, yaitu merespon dengan kecaman, tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Sunshine Policy dan menganggap Sunshine Policy sebagai konfrontasi.

---

This final project analyzes North Korea's response to policies made by South Korea in reunification efforts, Sunshine Policy. The policy was made by Kim Dae Jung, the president of South Korea who served from 1998 to 2003. During Kim Dae Jung's leadership, he formulated the Sunshine Policy, a form of South Korea's diplomatic towards North Korea in the field of economy and humanity as an effort for reunification. On the other side, North Korea also want reunification based on Kim Jong Il's speech about "Let Us Carry Out The Great Leader Comrade Kim Il Sung's Instructions for National Reunification". South Korea and North Korea produced an agreement at the Inter-Korean Summit on June 15, 2000. Through this writing, the author analyzes the concrete manifestations of North Korea's response to Sunshine policy starting from when the Sunshine Policy was first introduced until before the Inter-Korean Summit was held. The method used is a qualitative exploratory method with a diachronic approach by analyzing mass media in the form of newspapers. Through a qualitative analysis, the results of this paper indicate that there is a specific perspective on the part of North Korea that influences the concrete manifestation of North Korea's response to the Sunshine Policy namely responding with criticism, not having a sense of trust in the Sunshine Policy and regard the Sunshine Policy as a confrontation

"

"PART I: Theorizing comprehensive engagement -- 1. The concepts of containment and engagement -- 2. Does comprehensive engagement exist in international politics? -- 3. The conceptual framework of comprehensive engagement -- PART II: Operationalizing comprehensive engagement -- 4. Hyundai projects and the Inter-Korean Summit: a by-product or a buy-out? -- 5. North Korea?s nuclear ambitions: a bargaining chip or a bargaining goal?"

"Perkembangan budaya Korea melalui Hallyu atau Gelombang Korea semakin dirasakan dewasa ini. Hallyu membawa berbagai jenis produk budaya di dalamnya, seperti K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, dan sebagainya. Korean Food sebagai salah satu produk tradisional Korea saat ini kian populer beriringan dengan fenomena Hallyu. Beragam menu Korean Food, membuat masyarakat dunia khususnya Indonesia semakin akrab dengan kulinernya, salah satunya bibimbab. Bibimbab yang memiliki penampilan unik, rasa yang khas, dan manfaat di dalamnya membuat kuliner ini semakin dikenal dan menjadi salah satu dari tiga makanan representasi Korea saat ini. Dalam mempromosikan bibimbab, soft power memiliki peranan penting dalam penyebarannya, khususnya dengan menggunakan strategi gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi melalui bibimbab mampu membuat kuliner lainnya kian membangun identitas bagi Korea dan populer. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan studi kepustakaan. Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan informasi mengenai peranan bibimbab sebagai soft power gastrodiplomasi Korea Selatan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, hasil analisis menunjukkan bahwa bibimbab dalam wujudnya penyebarannya di Indonesia berjalan dengan baik sebagai media dalam membangun identitas budaya Korea.The development of Korean culture through Hallyu, or Korean Waves is rapidly increasingly nowadays. Hallyu brings various types of culture in it, such as K-Pop, K-Drama, K-Film, K-Animation, K-Food, etc. K-Food as one of its products also became popular along with Hallyu phenomenon. Various of Korean Food menus are highly khown by a lot of people from different countries around the world as well as Indonesia. One of the most popular Korean Food in Indonesia is bibimbab. Bibimbab, which has a unique appearance, distinctive taste, and benefits in it, is also one of the Korean Food representatives. In promoting bibimbab, soft power has a crucial role in its spread, using the gastrodiplomation strategy. Gastrodiplomation through bibimbab is able to make other culinary products build a Korea identity and popular. The methodology used for this research is a descriptive analysis with library research. This final project aims to analyze and provide information about bibimbabs role as South Koreas soft power in Indonesia. Based on the research carried out in this paper, the analysis shows that bibimbab has been successful as a medium in building Korean cultural identity."

