Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam keadaan atau situasi segenting apapun fungsi-fungsi negara/kekuasaan negara tidak boleh absen. Oleh sebab itu menjadi penting suatu negara mempunyai pengaturan yang bersifat antisipatif guna menghadapi keadaan tidak normal atau situasi darurat yang serba mendesak, terutama bagi pejabat publik yang menjadi bagian dari penyelenggara negara, untuk memberikan dasar atas tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam jabatannya guna menghadapi situasi genting atau darurat tersebut.Memasuki kuartal ke IV tahun 2008, Pemerintah memandang perekonomian Indonesia memasuki kondisi yang mengkhawatirkan. Mempertimbangkan kondisi makro ekonomi global dan domestik, dengan mengacu kepada Pasal 22 UUD 1945, maka Pemerintah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), salah satunya yaitu Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), yang memperjelas Protokol Manajemen Krisis Sistem Keuangan Indonesia, mengingat belum selesainya penyusunan RUU JPSK. Dalam perjalanannya, Perpu dimaksud baru dicabut pada tanggal 6 Agustus 2015, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK.Pencabutan Perpu JPSK tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu mengakibatkan tidak adanya payung hukum yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan, sehingga ada kekosongan hukum yang diperlukan untuk membentuk konstruksi yang sempurna bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi lender of last resort. Dengan kondisi yang demikian, dalam hal terjadi krisis di sistem keuangan dan terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berdampak sistemik, Bank Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi sebagai lender of last resort dengan baik.

---

In any circumstance or urgent situation the functions of national/state power cannot be absent. Therefore becomes important to a country having regulation to face the emergency situation, especially for public officials who are part of the state, to provide the foundation for the actions that must be performed in order to confront his critical situation or emergency.Entering the fourth quarter of 2008, the Government views the Indonesian economy entered a vulnerable phase. Considering the global and domestic macro economy, with reference to Article 22 UUD 1945, the Government issued three (3) of Government Regulation in Lieu of Law (decree), one of the decree No. 4 Year 2008 on the Financial System Safety Net (FSSN), which clarifies the Financial System Crisis Management Protocol Indonesia, particularly related to the authorities concerned and regarding the rights and obligations of the arrangement, given the completion of the drafting of laws FSSN. Along the way, the decree was revoked on August 6, 2015, through Act No. 11 of 2015 concerning Revocation of Government Regulation in Lieu of Law No. 4 of 2008 on FSSN.Revocation of Exemption Law FSSN the implications of the implementation of Bank Indonesia function as a lender of last resort, which resulted in the absence of a legal framework governing the financial system safety net, so that there is a legal vacuum that needed to form a construction that is perfect for Bank Indonesia to perform the function of lender of last resort. With such conditions, in the event of a crisis in the financial system and some banks experiencing liquidity problems and systemic impact, Bank Indonesia cannot perform the function of lender of last resort as well."

"Bank Indonesia adalah otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan kondisi moneter nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut bank Indonesia diberikan beberapa wewenang, salah satunya adalah wewenang BI sebagai Lender of Last Resort. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank yang memiliki kesulitan likuiditas. Bank Indonesia dalam menjalankan wewenangnya tersebut diberikan status independen, lepas dari pengaruh pihak manapun. Akan tetapi independensi Bank Indonesia tidak berarti Bank Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban manakala dalam menjalankan wewenangnya tersebut terdapat indikasi pelanggaran hukum. Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan wewenang mereka kepada DPR, BPK, dan masyarakat.

---

Bank Indonesia is Indonesia's monetary authority. Bank Indonesia has the responsibilities to maintain the stability of national monetary condition. Bank Indonesia to do such responsibilities had given some powers by the law, one of it is the power as Lender of Last Resort. Bank Indonesia, as the Lender of Last Resort, have the right to give banks a short term loan to solve their liquidity problem. Bank Indonesia to exercise their power has given a independent status, a status that ensured that BI can not be affected by other party. On the other hand, Bank Indonesia independent status doesn?t mean that BI can not be requested for their responsibility if there are indication that their policy was against the law. Bank Indoensia must gave such responsibility to the DPR, BPK, and the people."

"Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara darurat, membuat Pemerintah dapat mengeluarkan kebutuhan anggaran belanja Negara terlebih dahulu, yang kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legislatif. Dalam kondisi tidak normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan anggaran Negara

---

The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study is intended to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19 pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The legal character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget realization report as a form of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Even in abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and effectively so that a standard emergency concept is needed that regulates the mitigation protocol for managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the Government's internal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget"

"Kemacetan adalah sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh kota ? kota besar di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dengan menjaga aliran arus lalu lintas kendaraan untuk tetap berjalan. Dinamika perubahan arus lalu lintas tersebut dapat dilihat melalui model arus lintas secara makroskopis yang disederhanakan dengan bentuk triangular sebagai respon cepat sistem terhadap kondisi aktual lapangan yang berubah-ubah. Model ini bisa juga disebut diagram fundamental triangular. Simulasi dari dari diagram fundamental tersebut menggunakan Simulator Hybrid Petri net (SimHPN). Aplikasi penerapan model dari Petri Net (PN) ini dilakukan untuk studi kasus arus ruas jalan tol Padaleunyi khususnya gate Pasteur. Dari data mentah arus lalu lintas didapatkan tingkat pelayanan jalan tol (Level of Services -LOS-) berada di D. kemudian dibuat bentuk model maksroskopik dinamika arus lalu lintas yang dipengaruhi dari jumlah kendaraan yang memasuki ruas jalan tol Pasteur menggunakan model Greenshield. Didapatkan parameter penting, yaitu parameter Kcrit = 32.523 kend/km, Qmax = 30.223 kend/menit, Kmax = 63.833 kend/km, dan Q(Kmax) = 0.792 kend/menit sebagai variabel penentu pembentuk diagram fundamental tiangular melalui model HPN dan disimulasikan dengan SimHPN. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan membuat nilai batas kecepatan maksimum (Variable Speed Limit ?VSL-) agar memastikan arus lalu lintas tetap berjalan dan menaikkan tingkat LOS dari jalan tol. Diberikan 4 variabel VSL yang diubah-ubah yaitu pada Vfree 100 km/jam, 80 km/jam, 60 km/jam, dan 40 km/jam. Ke-empat variabel tersebut disimulasikan menggunkan SimHPN pula untuk kemudian dilakukan pendekatan analitik. Dari simulasi VSL tersebut didapatkan bahwa dapat meningkatkan LOS jalan tol menjadi B pada saat VSL 60 km/jam.

---

Congestion is one of the most complex problem in the world, including Indonesia. Solution to decrease congestion problem is to keep move the vehicle on the road. Dynamics of traffic flow can be translated with the microscopic traffic model which is simplified in triangular shape as system quick responses towards fluctuation of real condition. It is called triangular fundamental diagram. Hybrid Petri Simulator (SimHPN) is used to simulate the fundamental diagram. Application models of Petri Net (PN) is done to case study of Padaleunyi toll roads, especially on Pasteur Gate. From the traffic flow premier data, can be obtained to Level of Services (LOS) of toll on point D. Then it is created in traffic flow dynamic microscopic model that affected from number of vehicles which use Greenshield Model. There are important parameter of it, among others Kcrit = 32.523 vehicles/km, Qmax = 30.223 vehicles/minute, Kmax = 63.833 vehicles/km, and Q(Kmax) = 0.792 vehicles/minute as main variables for triangular fundamental diagram framer via HPN model and simulated with SimHPN. Development of it have been determined by Variable Speed Limit (VSL) to ensure the traffic flow keep move continually and can raise LOS levels along toll roads. There are 4 variables of VSL that is changed, i.e Vfree 100 kph, 80 kph, 60 kph, and 40 kph. Those variables is simulated with SimHPN too and then can be done analytical approach. From the simulated VSL can be obtained the raises of toll road LOS into point B when VSL 60 kph."

"Penelitian ini dilakukan di perusahaan tambang batu bara yang memiliki konsep penambangan terbuka. Fluktuasi angka kecelakaan dari tahun 2011-2017 menyebabkan PT XYZ memiliki potensi resiko kecelakaan yang tinggi. Hasil investigasi kecelakaan menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kejadian kecelakaan yaitu faktor pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara safety leadership dengan safety performance di PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah analisis komperatif dan analisis korelasi. Gaya kepemimpinan yang akan diidentifikasi melalui pendekatan persepsi dari manajemen (top dan middle management) serta dari karyawan (staff atau front line) dengan menggunakan kuesioner yang akan diberikan kepada 240 karyawan sehingga dapat diketahui gambaran gaya kepemimpianan yang saat ini menjadi budaya di PT XYZ. Gaya kepemimpinan akan dihubungkan dengan safety performance (safety inspection, safety motivation dan incident investigation). Berdasarkan hasil analisa data diperoleh bahwa kepemimpinan transformasional yang saat ini menjadi budaya di PT XYZ memiliki pengaruh positif yang siginifikan terhadap safety performance (safety inspection, safety motivation dan incident investigation).

