Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

ABSTRACT

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization. In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact.

In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

---

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.

Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.

Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster."

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Ketersediaan data dan informasi menjadi harapan setiap organisasi, begitupun juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ketersediaan sistem informasi harus selalu tersedia bila diperlukan oleh BPK. Whitman dan Mattord (2010) menyatakan jika terjadi insiden/bencana, organisasi akan mengalami kehilangan confidentiality, integrity, dan availability terhadap data dan informasi. Disaster Recovery Plan (DRP) adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi bencana yang menyebabkan ketidaktersediaannya data dan informasi pada aset Sistem Informasi/Teknologi Informasi (SI/TI). Hal ini juga diperkuat dengan temuan pemeriksaan internal pada Biro TI yang tidak memiliki dokumen DRP. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan DRP bagi BPK dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan yang dilakukan adalah inisiasi organisasi melalui pemetaan proses bisnis dengan aset SI/TI, melakukan penilaian risiko, melakukan analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan perancangan dokumen DRP yang khusus menggunakan contoh dokumen dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menangkap dan menemukan makna yang ada dalam data tekstual dan Gambar pada dokumen, observasi lapangan, dan transkrip wawancara. Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan, dokumen internal organisasi, kuesioner, dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pemilik/pengguna aset SI/TI di BPK.Hasil dari penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP yang disesuaikan dengan organisasi BPK. Dokumen DRP ini berisi informasi pendukung; fase aktivasi dan notifikasi; fase pemulihan; fase rekonstitusi; dan lampiran.

---

The availability of data and information become an expectations of each organization, as well as also the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). In carrying out examination tasks and responsibilities of the management of state finances, BPK utilizing information systems must always be available when needed. Whitman and Mattord (2010) states that if an incident/disaster, the organization will experience a loss of confidentiality, integrity, and availability. Disaster Recovery Plan (DRP) is one way to mitigate risks and optimize the recovery process in the event of disasters that cause availability data and information on the assets of Information Systems/Information Technology (IS/IT). This is also strengthened by the findings of internal audit at the IT Bureau that not have DRP document.

This research aims to create a design of DRP for BPK by using methodology in NIST SP 800-34 Rev.1 standard. The steps being taken is the initiation of the organization through business process mapping with the assets of IS/IT, risk assessment, business impact analysis, identify preventive control, mitigation strategy development, and design documents DRP using a template document from NIST SP 800-34 Rev. 1. This research used qualitative methods. Qualitative methods are used to capture and find meaning textual data and images on documents, field observation, questionnaires, and a transcript of the interview. The collection of data obtained from the field observations, the organization's internal documents, questionnaires, and interviews with informants related to the owner/user of assets IS/IT.

The results of this research is a draft of DRP document that is adapted to the BPK organization. The DRP document contains supporting information; activation and notification phase; recovery phase; reconstitution phase; and attachments."

"ABSTRAKData dan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti halnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kaitan erat dengan data dan informasi. Pada era informasi saat ini, Perpusnas juga memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian salah satu misinya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional (e-Library) yang rencana aksinya telah dituangkan dalam Roadmap Grand Desain e-Library 2010-2014. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa rencana aksi yang belum tercapai, salah satunya adalah pembuatan Disaster Recovery Plan (DRP) pada tahun 2011. Hal ini disebutkan di dalam Laporan Evaluasi Teknis Implementasi dan Quality Assurance (QA) terhadap implementasi e-Library yang dilakukan oleh Tim Independen pada tahun 2013 dengan rekomendasi agar DRP dapat disusun.Penelitian dilakukan untuk menghasilkan rancangan DRP pada organisasi di bidang perpustakaan. Rancangan DRP tersebut dilakukan dengan mengadopsi tahap-tahap pembuatan DRP pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan NIST SP 800-34 sebagai panduannya. Tahapan perancangan DRP terdiri dari project initiation, risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan pengembangan DRP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode value chain.Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang sesuai dengan kondisi di Perpusnas, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).

---

ABSTRACT

Data and information is very required by an organization in running its business process, like National Library of Indonesia, one of the government agencies which closely related to data and information. Nowadays, in this information era, National Library of Indonesia also utilise and apply information tehcnology in processing data and presenting the information to support of business process and achievement one of the its missions. It could be realize in the development of national digital library (e-library), its action plan have been written down in a 2010-2014 Grand Design of e-Library. But in the implementation, there were several actions have not reached, one of them is making Disaster Recovery Plan (DRP). It is mentioned in the implementation technical evaluation report and also quality assurance report by 2013 Independent Team. They recommended that DRP may be prepared.

This research conducted to produce DRP design for library were performed using NIST SP 800-34 rev. 1 framework as a reference and some relevant previous researches about DRP. DRP design stage consist of project initiation, risk assessment, business impact analysis (BIA), identification preventive control, development mitigation strategies, and development the DRP itself. This research uses a qualitative method with conducting questionnaires and interviews for data collection. While the analysis is performed using the value chain.

Result from DRP design is expected as an effort to maintain the continuity of the business and can further be used as a reference for the development Disaster Recovery Center (DRC)."

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens."

"[Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

---

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.

The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo.;The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo , The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo ]"

"Pada era informasi saat ini, penggunaan teknologi informasi sudah umum digunakan dalam menjalankan operasi di sebuah organisasi. Pada organisasi yang memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi, kekhawatiran terhadap terganggunya operasi akibat terjadinya bencana pada teknologi informasi semakin meningkat. Kekhawatiran tersebut yang menjadi pemicu tuntutan untuk membuat perencanaan pemulihan bencana bagi organisasi. Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam kegiatannya, Astra Daihatsu Motor menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menjalankan operasi bisnisnya. Terjadinya bencana yang membuat terhentinya layanan teknologi informasi akan mengakibatkan terganggunya proses bisnis di Astra Daihatsu Motor. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian untuk membuat perancangan rencana pemulihan bencana yang sesuai dengan kebutuhan Astra Daihatsu Motor. Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Manufacturing Operations Recovery and Resumption yang dibuat oleh Iyer dan Sarkis pada tahun 1998. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai tim divisi Corporate Information and Technology dan beberapa orang didalam proses bisnis Astra Daihatsu Motor. Hasil dari pengumpulan data tersebut adalah rumusan kebutuhan fungsional dalam bentuk analisis dampak bisnis. Kebutuhan fungsional tersebut kemudian dianalisis untuk menjadi usulan rencana pemulihan bencana untuk Astra Daihatsu Motor.

---

In current information age, use of information technology has been commonly used in the operation of an organization. Organization that has dependency on information technology concerns about disruption of operations due to the disaster in information technology is increasing. Such concerns become the trigger for disaster recovery planning for the organization.

Astra Daihatsu Motor is a company engaged in manufacturing. In its activities, Astra Daihatsu Motor using a variety of information technology to run their business operations. The disaster that stop information technology services will lead to disruption of business processes at Astra Daihatsu Motor. Based on this, research done to make the design of disaster recovery plan that fits the needs of Astra Daihatsu Motor.

The design is done using Manufacturing Operations Recovery and Resumption methods made by Iyer and Sarkis in 1998. Data was collected by interviewing Corporate Information and Technology team and some people in the business process of Astra Daihatsu Motor. Results from the collection of such data is the formulation of functional requirements in the form of a business impact analysis. The functional requirement is then analyzed to be proposed as a disaster recovery plan for Astra Daihatsu Motor."

"Kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi pada saat ini semakin meningkat tajam, dapat dilihat dari pemanfaatan SI/TI untuk menjalankan aktivitas-aktivitas penting sebuah organisasi. Salah satu aspek penting dalam sistem informasi adalah aspek availability. Ketersediaan informasi dan data merupakan aset yang penting bagi sebuah organisasi yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya, untuk menjaga keberlangsungan dari sebuah organisasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan semakin meluasnya penggunaan teknologi, maka peluang untuk timbulnya sebuah risiko terhadap informasi dan data juga semakin besar. Apabila sebuah sistem informasi tidak dijaga, maka akan muncul risiko terganggunya proses bisnis dari sebuah organisasi. Hal tersebut dapat berupa kerugian finansial (financial loss), menurunnya produktifitas dan bahkan hingga kerusakan pada reputasi sebuah organisasi sehingga kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Maka dengan adanya rencana kontingensi diharapkan dapat dapat mengurangi dampak hingga mencegah kerusakan dari risiko – risiko yang ada. Sebagai salah satu perguruan tinggi di Manado yang memiliki mahasiswa cukup banyak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado memiliki beberapa sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas para tenaga pengajar, tenaga pembantu dan para mahasiswa. IAIN Manado memusatkan aktifitas pada salah satunya yaitu Sistem Informasi Akademik (SISKA), mulai dari seluruh informasi pegawai dan mahasiswa dan juga kegiatan pembayaran biaya kuliah. Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dan IAIN Manado dapat membantu untuk merancang proses rencana kontingensi dalam menghadapi bencana dan risiko – risiko apa saja yang terdapat pada IAIN Manado sehingga dapat memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan seperti semestinya.

---

The need for information systems and information technology is currently increasing, can be seen from the use of IS / IT to carry out important activities of an organization. One important aspect in IS / IT is the availability. Information and data are important assets for organizations that must be protected and kept confidential, to support the sustainability of an organization. With the rapid development and the increased use of technology, the opportunities for risk to information and data are also getting bigger. If an information system is not maintained, there will be the risk of disrupting the business processes of an organization. These risks can be in the form of financial losses decreased of the productivity and even to damage to the reputation of an organization so they loss the trust from customers. So with the contingency plan it is hoped that it can reduce the impact to prevent damage from existing risks. As one of the universities in Manado that has quite a lot of students, the Institute of Agama Islam Negeri (IAIN) Manado have several information system to increase the productivity of faculty, assistants and students, one of the is Academic Information System (SISKA). IAIN Manado using SISKA starting from keeping information of the staffs and students, and also activity related to paying tuition fees. It is expected that researcher and IAIN Manado can design a plan to encounter a disaster or risks to make sure all activity in IAIN Manado can keep going as before the disaster occurs."