Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restrukturisasi pembiayaan murabahah merupakan suatu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah. Secara praktik, restrukturisasi mengharuskan adanya suatu kesepakatan antara konsumen sebagai pihak yang gagal bayar dengan perusahaan pembiayaan syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam industri pembiayaan syariah, pembiayaan murabahah merupakan produk utama yang banyak ditawarkan dan digunakan oleh konsumen. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan pembiayaan syariah yang jasanya banyak digunakan oleh konsumen. Praktik yang terjadi pada PT XYZ, apabila terjadi gagal bayar dari konsumen maka pendekatan yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara melakukan konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi konsumen maupun PT XYZ. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum terdapat suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik. Adapun pelaksanaan konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik masih ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan fatwa DSN MUI. Kondisi yang ada saat ini menimbulkan potensi law enforcement yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak optimal. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dengan segera Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan peraturan mengenai konversi akad murabahah menjadi akad ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku dan mengikat semua pelaku usaha pada industri pembiayaan syariah di Indonesia.

---

Restructuring murabaha financing is an alternative to the completion of financing problems. In practice, restructuring requires the existence of an agreement between the consumer as the party failed to pay and the Islamic finance company as the person who provided the financing. In the Islamic finance industry, murabaha financing are the main products which widely offered and used by consumers. PT. XYZ is one of the Islamic financing company whose services are widely used by consumers. The practices occur in PT XYZ, in case if the costumer failure to pay, the approach taken is to restructure the financing by converting akad murabaha into akad of Ijarah muntahiyah bittamlik. Implementation of the restructuring raises new legal consequences for consumers and slso to PT XYZ. The research method used in this research is normative juridical with typology explanatory research and the research data was analyzed qualitatively.

From the research, it was found that there were a rule of law that governs the conversion of akad murabaha into akad ijarah muntahiyah bittamlik. As for the conversion of akad murabaha into akad Ijarah muntahiyah bittamlik there were discrepancy with DSN MUI fatwa. Existing conditions pose a potential law enforcement conducted the Financial Services Authority to be not optimal. The research expected that the Financial Services Authority may issued regulations on conversion akad murabaha into akad Ijarah muntahiyah bittamlik as soon as possible, which applicable and binding on all businesses in the Islamic finance industry in Indonesia."

"Pertumbuhan sistem perekonomian Islam ditunjukkan dengan lahirnya praktik keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam, seperti Bank Syariah, dimana salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan murabahah selalu didahului dengan dibuatnya akad atau perjanjian antara Bank dengan nasabah. Dalam akad termuat kalusul-klausul yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Sengketa dalam perbankan syariah dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)? Dan Bagaimanakah putusan BASYARNAS dalam perkara PT. X dengan nasabah Y yang sesuai dengan peraturan perundanganundangan.Penelitian ini dianalisis secara preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tidak hampir sama dengan proses beracara di pengadilan, perbedaannya terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana pembuktian di basyarnas bersifat tertutup, sedangkan pembuktian di lembaga peradilan pembuktiannya bersifat terbuka. Proses pemeriksaan dalam hal pembuktian, di Basyarnas lebih ditekankan kepada saksi dan ahli saja. Dalamp Putusannya, BASYARNAS menyatakan bahwa akad murabahah nomor 53 tanggal 23 februari 2003 mengandung unsur riba dan gharar sehinga akad tersebut dibatalkan, dan PT. bank X dinyatakan wanprestasi.

---

The growth of Islamic economic system is indicated by the birth of financial practices using the principle of Islamic law, such as the Islamic Bank, where one of the business activities of Islamic banks is murabaha financing. Each financing murabaha is always preceded by a contract or agreement made between the Bank and the customer. Kalusul-contained in the contract clause relating to the financing murabaha, including the choice of dispute resolution in the event of a dispute between the bank and its customers. Disputes in Islamic banking is possible to be settled through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).

The main problem in this research is How the settlement of disputes through the Arbitration Board of the National Sharia (BASYARNAS)? And How BASYARNAS verdict in the case of PT. X with Y customers in accordance with laws and regulations.