---

PT XYZ as a mining industry has the fluctuations number of accidents in 2011-2017. The accident investigation state that the main factor caused the accident was a lack of supervision. This study examines the relationship between safety leadership and safety performance at PT XYZ. The methods used in this quantitative research are analytic correlation and analytic comparison. The leadership style that will be identified through the perception approach from management (top and middle management) as well as from employees (staff or front line) using a questionnaire that will be given to 240 employees to see the leadership style that is currently a culture at PT XYZ. The leadership style will analyze the correlation with safety performance (safety inspection, safety motivation, and incident investigation). The description of the research results has a positive impact between safety leadership and safety performance. These results indicated that safety leadership has a significant impact on three aspects on safety performance. Based on data analysis it was found that transformational leadership, which is currently a culture at PT XYZ, has a significant positive effected on safety performance (safety inspection, safety motivation and incident investigation)."

"Rumah sakit-rumah sakit yang terletak di Kota Bontang, dimana Kota Bontang merupakan kota yang sedang berkembang dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional dengan potensi bencana seperti kegagalan teknologi, banjir, angin puting beliung, kebakaran lahan/hutan, dan kebakaran permukiman. Untuk mengatasi hal ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan manajemen bencana rumah sakit di Kota Bontang menggunakan studi deskriptif observasional dan mixed methode dengan mengadopsi versi Hospital Safety Index. Metodenya adalah dengan pendekatan penilaian diri terhadap rumah sakit yang diaplikasikan untuk menilai kesiapsiagaan bencana dalam 151 item yang dikategorikan dalam tiga komponen termasuk keselamatan struktural, keselamatan nonstruktural, dan manajemen Bencana dan Kegawatdaruratan. Data primer tersebut kemudian diolah melalui Ms Excel dan hasilnya berupa mean untuk setiap komponen pada manajemen bencana rumah sakit lalu diklasifikasikan ke dalam kategori A (0.66-0.1), B (0.36-0.65), atau C (0-0.35). Hasil dari penelitian ini total nilai Hospital Safety Index untuk masing-masing rumah sakit, yaitu 0,90 untuk RSUD Taman Husada, 0,99 untuk RS Pupuk Kaltim, dan untuk RS 0,79 Islam Bontang. Namun tetap menunjukkan bahwa manajemen bencana rumah sakit telah siap dalam menghadapi bencana dan tetap berfungsi dalam situasi bencana. Meskipun demikian, rumah sakit tetap perlu melakukan usaha pencegahan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

---

Hospitals located in Bontang City, where Bontang City is a developing city with the presence of two large international companies with potential disasters such as failures, floods, tornadoes, land/forest fires, and residential fires. To address this, the purpose of this study was to analyze hospital disaster management preparedness in Bontang City using descriptive observational studies and semi-quantitative methods by adopting the Hospital Safety Index version. A method is a self-assessment approach to hospitals that is applied to assess disaster preparedness in 151 items categorized into three components including structural safety, nonstructural safety, and emergency and disaster safety management. The primary data is then processed through Microsoft Excel and the results are the mean for each component in hospital disaster management and are classified into categories A (0.66-0.1), B (0.36-0.65), or C (0- 0.35). The results of this study total Hospital Safety Index for each hospital, which is 0.90 for Taman Husada Hospital, 0.99 for Pupuk Kaltim Hospital, and 0.79 for RS Islam Bontang Hospital, but still, show that hospital disaster management is ready in the face of disasters and continues to function in disaster situations. Even so, hospitals still need to take preventive efforts in the long term to improve disaster preparedness. "

"Tesis ini membahas mengenai analisis efektifitas dari proses investigasi tradisional terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pada tubuh pekerja yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari pertolongan pertama. Analisis ini dilakukan di PT. XYZ Indonesia dengan data yang diambil untuk periode kecelakaan tercatat selama lima (5) tahun. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sebanyak dua puluh tiga (23) kecelakaan kerja tercatat dianalisa. Berdasarkan analisa penelitian ini, PT. XYZ Indonesia disarankan untuk melakukan kombinasi proses ataupun hasil  dari pelaksanaan investigasi tradisional yang merupakan implementasi dari Safety-I dan pelaksanaan learning team yang merupakan implementasi dari Safety-II.

