Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan penambangan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) nasional adalah upaya besar untuk menghasilkan sumber energi penggerak kehidupan masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan eksplorasi guna pencarian cadangan baru. Jika berhasil menemukan cadangan yang ekonomis, kegiatan akan dilanjutkan ke tahap produksi yakni proses mengangkat migas ke permukaan bumi. Produk tersebut kemudian dialirkan ke separator dan selanjutnya ke tangki pengumpul atau, untuk gas, ke fasilitas yang akan memanfaatkannya. Tanker yang digunakan sebagai penampungan produksi minyak mentah untuk perusahaan minyak yang beroperasi dilepas pantai (offshore) disebut juga floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO merupakan adalah sebuah bangunan fasilitas terapung berbentuk kapal untuk kegiatan pengeboran dan penyimpanan minyak lepas pantai yang bersifat portable yang mempunyai kemampuan khusus yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mendistribusikan minyak ke kapal pengangkut minyak (shuttle tanker) serta kemampuan untuk memproduksi minyak. Masalah yang memicu kontroversi adalah tidak adanya kepastian mengenai penetapan besaran tarif pajak atas penyewaan FPSO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, meneliti, mengkritisi dan menganalisis implikasi pengenaan pajak penghasilan atas penyewaan tanker FPSO/FSO dalam industri migas di Indonesia.

---

ABSTRACT

National oil and gas mining activities is a huge effort to produce energy resources that will help the society to keep on moving. Numerous efforts were tried out, including exploration in order to find new resources to replace the old ones. If a new, economical replacement is found, the activity will be proceeded to the production phase, which is the phase when the oil and gas were raised to the earth?s surface. The product will be flowed to the separator and then proceeded to the collecting tank or, for gas, to the facility that will used it. The tanker that is used as a reservoir of crude oil production for oil company that operates offshore, which can be called as a floating production storage and offloading vessel (FPSO). FPSO is a floating vessel building for drilling and offshore oil storage, FPSO is portable and has the ability to keep and to distribute oil to the shuttle tanker, plus an ability to produce oil. The problem that ignites controversy is that there is no certainty about the fixation of the amount of tax on the rental of FPSO. The purpose of this research is to know, assess, examine, scrutinize and analyze the implications of the imposition of income tax on charter tanker FPSO / FSO in the oil and gas industry in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan dalam menilai risiko yang ada di Floating Storage and Offloading Unit (FSO) X PT ABC dengan metode Bow-Tie Analysis yang bersumber dari data hasil analisis HAZOP, selanjutnya dilakukan analisis kajian terhadap metode HAZOP dan Bow-Tie sehingga diketahui keterbatasan dan keunggulan masing-masing metode. Hasil yang diperoleh akan dijadikan rekomendasi dalam manajemen risiko di PT ABC. Penelitian dilakukan pada unit cargo oil loading system FSO X pada deviasi/top event yaitu no/less flow dan corrosion/erosion selama Januari?Juli 2015. Parameter yang digunakan adalah parameter yang ada pada metode HAZOP dan Metode Bow-Tie. Hasil penilaian risiko pada cargo oil loading system disajikan dalam bentuk worksheet kerja HAZOP dan Bow-Tie diagram. Keunggulan HAZOP diantaranya adalah HAZOP memiliki kelebihan dalam penggunaan guide word untuk memandu evaluasi deviasi desain dan kecukupan safeguard; ruang lingkup spesifik dalam hal identifikasi risiko terkait desain proses dimana analisis dilakukan berdasarkan P&ID; tidak memerlukan software khusus dalam pengerjaanya. Keterbatasan yang dimiliki HAZOP adalah penyajian data dalam bentuk worksheet sehingga membutuhkan pemahaman lanjutan; ketidakmampuan dalam menggambarkan skenario risiko maupun mitigasinya. Keunggulan bow-tie diantaranya kemudahan dalam memahami hasil analisis karena tergambarkan dalam visual diagram; kemampuan memprediksi tingkat preventive atas penyebab (proaktif) dan tingkat mitigasi dari konsekuensi risiko yang ditimbulkan (reaktif); kemampuan analisis hingga tingkat/level risiko; dan kemampuan dalam menggambarkan perkembangan dan mitigasi risiko. Adapun keterbatasan bow-tie adalah tidak spesifik mengkaji hazard terkait operasional/desain proses; diperlukan software khusus yang relatif cukup mahal sehingga penggunaannya menjadi terbatas. Dalam hal pemilihan metode risk assessment, pemilihan metode risk assessment sebaiknya disesuaikan dengan tujuan utama dari fasilitas yang akan dinilai. Pada penelitian penilaian risiko di Floating Storage and Offloading Unit (FSO) X PT ABC dengan penggunaan metode HAZOP yang berfokus pada evaluasi kecukupan safety devices suatu instalasi, sehingga perlu dilengkapi dengaan Bow-Tie Analysis agar tingkat risiko dan mitigasi tergambarkan dan terprediksi.

