Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan (Agreement on Safeguards) yang berhasil disepakati antamegara anggota WTO, merupakan suatu terobosan untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri selain tindakan lain seperti antidumping, countervailing duty, kebijakan subsidi-imbalan dan lain-lain sebagai dampak dari perdagangan bebas. Tindakan pengamanan (safeguard) berbeda dengan ketentuanketentuan sebelumnya, yang hanya dapat digunakan dalam kondisi di mana dalam perdagangan bebas tersebut berlangsung persaingan tidak sehat (unfair competition), atau perdagangan tidak sehat (unfair trade). Tindakan safeguard dapat diterapkan bilamana industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius akibat dari lonjakan produk sejenis atau bersaing di dalam pasar domestik suatu negara. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah harus adanya penyelidikan (investigation) terlebih dahulu dan dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) bahwa kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut disebabkan atas lonjakan impor.Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur masalah safeguard di Indonesia menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tindakan safeguard itu sendiri. Hal ini akan memberikan hambatan yang cukup berarti bagi Pemerintah dan dunia usaha umumnya apabila ingin menerapkan ketentuan safeguard baik karena lonjakan impor, maupun penanganan lebih lanjut apabila produk ekspor Indonesia dikenakan tindakan safeguard oleh negara mitra dagang.Baru-baru ini Indonesia telah meratifikasi Agreement on Safeguards melalui Keputusan Presiden No 84/ Tahun 2002 tentang Ketentuan Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Akibat dari Lonjakan Impor. Ketentuan ini mengatur ketentuan umum dan syarat-syarat yang pada prinsipnya cerminan dari Agreement on Safeguards. Ketentuan ini juga menjadi salah satu dasar hukum untuk pembentukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tindakan pengamanan di Indonesia.Dengan demikian, diharapkan Keputusan Presiden ini dapat memberikan pe4oman, pengarahan, dan pemahaman yang cukup tentang Ketentuan Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri di Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan impor benang cotton bukan benang jahit yang ada pada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang spinning benang cotton lokal. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi mengatasi adanya lonjakan impor yang terjadi akan benang cotton, dan juga meningkatkan produktifitas industri bidang tekstil baik dari industri yang bergerak dalam bidang spinning maupun weaving benang. Adanya BMTP tersebut merupakan upaya dari pemerintah dimana hasil tersebut diharapkan dapat mengatasi lonjakan impor, dan menumbuhkan kembali produktifitas industri tekstil lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, penerapan kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang merupakan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena adanya lonjakan impor yang menyebabkan adanya kerugian serius pada industri tekstil dalam negeri. Penerapan kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dan SDA dari pihak produsen benang cotton, adanya penyelundupan, dan pengusaha yang terus mencari celah dari adanya Safeguard ini. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan penyelidikan lebih lanjut dari ketepatan tarif spesifik yang digunakan dalam perhitungan Safeguard dan juga bagi para pengusaha hendaknya dalam mengatasi lonjakan impor sebaiknya meningkatkan kembali kualitas produk-produk lokal, sehingga kualitasnya tidak kalah saing dengan produk-produk impor.

---

This research addresses the policies Safeguard Measures Import Duty import cotton yarn not sewing thread that exist in a company engaged in the field of local cotton yarn spinning. This policy conducted by the government in order to overcome the surge in imports of cotton yarn that will happen is not a sewing thread, and also increase the productivity of both the textile industry that the industry is engaged in spinning and weaving yarns. The existence of Safeguard Measures Import Duty is an effort of the government in which the outcome of the process is expected to address import surges, and regrow productivity of the local textile industry. The purpose of this study is to describe the background, policy implementing, as well as factors that the implementation of the policy barrier. This research used qualitative descriptive approach.

The background is issued according to a surge in imports that cause serious injury to the domestic textile industry, and / or threat of serious injury to the domestic textile industry. Implementation of this policy went pretty well, although there are constraints that are considered to make this policy runs less effective which is associated with limited human and natural resources of the cotton yarn manufacturers, smuggling, and employers are constantly looking for the loopholes of the Safeguard. The results of this study suggest that further investigation of organized provision specific rates used in the calculation of Safeguard and also for employers should address the surge in imports should improve the quality back local products, so the quality is not less competitive with imported products."

"Perdagangan internasional pada prinsipnya adalah perdagangan yang bebas dari segala hambatan. Namun dalam praktek hal tersebut sulit diwujudkan secara penuh. Salah satu alasannya karena perbedaan tingkat ekonomi dan kemampuan industri suatu negara, baik antara negara maju dengan negara berkembang maupun diantara negara berkembang sendiri. Perbedaan tingkat ekonomi serta kesiapan industri tersebut dijembatani dengan perjanjian-perjanjian yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang industrinya belum siap secara struktural agar mampu bersaing dengan kompetitornya dari luar negeri. Dengan cara menetapkan aturan-aturan yang menghambat arus perdagangan barang masuk ke dalam negeri. Hambatan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sebagaimana yang dianut oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), dimana Indonesia menjadi anggota. Karenanya panting agar hambatan yang diberlakukan adalah terbatas dalam keadaan yang benar-benar mendesak serta diterapkan dalam jangka waktu yang sependek mungkin. Untuk itu Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional yang berisi aturan main yang dapat mengakomodasi industri dalam negeri yang perlu mendapat perlindungan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor dengan harapan agar pada saatnya sektor industri dapat secara maksimal memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada dalam perjanjian internasional untuk kepentingan industri dalam negeri. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengertian Tindakan Pengamanan/Safeguard menurut ketentuan GATT, mengenai pengaturan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dalam mengamankan industri dalam negeri Indonesia, serta penanganan kasus yang berkaitan dengan Tindakan Pengaman/Safeguard oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan safeguards berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kertas dan kertas karton dilapisi, tidak termasuk kertas uang sebagai upaya melindungi industri dalam negeri ditinjau dari persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan pertimbangan kepentingan nasional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan safeguards terhadap impor produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan safeguards dan memenuhi unsur pertimbangan kepentingan nasional. Berdasarkan data impor tahun 2015? 2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut cukup mampu mengurangi lonjakan impor

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of safeguards (BMTP) against imports of coated paper and paperboard in an effort to protect domestic industries in terms of the requirements stipulated in the provisions of safeguards and considerations of national interests. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the application of safeguards against imports of the product complies with the requirements set out in the provisions of safeguards and meet the elements of national interest considerations. Based on data of imports in 2015- 2016 it can be concluded that the application of BMTP is quite capable of reducing imports surge."

