Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan peran kelembagaan lokal dalam PNPM Mandiri Pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran BKM ?Bina Mukti? dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan Desa Wisata di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran tidak berkembang dengan maksimal. BKM ?Bina Mukti? sebagai organisasi lokal kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata, sementara itu akibat dari tidak maksimalnya pengembangan kelembagaan proses pelembagaan tidak berlangsung baik. Beberapa faktor penyebab, antara lain: terjadi perpecahan internal, subordinasi pemerintah, ego sektoral instansi dan kapasitas SDM lemah. Perlu kebijakan kelembagaan yang strategis dalam merubah kondisi tersebut.

---

ABSTRACT

This study describes the role of local institutions in the PNPM Mandiri Tourism with qualitative descriptive approach. The results showed BKM "Bina Mukti" undevelop maximum in the planning, implementation and control program development at Sidomulyo Village Tourism in the Pangandaran district. BKM "Bina Mukti" as local organizations lack a role in empowering communities in tourist locations, while it is not the maximum result of the institutionalization process of institutional development are undeveloped. Several factors, among others: the case of internal divisions, subordinated to the government, ego sectoral agencies and weak human resource capacity. Necessary institutional strategic policies in changing conditions."

"ABSTRACTPariwisata telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 4 dekade terakhir di dunia. Di Indonesia sendiri daya saing sektor pariwisata terus mengalami peningkatan perbaikan. Demikian pula sama halnya dengan pariwisata yang berada di Kabupaten Pangandaran yang saat ini sedang berada pada fokus perhatian pemerintah dalam pembangunan potensi pariwisatanya. Suksesnya pembangunan sustainability tourism tentunya sangat dipengaruhi oleh resident attitude yang mengarah pada support for tourism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari environment sustainability, tourism plan, community participation, dan community attachment yang merupakan pengaruh dari dalam individu serta subjective norm yang merupakan pengaruh dari luar individu terhadap support for tourism. Penelitian ini meneliti sebanyak 170 responden penduduk lokal yang lahir dan telah menetap setidaknya 3 tahun terakhir di Kabupaten Pangandaran. Hasil dari penelitian ini membuktikan pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment terhadap positive impact dan community attachment terhadap negative impact serta community participation juga subjective norm terhadap support for tourism. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari environmental sustainability, tourism planning, community attachment terhadap support for tourism dan environmental sustainability, tourism planning, community participation terhadap negative impact.

---

ABSTRACTTourism has experienced rapid growth in the last 4 decades in the world. In Indonesia, the competitiveness of the tourism sector has been improving. Likewise, tourism in Kabupaten Pangandaran which is currently at the focus of the government's attention in developing its tourism potential. The success of the development of sustainability tourism is certainly very influenced by the resident attitude that leads to support for tourism. This study aims to determine the relationship of environment sustainability, tourism plans, community participation, and community attachments which are influences from within the individual also subjective norms which are influences from outside the individual towards support for tourism. This study examined 170 respondents of local residents who were born and settled at least the last 3 years in Kabupaten Pangandaran. The results of this study prove the significant influence of environmental sustainability, tourism planning, community participation, community attachment to positive impact, community attachments to negative impacts also community participation and subjective norms to support for tourism. This study did not find any significant influence from environmental sustainability, tourism planning, community attachments to support for tourism and environmental sustainability, tourism planning, community participation to negative impact."

"Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama selaku pelaksana ditingkat masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan yang ditemui saat melaksanakan PNPM Mandiri dan juga melihat upaya yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada kesamaan peran yang dilakukan oleh BKM Mita Bersama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci dengan peran yang dilakukan oleh pekerja masyarakat.

---

This research is about Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mitra Bersama role as the implementer of PNPM Mandiri Perkotaan in society level at Karawaci. This research discuss about some obstacles that found in the execution of PNPM Mandiri Perkotaan and also see what are BKM Mitra Bersama efforts to settle those obstacles. This research use descriptive analyses and qualitative method. The result of this research shows that BKM Mitra Bersama role in the implementation of PNPM Mandiri Perkotaan is same as the role which done by community development."

"PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya.

---

PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi.

Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process.

This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"Penelitian ini bertujuan memahami program penanganan kemiskinan PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian ini difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan hasil capaian program. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi.Penelitian ini dilaksanakan pada program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Dimana Kabupaten Bekasi terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang jumlahnya mencapai sebanyak 111.577 rumah tangga pada tahun 2005 dan sebanyak 105.338 rumah tangga (16%) dari 659.653 rumah tangga yang ada pada tahun 2008, sementara di Kecamatan Kedung Waringin dengan jumlah penduduk 55.737 jiwa, dan jumlah rumah tangga 38.570 pada tahun 2008, tercatat terdapat 6.638 rumah tangga miskin pada tahun 2005, dan pada tahun 2008 tercatat 5.589 RTM.Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, kegiatan-kegiatan dan pencapaian program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk memahami pencapaian pelaksanaan, serta aspek pendukung dan penghambat pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan.Hasil penelitian menunjukkan, Program PNPM Mandiri Pedesaan telah menunjukkan kinerjannya awal implementasi program, dimana telah mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana desa melalui dana hibah program ditambah swadaya masyarakat setempat, menyalurkan dana kepada KSM, tetapi jika dicermati (setelah program menginjak tahun ketiga), dapat dinyatakan belum/tidak terjadi proses pemberdayaan (khususnya) bagi warga miskin, karena: (a) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (b) lembaga lokal masyarakat (UPK) lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan. (c) partisipasi masyarakat pada kegiatan sarana prasarana terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan untuk tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang.;This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural.