"ABSTRAKTesis ini membahas dinamika perkembangan kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi di Korea Selatan. Produksi daging sapi lokal Korea Selatan diantaranya yang berkualitas tinggi yaitu sapi Hanwoo. Dalam perkembangan waktu produksi sapi Hanwoo tidak mampu memenuhi permintaan konsumsi daging sapi dalam negeri karena biaya pemeliharaan yang sangat tinggi dan area peternakan yang semakin menyempit. Oleh karena itu, impor daging sapi dinilai dapat menutupi kekurangan produksi daging sapi lokal. Kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun perkembangan kebijakan liberalisasi tersebut ternyata berjalan tersendat karena seringkali Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan proteksi untuk mengimbangi kebijakan liberalisasi yang dikeluarkan. Dari latar belakang tersebut maka pertayaan penelitian tesis ini adalah bagaimana dinamika perkembangan kebijakan perdagangan komoditas daging sapi dan interaksi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah Teori Pembuatan Kebijakan Perdagangan dari Dani Rodrik. Menurut Rodrik, terdapat dua indikator yang memengaruhi kebijakan perdagangan yaitu demand-side dan supply-side. Indikator dalam demand-side adalah preferensi individu dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang membutuhkan kebijakan. Aktor individu yang dikaji adalah preferensi peternak sapi dan pedagang sapi. Peternak sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan proteksi untuk menjaga kesinambungan industri peternakan sapi lokal mereka. Sementara pedagang daging sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Indikator supply-side adalah preferensi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Presiden Korea Selatan sebagai pihak penentu dalam mengeluarkan kebijakan baik proteksi maupun liberalisasi dan institusi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Korea Selatan sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut atas perintah presiden. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil kajian penelitan menunjukkan bahwa terdapat dinamika pihak yang mendukung dan menentang kebijakan liberalisasi. Pihak yang menentang liberalisasi yaitu peternak sapi lokal. Pihak yang mendukung kebijakan liberalisasi adalah pedagang daging sapi impor. Selain itu terdapat pengaruh aktor internasional yaitu negara Amerika Serikat yang paling dominan, Australia serta Selandia Baru. Keanggotaan Korea Selatan ke dalam GATT kemudian WTO ikut pula memengaruhi dikeluarkannya kebijakan pro liberalisasi. Dinamika kebijakan liberalisasi perdagangan sejak Presiden Kim Young-sam sampai Presiden Park Geun-hye terlihat bahwa mayoritas kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan pro liberalisasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is dynamics of South Korea rsquo s beef trade policy liberalisation. South Korea 39 s local beef production is a high quality Hanwo. In the development, the production of Hanwoo cattle are not able to meet the demand for domestic beef consumption due to the very high maintenance costs and the decrease of pasture. Therefore, beef imports are considered to cover the shortfall of local beef production. Beef trade policy liberalization is considered as the right step. However, the development of liberalization policy is slow because South Korea government often issued a protection policy to compensate for the liberalization policy issued. From this background, the research question of this study is how is the dynamics of beed trade policy liberalization and the interaction of the actors involved in it. The theory used to answer the research question is Trade Policy Making Theory by Dani Rodrik. According to Rodrik, there are two indicators affect trade policy, demand side and supply side. Indicators in demand side are individual preferences and interest groups as those in need of policy. Individual actors studied are preference of cattle ranchers and beef traders. Cattle ranchers are the ones who need protection policies to maintain the sustainability of their local cattle industry. While beef traders are parties who need trade liberalization policies. The supply side indicator is the policy maker 39 s preference which actor is South Korean President as the decisive party in issuing policies of both protection and liberalization and policy making institutions which actors are the South Korea Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade as the party issuing the policy on the president 39 s orders. The methodology used in this research is a qualitative methodology with descriptive design. The results of the study shows there are dynamics of parties that support and oppose liberalization policies. The opposition to liberalization is local cattle ranchers. Parties who support liberalization policies are imported beef traders. In addition there is influence of international actors namely the United States as the most dominant country, Australia and New Zealand. South Korean membership into GATT and then the WTO also influenced the issuance of pro liberalization policy. The dynamics of trade liberalization policy since President Kim Young sam to President Park Geun hye shows that the majority of policies issued are pro liberalization policies."