Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang fenomena child abduction yang dewasa ini semakin sering terjadi di Indonesia. Dengan telah ditemuinya kasus-kasus child abduction di Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hague 1980 perlu dipertimbangkan.Di dalam Konvensi Hague 1980 dibahas mengenai hal-hal antara lain tujuan dari Konvensi, definisi dari pemindahan anak secara tidak sah dan hak pemeliharaan, prosedur pengembalian seorang anak ke negara tempat tinggalnya sehari-hari, alasan-alasan yang menjadi pengecualian untuk pengembalian anak dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis hanya akan menuliskan mengenai beberapa pasal yang dianggap sebagai inti dari Konvensi seperti yang tersebut di atas, penting untuk diketahui karena mempunyai kaitan erat dengan kasus-kasus yang akan dibahas.Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia terkait hal ini adalah keadaan perundang-undangan menyangkut anak dan hukum perkawinan di Indonesia, yang masih kurang sempurna dan masih sangat kurangnya hakim-hakim yang ?ahli? baik dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional pada umumnya dan Konvensi Hague 1980 pada khususnya.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membentuk perangkat yang mendukung berlakunya Konvensi Hague 1980 (antara lain pembentukan Otoritas Pusat, perundang-undangan, pengadilan serta hakim-hakim yang akan ditunjuk dalam mengadili kasus child abduction).

---

This thesis discusses the phenomenon of child abduction that frequently happened nowadays in Indonesia. Based on such a situation, the present author mainly argues that Indonesia should consider its participation to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction.Under the 1980 Hague Convention, there are several important provisions provided, including: the objectives of the convention, the definition of the child ?wrongful removal? and custody rights, the procedure of returning the child to the country of habitual residence, and reasons being the exception to the returning the child. However in this thesis, the present author shall focus on some articles that considered as the core provisions of the convention; as they have a strong relation with the cases discussed.On a practical level, this research found that the biggest challenge the Government of Indonesia faced regarding this matter is that the national legislation concerning children and marriage in Indonesia is still less than perfect. Besides, there is also a lack of number of expert judges in both cases relating to Private International Law in general and the 1980 Hague Convention in particular.As a recommendation, this study suggests that the Indonesian Government should immediately promulgate a legal product that supports the application of the 1980 Hague Convention (such as Central Authority, laws, the courts, and the judges who will be appointed to hear the cases of child abduction)."

"Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah mengenai hak pengasuhan anak. Hakim dalam menentukan pengasuhan anak, perlu untuk memperhatikan latar belakang dari masing-masing pihak, salah satunya adalah mengenai hukum adat yang masih hidup dalam sebuah masyarakat.Putusan No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan adanya pasangan antar WNI yang melangsungkan Perkawinan di Alabama, Amerika Serikat, bercerai di wilayah Indonesia, dan hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak menggunakan hukum adat Bali yaitu jatuh ke tangan bapak berrdasarkan prinsip kapurusan. Disinilah perlu dikaji lebih lanjut apakah hakim telah sesuai dalam menerapkan hukum-hukum yang terkait sehingga putusan ini telah dibuat dengan seadil-adilnya.

---

The validity of marriages between Indonesia citizen held abroad under the rules in force in Indonesia, must be in accordance with the provisions contained under Law Number 1 year 1974 regarding Marriage and the law of the place where the marriage took place (lex loci celebrationis). The marriage breakup as a result of divorce is something that is very avoidable by each partner, but the divorce path finally taken is because the sacred bond of marriage could not be maintained any longer due to certain reasons. One of the legal consequences of divorce is the child custody. Indonesian judges, in determining child custody, need to pay attention to the background of each party in dispute. One of the backgrounds that need to be noticed by the judges is upon customary laws which still exist in Indonesian modern society. Decision No. 256/Pdt.G/2010/PN.Dps is one example of a case that illustrates inter-citizen couples who hold marriage in Alabama, USA, sook divorce in Indonesia, and the judges who decided the child custody using customary law principles which falls to the fathers side based on kapurusan principle which still exist in Bali. Hence, there is a need to take further studies to analyze whether it was appropriate the judge to apply the relevant laws in order for the decision to be fairly made."