---

This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural. This study focuses on aspects of planning, implementation, sustainability and the achievement of the program. The study was conducted through qualitative approaches (understanding, views, and responses) of informants in the field, which produces descriptive data, Data were obtained through in-depth interviews with the informants, along with documentation study, and observation.This research was conducted on the program in the District of PNPM Rural Kedung Waringin Bekasi, Bekasi Where there are Poor Households (RTM) which amounts to as much as 111 577 households in 2005 and as many as 105 338 households (16%) of which there are 659 653 households in the year 2008, while in District Kedung Waringin with a population of 55 737 inhabitants, and the number of 38 570 households in 2008, noted there are 6638 poor households in 2005, and in 2008 recorded 5589 poor households.The purpose of this study: 1. To know the process of implementation, activities and achievements of poverty handling program based on community empowerment. 2. To understand the achievement of implementation, as well as aspects of supporting and implementing the program PNPM Rural.Results showed that, The program has shown PNPM Rural working at the beginning of the implementation of the program, which has been able to do the construction of village infrastructure through grants programs, to channel funds to the SHGs, and has been able to roll out several times, but if observed (after the program entering its third year), can be expressed not / do not occur empowerment process (especially) for the poor, because: (a) no transfer of power to the poor, for more programs that can be utilized by the group, (b) institutions local communities (UPK) has a bigger role as a supplier credit from the institution of empowerment. (C) community participation in infrastructure activity seen in the planning and execution of the program, while for the preservation and maintenance phase was decreased."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengembangan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Besih Berbasis Kelembagaan Lokal yang dilakukan oleh paguyuban Tirta Mandiri di desa Dadapan, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 23 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, pengelola paguyuban Tirta Mandiri dan anggota paguyuban.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terjadi keefektifan pengelolaan air bersih yang dikelola kelembagaan lokal melalui bentuk mekanisme keorganisasian sehingga memunculkan partisipasi aktif anggota pada proses pengembangan masyarakat. Keberadaanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses air bersih dan terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about community development through clean water management based local institution done by Tirta Mandiri community in Dadapan village, Lumajang regency, Jawa Timur province. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. While collecting data using in-depth interviews with 23 informants which consists of natural leader dan head of village, managers of Tirta Mandiri and formal members. The results of this study show that the effectiveness in water clean management by local institution through organized mechanism with the result that active participation of members in processing community development . This benefits the society in accessing clean water and nurturing local values and culture in the society. "

"Di Indonesia, kemiskinan di pedesaan masih yang tertinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional. Pemerintah telah menetapkan suatu program penanggulangan kemiskinan untuk daerah pedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat bernama PNPM Mandiri Perdesaan. Pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan ini telah mendistribusikan dana secara langsung ke rekening masyarakat di setiap kabupaten disebut sebagai Community Block Grant (BLM) per tahun. Pemerintah telah menetapkan alokasi dana ini sedemikian rupa sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan community block grant (BLM) di PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 297 kabupaten di Indonesia pada tahun 2007-2011 dan hasil empiris menemukan bahwa alokasi community block grant (BLM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, alokasi pemerintah tampaknya akan terus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan angka kemiskinan tetapi tidak dapat membantu untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan untuk periode yang lebih lama.

---

Poverty in rural areas in Indonesia is still the highest one compared to poverty in urban areas and in the national level. The government already established a poverty reduction program in rural areas that based on community empowerment named PNPM Mandiri Rural. The government through this poverty alleviation program distributes funds directly to the community account in every district named as Community Block Grants (BLM) annually. The government has set this funds allocation in such a way so that the goal of poverty reduction can be achieved. This study, in overall, wants to investigate the effect of government policy of allocating community block grants (BLM) in PNPM Mandiri Rural on reducing poverty in Indonesia's rural areas.

This study uses panel data of 297 districts in Indonesia at 2007-2011 and the empirical result found that the community block grants (BLM) allocation has significant contribution on poverty reduction in Indonesia's rural areas. However, the government allocation seems to continue to make a substantial contribution to poverty headcount reduction but cannot help to reduce the gap of poverty and the severity of poverty over the longer period."

