Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas konflik dalam kekerabatan yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Bima berada dalam lingkaran kekerabatan, tetapi terselimut konflik di dalamnya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengungkap relasi konflik di balik fenomena tawuran antar kampung. Dalam kajian ini, penulis melakukan pengamatan langsung (observasi) dengan metode induktif, wawancara mendalam (deep interview) dan observasi partisipasi (participant observation), analisis deskriptif dan refleksi autobiografi penulis sendiri sebagai insider. Hasilnya, penulis menemukan adanya rentetan konflik di masa lalu yang telah menjadi sebuah ?teks / narasi? sebagai acuan bagaimana masyarakat melanggengkan konflik, sekaligus dialektika struktur tersembunyi atas pengalaman konflik dalam kebudayaan masyarakat Bima. Narasi konflik diregenerasi, diproduksi dan diperkuat oleh sentimen identitas spasial kampung yang menjadi solidaritas untuk melawan kampung lain, mengalahkan narasi kekerabatan antara mereka. Kemudian, konflik di Bima melibatkan banyak aktor kepentingan di dalamnya yang memainkan pengaruh terhadap konflik sehingga konflik dan tawuran antar kampung terus terjadi.

---

The focus of this study is about conflict on kinship in Bima West Nusa Tenggara?s society. The society is actually in a lineage of kinship, but veiled conflict in it. This study purposes to analyze, describe and reveal conflict relation behind the inter village communal violance. In this study, I took direct observation by inductive method, deep interview, participant observation, descriptive analysis and also my own autobiographical reflection. The result, I found the sequence of past conflict as a ?text/narration? referencing society to perpetuate conflict with ?deep structure? dialectic of conflict experience on the society?s culture. Conflict narration is regenerated, produced and strengthened by sentiment of identity spatial of village becoming solidarity to fight another village, more exist than kinship narration. Conflict involves many interest actors actuating influence on conflict to sustain conflict and the inter village communal violance continued in Bima."

"Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang mendasari perubahan fungsi ruang publik, di lingkungan pemukiman padat perkotaan, dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bagaimana jaringan sosial serta pola organisasi sosial komunitas perkampungan kota, berperan dalam penguasaan ruang publik dan dalam persoalan konflik-konflik yang ada. Penelitian ini juga untuk memahami persepsi dan makna ruang publik bagi komunitas perkampungan kota.Unit analisisnya adalah warga komunitas pemukiman ekonomi lemah perkotaan (perkampungan), sebagai studi kasus yaitu komunitas perkampungan Manggarai khususnya RW.02 dan RW.03 kelurahan Manggarai, kec. Tebet, Jakarta Selatan. Dengan memanfaatkan pengetahuan warga masyarakat setempat sebagai pedoman untuk melihat gejala-gejala yang ada, pengkajian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan etnik dengan perspektif fenomenologi, yaitu pendekatan yang berusaha melihat gejala-gejala yang ada sesuai dengan makna yang diberikan oleh warga masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Analisa data dilakukan melalui aktifitas yang dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, interpretasi data dan narasi dari laporan tertulis.Dalam tahap penelitian ini ruang publik dikaji sebagai teritorial tempat berkumpulnya kelompok sosial, dan juga berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, baik bagi kepentingan sumber mata pencaharian maupun bagi kepentingan kegiatan kehidupan sehari-hari termasuk kepentingan kedekatan warga dalam jaringan hubungan sosialnya, yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial warga komunitas yang tergolong miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi.Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana konflik terjadi akibat pertemuan antara kelompok sosial yang memiliki pola perilaku yang berbeda dari kebudayaan yang berbeda di dalam suatu ruang publik, dan adanya penguasaan ruang publik yang bukan di dalam Batas teritorialnya. Dan konflik itu berkembang sebagai suatu bentuk agresi (tawuran), ketika menyangkut masalah solidaritas yang dimiliki warga komunitas tersebut. Solidaritas terbentuk melalui jaringan hubungan sosial yang kuat, dan terbina dalam kebersamaan mereka setiap harinya pada ruang publik, tempat mereka berkumpul."

"Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy. Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu allocation, provision, delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah NTB dan Kalimantan Tengah. Alokasi kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksana yang berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah perkawinan anak melalui program GAMAQ. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

---

This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by social policy analysis framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated by the high number of child marriage cases in Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in 2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage cases in Indonesia. This study hopefully serves as a reference for both general and specific audiences, such as agents of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many dynamics in the prevention of child marriage in NTB and Central Kalimantan. The policy allocation in each region targets children, but there are still differences in the definition of children based on the laws that become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for the government as the fiscal strength of each region varies."

"ABSTRAKDalam satu dasawarsa ke belakang, masyarakat telah menyaksikan berbagai konflik kekerasan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jenisnya bermacam-macam diantaranya ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengambil nilai-nilai dari peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Bima untuk dijadikan pembelajaran dalam penanganan konflik di Indonesia khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di lahan masyarakat.Penelitian tesis ke Kabupaten Bima, Provinsi NTB ini juga untuk meninjau dan menggali permasalahan secara langsung kondisi masyarakat pasca terjadinya bentrokan berdarah. Dikeluarkannya SK penambangan di Bima melahirkan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal yang penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan dengan mengacu kepada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

---

ABSTRACTWithin a decade, the Community has witnessed violent conflict in several areas in Indonesia. For the example is the injustice among resource sharing and there is no socialization to the community. The purpose of this research is to take values from the conflict events that occurred in the Bima district to be learning as a conflict solutions in Indonesia. Especially those caused by mining activities.Research concentration in the thesis is Bima DistrictWest Nusa Tenggara Province and also to review and explore issues directly to the community after bloody clashes. Mining permit in Bima caused vertical and horizontal conflict between community and Government. The resolution of the problem can be made referring to the Law Number 7 / 2012 about social conflict resolution."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Kasus: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi). Dalam bahasannya, tesis ini akan mengkaji mengenai strategi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan konflik di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus pada konflik yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam tesis ini dipaparkan contoh konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi, antara lain Peristiwa Ciketing, Peristiwa Galilea Galaxy dan Peristiwa Kalibaru. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi penanganan konflik yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik di dalam penanganan konflik. Penguatan fungsi tersebut dapat berjalan optimal apabila dilakukan perbaikan di dalam rekruitmen aparatur penanganan konflik.

---

ABSTRACTThe focus of this tesis is describe about Strategy of Bekasi City Government on Solving Social Conflict (Case Study: Bakesbangpolinmas Bekasi City). The purpose of this study is to research analysis about strategy of Bekasi City government have been applied to solving social conflict. The method of this research is qualitative method research with case study. On this tesis, researcher have description analysis some example or cases of social conflict in Bekasi City, such as HKBP Ciketing Church Conflict, Galilea Church Conflict and Kalibaru Conflict. The conclution of this research explained that the strategy of Bekasi City government on solving social conflict didn't effective. Because the condition, the researcher suggested Bekasi City Government is more comprehensive to make a ruling of a public policy product about solving social conflict, especially at Bekasi City."

"Disertasi ini adalah kajian filosofis tentang manusia dalam konflik sosial di masyarakat multikultur. Dilatarbelakangi realitas konflik sosial dan konstruksi negara yang menjamin keragaman agama dan etnik, studi ini membahas relasi antarindividu yang memproduksi konflik sosial nuansa agama dan etnik. Mengacu kepada teori multikulturalisme Bhikhu Parekh, melalui metode studi pustaka, fenomenologi kehidupan religius, dan refleksi kritis, disimpulkan bahwa konflik sosial (a) dimunculkan oleh seorang individu di dalam perilaku sosialnya yang menginterpretasikan perbedaan pandangan moral dan budaya; dan (b) terjadi di dalam negara yang melakukan politik keseragaman. Penyelesaiannya, konflik sosial harus dikelola oleh seorang individu melalui dialog budaya dengan tindakan dialog antarbudaya dan rekognisi sosial. Dengan dialog budaya itu, dapat ditemukan kembali manusia yang harmonis di dalam kehidupan sosial.

