Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously."

"[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentangpendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumenuntuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usahaperusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkanakta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT.Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun,notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan danmenyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadappenerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggarUUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatorisanalitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukumterhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds]"

"ABSTRAKPembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTConsumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum dari melakukan fidusia ulang danpendaftaran jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Penelitian iniadalah penelitian preskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikanjalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian inimenyarankan bahwa perlunya amandemen atau direstrukturisasi terhadapUndang-Undang Jaminan Fidusia karena sudah tidak sesuai lagi dengankebutuhan masyarakat sekarang ini dimana terdapat beberapa pasal yang tidakkonsisten antara yang satu dengan yang lainnya dan walaupun sudah dibuatpendaftaran Jaminan Fidusia secara online untuk mempermudah pendaftarantetapi masih saja sistem tersebut memiliki kelemahan sehingga perlu untukditinjau ulang agar para pihak dapat mengakses database mengenai JaminanFidusia secara lengkap. Sehingga perlu dengan segera Undang-Undang JaminanFidusia untuk diamandemen agar tercapainya kepastian hukum bagi para pihak

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal consequences oh the dual fiduciary and fiduciaryregistration that applicable in Indonesia nowadays. This research is prescriptive inwhich this research aims to provide solutions or suggestions to overcome aproblem. The results of this research suggest that need for amendment orrestructuring of the Fiduciary Law because it is no longer relevant to the needs oftoday's society where there are several chapters that are not consistent betweeneach other and despite being made Fiduciary online registration to facilitateregistration but the system still has flaws that need to be reviewed so that theparties can access the database of Fiduciary fully. So it needs to immediatelyFiduciary Law to be amended in order to achieve legal certainty for the parties"

"Pendaftaran Fidusia adalah tahapan penting dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia. Sistem pendaftaran diciptakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terutama pihak Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga lainnya. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sendiri atau bisa juga oleh kuasanya. Dalam praktik, pendaftaran banyak dilakukan oleh Notaris karena Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam Akta Notaris. Salah satu risiko yang terbesar dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia adalah terjadinya Fidusia ganda, dimana untuk 1 (satu) obyek dibebankan oleh lebih dari 1 (satu) Jaminan Fidusia di waktu yang bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atas bahan pustaka atau yang disebut juga penelitian terhadap data sekunder serta ditunjang dengan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL tanggal 21 Juli 2014, di mana dalam kasus tersebut terjadi Fidusia ganda atas aset PT BKPL di mana pendaftaran Fidusia atas aset tersebut dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penyebab terjadinya Fidusia ganda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban dari Notaris yang melakukan pendaftaran. Dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya Jaminan Fidusia ganda atas aset milik PT BKPL adalah itikad buruk dari PT BKPL memberikan jaminan atas aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada SP LLC. Penyebab lainnya adalah terdapat kelalaian SP LLC dan/atau kuasanya juga untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Buku Daftar Fidusia. Selain itu, sistem pengelolaan data Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum efektif juga meningkatkan risiko terjadinya Fidusia ganda. Terkait dengan Notaris yang melakukan pendaftaran dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawaban atas terjadinya Jaminan Fidusia ganda ini karena Notaris telah melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan telah terbitnya sertipikat fidusia. Untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali, sudah saatnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan sistem pencatatan dan pendaftaran Fidusia yang lebih efektif, lebih mudah diakses dan dipercaya.

---

Fiduciary registration is a very important step in Fiduciary encumbrance process. The registration system was created by Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary with a purpose to give legal assurance to all stakeholders, especially for Fiduciary receiver and other third parties. The registration process of Fiduciary can be conducted by the Fiduciary receiver itself or its attorney. In practices, most of registration processes were conducted by Notary because the Deed of Fiduciary was compulsory to be made in Notarial Deed. One of the highest risks in the Fiduciary encumbrance process is double encumbrance of Fiduciary, whereby in the same period there was more than 1 (one) Fiduciary encumbrance that exist over 1 (one) same object.

The methodology of research being used in this research was normative methodology, which is research on reference materials or it can be called also as research on secondary data, supported with in-depth interview with related sources.

The case analysis were conducted on Verdict No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL dated 21 July 2014, whereby in that case, there was a case of double encumbrance over assets of PT BKPL and the registration process of the Fiduciary were conducted by Notary. The purpose of this research is to identify the causes of such double encumbrance of Fiduciary and to identify the responsibility of the Notary who conducted the registration.

From the case study, it can be concluded that the double encumbrance of Fiduciary of PT BKPL asset was occurred mainly due to badfaith of PT BKPL itself who given the asset that has been guaranteed to other party to SP LLC. The other cause was the neglectfulness of SP LLC and/or its attorney to examine the Fiduciary Registration Book before the encumbrance process. Moreover, the ineffectiveness of data management system of Fiduciary registry at Fiduciary Registration Office also contributes in raising the risk of double encumbrance of Fiduciary.

The Notary who filed the registration in this case cannot be accounted for the occurrence of the double encumbrance of Fiduciary because the Notary has concluded all his duty and it was proven by the issuance of the Fiduciary Certificate. To prevent the occurrence of the same case in the future, it is the time for the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to manage the new registration system that more effective, accessible and reliable."

