Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah belum merata. Terbitnya perpres no 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia menjadi kesempatan untuk bisa membangun infrastruktur telekomunikasi dengan menekankan pada coverage dan kualitas. Daerah rural menjadi tujuan utama pembangunan broadband. Metode yang digunakan adalah subsidi beberapa komponen jaringan pada pembangunan BTS dan Ran Sharing dalam tesis ini berfokus pada tower sharing. Dimana model subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditambah dengan metode tower sharing, bias menghasilkan nilan NPV yang layak pada pembangunan BTS di tahun kelima di Kabupaten Buton sudah memungkinkan untuk dicabut subsidinya karena profit cummulative sudah sangat layak secara bisnis. Sementara pembangunan BTS di Kabupaten Morotai, semua scenario pembangunan bernilai positif, sehingga bias disimpulkan bahwa operator tidak perlu subsidi untuk membangun BTS di wilayah Kabupaten Morotai.

---

ABSTRACT

The condition of the telecommunications infrastructure in Indonesia is not evenly distributed. The isuuance of Presidential Regulation No. 96 of 2014 concerning Indonesian Broadband Plan could be an opportunity to build a telecommunication infrastructure with emphasis on coverage and quality. Rural areas became the main objective of development of broadband. The method used is subsidizing several network components in the construction of BTS and Ran Sharing in this thesis focuses on tower sharing. Where a model of subsidies from the Central Government and Local government coupled with tower sharing method, can generate NPV decent value and on the construction site i the fifth year in Buton already allows for subsidies revoked because cumulative profit already very viable business. As for the construction of base stations in the District of Morotai, all development scenario is positive, so that it can be concluded that operator does not need subsidies to build base station in the district of Morotai."

"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

---

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."

"Dalam mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan siaran TV digital dan aplikasi terestrial lainnya dalam hal ini adalah layanan mobile broadband ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yang secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor atau variabel yang berupa aspek teknis dan aspek non-teknis, dalam hal ini adalah aspek potensi bisnis dari kedua layanan tersebut.Dalam tesis ini akan untuk menentukan alokasi spektrum frekuensi radio pada pita Ultra High Frequency (UHF) untuk kebutuhan siaran TV digital terrestrial dengan metode optimasi dengan program linier yang bertujuan untuk menentukan nilai optimum dari potensi pendapatan di industri layanan siaran TV digital terestrial dan mobile broadband. Hasil dari optimasi tersebut mengalokasikan spektrum frekuensi sebesar 192 Mhz untuk kebutuhan layanan siaran TV digital terestrial dan 112 Mhz untuk kebutuhan layanan mobile broadband.

---

In allocating the radio frequency spectrum for digital TV terrestrial broadcasting service needs and other terrestrial applications in this regard is the mobile broadband services there are several factors to consider are generally divided into 2 (two), the technical non-technical aspects, in this case is the aspect of the business potential of these services. This thesis will determine the allocation of radio frequency spectrum in the Ultra High Frequency (UHF) band for digital terrestrial TV broadcasting by the optimization method with a linear program that aims to determine the optimum value of potential revenues in the industry of digital terrestrial TV broadcasting and mobile broadband services.Results of the optimization is the allocation of the frequency spectrum at 192 MHz for digital TV terrestrial broadcasting services and 112 MHz for mobile broadband service needs."