"Populasi masyarakat terasing di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta jiwa atau 214.488 kk (Depsos : 96/97). Masyarakat terasing sendiri, oleh Departemen Sosial R.I (1999: 2) diartikan sebagai "kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum mampu terlibat dalam jaringan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik". Kondisi kehidupan mereka sangat tertinggal dibandingkan masyarakat lain di sekitarnya, dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya pemberadayaan masyarakat terasing bertujuan agar mereka menjadi setara dengan masyarakat di sekitarnya. Namun, sebagaimana juga diakui oleh Departemen Sosial, bahwa hasilnya banyak yang mengalami kekurang berhasilan. Dengan kata lain program yang telah menghabiskan banyak sumber daya berupa biaya, waktu dan tenaga tidak banyak memberikan perubahan pada kehidupan warga masyarakat terasing. Untuk mengurangi tingkat kekurang berhasilan, pemberian pelayanan kepada masyarakat terasing diubah. Melalui Sistem Pemukiman Sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Metoda Community Development. Dengan metoda ini, warga masyarakat terasing tidak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Karena merupakan metoda yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat terasing, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan metoda tersebut. Untuk tujuan tersebut penulis melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan konsep masyarakat, masyarakat terasing, Pembangunan, Community Development.dan pemberdayaan.
2. Membuat research design untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan Melakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
3. Responden yang dijadikan sumber data primer adalah kepala keluarga warga masyarakat terasing sebanyak 35 orang yang masing-masing mewakili keluarganya, dua orang petugas lapangan, satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat propinsi dan satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat pusat.

Setelah mengkaji semua informasi, baik yang diperoleh dari hasil kajian dokumentasi maupun wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, diperoleh berbagai kesimpulan, di antaranya :

1. Dilihat dari segi kuantitas, kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing sangat kecil. Jumlah yang telah mendapatkan pelayanan selama 20 tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak 34.185 kepala keluarga dari populasi sebanyak 214.488 kepala keluarga, atau sebesar 16,41% atau 0,82% setiap tahun. Rendahnya kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing tersebut terkait dengan visi pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan dan memberikan perhatian yang kecil kepada pembangunan sosial. Pembangunan masyarakat terasing merupakan bagian dari pembangunan sektor kesejahteraan sosial yang merupakan bagian pembangunan sosial. Kecilnya perhatian terhadap pembangunan sektor sosial, menyebabkan alokasi anggaran untuk sektor inipun kecil.
2. Dilihat dari segi kualitas, pelayanan yang telah diberikan selama ini juga belum mampu memberikan perubahan yang berarti, dalam pengertian kemajuan dan peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat terasing.
3. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat terasing ToBentong di Desa Bulo-Bulo, setelah memasuki tahun ke lima, juga belum memberikan perubahan yang berarti. Bahkan tingkat hunian rumah yang disediakan di pemukiman sangat rendah dan sebanyak 33 kepala keluarga menyatakan mengundurkan diri dari program setelah masa pemberian jaminan hidup selesai. Masa jaminan hidup lamanya 15 bulan di awal pelaksanaan program. Selain ke 33 kepala keluarga tersebut, 18 kepala keluarga lainnya tidak menetap di lokasi pemukiman karena rumahnya telah rusak total akibat terkena musibah angin kencang. Pada sisi lain, pengadaan sarana dengan biaya yang relatif besar tidak dapat dimanfaatkan oleh warga penghuni pemukiman, seperti jamban keluarga dan bak penampungan air bersih. Lokasi pemukiman yang ada di puncak-puncak perbukitan menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Karena sumbersumber mata air adanya di sela-sela perbukitan. Dengan demikian terjadi "inefficiency dalam pembiayaan program disamping cermin bahwa dalam proses pelaksanaan program belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Perubahan yang terlihat adalah makin tingginya frekuensi dan intensitas interaksi masyarakat terasing dengan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Minat orang luar untuk datang ke desa Bulo-Bulo meningkat sejak tahap-tahap pelaksanaan program, karena melihat adanya kegiatan besar, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan rumah pemukiman. Kunjungan orang luar semakin meningkat ketika mulai dibangun pasar tradisional dan pasar desa masuk ke dalam jaringan pasar antar desa yang bergiliran setiap lima hari sekali.

Bedasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dalam tulisan ini juga diajukan beberapa saran, yakni :

1. Masih besarnya populasi masyarakat terasing secara nasional dan kaitannya dengan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan, mereka sebagai salah satu potensi pembangunan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tetap perlu dilanjutkan.
2. Agar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip Community Development secara lebih efektif, sehingga pencapaian tujuan dan perolehan hasil semaksimal mungkin.
3. Mengingat bahwa salah satu faktor yang dapat mempercepat kemajuan suatu masyarakat adalah pendidikan, maka sebaiknya dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing, kegiatan pendidikan formal setingkat SD dan SMP untuk anak usia sekolah dan non formal, seperti Kelompok Belajar dan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, juga lebih diperhatikan.

"