---

The purpose of this study is to compare HAZOP and Bow-tie analysis method to determine the advantages and limitations of the method in assessing the risks that exist in the Floating Storage and Offloading unit (FSO) X PT ABC.

The results obtained will be recommended in risk management at PT ABC. The study was conducted on a unit of oil cargo loading system FSO X on deviation/top event no/less flow and corrosion/erosion during January to July 2015. The parameters used are the parameters that exist in the HAZOP and Bow-Tie method.

The results of the risk assessment on oil cargo loading system are presented in the form of HAZOP worksheet and Bow-Tie diagrams. The advantages of HAZOP including the use of guidance word; specific in terms of identification of risk associated design process based on P&ID; and it doesn?t require any special software.

The HAZOP limitations including the used of worksheet that requires an advanced understanding;and it can?t describing risk scenarios and mitigation. Bow-tie advantages including the results of the analysis as illustrated in the visual diagram so it?s easy to understand; the ability to predict the level of preventive action (proactive) and level of mitigation of the consequences (reactive); analytical skills up to the level of risk; and the ability to describe the development and mitigation of risk.

The limitations of bow-tie is not specifically assess the hazard related to operational/design process; and it required special software, so the use of the method is limited. When we want to conduct the risk assessment, it should be adjusted with the primary purpose of the facility is to be assessed. In the risk assessment study on the Floating Storage and Offloading unit (FSO) X PT ABC, the use of HAZOP method only focuses on the evaluation of the adequacy the installation of safety devices, to get more comprehensive result that can predict the risk level and risk mitigation we also need another method such as Bow-Tie Analysis."

"Kapal FSO Floating Storage and Offloading merupakan jenis kapal yang digunakan pada industri hulu migas untuk menampung minyak bumi atau kondensat dari sumur di dasar laut dan selanjutnya mengalirkan melalui pipa maupun kapal tanker untuk dikomersialkan. FSO Kakap Natuna yang merupakan aset milik Pemerintah Indonesia yang dioperasikan di Laut Natuna menggunakan mesin diesel sebagai generator untuk memenuhi kebutuhan daya listriknya. Moda operasi kapal FSO tersebut cenderung konstan dengan rata-rata beban harian sebesar 11,18 MWh/hari. Pertimbangan atas instalasi panel surya photovoltaic / PV di kapal FSO tersebut antara lain: radiasi sinar matahari yang berlimpah di lokasi FSO Kakap Natuna beroperasi yakni pada kisaran 4,21 ndash; 5,00 kWh/m2/hari, area permukaan dek atas kapal yang luas dengan fasilitas / peralatan yang tidak banyak jumlahnya, adanya efisiensi biaya dan potensi pengurangan Cost Recovery dari industri migas. Perhitungan yang dilakukan dalam analisis ini mencakup : optimasi penggunaan luas area sebesar 6.903 m2 diatas dek kapal, dan 3.551 unit panel surya untuk membangkitkan energi listrik sebesar 5,6 MWh/hari. Studi kelayakan dari instalasi ini menghasilkan pengurangan biaya operasi sebesar USD 829.687 pertahun, sehingga dalam 4 tahun dapat diperoleh biaya pengembalian investasi dibandingkan dengan kondisi operasi eksisting saat ini. Nilai tambah ini dapat menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menggunakan instalasi panel surya pada FSO aset lainnya atau yang dioperasikan jangka panjang.