"ABSTRAKRencana Pitalebar Indonesia RPI 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 100 urban dan 52 rural terhadap rumah tangga untuk mobile broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada daerah padat konsumen, sedangkan daerah yang kurang berkembang tidak diperhatikan oleh operator karena biaya dan resiko investasiyang dinilai tidak seimbang dengan potensi pemasukan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan program seperti Palapa Ring dan penggunaan jaringan secara bersama. Tantangan dalam implementasinya adalah belum adanya model bisnis yang dapat diterapkan oleh operator dan pemerintah.Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan wireless broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company Operator , Network Company Network company , dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Batam sub-urban , Sambas rural , dan Morotai rural .Kajian kelayakan penyelenggaraan wireless broadband menunjukkan bahwa untuk operator dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada Network company dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, Network company dapat menggunakan skenario sharing cost antara Network company, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACTIndonesia Broadband Plan IBP 2014 2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government 39 s goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 100 urban and 52 rural compared to households for mobile broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on dense consumer areas, while operators are reluctant to develop services in less densed areas because of high cost and risk of investation, while revenue is not guaranteed. There are some possible solutions, such as the integration of Palapa Ring and network infrastructure sharing. However, no business model available have been implemented by the government and the operators.In this research, analysis of the implementation models of wireless broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from several point of view Operator Company Operator , Network Company Network company , and the Government as stakeholders in the research area Batam sub urban , Sambas rural , and Morotai rural .Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from Operator rsquo s view can use the lease passive components scenario at Network company and investing in active devices only. Meanwhile, Network company can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government."

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 71% (urban) dan 49% (rural) terhadap rumah tangga untuk fixed broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada mobile broadband, padahal kecepatan broadband ditopang oleh fixed broadband. Salah satu solusi teknologi masa depan fixed broadband yaitu Fiber to The Home (FTTH). Namun, tantangan dalam implementasi fixed broadband adalah tingginya biaya komponen pasif sehingga meningkatkan risiko investasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan fixed broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), dan Tangerang Selatan (dense-urban). Kajian kelayakan penyelenggaraan fixed broadband menunjukkan bahwa untuk OpCo dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada NetCo dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, NetCo dapat menggunakan skenario sharing cost antara NetCo, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) 2014-2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government's goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 71% (urban) and 49% (rural) compared to households for fixed broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on mobile broadband. Actually, broadband speeds is supported by fixed broadband. One of fixed broadband future-proof solution technology is Fiber to The Home (FTTH). However, the challenges in the implementation of fixed broadband is the high cost of passive components that increase the risk of investment.

In this research, analysis of the implementation models of fixed broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from point of view: Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), and the Government as stakeholders in the research area; Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), and Tangerang Selatan (dense-urban).

Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from OpCo?s view can use the lease passive components scenario at NetCo and investing in active devices only. Meanwhile, NetCo can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government."

"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

---

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."

"[ABSTRAKSaat ini operator CDMA sedang mengalami tekanan, karena kalah bersaing darisegi tarif, keterbatasan handset, dan coverage dibandingkan dengan operatorberbasis teknologi Global System for Mobile Communication (GSM). Denganmarket share sebesar 15 % dari total pelanggan seluler, seluruh operator CDMAtidak ada yang membukukan keuntungan berdasarkan laporan keuangannya padabeberapa tahun terakhir. Smartfren mengedepankan keunggulan bersaingnya padalayanan data, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bisnisSmartfren dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Treats)dan memilih strategi yang menjadi prioritas perusahaan untuk kelangsungan hidupaktivitas bisnisnya. Hasil analisis menghasilkan strategi yang harus dilakukanperusahaan, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk serta mengadopsiteknologi LTE untuk meningkatkan daya saing layanan mobile broadbandSmartfren.

---

ABSTRACTCurrently CDMA operators are under pressure, because it can not compete interms of rates, the handset limitations, and coverage compared to the technologybasedprovider of Global System for Mobile Communication (GSM). With amarket share of 15% of total mobile subscribers, all CDMA operators no bookprofits based on its financial statements in recent years. Smartfren promotingcompetitive advantage in data services, and the purpose of this study is to analyzethe business strategy Smartfren with SWOT analysis (Strength, Weakness,Opportunity, and Treats) and choose a strategy that became the company'spriorities for the survival of their business activities. The results of the analysisproduces strategy should the firm, ie market penetration and product developmentas well as adopt LTE technology to enhance the competitiveness of mobilebroadband services Smartfren., Currently CDMA operators are under pressure, because it can not compete interms of rates, the handset limitations, and coverage compared to the technologybasedprovider of Global System for Mobile Communication (GSM). With amarket share of 15% of total mobile subscribers, all CDMA operators no bookprofits based on its financial statements in recent years. Smartfren promotingcompetitive advantage in data services, and the purpose of this study is to analyzethe business strategy Smartfren with SWOT analysis (Strength, Weakness,Opportunity, and Treats) and choose a strategy that became the company'spriorities for the survival of their business activities. The results of the analysisproduces strategy should the firm, ie market penetration and product developmentas well as adopt LTE technology to enhance the competitiveness of mobilebroadband services Smartfren.]"

