Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara tanah adat dan tanah negara. Selain itu, adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah meskipun dalam hukum pertanahan nasional, sertifikat diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang kuat. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat menelaah bagaimanakah status hukum Tanah Gasibu, dan apakah pembatalan sertifikatsertifikat hak atas Tanah Gasibu telah sesuai dengan hukum perpajakan, pertanahan, dan peradilan tata usaha Negara Indonesia serta mengkaji juga terkait eksekusi putusan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk memberikan gambaran dan menjelaskan secara deskriptif analitis secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan yang disajikan dalam bentuk uraian. Penelitian ini adalah penelitian monodispliner yang didasarkan pada satu disiplin ilmu yaitu ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, status Tanah Gasibu adalah Tanah adat yang merupakan tanah yang dipunyai bangsa Indonesia. Kedua, pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya melakukan penelusuran secara teliti dengan memperhatikan sejarah dan asal usul tanah dan melakukan inventarisasi ulang tanah-tanah yang ada di Indonesia. BPN dan Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus bersikap objektif untuk dapat menjamin hak-hak masyarakat. Selain itu, harus ada upaya transformasi aturan hukum tanah adat dalam produk hukum tanah nasional yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hukum tanah nasional dan perkembangan masyarakat.

---

This research is aimed for analyze the Gasibu Land status and Gasibu Land Rights certificates cancellation by supreme court number 35 PK/TUN/2009. In this Gasibu Land Case, Unclear legal status of the land is caused by the dualism of the land law in Indonesia before Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria applied between indigenous lands and state lands. In addition, The court decides to cancel the land rights certificates, eventhough the national land law regulates that the certificates is recognized as strong land rights proof. Therefore, This analysis is expected to examine how the gasibu land legal status is and whether the gasibu land rights certificates cancellation by national taxation, land, and administrative court laws and also reviews the execution Gasibu land rights certificate cancellation of the court decision.

Research method that is used in this research is normative juridical. The data were analyzed with qualitative analysis method to provide an overview and explain with descriptive analytical througly and systematically from the issues that is presented in essay. This research is monodiscipliner based on the the science of law. The data use in this research is secondary data.

Based on this research, firstly, Gasibu Land status is customary land which is the land tand belongs to the nation of Indonesia. Secondly, the Gasibu Land rights certificates camcellation is accordance to the law. Certificates issued by National Land Institution (BPN) should conduct thorough searches by taking into account the history and origins of the land and take inventory of over lands in Indonesia. BPN dan administrative courts should also be objective to ensure the civil society rights. In addition, there should be efforts to transform the rules of customary land law in the national land law that is adapted to the needs of national land law and the development of society."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka terciptalah unifikasi hukum agraria. Setelah 56 tahun sejak UUPA diundangkan, muncul berbagai kasus pertanahan. Persengketaan tanah di peradilan umum begitu banyak, terutama terhadap tanah-tanah bekas hak barat. Salah satu sebab banyaknya sengketa tanah tentang tanah-tanah bekas hak barat ialah tidak semua pemegang hak atas tanah bekas hak barat melaksanakan konversi sesuai peraturan konversi. Salah satu sengketa terhadap permasalahan tanah bekas hak barat yang dapat dianalisa adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008, tanggal 18 November 2008. Penggugat bermaksud untuk meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No.454/Tamansari. Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008 ialah membatalkan sertipikat hak milik No.454/Tamansari.

---

Since Law Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian promulgated on 24 September 1960 then Indonesia has agrarian law unification, the unificiation include the land rights. After 56 years since the promulgation of Law Number 5 of 1960, appear various land cases. Many land disputes in general courts, especially disputes of lands of former west rights. One of the reasons many land disputes on the lands of former west rights is not all former holders of land west rights not conversion their rights according to the rules of conversion. One of the problems of land dispute against former west rights that can be analyzed is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008, dated November 18, 2008. Plaintiff intends to request the cancellation of the Land Certificate Number 454/Tamansari. The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008 is to cancel the land certificate number 454/Tamansari."

"Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dengan Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurang menunjangnya data fisik dimana belum terdapatnya sistem update peta secara otomatis atas segala tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil suatu kebijakan.

---

Land registration in Indonesia aims to ensure legal by giving a certificate. However in issuing the certificates often carry legal consequences for the parties. One example is the presence of dispute of the issuance of the certificate by the Land Office, which legally the region is forest area and has not, received a decision the forest area release from the Minister of Forestry. Due to this, there is an overlap between the areas of Business License Utilization of Forest Plants with Plantation Business and the rights over the land. The method used in this research is normative juridical research using secondary data. This study concluded that the lack of support that the physical data which has not been the presence of the map automatically updates the system for any legal action taken by the government, causing an error in taking a policy."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musab. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha MetropolitanNuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207.Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H.Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan aktapalsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuatsurat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidakdipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karenacacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkanproduknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkanproduknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusanTata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesiayaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hakatas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yangmutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lainyang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musab. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtainedbased on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran,Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed ofDisplacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where ispartly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m²D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. AbdulAziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally andconvince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake informationinto an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actualthing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic andnot falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the landbecause disabled administrative law, State Administrative Officials in cancelingits products, and BPN RI authority. This research use method normative with atypology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officialsmay cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrativelaw State Administrative decisions, It is appropriate with a system of landregistration in Indonesia that is system of negative publication where certificatecontaining positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not aabsolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by theholder other parties who feel concerned well as National Land Agency of theRepublic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the formof National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights."

"Penelitian ini membahas mengenai kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Beberapa permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 dan konsekuensi hukum terkait status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang apabila dikaitkan dengan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 145 PK/TUN/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 menjadi pertimbangan dalam pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah. Peraturan ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian menerbitkan kemajemukan kewenangan pengadilan dalam memutuskan pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah. Peraturan ATR BPN tersebut apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya karena belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Konsekuensi hukum terkait status kepemilikan sertipikat hak milik nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang ialah status kepemilikan atas sertipikat tersebut menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, pihak Tergugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali kedua kepada pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan hukum terkait status kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Kelurahan Wt. Soreang. Melalui peninjauan kembali kedua ini, pihak Tergugat dapat memperoleh putusan yang menguntungkan mereka dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut.

---

This research discusses the multiplicity of court jurisdiction in relation to the basis for invalidation of proof of ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021 The issues that will be discussed in this research are the multiplicity of court jurisdiction serves as the basis for the invalidation of proof of land ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021, and the legal consequences regarding the status of Certificate of Ownership Number 1022/Sub-District Wt. Soreang when associated with State Administrative Court Decision Number 145 PK/TUN/2013 and Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021. To answer the problem, legal doctrinal research with a prescriptive research type is used. The analysis results indicate that the diversity of jurisdiction serves as the basis for the invalidation of proof of land ownership in the case of Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021. Regulation of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR BPN) Number 21 of 2020 regarding the handling and settlement of jurisdictional diversity is relevant in deciding the invalidation of proof of land ownership. However, there are still deviations in the implementation of the ATR BPN regulation when associated with Supreme Court Decision Number 796 PK/PDT/2021, as it does not fully comply with the provisions outlined in the regulation. The legal consequence regarding the status of Certificate of Ownership Number 1022/Kelurahan Wt. Soreang is that the ownership status of the certificate becomes uncertain. Therefore, the Respondent can file a second judicial review to the administrative court. The purpose is to solve the legal problem related to the ownership status of Certificate of Land Ownership Rights Number 1022/subdistrict Wt. Soreang. Through this second judicial review, the Respondent can obtain a favorable decision in the land ownership dispute."

"Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan pihak KBN tetapi perlindungan hukum tetap harus diberikan para pemegang hak guna bangunan atas hak pengelolaan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai implementasi pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan serta perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam Putusan No. 171 PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian hak guna bangunan yang dilakukan KBN pada tahun 1988 hingga 1990 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Sedangkan, implementasi perpanjangan hak guna bangunan yang sebagian besar berakhir pada 2013 hingga 2014 menghadapi problematika yang berujung penyelesaian di pengadilan. Pengenaan tarif pemanfaatan tanah oleh KBN merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Oleh karena itu, pemegang sertipikat hak guna bangunan tetap harus membayar tarif yang disyaratkan untuk dapat memperpanjang haknya. Namun perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan tetap harus diberikan berupa perlindungan terhadap hak prioritas perpanjangan hak dan perlindungan hukum terhadap operasional bisnis, bangunan, serta benda milik pemegang hak guna bangunan. Beberapa perjanjian penggunaan tanah industri terdahulu telah menjanjikan hak prioritas perpanjangan hak guna bangunan sehingga KBN terikat untuk memenuhi hak itu apabila pemegang hak guna bangunan yang telah memenuhi persyaratan. Tidak diperpanjangnya hak guna bangunan juga dapat berimbas pada terhambatnya operasional bisnis, resiko kehilangan bangunan, dan bertambahnya pengeluaran bagi pemegang hak guna bangunan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat meringankan beban kerugian pemegang hak guna bangunan. Selain itu, kekosongan hukum yang terjadi pasca dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan.

---

The holders of the certificate of right to build on the right of management belonging to PT KBN (Persero) filed a lawsuit to the state administrative court. There are two objects of dispute, namely director letters concerning the cost of extending the right and silence/rejection on the application for a recommendation for the extension of the right that has been submitted. Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016, which has been inkracht won KBN, must still give legal protection to the holders of the right to build on the right of management. The main issues discussed are the implementation of the granting and extension of the right to build and the legal protection for the holders of the certificate of the right to build in the Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016. The research method used is normative legal research by utilizing secondary data to discuss the subject matter from the applicable laws and regulations. This study indicates that the implementation of the granting of the right to build carried out by KBN from 1988 to 1990 was following the applicable legislation, namely the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977. Meanwhile, the implementation of the extension of right to build, which mostly ended in 2013 to 2014, faced problems that led to a settlement in court. The imposition of fees for land use by KBN is one of the powers possessed by the holder of the right of management. Therefore, the holders of the certificate of right to build still has to pay the required fee to extend their right. However, it must still give legal protection for the holders of the right to build in the form of protection of the priority right of the extension of the right and legal protection of business operations, buildings, and objects belonging to the holders of the right to build. Several previous industrial land use agreements have promised priority rights to extend the right to build so that KBN is bound to fulfill these rights if the holders of the right to build have fulfilled the requirements. The non-extension of the right to build can also impact the delay of business operations, the risk of losing the building, and increasing expenses for the holders of the right to build. So that legal protection and settlement mechanisms are needed can ease the burden of losses for the holders of the right to build. In addition, the legal vacuum that occurred after the revocation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 1977 also did not guarantee legal certainty for holders of the right to build on the right of management."

"Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah dalam Sertifikat HPL No. 73/Kuta dengan tanah SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 seluas 20.845 M2 tumpang tindih secara keseluruhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR, juncto Putusan PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, juncto Putusan MA No: 37/K/TUN/2018, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang SPPFBT Nomor: 05/SKT/I/2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta analisis data secara eksplanatoris, sehingga terjawab bahwa, dalam mempertimbangkan suatu perkara, Majelis Hakim seyogianya menimbang dalam aspek kewenangan, prosedur serta kebenaran substansi dari suatu Sertifikat. Dibatalkannya Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR oleh PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, maka pemegang SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 kehilangan tanah yang telah dikuasainya selama lebih dari 16 tahun tanpa diberikan ganti kerugian. Di lain sisi, PP No. 24/1997 memandang SPPFBT sebagai alat pembuktian kepemilikan hak-hak lama dalam rangka pendaftaran tanah, sehingga pemegang SPPFBT wajiblah diberi perlindungan hukum terkait haknya.