---

FSO Floating Storage and Offloading vessel is a type of vessel used in upstream oil and gas industry to store petroleum or condensate from subsea well and deliver through pipelines or tankers to be commercialized. FSO Kakap Natuna owned by Government of Indonesia operated in Natuna Sea use diesel engine as a generator to fulfill its electric power needs. The mode of operation of the FSO vessel tends to be constant with an average daily load of 11.18 MWh day. The consideration of having solar panels photovoltaic PV installation in the FSO vessel are abundant sun radiation at FSO Kakap Natuna location with range of 4.21 5.00 kWh m2 day, wide deck surface area with less facilities, the cost efficiency and potential cost recovery reduction of the oil and gas industry. Calculations performed in this analysis include optimization of area usage of 6,903 m2 above ship deck, and 3,551 units of solar panel to generate electrical energy of 5.6 MWh day. The feasibility study of this installation resulted in a reduction in operating costs of USD 829,687 per annum, so that within 4 years investment returns can be obtained as compared to the existing operating conditions. This added value can be a consideration of policy making to use solar panel installations on other FSO or long term operated assets."

"Penelitian ini membahas pemajakan atas floating crane ditinjau dari sisi Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran dan sudut pandang mengenai floating crane menyebabkan adanya permasalahan dalam pengenaan PPh-nya. Implementasi dinilai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun disatu sisi terlihat tidak mengakomodir kebutuhan industry pelayaran khususnya pengusaha floating crane. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuat kebijakan sebaiknya lebih mengkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan baik antara pihak-pihak terkait agar kedepannya peraturan yang diterbitkan dapat lebih jelas, tepat dan mengakomodir industry dengan baik.

---

This study discusses the taxation of floating crane viewed from the perspective of the income tax. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. Results of the study concluded that the differences of interpretation and points of view regarding the floating crane causes the problems in the imposition of income tax. Implementation of the policy has been running fine and according to the regulations, but on the other side it does not accommodate the needs of cruise industry particularly floating crane company. Advice from the research is that policy-makers should better coordinate and communicate well between the parties related so the future regulation can be more clear, precise and accommodate the industry well."