"Pada tahap sekarang ini, perdagangan di dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Yaitu dimana produk-produk atau barang-barang dari berbagai negara dapat dengan mudah masuk ke suatu negara lainnya untuk dipasarkan. Kemudahan tersebut diharapkan dapat memberikan variasi pilihan bagi para konsumen. Dengan keadaan tersebut maka barang-barang dari luar negeri / barang-barang impor akan banyak masuk ke wilayah suatu negara. Barang-barang impor yang masuk, sesuai konsep dari perdagangan bebas harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang sejenis buatan dalam negeri / industri dalam negeri. Namun dengan kondisi demikian terkadang barang produksi industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan lonjakan barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi situasi ini, dimana barang impor melonjak masuk dan dipasarkan dengan harga yang lebih murah dari harga barang sejenis industri dalam negeri sehingga menimbulkan ancaman kerugian serius atau kerugian serius, maka suatu negara sesuai dengan aturan dalam WTO sebagai lembaga yang menjalankan sistem perdagangan internasional memberikan solusi dengan memperbolehkan melakukan suatu tindakan pengamanan / safeguards guna melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan barang impor. Safeguards dalam WTO termasuk kedalam fair trade karena merupakan suatu tindakan pengamanan bagi industri dalam negeri yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan-aturan perdagangan. Untuk dapat menerapkan safeguards terhadap barang impor harus dipenuhi terlebih dahulu syaratsyarat yang terdapat dalam Agreement Ort Safeguards dari WTO. Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya serta untuk memberikan variasi pilihan barang bagi para konsumennya juga mengimpor barang-barang dari luar. Salah satu barang yang diimpor adalah ceramic tableware. Namun seiringnya waktu dengan telah dihapuskannya pajak pertambahan nilai barang mewah termasuk di dalamnya ceramic tableware telah menimbulkan ancaman kerugian serius serta kerugian serius bagi barang sejenis produksi industri dalam negeri di Indonesia. Oleh karena itu maka Indonesia berusaha untuk melindungi industri ceramic tableware dalam negerinya terhadap lonjakan ceramic tableware impor. Sebagai negara anggota WTO Indonesia dapat melakukan tindakan pengamanan / safeguards terhadap ceramic tableware tersebut. Pada tesis ini akan dilihat bagaimana safeguards sesuai aturan WTO dapat melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan ceramic tableware impor dan bagaimana Indonesia melindungi industri ceramic tablewarenya dengan mengimplementasikan Agreement on Safeguards sehingga tercapai suatu solusi yang adil (fair) bagi industri dalam negeri yang menproduksi ceramic tableware dengan ceramic tableware impor yang masuk ke Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk produk evaporator impor tipe roll bond dan fin bond yang berlaku pada 11 Januari 2020. Tindakan ini diajukan oleh industri dalam negeri berdasarkan aturan Article XIX GATT 1994 dan Article II dan IV WTO Agreement on Safeguard  sebagai ketentuan untuk mengajukan tindakan pengamanan perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan  teknik analisis interaktif . Indikator kinerja pemohon sebagai dasar terdapat ancaman kerugian serius dan/atau kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri merupakan indikator dapat diterapkannya tindakan pengamanan perdagangan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Efek samping dari penerapan tindakan perdagangan adalah pengenaan bea tambahan terhadap produk impor evaporator dengan persentase lebih tinggi daripada sebelumnya.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Finance Regulation No.1/2020 that enforce the imposition of Duty on Safeguards for imported evaporator products of roll bond and fin bond types which took effect on January 11, 2020. This action was proposed by the domestic industry based on the rules of Article XIX GATT 1994 and Articles II and IV of the WTO Agreement on Safeguards as provisions for implement safeguard measures. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that used is secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Performance indicators as the basis for the threat of serious injury and/or serious injury experienced by the domestic industry are indicators that the Government can implement safeguards in accordance with applicable laws and regulations. A side effect of implementing safeguard measures is the additional tariff of imported evaporator products with a higher proportion than before."

"Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum (Tinjauan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 011/2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk industri dalam negeri. Kebijakan ini ditetapkan akibat adanya keterlambatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penetapan kebijakan ini membuat industri pakan ternak mengalami kenaikan harga bahan baku, karena bahan baku mereka dominan impor. Industri pakan ternak merupakan industri strategi yang seharusnya dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

---

This research describe about evaluation policy of Provisional Safeguard Measures Duty against Wheat Flour Import (Regulation Overview Finance Minister Number 193/PMK 011/2012). This research is a descriptive qualitative analysis. Imposition of Provisional Safeguard Measures Import Duty against Wheat Flour Import because of a surge in the volume of imports that could potentially cause harm to the domestic industry.

This policy was established due to the delay in the investigation conducted by KPPI. This policy setting makes feedmills industry experiencing price increase of raw materials, due to their dominant raw material import. Feedmills industry is an industrial strategy which should be exempt from the imposition of import duties and value added tax."