"Causality berperan penting dalam menjelaskan hubungan causal pada kehidupan seharihari. Causality terbagi menjadi dua gagasan, yakni general causality untuk hubungan sebab-akibat dan actual causality untuk accountability suatu kejadian. Terdapat beberapa upaya untuk memodelkan actual causality secara formal, salah satunya adalah pemodelan menggunakan causal calculus yang diperkenalkan oleh Bochman, walaupun tidak dijelaskan bagiamana pemodelan ini diimplementasikan secara konkret. Dalam tugas akhir ini, dirancang sebuah pemodelan actual causality dalam pemrograman logika menggunakan suatu pengembangan dari abduction, yaitu contextual abduction. Abduction adalah sebuah penalaran yang mana seseorang mengambil penjelasan terbaik dari semua kemungkinan penjelasan sehingga masuk akal dalam menjelaskan suatu observasi. Contextual abduction adalah pengembangan dari abduction yang mana dapat menerima konteks masukan untuk mencari penjelasan yang sesuai dengan konteks. Pemodelan actual causality dengan contextual abduction ini diimplementasikan menggunakan TABDUAL oleh Saptawijaya dan Pereira menjadi suatu prototipe, yang dapat melakukan pencarian actual cause. Prototipe ini diuji terhadap berbagai contoh yang menggambarkan kasus permasalahan actual causality yang mengkonfirmasi hasil pemodelan dengan causal calculus oleh Bochman.

---

Causality has a big role in explaining causal relationships in a daily life. Causality is split into two notions, general causality, which describes relationships between cause and effect, and actual causality, which describes accountability of a certain event. There are a few attempts to formally represent actual causality, one of which uses causal calculus, introduced by Bochman, although it is not explained how to concretely implement this representation. In this final project, a formal representation of actual causality is formulated in logic programming using an extension of abduction, viz., contextual abduction. Abduction is a type of reasoning in which one picks the best explanation from all possible explanations such that it explains a given observation. Contextual abduction is an extension of abduction that takes into account an input context and find an explanation that is suitable to the context. This representation of actual causality with contextual abduction is implemented with TABDUAL of Saptawijaya and Pereira into a prototype that is able to search for actual causes. This prototype is tested against various examples that illustrate actual causality problems, confirming Bochman’s formal representation through causal calculus."

"Pelarian atau penahanan anak tanpa hak (wrongful removal or retention) ke luar negara habitual residence-nya dipahami sebagai international child abduction. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 (Konvensi Den Haag 1980) mengatur mengenai tata cara pengembalian anak yang telah dilarikan atau ditahan tanpa hak untuk kembali ke negara habitual residence-nya. Dengan menelaah kasus-kasus international child abduction yang melibatkan Indonesia, tulisan ini menunjukkan kendala-kendala dalam proses pengembalian anak-anak tersebut. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan adanya perbedaan kualifikasi terhadap konsep international child abduction dalam hukum Indonesia dan Konvensi Den Haag 1980."

"The inauguration of the LDP government under Prime Mininter Fukuda Yasua on September 25, 2007,aro 25, 2007,aroused expectations that Japan might be able to deal more effectively with North Korea than had his prodeccor,Abe shinnzoo),whoo took a tough stance toward North Korea...."

"Studi kali ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) dalam mengurangi masalah disruptive behavior pada anak dengan Adverse Childhood Experience (ACE). Penelitian ini menggunakan single case pretest-posttest design, dengan partisipan seorang anak berusia 7 tahun dan ibunya. Adanya peningkatan keterampilan berinteraksi pada ibu diprediksi mampu mengurangi disruptive behavior pada anak. ACE diukur menggunakan Adverse Childhood Experience International Questionnaire (ACE-IQ), sementara frekuensi disruptive behavior diukur dengan Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Keterampilan ibu dalam berinteraksi diukur menggunakan Dyadic Parent-Child Interaction Coding System III (DPICS-III) dalam setiap sesi intervensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah PCIT diberikan, keterampilan ibu dalam berinteraksi dengan anak meningkat seiring dengan menurunnya frekuensi disruptive behavior anak, yakni dari taraf klinis menjadi taraf normal.

---

This study aims to evaluate the implementation of Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) principles to diminish disruptive behavior in children with Adverse Childhood Experience (ACE). Current study employed a single case, pretest-posttest design, with a 7 year old child and her mother as the participants. PCIT is proposed as an effective intervention to decrease disruptive behavior, through increasing the parent-child interaction, which served as a moderating variable. ACE was measured with Adverse Childhood Experience International Questionnaire (ACE-IQ), while the frequency of disruptive behavior measured by Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Parent-child interaction evaluated with Dyadic Parent-Child Interaction Coding System III (DPICS-III) in every session. Results suggested that after PCIT is given, parent's interaction skills were significantly enhanced, followed by the gradual decrease in child's disruptive behavior, from clinical to normal range."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penanganan sengketa international child abduction yang terjadi setelah adanya perceraian dari sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perbedaan hukum yang berlaku antara suami dan istri, mempengaruhi status personal anak tersebut dalam berhadapan dengan hukum. International child abduction diatur dalam the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut sehingga penanganannya mengacu pada undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan RI, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Penanganan kasus ini di Indonesia melibatkan instansi seperti KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar. Selain melibatkan instansi, pada umumnya proses pengembalian anak dalam penanganan international child abduction dapat mengikuti perjanjian bilateral antara kedua negara, tetapi Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait international child abduction dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan Prancis. Salah satu yang menjadi permasalahan besar dalam menangani international child abduction di Indonesia adalah Indonesia belum menjadi negara anggota the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction dan belum meratifikasi konvensi tersebut. Penyelesaian international child abduction di pengadilan bisa menghasilkan putusan pengembalian anak atau penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip the best interest of the child dan prinsip habitual residence. Namun, sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus international child abduction secara efektif. Indonesia tentu membutuhkan regulasi berupa undang-undang yang jelas untuk menangani kasus international child abduction, yang mencakup Central Authority yang sesuai dengan konvensi untuk menjadi perantara antar negara, serta prosedur pengembalian anak tersebut ke negara asal atau negara habitual residence-nya.

---

This research analyses how to handle disputes of international child abduction that occur after the divorce of a couple who have conducted an intermarriage with different nationalities. The differences in the applicable laws between the husband and wife affect the personal status of the child when dealing with the law. International child abduction is regulated by the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia has not signed this convention, so the handling in Indonesia refers to national laws such as the Child Protection Act, the Marriage Act, the Indonesian Citizenship Act, and the Child Welfare Act. The handling of this case in Indonesia involves institutions such as KPAI, the Ministry of Foreign Affairs, and the Embassy. Besides involving institutions, generally, the process of returning the child in the handling of international child abduction can follow bilateral agreements between the two countries, but Indonesia does not yet have bilateral agreements related to international child abduction with countries such as the United States, Singapore, the Netherlands, and France. One of the major issues in handling international child abduction in Indonesia is that Indonesia has not become a member state of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and has not ratified the convention. The resolution of international child abduction in court can result in a decision to return the child or the determination of child custody based on the principle of the best interest of the child and the principle of habitual residence. However, as a country that has not ratified the convention, Indonesia still faces difficulties in handling cases of international child abduction effectively. Indonesia certainly needs clear regulations in the form of laws to handle cases of international child abduction, which include a Central Authority in accordance with the convention to act as an intermediary between countries, as well as procedures for returning the child to the country of origin or their habitual residence country."

"Riset tentang kontribusi kualitas pengasuhan orangtua terhadap perkembangan Executive Function (EF) anak sudah banyak dilakukan. Hanya saja, dari riset tersebut belum bisa diketahui dengan jelas jenis pengasuhan mana yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan EF. Di samping itu, penelitian terkait peran pengasuhan ayah juga masih terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi pengasuhan ayah (Autonomy Support dan Control) dan kondisi perkembangan anak (Tipikal dan Autism Spectrum Disorder) terhadap EF. Terdapat 31 orang partisipan ayah dan anak berusia 48-96 bulan (22 orang anak dengan perkembangan tipikal dan 9 orang anak dengan Autism Spectrum Disorder) yang ikut terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya kondisi perkembangan anak yang memberikan kontribusi terhadap EF. Selain itu, pengasuhan control ayah dan kondisi perkembangan anak berkontribusi terhadap komponen cognitive flexibility. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya informasi untuk orangtua terkait penerapan pengasuhan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan EF anak sesuai dengan kondisi perkembangannya.

---

Numerous research on the contribution of parenting quality to child's Executive Function (EF) has been carried out. However, those researches did not show which type of parenting that promotes child's EF development. Furthermore, research related to the role of father's parenting has not been thoroughly investigated. This study was conducted to determine the contribution of the father's parenting (autonomy support and control) and the child's developmental condition (typically developed and Autism Spectrum Disorder) on the EF. A total of thirty-one father and child participated in this study (22 typically develop children and 9 children with Autism Spectrum Disorder). The study found that only child's developmental conditions was significantly contributing to EF. In addition, the father's parenting control and child's developmental conditions has significant contribution to cognitive flexibility. This result can enrich the information for parents related to types of parenting style that is effective in improving the child's EF in accordance with the child's developmental conditions."