"Seiring dengan target pemerintah dalam peningkatan produksi minyak dan gas di lepas pantai, maka penggunaan bahan kimia dalam kegiatan produksi minyak dan gas semakin meningkat, hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi permasalahan kesehatan pekerja, oleh karenanya perlu dilakukan kajian risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko (risk rating/RR) kesehatan terkait pajanan dari kesebelas bahan kimia utama yang digunakan pekerja, pada proses produksi minyak dan gas di kapal FPSO XYZ tahun 2022. Metode Chemical Risk Assessment (CRA) yang digunakan adalah Stoffenmanager® 8 version 5.0 yang merupakan tools untuk menilai risiko kesehatan jalur pajanan inhalasi dan dermal dari penanganan enam bahan kimia oleh production technician di area kerja topside deck dan lima bahan kimia oleh utility operator di area kerja machinery deck. Hasil CRA menunjukkan bahwa tingkat risiko (RR) jalur inhalasi dimana satu bahan kimia kategori risiko tinggi (1,highest) delapan bahan kimia kategori risiko sedang (2, medium), dan dua bahan kimia risiko rendah (3, lowest). Sedangkan berdasarkan risk characterization ratio (RCR) pajanan inhalasi, ada dua bahan kimia yang diketahui nilai RCR task ≥ 1, yang berarti perkiraan konsentrasi emisi yang dihasilkan saat beraktivitas (task concentration estimation/TCE) terhadap potensi bahaya terhirup oleh production technician dan utility operator saat beraktivitas pada jarak yang dekat dengan sumber emisi, dikategorikan berbahaya atau risiko tidak dapat di tolerir (Unacceptable risk). Untuk tingkat risiko dermal efek lokal (skin local), sembilan bahan kimia masuk kategori risiko tinggi dan dua bahan kimia masuk kategori risiko sedang. Sedangkan tingkat risiko dermal efek sistemik (skin uptake), empat bahan kimia kategori risiko sedang, dan tujuh bahan kimia kategori risiko rendah. Hasil risk rating (RR) menentukan pula prioritas tindakan (Action Priority/AP) pengendalian risiko kesehatan. Rekomendasi pengendalian adalah menurunkan tingkat bahaya (HR) dengan melakukan penggantian bahan kimia (subtitusi) dengan bahan kimia yang lebih rendah tingkat bahayanya bagi kesehatan, dan untuk pajanan dermal (ER), otomatisasi proses penanganan, modifikasi teknik pekerjaan dengan membuat sistem penambahan bahan kimia secara gravitasi, menurunkan jumlah dosis pemakaian namun tetap efektif efisien (workplace-related modifiers), mengurangi waktu dan frekuensi penggunaan bahan kimia tersebut (activity time), penambahan ventilasi lokal (LEV) selain ventilasi mekanik, serta menggunakan baju khusus tahan kimia beserta sarung tangannya atau Chemsuit (control measures modifiers).

---

Along with the government's target to increase offshore oil and gas production,  the use of chemicals in oil and gas production activities tends to increase, this raises concerns about potential health problems for workers, therefore it is necessary to conduct a chemical health risk assessment. This study aims to analyze the health risk rating (RR) related to exposure to the eleven main chemicals used by workers in the oil and gas production process on the FPSO XYZ ship in 2022. The Chemical Risk Assessment (CRA) method that is used is Stoffenmanager® 8 version 5.0 which is a tool to assess the health risks of inhalation and dermal exposure lines from the handling of six chemicals by production technicians on the topside deck work area and five chemicals by utility operators on the machinery deck work area. The results of the CRA show that the risk level (RR) for the inhalation route is one chemical in the high-risk category (1,highest), eight chemicals in the medium risk category (2, medium), and two chemicals in the low-risk category (3, lowest). Meanwhile, based on the risk characterization ratio (RCR) of inhalation exposure, there are two chemicals whose RCR task value is ≥ 1, which means the estimated concentration of emissions produced during the activities (task concentration estimation/TCE) against the potential inhalation hazard by production technicians and utility operators when activities at a close distance to the emission source, are categorized as a dangerous or unacceptable risk. For the level of dermal risk of local effects (skin local), nine chemicals are in the high-risk category and two chemicals are in the medium risk category. While the level of risk of dermal systemic effects (skin uptake), four chemicals were in the moderate risk category, and seven chemicals were in the low-risk category. The results of the risk rating (RR) also determine the priority of action (Action Priority/AP) for controlling health risks. Control recommendations are to reduce the level of hazard (HR) by replacing chemicals (substitutions) with lower chemicals levels of danger to health, and for dermal exposure (ER), automation of handling processes, modification of work techniques by making chemical addition systems automatically. gravity, reducing the number of doses used but still being effective and efficient (workplace-related modifiers), reducing the time and frequency of using these chemicals (activity time), adding local ventilation (LEV) in addition to mechanical ventilation, and using special chemical resistant clothing and gloves or Chemical suit (control measures modifiers)."

"ABSTRAKUU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

---

ABSTRACT

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."

