Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pengangkutan laut, risiko bahaya laut bagi kapal dan muatan membutuhkan penyelesaian disebut general average. Saat ini, di Indonesia setidaknya terdapat dua pilihan hukum terkait general average yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan York-Antwerp Rules 1994 (YAR 1994). Tesis ini membahas perbedaan pengaturan mengenai general average pada KUHD dan YAR 1994, serta pengaturan mana yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kapal dan pemilik muatan dalam general average. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan terdapat perbedaan ruang lingkup biaya atau kerugian yang termasuk dalam general average, dan prinsip-prinsip umum dari general average. Selain itu, pengaturan general average pada YAR 1994 lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kapal dan muatan dalam pengangkutan laut, karena alasan ruang lingkup biaya atau kerugian; dan alasan prinsip-prinsip umum general average.

---

ABSTRACT

In sea transport, with the perils of the sea to the vessel and cargo requires settlement called general average. Currently, in Indonesia consisted at least two legal options related to the general average which according to the Indonesian Commercial Code (ICC) and the York-Antwerp Rules 1994 (YAR 1994). The thesis discusses the differences in rules of general average between ICC and YAR 1994, as well as which rules gives more legal protection for the vessel owners and the cargo owners in general average. The research using normative juridical method concluded that is a difference in the scope of costs or losses are included in the general average, and the general principles of general average. In addition, the rule of general average under YAR 1994 giving more legal protection to the owner of the vessel and cargo in sea transport by reason of the scope of costs or losses; and general principles of general average."

"Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas.

---

Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle."

"Dalam mengkaji masalah penahanan kapal, dilihat dari segi Hukum Indonesia dan hukum lain, khususnya hukum Common Law, diusahakan menemukan kesamaan dan perbedaannya, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha perencanaan dan pembentukan hukum maritim di Indonesia.Masalah ?penahanan kapal' hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law ternyata berbeda dengan sistem Common Law yang banyak diikuti oleh konvensi Internasional, tetapi dengan adanya konvensi untuk unifikasi peraturan penahanan kapal (arrest kapal) dapat diakomodasikan dalam Hukum Acara Perdata Nasional.Jika diperhatikan ketentuan beberapa negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, prosedur tuntutan terhadap penahanan kapal agak berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law, terutama mengenai jenis-jenis klaim yang dapat menimbulkan tuntutan terhadap penahanan kapal.Praktek di Pengadilan Negeri eksekusi terhadap hipofik kapal sama dengan eksekusi hipotik tanah (barang tidak bergerak) karena menggunakan Pasal 224 HIR jo 195 HIR sampai dengan 200 HIR dan tidak menggunakan Pasal 559 - 599 Rv.Apabila dibandingkan, praktek pelaksanaan arrest kapal sebagai sita jaminan di Indonesia dilakukan oleh juru sita dengan menyampaikan penetapan Ketua Pengadilan kepada Nahkoda dan Syahbandar di mana kapal tersebut ditahan, oleh karena itu prosedur sita terhadap kapal, baik sita jaminan atau sita eksekusi, agak berlarut-larut, sedangkan menurut sistem hukum Common Law, prosedur untuk menahan kapal sejak diajukan aplikasi permohonan hanya memakan waktu tiga hari, dan tergugat baru dapat melepaskan kapalnya setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan sebesar utang yang dituntut kepada pengadilan.Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji masalah penahanan kapal, berturut turut penahanan kapal Joharmanik I dan II dan selanjutnya penahanan kapal Niaga XXXI, serta perkara perdata antara Ambach Marine Ltd. sebagai penggugat dan PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Tergugat yang menyangkut di dalamnya sita jaminan dan eksekusi atas kapal. Dalam permohonan Peninjauan Kembali PT Pelayaran Badra Samudra Antar Nusa sebagai Penggugat dan Hima Shipping (PTE) Ltd sebagai Tergugat."