This research analyzed using analytical prescriptive normative juridical approach. From the research we concluded that the settlement of disputes through BASYARNAS not nearly the same as the proceedings in the court, there are differences in the systems of proof, where proof in Basyarnas are closed, while the proof of evidence in judicial institutions are open. The inspection process in terms of proof, in Basyarnas more emphasis to the witnesses and experts alone. DalampPutusannya, BASYARNAS stated that murabahah number 53 dated 23 February 2003 contain elements of usury and gharar so that the contract is canceled, and PT. bank X is declared in default."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Dalam melakukan kegiatan operasional, Lembaga Pembiayaan memperoleh dana melalui perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah. Saat ini dana tersebut lebih banyak diperoleh dari perbankan syariah melalui kerjasama channeling. Dana yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan sewa guna usaha (Leasing). Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yaitu Akta Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dibuat di hadapan Notaris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dilaksanakan oleh PT Tifa Finance, mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam akta Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) tersebut berdasar prinsip syariah serta menganalisis apakah pembiayaan yang dilaksanakan tersebut seluruhnya telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada lembaga pembiayaan PT Tifa Finance dilaksanakan sebagaimana PT Tifa Finance melaksanakan sewa guna usaha konvensional. Seharusnya sewa guna usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian channeling. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam format akta pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada PT Tifa Finance banyak mengadopsi dari format akta sewa guna usaha konvensional. Sesuai analisis pelaksanaan dan format akta pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) kurang sesuai dengan Hukum Islam. Dengan demikian, seharusnya baik perjanjian channeling maupun perjanjian IMBT dilaksanakan lebih bijaksana untuk melindungi kepentingan para pihak dan sesuai dengan ketentuan syariah untuk memenuhi asas keadilan dan asas persamarataan dalam Perikatan Islam."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah pada PT Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaian penerapannya tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu PT Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penjadualan ulang piutang murabahah bermasalah yang ada pada PT Bank XYZ masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK 102.

---

This study aims to explain implementation of restructuring default murabahah financing at PT Bank XYZ. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI and Financial Accounting Standard 102. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of restructuring default murabahah financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well."

"ABSTRAKBank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahIslam. Salah satu produk perbankan yang saat ini diminati oleh nasabah banksyariah di Indonesia adalah Pembiayaan Multijasa Umrah. Pembiayaan multijasadalam perbankan Islam dapat dilakukan dengan Akad Ijarah. Tesis ini membahasmengenai kesesuaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di BankRakyat Indonesia Syariah dikaitkan dengan ketentuan perbankan syariah yangberlaku dan penyelesaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah diBank Rakyat Indonesia Syariah apabila debitur tidak sanggup membayarangsuran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, denganmetode pendekatan yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenisdata adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Analisis data yangdipergunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitumekanisme operasional produk Pembiayaan Umrah BRIS telah memenuhi dansesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penyelesaian pembiayaanmultijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah apabiladebitur tidak sanggup membayar angsuran yaitu, menjual harta benda yangdijaminkan oleh nasabah kepada BRIS. Sedangkan apabila dalam penyelesaiansecara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka nasabah dan BRIS sepakatuntuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).

---

ABSTRACTIslamic bank is a bank that operates in accordance with the principles of IslamicShariah. One of banking products that are currently demanded by customers ofIslamic banks in Indonesia is Umrah Multiservice Financing. Multiservicefinancing in Islamic banking can be done with Ijarah Contract. This thesisdiscusses the suitability of umrah multiservice financing with Ijarah Contract inBank Rakyat Indonesia Syariah associated with the applicable of Islamic bankingregulations and finance completion of umrah multiservice financing with IjarahContract in Bank Rakyat Indonesia Syariah if the debtor could not pay theinstallments. Type of research is normative research, with normative juridicalapproach and explanatory as typology research. This type of data is secondarydata with primary legal materials. Analysis of data used is the analysis ofqualitative data. The research shows that the operational mechanisms UmrahFinancing BRIS product has met and in accordance with Law No. 21 of 2008concerning Islamic Banking and National Sharia Board Fatwa. Completion ofumrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat IndonesiaSyariah if the debtor can not pay the installment is selling the property pledged bythe client to BRIS. Meanwhile, if the settlement still doesn?t reach the agreement,the customer and BRIS agreed to resolve them through the National ShariaArbitration Board (BASYARNAS)."