"PT. Indonesia Comnets Plus sedang mencoba untuk berkecimpung di bisnis retail FTTH. Bisnis yang berjalan saat ini hanya fokus pada penjualan pelanggan segmen korporat. Dengan PT. Indonesia Comnets Plus terjun ke bisnis retail, diyakini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru. Kabel fiber optik digelar melalui RoW tiang tumpu PLN menggunakan teknologi konvensional, dan banyak digunakan untuk pelanggan korporat. Sebagai alternatif dilakukan uji coba penggunaan teknologi GPON untuk pelanggan retail. Setelah dilakukan simulasi terhadap beberapa skenario model, diperoleh bahwa bisnis retail layak digunakan apabila dilakukan investasi pembangunan POP dan jaringan distribusi hingga tahun ke-4. Margin profit diperoleh pada tahun ke-5, dan NPV positif sebesar Rp 658,289,416,564. Dengan skenario instalasi dan material CPE dilakukan oleh operator lain dan set top box berasal dari subsidi pemerintah.

---

PT. Indonesia Comnets Plus is trying to engage in retail business FTTH. Businesses that run this time are only focus on selling at corporate customer segmen. With PT. Indonesia Comnets Plus plunge into the retail business, it is believed that it will be another source of new revenue. Fiber optic cable deployed through electrical pole Row PLN using conventional technology, and is widely used for corporate customers. GPON will be tested as an alternative technology and used for retail customers. After the simulation of several model scenarios, the result for the retail business fit for use if it worth for POP construction and distribution networks investment until the 4th year. Profit margin obtained in the 5th year and positive NPV amount Rp 658,289,416,564. With the installation scenarios and CPE material carried by other operators and set top box comes from government subsidies."

"PT. Indonesia Comnets Plus sedang mencoba untuk berkecimpung di bisnis retail FTTH. Bisnis yang berjalan saat ini hanya fokus pada penjualan pelanggan segmen korporat. Dengan PT. Indonesia Comnets Plus terjun ke bisnis retail, diyakini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru. Kabel fiber optik digelar melalui RoW tiang tumpu PLN menggunakan teknologi konvensional, dan banyak digunakan untuk pelanggan korporat. Sebagai alternatif dilakukan uji coba penggunaan teknologi GPON untuk pelanggan retail. Setelah dilakukan simulasi terhadap beberapa skenario model, diperoleh bahwa bisnis retail layak digunakan apabila dilakukan investasi pembangunan POP dan jaringan distribusi hingga tahun ke-4. Margin profit diperoleh pada tahun ke-5, dan NPV positif sebesar Rp 658,289,416,564. Dengan skenario instalasi dan material CPE dilakukan oleh operator lain dan set top box berasal dari subsidi pemerintah.

---

PT. Indonesia Comnets Plus is trying to engage in retail business FTTH. Businesses that run this time are only focus on selling at corporate customer segmen. With PT. Indonesia Comnets Plus plunge into the retail business, it is believed that it will be another source of new revenue. Fiber optic cable deployed through electrical pole Row PLN using conventional technology, and is widely used for corporate customers. GPON will be tested as an alternative technology and used for retail customers. After the simulation of several model scenarios, the result for the retail business fit for use if it worth for POP construction and distribution networks investment until the 4th year. Profit margin obtained in the 5th year and positive NPV amount Rp 658,289,416,564. With the installation scenarios and CPE material carried by other operators and set top box comes from government subsidies"

"Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia."