Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam 30 tahun terakhir dunia menua dengan cepat, jumlah penduduk usia 70 tahun ke atas meningkat dengan sangat signifikan. Penyebab utama dari penuaan penduduk adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka harapan hidup, trend tersebut akan terus berlangsung hingga beberapa dekade berikutnya. Penuaan populasi yang tidak dapat terhindarkan tidak hanya akan meningkatkan angka ketergantungan, tapi juga diprediksikan akan membawa dampak penurunan kinerja pada perekonomian dan peningkatan beban pada pengeluaran negara terutama pada jaminan pensiun dan kesehatan, padahal mulai Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan universal health cooverage. Dengan berpedoman pada data tahun 2014 dan menggunakan beberapa asumsi diperoleh perhitungan bahwa pengeluaran biaya kesehatan akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari tahun 2019 dan terjadi pergeseran yang tadinya pengeluran biaya kesehatan terbesar pada tahun 2019 ada pada kelompok umur 45 ? 54 tahun menjadi kelompok umur 75 tahun ke atas di Tahun 2100. Jika dibandingkan dengan sisi penerimaannya, BPJS Kesehatan sebagai badan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional akan terus mengalami defisit walaupun besaran iuran peserta dinaikkan. Surplus hanya akan didapatkan jika pemerintah dapat mendorong perekonomian yang menyebabkan menurunnya peserta Penerima Bantuan Iuran dan meningkatnya peserta dari sektor formal juga melaksanakan langkah-langkah preventif bidang kesehatan yang akan menurunkan angka kesakitan.

---

ABSTRACT

In the last 30 years the world is aging rapidly, the population aged 70 years and older increased very significantly. The primary cause of the aging population is the declining rate of population growth and increasing of life expectancy, the trend will continue through the next few decades. The ageing population which can not be avoided not only will increase the rate of dependency, but also predicted to bring a slowdown in the economy and increase the burden on state spending, especially on pensions and health insurance, whereas started year 2019 Indonesia will implement universal health cooverage. With reference to the data year 2014 and using some assumptions derived calculations that health care expenditure will continue to increase up to 5 times more than in 2019 and there was a shift on health care expenditure which in 2019 the biggest cost will be in the age group 45-54 years will become the age of group 75 and above in the year 2100. When compared with the income, BPJS Health as institution which implement the National Health Insurance Program will continue to have a deficit even though the amount of contributions of participants increased. Surplus will only be obtained if the government can stimulate the economy resulting in lower participants of PBI and increasing participants of the formal sector also carry out preventive health care policy that will reduce morbidity."

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"ABSTRAKTanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN gunamewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanandan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPMsebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungomasih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokterkeluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo ProvinsiJambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilansampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan carawawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, PengelolaMPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukanpada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuantentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadapprosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadapprosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKNadalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dariPemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupunkebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanyaperbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dariPemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanankebidanan dan Neonatal.

---

ABSTRACTOn January 1, 2014, the government began to implement the JKN program torealize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care inthe JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network.BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12(54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. Thisstudy aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in BungoDistrict, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design,purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM,Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of BungoRegency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result ofthis research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and goodattitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to theclaim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM tojoin the JKN program is because many patients have become BPJS participants.Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form ofsocialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program.ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the disseminationof government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric andneonatal care."

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Peserta JKN diberi identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem rujukan berjenjang. Tingginya rujukan dapat menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit sehingga menyebabkan lamanya waktu tunggu. Guna dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan optimalisasi Program Rujukan Balik (PRB) pasien kronis ke fasilitas layanan primer.Belum optimalnya implementasi PRB di RSUD Sanjiwani maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berhubungan dengan optimalisasi implementasi PRB di RSUD Sanjiwani, yaitu faktor-faktor penentu yang bersumber dari pasien, penyedia layanan serta penyedia pembiayaan dan kebijakan. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisa yang digunakan yakni konten analisis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Data diperoleh dengan mewawancarai pasien, sumber dari RSUD, dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan serta apotek jejaring BPJS.Hasil penelitian ini bahwa pemahaman dokter spesialis/sub spesialis tentang PRB belum maksimal, belum ada komunikasi antara RSUD dengan FKTP dan apotik jejaring BPJS, sosialisasi dari BPJS belum melibatkan semua petugas, serta masih kurangnya pengetahuan pasien tentang PRB.

---

The Indonesian Government has responsible for implementation of community health insurance through National Health Insurance (NHI). Health service in NHI program is given stages, effectively and efficiently with carry quality and cost control. Insurance participants are given a single identity by The Social Security Agency (BPJS) of Health and followed stages referral system. The ineffective implementation of stages referral system resulting in the highest refferal which can be seen in accumulation of the patients in the hospital. Accumulation of patients can lead to increased waiting time and reduced of time for consultation which decrease quality of heath services. Referral Back Program (RBP) to Primary Health Services in is needed to control this accumulation of patients and make healt services become better. RBP must be done to patient with chronic dissease if the patient already stabilized.

The aims to know identification of determinants factor optimizing the implementation of RBP in Sanjiwani Hospital. This study is used a qualitative approach with the method of analysis used content analysis based on triangulation method, triangulation of data sources, and triangulation theory. Data is got by interviewing people who associated with RBP which are specialist who threat in poly. Directur of Sanjiwani Hospital, Primary care Services, BPJS, Pharmacist, Head of Health Departement in Gianyar and patients whit cronic desiases.

The result from interviewing patient knowledge about RBP is low understanding of RBP by medical praktitioner does not been maximal, no communication between Sanjiwani Hospital with Primary Health Services and pharmacy network BPJS. The Conclusion In Sanjiwani Hospital, RBP implementation is not optimal From National Health Insurance's role all patient with chronic disease in stable condition must did referral back to primary health care service. The recommendation is given to optimize the implementation of the RBP in Sanjiwani Hospital."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganalisis pendapatan iuran dan beban Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2014-2018 untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit. Data kualitatif penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan sedangkan data kuantitatif adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis pendapatan iuran dan pendapatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan iuran dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan beban biaya manfaat yang dibayarkan. Biaya manfaat yang paling menyerap beban manfaat BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

---

This study aimed to evaluate the National Health Insurance program by analyzing the health income and expenses of DJS Kesehatan to determine the cause of the deficit. The qualitative data of this study are the results of interviews with internal of BPJS Kesehatan, while quantitative data are the financial reports of the DJS Health and BPJS Kesehatan year 2014-2018. The analysis showed that health income in the last five years was lower than the cost of benefits paid by BPJS Kesehatan. The cost of benefits that most absorbs the burden of benefits of BPJS Health is service at advanced hospitalization which refers to the hospital in collaboration with BPJS Kesehatan."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"Angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis survival penderita penyakit jantung pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2015 sampai 2020. Analisis Survival dilakukan dengan dua metode yaitu metode non parametrik menggunakan metode Kaplan Meier dan metode semiparametrik menggunakan model Cox Proportional Hazard. Metode Kaplan Meier digunakan untuk mengetahui sebaran waktu terjadinya kematian penderita penyakit jantung. Selanjutnya menggunakan model Cox Proportional Hazard untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, usia, segmen peserta, domisili dan adanya penyakit penyerta terhadap waktu kematian. Penelitian ini membatasi definisi waktu kejadian sebagai waktu kematian penderita jantung dengan diagnosis akhir jantung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, segmen peserta dan riwayat hipertensi memengaruhi waktu survival dari penderita jantung.

---

The death rate from the cardiovascular disease continues to increase every year and is the highest cause of death in the world, including in Indonesia. This study aims to analyze the survival of patients with heart disease in National Health Insurance Participants. This study uses BPJS Health sample data from 2015 to 2020. Survival analysis uses two methods: the non-parametric method using the Kaplan Meier method and the semiparametric method using the Cox Proportional Hazard model. The Kaplan Meier method was used to determine the time distribution of death in patients with heart disease. Furthermore, using the Cox Proportional Hazard model to determine the effect of gender, age, participant segment, domicile, and the presence of comorbidities on the time of death. This study limits the definition of time of occurrence as the time of death of a cardiac patient with a final cardiac diagnosis. The results of this study indicate that the variables of gender, participant segment, and history of hypertension affect the survival time of heart patients."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "