Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

ABSTRACT

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan jabatannya guna melayani kepentingan masyarakat atau para pihak yang memerlukan bukti hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan jual beli memerlukan PPAT untuk membuat akta otentik atas jual beli yang dilakukan.Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun dengan latar belakang demikian penulis ingin menganalisamengenai kedudukan akta yang dibuat tidak memenuhi Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pertanggungjawaban PPAT X terhadap akta yang tidak dibuat di hadapan dan atau olehnya dan perlindungan hukum kepada pihak yang terkait.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, kedudukan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena dalam pembuatannya terdapat cacat hukum dan untuk PPAT jika tidak menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa tanggung jawab etik dan hukum yang dibagi menjadi tanggung jawab hukum secara administratif, perdata, dan pidana. Bagi para pihak perlindungan hukum dalam pembuatan akta yang tidak sesuai tersebut dan menimbulkan kerugian dapat dilindungi dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP. PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang harus sesuai dengan peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan PPAT dan bagi para pihak yang ingin membuat akta jual beli pada PPAT sebaiknya mencari informasi secara rinci agar mengetahui tata cara dan dampak hukum apa saja yang dapat terjadi baik pada saat itu ataupun yang akan datang.

---

ABSTRACT

Officials land Deed Maker (PPAT) run position to serve the interests of 'the people or the parties that require legal proof form of an authentic deed Sanctioned Posted gatra as Proof has the strength of evidence Perfect. The parties Who Want to do the right shift differences with land purchase requires PPAT to review differences make authentic deed of sale and purchase That done.

The research method of using the initials of juridical normative and analyzed qualitatively. As such with Background About the Author Want to analyze the position of the deed Made not comply with the Regulation of the Land Deed Officer Position And Accountability PPAT X Against the deed that is not made before Dan OR by him and addressed to the legal protection Subscription parties.

Based on the findings of research data The tin, the position of the deed Become Clear and void because hearts of manufacture are Disability Law and to review PPAT If not running Position In accordance with the applicable provisions should be accountable form of responsibility ethics and law are divided into legal responsibility by administrative, civil, criminal, and. Legal protection for the parties hearts Making deed incompatible raises And Disadvantages conditions may protected Yang hearts are hearts of the Criminal Code. PPAT hearts run his as General Authorities Authorities Exact with Position Rules Officer Land Deed And All statutory provisions applicable in respect PPAT And For the parties who want to make a deed of sale on PPAT should seek information detailed in order to know the layout Ways and the impact of the law Anything Happens can good at that or Coming will be."

"Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah khususnya melalui jual beli. Kedua, bagaimanakah sanksi untuk PPAT apabila para pihak yang menghadap tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai harga transaksi jual beli tanah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya preventif yang dapat dilakukan oleh PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah khususnya melalui jual beli dan bagaimanakah sanksi yang dapat dikenakan untuk PPAT apabila para pihak yang menghadap tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai harga transaksi jual beli tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan dapat menolak membuatkan akta jika sudah mengetahui itikad tidak baik dari para pihak. PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menerima sanksi akibat dari keterangan palsu mengenai harga jual beli yang diberikan oleh para pihak. Penjual dan pembeli itu sendiri yang akan menerima sanksi administrasi akibat kurang bayar pajak. Hanya saja PPAT wajib memberikan keterangan kepada Kantor Pajak apabila diminta pada saat dilakukan pemeriksaan.

---

Accredited Land Deed Officer (PPAT) must receive proof of payment of Land and/or Building Acquisition Rights Duties (BPHTB) from buyer and Income Tax (PPh) from seller before making the deed of sale and purchase. The main problems in this thesis are, first, how does preventive efforts of PPAT to avoid tax evasion by the parties that will transact transfer of land rights particularly through sale and purchase. Second, how does fine for PPAT if the parties that appears dishonest in giving information about the price of sale and purchase on land transaction.

This research is conducted on juridical normative method, the purpose of this research is to seek information about the question of how does preventive efforts of PPAT to avoid tax evasion by the parties that will transact transfer of land rights particularly through sale and purchase and how does fine for PPAT if the parties that appears dishonest in giving information about the price of sale and purchase on land transaction.

The result of this research shown that PPAT must apply the principle of prudential and able to resist making the deed if already knows is not good faith of the parties. PPAT cannot be obliged and not received fine if the parties dishonest about price of sale and purchase on land. The seller and buyer who will receive administrative penalties due to less tax. It?s just PPAT is obliged to give information to the tax office at the time the examination is done."

"ABSTRAKKepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian atas tanah warisan dianggap merupakan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menghambat pendaftaran APHB. Warisan merupakan kepemilikan bersama yang terikat, dan pemisahan dan pembagian terhadapnya tidak mengakibatkan adanya peralihan hak. Hal ini terjadi karena kekhilafan dalam pemahaman mengenai hukum waris, hukum keluarga dan hukum benda. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif yang memberikan data detil tentang gejala sosial dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

---

ABSTRACTCo-ownership is ownership of property, which owned by two persons or more, wherefore inheritence or other means. Co-ownership could be ended by drawing Deed of Division of Co-Property (APHB) drawn before Land Deed Official. Land Official and Regional Tax Official interpret the splitting and dividing over inheritence of land title as a splitting resulting in transfer of title, thus subjected to Duty on Land and Building Title Acquisition/BPHTB. Such act obstruct registration process of APHB. Inheritence is a bound co-ownership, that splitting and division upon it, shall not result in transfer of title. This occurs because of negligence to have an understading of Inheritence Law, Family Law, and Property Law. The characteristics of this research are descriptive-prescriptive which provide detail data of social phenomenon and to obtain suggestions to resolves particular problems"

"ABSTRAKNotaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris danPPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalammenjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yangsudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknumNotaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkanakibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorangNotaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan aktaautentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT tersebut bersalah melakukantindak pidana penipuan terhadap kliennya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptifanalitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT tersebut terbuktimelakukan serangkaian perbuatan diluar dari kewenangannya dan tidakmenjalankan kewajiban jabatannya dengan baik sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagikliennya. Penulis berpendapat, Notaris/PPAT tersebut juga dapat dimintaipertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah dideritaoleh kliennya. Dengan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan dengansengaja, ia juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengantidak hormat.

---

ABSTRACTA Notary may double as a Land Deed Officer as long it remains in an area ofoffice. As a public officer, a Notary and Land Deed Officer is authorized todraw up authentic deeds. In running his or her office, a Notary/Land DeedOfficer must comply with the provisions of the Law. However, there areNotaries/Land Deed Officers acting beyond their authority and causing legalconsequences. This thesis discusses the responsibility of a Notary/Land DeedOfficer for the criminal act he commits in the drawing-up of authentic deedsbased on the Decree of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 143 K/Pid/2015, stating that the Notary/Land Deed Officer is guilty ofa criminal act of fraud against his clients. The method used in this research wasnormative juridical method with analytical descriptive research typology. Theresults of the research conclude that the Notary/Land Deed Officer was provento have committed a series of actions beyond his authority and he did notperform the responsibility of his office properly, causing him to be heldaccountable in criminal terms for his faults which harmed his clients.According to the researcher, the Notary/Land Deed Officer may also be heldaccountable in civil terms to pay compensation for the loss suffered by hisclients. With the offence of office he intentionally committed, he or she mayalso be sanctioned administratively in the form of dishonorable discharge."

"Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya dalam kasus hilangnya sertipikat hak milik yang sedang dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang diproses oleh Notaris/PPAT. Selain itu, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal terjadi kasus nyata dilapangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak tepat jika Notaris/PPAT diminta untuk bertanggungjawab terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan, dikarenakan sertipikat tidak sedang berada dalam penguasaan Notaris/PPAT. Oleh karena itu, maka apabila putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris RR dan Bank M telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan menjadi tidak adil, sebab seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hilangnya sertipikat yang menjadi agunan sedang dalam penguasaan siapa.

---

Cooperation between banks and notaries/ Land Deed Officials (PPAT) is common nowadays. Through a deed made by a notary/PPAT, it is expected to protect the interests of the bank and its customers. However, several problems emerged in the field regarding the responsibilities of a notary/PPAT in binding collateral outside their working area. Especially when the object that became collateral is lost during the registration process for encumbrance of mortgages at the land office. This research aims to analyze the responsibilities of a notary/PPAT mainly in the case of the loss of a certificate of ownership that is in the process of registering mortgage rights which are processed by a notary/PPAT. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are not appropriate if the notary/PPAT is held accountable for the certificate which is the object of the mortgage is lost during the mortgage registration process at the land office because the certificate is not in the possession of the notary/PPAT. According to that reason, it is not appropriate for the Decision of the Board of Judges to establish that the Notary Public RR and the bank have committed an offense relating to the mortgage certificate lost during the mortgage procedure. Therefore, the judges must consider the explanations of other parties related to the loss of the certificate."

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan dalam hal suatu akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Sementara, yang diduga sebagai akta palsu, B. Dampak akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Sementara yang diduga palsu terhadap permohonan pendaftaran tanah yang diajukan berdasarkan akta tersebut, C. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya akta Jual Beli yang diduga palsu tersebut. Dalam hal tindak pidana pemalsuan surat ini, Camat sebagai PPAT Sementara, bertanggung jawab terhadap akta-akta jual beli yang dibuatnya. Terdakwa dianggap bertanggung jawab terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Akibat dari proses hukum yang sedang berjalan, tanah tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah bahwa Kantor Pertanahan harus lebih teliti dalam memeriksa surat-surat asal usul tanah, serta mengirim petugasnya ke lokasi tanah dengan mengikutsertakan pemilik-pemilik tanah bertetangga.

---

Land is a basic need for humans. Good land registry has positive benefits for public. The task of land registration conducted by Chief of Land Office assisted by Land Deeds Officer including Temporary Land Deeds Officer. Land Deeds Officer's deeds is one of the main sources of land registration data maintenance.