"Pengaliran fluida dari sumur menuju ke fasilitas terapung dan dari fasilitas terapung (Floating Production Unit/FPU) ke fasilitas ekspor memerlukan riser sebagai medianya. Dengan mempertimbangkan beban dinamik yang terjadi di FPU, riser dengan tipe fleksibel menjadi pilihan yang utama untuk digunakan. Untuk mendapatkan kemampuan menahan beban dinamik ini, flexible riser memiliki desain yang khusus, dimana pembuatannya dilakukan dengan menggabungkan beberapa komponen yang sesuai dengan fungsi nya masing-masing. Salah satu komponen utama pembentuk riser adalah carcass yang berbentuk corrugated profile,  menggunakan alloy sebagai materialnya pembentuknya. Dengan bentuk corrugated profile ini, penggunaan inspeksi yang umum dilakukan seperti ILI (In Line Inspection) tidak mampu memberikan hasil yang jelas. Untuk mengatasi permasalahan ini, cara inspeksi yang dilakukan adalah dengan melakukan tes pada annulus risernya. Inspeksi ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Laporan Kerja Praktik Keinsinyuran ini.

---

The flow of fluids from the well to the Floating Production Unit (FPU) and from FPU to the export facility requires a riser as a medium. Considering the dynamic loads occurring in the FPU, a flexible riser is the primary choice applied for this condition. To achieve the capability to withstand these dynamic loads, flexible risers have a specific design, where their construction involves combining several components that correspond to their respective functions. One of the main components forming the riser is carcass with its corrugated profile, using alloy as the material for its formation. With this corrugated profile shape, common inspection methods such as In-Line Inspection (ILI) are unable to provide clear results. To overcome this issue, the inspection method employed involves testing the annulus of the riser. This inspection is explained in more detail in this Praktik Keinsinyuran Report."

"Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini.

---

This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies.

The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"ABSTRAKKegiatan perekonomian tidak terlepas dari risiko usaha. Dalam rangka meminimalkan risiko, pelaku usaha dapat membagi risiko kepada beberapa pelaku dengan memilih bentuk usaha, antara lain adalah joint operation (JO) atau kerja sama operasi (KSO), yaitu bentuk usaha persekutuan yang dipergunakan badan usaha dalam mengerjakan suatu proyek tanpa mempengaruhi entitas sekutu.Terjadi perbedaan antara ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dalam menentukan status Subjek Pajak JO yang berdampak pada pengenaan pajak. Dari sudut PPN, JO diatur sebagai Subjek Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut dan menyetor PPN. Dari sudut PPh, ?bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai?, sehingga JO bukan Subjek Pajak badan dan tidak wajib membayar PPh.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: bagaimana pengaturan perpajakan terhadap JO dan bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan interpretasi terhadap JO.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan meneliti literatur mengenai teori perpajakan, subjek pajak, dan ketentuan perpajakan atas JO, yang merupakan bentuk penelitian normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memahami bagaimana perundangan Indonesia mengatur ketentuan perpajakan atas JO dengan mengaitkannya dengan teori perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis.

---

ABSTRACT

Economic activities relate to business risks. In order to minimize risks, businessmen diversify risks to a number of businessmen by setting appropriate business form or organization, such as joint operation (JO), which is a business partnership for doing some project with no interference to the status of partner?s entity.

There is conflict between value added taxes (VAT) stipulation and income taxes stipulation in determining the status of Tax Subject of JO which has impact on tax burden. The law of VAT stipulates JO as Tax Subject and has obligation to collect VAT from third parties and deposit VAT to Government. Income taxes stipulation stipulates JO as partnerships of two or more corporations for doing some projects, which is temporary until the project finish, such that JO is not Tax Subject and has no obligation to pay corporate income taxes.

Based on the background above, then the problem statements are how is tax treatment on JO and how to solve the different interpretation on JO.

Research methodology used in this study is library research, by researching literature on theories of taxation and Tax Subject and tax stipulation on JO, which is a form of normative research, using secondary data. Method of data analysis is qualitative approaches, by researching how Indonesian laws stipulates taxation on JO in relation with theories of taxation. As a result, the study will produce analytical descriptive data."