"Skripsi ini membahas akuntabilitas system elektronik dari penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara system elektronik pendaftaran jaminan Fidusia Online. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahannya bagaimana ketentuan hukum pasal 5 dan pasal 12 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Notaris dan AHU dalam memberikan Pelayanan Publik (layanan administratif) untuk urusan Fidusia baik secara off-line maupun secara On-line, bagaimana Bagaimanakah akuntabilitas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pendaftaran Fidusia secara online telah sesuai dengan kaedah hukum peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan Fidusia Online masih memilki kekurangan yang harus dipenuhi.

---

This thesis discusses the implementation of the accountability system of electronic registration Fiduciary Online. However, in practice there are still many shortcomings to be rectified by the Directorate General of Legal Administration Ministry of Justice and Human Rights as providers of electronic registration system guarantees Fiduciary Online. This thesis research took place in the Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights. The problem is how the legal provisions of Article 5 and Article 12 of Law No. 42 Year 1999 regarding the giving Fiduciary responsibility and obligation to the Notary and AHU in providing public services (administrative services) for fiduciary matters either off-line or by On-line, how accountability of how the electronic system for online registration Fiduciary compliance with laws legislation related. The author uses the method of normative research, using secondary data. This study concluded that in the implementation of the guarantee registration Fiduciary Online still have the shortcomings that must be met."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."

"Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terhadap transaksi pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Mengingat benda/barang yang dijadikan jaminan pada lembaga pembiayaan konsumen pada umumnya adalah benda bergerak, maka pembebanan jaminannya memakai Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa status hukum dari benda yang menjadi objek pembiayaan yang dirampas negara adalah tetap dimiliki oleh Kreditur selaku Penerima Fidusia. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya sifat droit de suite yang merupakan hak mutlak dalam hukum Jaminan Fidusia. Dengan adanya sifat tersebut maka tidak menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia untuk mengeksekusi benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan yaitu mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya atau mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

---

With the development of business activities nowadays, it will need money for business and investment is also increasing. Therefore, a means of providing funds needed by businesses or the public needs to be expanded. However, credit facilities from banks is very limited and not all businesses have access to funding from banks. For the other alternatives to obtain funds, namely through consumer finance institutions.

Financing facilities provided to the consumer finance companies contain a high enough risk of the possibility of the consumer can not fulfill its obligations. Against consumer financing transactions that are used as collateral is principally goods purchased with funds or financing granted by the finance company. Given the objects / items used as collateral on consumer finance institutions in general are moving objects, then loading the guarantee wearing Fiduciary. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in Fiduciary Law. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults.

The purpose of this study to determine the status of fiduciary objects seized by the State and the form of legal protection that can be given to the finance companies as recipients of fiduciary in terms of objects seized by state. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data.

Based on the research that the legal status of objects into objects deprived of state funding is retained by the creditor as fiduciary receiver. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in law Fiduciary. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults. Legal protection can be granted to finance companies that require the debtor to provide a guarantee that the fiduciary giver substitute an equivalent value or require the debtor in order to repay their debts."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah Perusahaan Pembiayaan didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan yang salah satunya yaitu pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen sebenarnya bertujuan untuk membiayai barang yang telah dipilih oleh konsumen kepada pihak penjual tetapi dalam kasus yang penulis anglat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara PT Y dengan Nyonya X tidak sesuai dengan tujuannya melainkan terdapatnya unsur pinjam meminjam. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pertama bagaimanakah akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan fidusia yang mengandung unsur pinjam meminjam? Yang kedua bagaimana kesesuaian antara penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/PDT.G/BPSK/2012/PN.Ska dengan ketentuan yang berlaku?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diperoleh yaitu akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan fidusia yang mengandung unsur pinjam meminjam batal demi hukum dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 105/PDT.G/BPSK/2012/PN. SKA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karena dalam pertimbangan hakim menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tetapi dalam hukum menganut asas hukum salah satunya Lex Specialis Derogate Lex Generalis sehingga sebaiknya hakim menggunakan dasar hukum PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

The background of this research is the Finance Company was establishe specifically to engage in activities that one of them is consumer finance. Pembiayaan Actually intended to finance consumer goods that have been chosen by the consumer to the seller, but in the case of the author anglat Consumer Financing Agreement made between PT Y with Mrs. X is not fit for purpose, but the presence of elements of lending and borrowing. The problem of this research is divided into two first how the legal consequences of consumer financing agreement and the provision of fiduciary containing elements of borrowing? The second how the correspondence between the application of the law that has been done by the judges in Surakarta District Court No. 105 / PDT.G / BPSK / 2012 / PN.Ska with applicable regulations? This research is a normative juridical law using secondary data, both primary legal materials secondary and tertiary, the data will be managed in a qualitative result is a descriptive analysis.

The result showed that the legal consequences of consumer financing agreement and the provision of fiduciary containing elements of borrowing null and void and the application of the law that has been done by the judges in Surakarta District Court No. 105 / PDT.G / BPSK / 2012 / PN. SKA is not in accordance with the applicable provisions because of the consideration of the judges use the legal basis of Presidential Decree No. 9 of 2009, but in law the principles of the law of one of Lex Specialis derogate Lex Generalis that judges should use the legal basis PMK No. 84 / PMK.012 / 2006 Financing Company."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan.

---

This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"