This thesis discusses : A. to whom the counterfeiting charges may be brought in the case of a Sale and Purchase Deed made before Temporary Land Deeds Officer which alleged counterfeit deed, B. The impact of Sale and Purchase which alleged counterfeit deed made before Temporary Land Deeds Officer on land registration application submitted under such deed, C. Legal protection against the aggrieved party by the counterfeit deed.

In terms of crime of counterfeiting this deed, District Head as Temporary Land Deeds Officer is responsible for the Sale and Purchase he made. The defendant is considered responsible for the crime of counterfeiting the deed. Due to the ongoing legal process, that land's certificate can not be issued by West Jakarta Land Office until there is a final and binding court decision. One of the form of legal protection is Land Office must more carefully in inspecting the letters of the origins of land and sending officers to the location of land by involving neighboring landowners."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak Atas Bangunan tersebut sudah dialihkan oleh Notaris/PPAT dari pembeli ke penjual sehingga menyebabkan pihak penjual mengalami kerugian. Dalam hal ini apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan dari Notaris dan PPAT maka harus mempertanggung jawabkanya karena notaris dan PPAT harus menjalankan kewenangan dan kewajiban dengan jujur,seksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/Pid/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakaan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT bahwa dalam putusan Nomor 66PK/Pid/2017 hakim memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT telah terbukti melakukan tindak pidana yang bertumpu pada prinsip kesalahan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam putusan ini Notaris dan PPAT berdasarkan fakta- fakta hukum telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan penipuan,tipu muslihat dan serangkaian kebohongan secara bersama-sama. Selain itu akibat dari perbuatan Notaris dan PPAT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata, hukum administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the responsibilities of notary public and the land Deed official based on the buy and sells binding agreement (PPJB) and the Buy and sell Act (AJB) where notary and PPAT offer to the seller to deposit the certificate with the lure of deception on the basis of making a binding sale and purchase that has not been paid in full, but the rights to the building have been transferred by a notary/PPAT from the buyer to the seller, causing the seller to suffer losses. In this case, if the deed is made of legal defects due to the fault of the notary and PPAT, must be responsible for the notary and PPAT must exercise authority and obligation honestly, carefully, independently, not a party and keep the interests of the parties concerned in the act of law. Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 66PK/Pid/2019. To address these problems, the study used a normative juridical approach. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The study uses data analysis methods in descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is a form of notary and PPAT accountability that in the ruling number 66PK/Pid/2017 The judge decides the breach committed by notary and PPAT has been shown to commit a criminal offense on the principle of error who commit acts against the law in this ruling notary and PPAT based on the facts of the law have been shown to fulfill the elements of criminal acts in article 378 and article 55 of the Criminal Code by committing fraud, deception and a series of lies together. In addition, the result of the notary and PPAT deeds can also be held liable for civil law, administrative law, and Code of Ethics."

"Tesis ini membahas kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengeluarkan pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang di Kantor Pertanahan untuk kepentingan pendaftaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Pengganti Asli Akta PPAT Lembar Kedua berupa Fotokopi Akta PPAT Lembar Pertama tidaklah tepat, sehingga sebaiknya PPAT mengeluarkan Pengganti Akta berupa Salinan, dimana kewenangan PPAT dalam mengeluarkan Salinan dipersamakan dengan kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Salinan Akta/Minuta jika diperlukan oleh para pihak; Adanya Laporan Kehilangan Kepolisian dan Berita Acara tentang hilangnya asli akta PPAT Lembar Kedua yang dibuat oleh Kantor Pertanahan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah; Pihak Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas hilangnya Asli Akta PPAT Lembar Kedua yang hilang dengan memberikan sanksi kepada Pegawai yang lalai sesuai dengan Butir 5 dan Butir 48 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan. Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.

---

This thesis discusses the authority of the Land Deed Official (PPAT) to issue the original replacement of the Second Sheet Act which is lost for the purpose of land registration. This research is a normative juridical research with analytical descriptive. The results suggest that the PPAT's authority in issuing the Original Substitute of the Second PPAT Deed in the form of a Photocopy of the First PPAT Deed is not appropriate, so that PPAT should issue a Substitute Deed in the form of a copy, where the PPAT authority in issuing a copy is equal to the Notary's authority to issue a Deed / Minute if necessary by the parties; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The existence of the Police Loss Report and the Minutes concerning the loss of the original PPAT Second Sheet document made by the Land Office can be used as a means of legal protection for the Land Deed Making Officer; The Land Office is responsible for the loss of the original missing PPAT Second Sheet by giving sanctions to negligent Employees in accordance with Item 5 and Item 48 of the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2013 concerning the Type and Period of Disciplinary Punishment for Civil Servants Civilians in the National Land Agency of the Republic of Indonesia with a sentence of no longer than 3 (three) months, they cannot be promoted. If a violation of the same nature is given a more severe punishment."