---

The aim of this study is to analyze the effectivity of traditional investigation process to the recordable incidents which resulted an injury to workers that lead to medical treatment beyond first aid case. This analysis was conducted at PT. XYZ Indonesia with data taken for five (5) years. Approaches used in this study is a descriptive analysis. Twenty-three (23) recordable incidents were analyzed. Based on the study result, PT. XYZ Indonesia is recommended to perform either combined process or result from traditional investigation, which is the implementation of Safety-I, and from learning team, which is the implementation of Safety-II."

"Aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) pada hunian mahasiswa seringkali terabaikan, padahal universitas wajib memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan mahasiswa yang berada di luar kampus sebagai tanggung jawab moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek K3L pada hunian mahasiswa yang berada di sektiar Universitas Indonesia, salah satu universitas terbesar di Indonesia, yang belokasi di Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat. Aspek K3L yang di observasi dalam penelitian ini meliputi (1) tugas dan tanggung jawab pemilik dan penghuni; (2) struktur, fasilitas, dan ketentuan ruang; (3) keselamatan dan keamanan personal; (4) pencahayaan dan sistem kelistrikan; (5) kenyamanan suhu, ventilasi, dan efisiensi energi; (6) kontrol kelembaban, limbah padat, dan manajemen hama; dan (7) agen kimia. Penelitian ini menggunakan desain dekriptif dengan pendekatan cross sectional, dilakukan pada 65 hunian mahasiswa yang berada di sekitar Universitas Indonesia yang berlokasi di Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat. Lembar checklist yang digunakan untuk observasi dan panduan wawancara mencakup penilaian terhadap aspek K3L pada hunian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya aspek agen kimia yang menunjukkan sangat kurang yakni sebesar 12% hunian mahasiswa. Untuk kategori kurang, sebanyak 12% hunian untuk aspek tugas dan tanggung jawab, 12% untuk aspek keselamatan dan keamanan personal, 9% untuk aspek kenyamanan suhu, ventilasi, dan efisiensi energi, 20% untuk aspek kontrol kelembaban, limbah padat, dan manajemen hama, dan 22% untuk aspek agen kimia. Namun, secara keseluruhan pemenuhan aspek K3L pada hunian mahasiswa sebagian besar sudah sangat baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk perbaikan aspek K3L pada hunian mahasiswa. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi terkait aspek K3L pada hunian mahasiswa baik dari kampus maupun dari pemerintah.

---

The safety, health and environmental (SHE) aspects of student housing are approved to be neglected, even though the university is required to provide Student Safety and Health outside of campus as a moral responsibility. SHE in student housing located at the University of Indonesia, one of the largest universities in Indonesia, located in Pondok Cina, Beji, Depok, West Java. SHE aspects which are the results of observations in this study (1) Duties of owners and occupants Aspects; (2) Structure, Facilities and Space Requirements Aspects; (3) Safety and Personal Security Aspects; (4) Lighting and Electrical System Aspects; (5) Thermal Comfort, Ventilation and Energy Efficiency Aspects; (6) Moisture Control, Solid Waste, and Pest Management Aspects; and (7) Chemical Agent Aspects. This study used a descriptive design with a cross sectional design, carried out on 65 student housings located in Pondok Cina, Beji, Depok, West Java. The checklist sheet that is used for observation and interview guides is completed on the SHE aspects of student housing.

The results showed that only 12% of student housing. For the relatively unsafe category, 12% for Duties of owners and occupants aspects, 12% for Safety and Personal Security Aspects, 9% for Thermal Comfort, Ventilation and Energy Efficiency, 20% for Moisture Control, Solid Waste, and Pest Management Aspects, and 22 % for chemical agents aspects. However, most of the SHE in student housing has been very good (safe). The results of this study can be used as evaluation material to improve HSE aspects in residential students. Furthermore, it is necessary to disseminate SHE aspects of student housing both from campus and from the government."