Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

---

ABSTRACT

The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014.

The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience.

This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.

The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, dari bentuk penipuan dokumen hingga perdagangan manusia sehingga dapat disebut sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas 115 dengan Perpres No. 115/2015 sebagai satuan tugas dengan mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus - kasus IUU Fishing, yang terjadi di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Satgas 115 menjadi “one roof enforcement system” bagi penanganan dan pencegahan IUU Fishing termasuk penegakan hukum di laut di mana di dalamnya terdapat lembaga/instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum dan pengawasan laut berdasarkan peraturan perundang - undangan pembentukannya. Kinerja Satgas 115 menunjukkan hasil signifikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran IUU Fishing di ZEEI dan meningkatnya jumlah tangkapan yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani dan pendapatan nelayan. Keberhasilan tugas Satgas 115 dapat menjadi pertimbangan untuk meneruskan sistem pengawasan laut, termasuk di dalamnya penanganan dan pencegahan IUU Fishing, dengan penguatan kelembagaan melalui peraturan perundang - undangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu untuk memperhatikan sifat koordinatif, kewenangan, kedudukan, dan pemanfaatan potensi terintegrasi antarlembaga/instansi terkait sebagai suatu “single agency” yang melanjutkan kinerja Satgas 115.

 

 

---

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing) has become a concern for countries worldwide. Indonesia is one of those countries because the number of IUU Fishing cases increases from year to year. The impact caused not only on the availability of fish stock but also affected social and economic problems. Besides, IUU Fishing also threatens the preservation of marine resources, sustainable fisheries, and is indicated as a cross country crime in which other offenses included. Those offenses are from frauds in the form of document to human trafficking so that it can be called a part of transnational organized crime. According to those facts, President Joko Widodo established Task Force 115 with Presidential Decree number 115 the year 2015 (Perpres 115/2015) as a task force with a mandate to enforce the law against IUU Fishing cases, which occurred in waters and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). There are Institutions/agencies authorized to carry out law enforcement and sea surveillance based on the laws and regulations of its formation before the establishment of Task Force 115. Task Force 115 becomes a "one roof enforcement system" for those Institutions/agencies for handling and preventing IUU Fishing, including law enforcement at sea. Task Force Performance 115 showed significant results with a decrease in the number of violations of IUU Fishing in ZEEI and an increase of catches indicated by the number of cases handled and fishermen's income. The success of the Task Force 115 task can be a consideration for continuing the marine surveillance system, including the handling and prevention of IUU Fishing, by strengthening its institutions through legislation. The institutional strengthening needs to pay attention to the coordinative nature, authority, position, and utilization of integrated potential between related institutions/agencies as a "single agency" that continues the performance of Task Force 115.

"

"ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi yang berada di luar Indonesia, dan selama ini belum pernah bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk memidanakan korporasi menjadi isu penting, karena penegak hukum hanya berpegang pada KUHAP dimana pemidanaannya ditujukan kepada pelaku perorangan/pengurus dari korporasi tersebut.

---

ABSTRACT

Law enforcement at the sea plays a very important role and function as part in realizing the authority and Sovereignty of the State at sea. Illegal act of illegal fishing has not been included in transnational crime as stated in UNTOC. But the perpetrators of illegal fishing crime is not possible to be done by corporations outside Indonesia, and so far has never been snared with Indonesian law. The existence of different views of every law enforcer to criminalize the corporation becomes an important issue, because law enforcement only holds KUHAP where its punishment is addressed to individual perpetrators/administrators of the corporation.

"

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"Tugas Karya akhir ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindakan yang tergolong kepada Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berfokus kepada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas IUU Fishing yang terjadi wilayah laut Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai indikator yang menentukan efektif atau tidaknya suatu penegkan hukum. Adapun ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah unsur struktur hukum yang ditandai dengan adanya institusi yang melaksanakan penegakan hukum terhadap IUU Fishing, kemudian unsur substansi dan kultur hukum yang ditandai dengan terciptanya peraturan-peraturan hukum, yang diiukuti dengan sikap tegas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah laut.

---

This final paper discusses about law enforcement actions conducted by the Government of Indonesia in eradicating the actions that considered Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing in an effort to maintain the Indonesia marine territorial sovereignty. Therefore, this paper focuses on law enforcement measures conducted by the Government of Indonesia in an effort to eradicate IUU fishing that occurs in Indonesia sea territory, which are then analyzed using the legal system theory propounded by Lawrence M. Friedman. The results of this paper show that law enforcement against IUU fishing implemented by the Government of Indonesia has met the three elements of the legal system propunded by Lawrence M. Friedman as an indicator that determines whether the law enforcement is effective or not. The three elements of the legal system is an element of the legal structure that is characterized by the institutions that implemented law enforcement against IUU fishing, then the element of substance and legal culture that is characterized by the creation of legal regulations, which followed with the attitude and commitment of the Government of Indonesia in performing law enforcement in an effort to maintain the marine territorial sovereignty."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi secara aplikatif dilapangan masih belum dapat memenuhi target dalam meminimalkan tindak pidana illegal fishing di laut, dimana terdapat pelaku-pelaku kejahatan illegal fishing baik dilakukan oleh KII dan KIA yang belum tertangkap dan masih beroperasi di wilayah laut NKRI, serta masih banyaknya sumber daya perikanan yang di ambil secara ilegal oleh pelaku kejahatan dilaut.Tesis ini akan menjelaskan konsep bagaimana mengoptimalkan tugas penegakan hukum secara terpadu oleh aparat penegak hukum dil aut yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tesis ini juga akan menjabarkan banyak persoalan yang menjadi kendala dan solusi dalam menegakan tidak pidana illegal fishing di Indonesia agar bisa berjalan dengan optimal efisien dan efektif.

---

This thesis discusses the Optimization of the Duty of Law Enforcement in the Sea in an Integrated Security System Against Illegal Fishing Crimes. There are several rules that have been made by the government and ministries in order to take policies on law enforcement against illegal fishing in the sea in order to be optimally efficient and effective. However, applicatively in the field it still cannot meet the target of minimizing the crime of illegal fishing in the sea, where there are perpetrators of illegal fishing both carried out by KII and KIA who have not been caught and are still operating in the NKRI sea area, as well as many fisheries resources which is taken illegally by criminals in the sea. This thesis will explain the concept of how to optimize the task of law enforcement in an integrated manner by law enforcement officers in the sea which is authorized by law. This thesis will also describe the many problems that become obstacles and solutions in upholding not criminal illegal fishing in Indonesia in order to run optimally efficiently and effectively."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"Fisheries have an important and strategic role in the development of national economy, especially in promoting the expansion of employment opportunities, income generation, and the improvement of living standards of small fishermen, fish farmers and the parties entrepreneurs in the field of fisheries. The importance of the fisheries sector requires the preservation of the fisheries sector while maintaining the environment, sustainability, and availability of fish resources. Maritime country which has a large fishery resources often attract the attention of foreign fishing vessels to engage in fishing illegally (hereinafter referred to illegal fishing). Other factors that cause illegal fishing is the world's fish needs (demand) increased, on the other hand the world supply of fish is declining, as well as the occurrence of excess demand mainly of marine fish species such as tuna. Efforts to tackle illegal fishing is a matter that must be considered by a country. These measures should be set out clearly in the regulations of the country concerned. In fact the efforts taken between one country and another are differents. One example is the act of sinking foreign by the Indonesian government."