---

This dissertation is a philosophical study about human being in social conflict among multicultural society. Based on the background of social conflicts phenomenon and state construction that guarantees religious and ethnic diversity, it discusses the relationships between individuals who produce social conflict of ethnic and religious nuance. Referring to the theory of multiculturalism from Bhikhu Parekh, literature study method, phenomenology of religious life method, and critical reflection method, it is concluded that the social conflicts (a) emerged from an individual behavior that interprets moral and cultural in different view; and (b) happened in countries those provide political uniformity. These social conflicts should be cultivated by an individual through cultural dialogues and the actions of intercultural dialogue and social recognition. The dialogue is expected to rediscover harmony in social life."

"Tesis ini membahas konflik antara kelompok pada pendirian tempat ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konflik tersebut terjadi dominasi oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Keragam otoritas dalam masyarakat, menurut Dafrendorf, yang memungkinkan hal itu terjadi. Mereka yang secara jumlah mayoritas menggunakan potensi tersebut sebagai sumber otoritas untuk mengontrol otoritas negara untuk mengikuti keinginan dan kepentingannya. Konflik yang terjadi melibatkan kelompok-kelompok lain di luar jemaat GKI Taman Yasmin dengan warga sekitar lokasi gereja (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, dan Komnas Perempuan, misalnya, adalah beberapa kelompok kepentingan yang terlibat dalam konflik ini. Pada konflik GKI Taman Yasmin, negara sebagai pemegang otoritas penyelenggara negara (Pemerintah Kota Bogor) juga ”takluk” pada dominasi kelompok tertentu. Kelompok penolak memiliki alasan menolak pendirian gereja, yaitu karena di wilayah berdirinya gereja adalah mayoritas muslim, serta adanya pemalsuan tanda tangan warga pada 15 Januari 2006 yang dilakukan Munir Karta (sebagai Ketua RT) sebagai persetujuan pendirian gereja. Sebaliknya bagi kelompok pendukung, GKI Taman Yasmin dianggap telah memenuhi syarat pendirian gereja, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), kebijakan Pemkot Bogor membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja pada tahun 18 Februari 2008 adalah salah. Karena itu, kebijakan Pemkot Bogor yang mencabut IMB secara permanen pada 11 Maret 2011 dianggap menyalahi aturan, termasuk menyimpang dari rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan konflik kepentingan pada pendirian tempat ibadah melalui Pengadilan sebagai pihak ketiga adalah salah satu cara yang perlu dikembangkan sebagai mekanisme pengelolaan konflik.

---

This thesis discuss about inter group conflict on establishment of places of worship GKI Taman Yasmin in Bogor, West Java, using a qualitative approach. The results showed that conflict occurred because of domination by one group to another group. This is called Authority Diversity in society, according Dafrendorf. The majority potentially uses such as the source of authority to control the state authorities to follow their wishes and interests. Conflicts has involve other groups outside the GKI Taman Yasmin and societies around the location of the church (Forkami). HTI, FPI, GARIS, KontraS, and Komnas Perempuan, are some of the interest groups involved on that conflict. The State as stakeholder of the authority of state officials (City Government) was also "give in" to the group dominance. Repellent groups have rejected the establishment of the church building grounds. This happen because of the church will be established in the region of majority of Muslim, and because of the fake signature that do Munir Karta (as the head of neighborhood) on January 15, 2006 for the approval of the establishment of the church. The support groups, had considered that GKI Taman Yasmin had eligible to establishment of the church, and according the decision of the Supreme Court (MA), Bogor City Government policies to freeze Building Permit (IMB) of the church on February 18, 2008 is incorrect. Therefore, Bogor City Government policies that permit permanently revoked on March 11, 2011 is considered to violate the rules, including mandatory deviate from the recommendations of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Furthermore, setting a conflict of interest in the establishment of places of worship by the Court as a third party is one way to be developed as a mechanism of conflict management."