---

This research focuses on discussions related to the overlapping land tenure rights based on the letter of land physical ownership (SPPFBT) with right to use certificate in Kuta Village, Central Lombok District. Kuta Village Citizens are commonly found having SPPFBT as their land tenure evidence. This happens because they have never registered their land to BPN. BPN Central Lombok District needs to be more careful in collecting physical and juridical data on land in terms of carrying out land registration activities for the first time so that in the future there will be less land conflicts. The problems that arise are where BPN Central Lombok District was negligent in issuing HPL Certificate No. 73/Kuta in which several procedures were missed so that some of the land parcels in the HPL Certificate No. 73/Kuta with SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 land, which covers an area of ​​20,845 M2, are completely overlapping. The problems raised in this research are related to the analysis of the decisions and legal considerations of the judges in deciding the Mataram Administrative Court Decision Number: 55/G/2016/PTUN.MTR, in conjunction with the Surabaya Administrative High Court Decision Number: 112/B/2017/PT.TUN.SBY and legal status and protection for the holder of SPPFBT Number: 05/SKT/I/2000, in conjunction with the Supreme Court Verdict Number: 37/K/TUN/2018. In answering these problems, normative legal research methods are used. In addition, data analysis carried out in an explanatory approach. This research resulted in an answer which the Judges should consider all the aspects of competency, procedural and substance of a certificate. The cancellation of the Mataram Administrative Court Decision No: 55/G/2016/PTUN.MTR by PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, the holder of SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 lost his land which he had utilized for more than 16 years without being given any compensation. On the other hand, PP No. 24/1997 views SPPFBT as an evidence of old rights land ownership in the context of land registration, so that SPPFBT holders must be given legal protection regarding their rights."

"Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga Yang Beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah tidak dilindungi oleh Undang-Undang ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada kewenangan pembatalan sertifikat tanah dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau pembebanan atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan.

---

The authority to examine, hear and decide civil disputes relating to aspects which include land ownership and validity of transfer of rights is a general judicial authority. The decisions of general court shall be the basis for the winners of disputes to propose the cancellation of the certificate to the Land Office. While the authority to cancel the certificate as an object of state administration is the authority of the State Administrative Court. With the publication of the Land Registration System Negative to positive trends, third party acting in good faith who do transfer or encumbrance of land rights are not protected by the Act when the certificate is canceled. In this thesis, the author focuses on the land certificate revocation authority and protection of third parties acting in good faith who take legal actions right transfer or encumbrance of land certificates canceled."

"PT. Sekar Kenaka Langgeng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1451 Tanggal 20 Mei 2014 karena tanahnya berada diatas tanah hasil reklamasi pantai yang dilaksanakannya. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Terhadap gugatan pembatalan sertifikat tersebut terdapat persoalan yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terhadap tanah hasil reklamasi pantai menurut ketentuan hukum tanah nasional, bagaimana cara perolehan hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh pihak yang melaksanakan reklamasi pantai, bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan yang diajukan pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terkait pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hasil reklamasi pantai dan apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hasil reklamasi pantai statusnya adalah Tanah Negara. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut tidak serta merta langsung menjadi hak dari pihak yang melaksanakan reklamasi pantai. Penguasaan tanah masih dikuasai negara dan pengaturannya masih diatur oleh Badan Pertanahan Nasional. Pemberian Hak Atas Tanah pada Tanah hasil reklamasi dan tanah timbul dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang dapat diperoleh adalah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota dan Perseroan Terbatas akan mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Sekar Kenaka Langgeng sued the Land Office Bandar Lampung through the State Administrative Court Bandar Lampung in order to the Court declare void Property Rights Certificate Number 1451 Date May 20, 2014 because the soil is above ground reclamation implementation results. The formulation of the problem in this thesis is how the legal position of the parties carrying out the reclamation of the land reclaimed coastal land under the provisions of national law, how the terms and procedures for acquisition of land reclaimed the beach by the parties implement the reclamation, how basic consideration so that the judge granted the lawsuit filed by the parties carrying out the reclamation related to the cancellation of certificates of ownership of land reclaimed beaches and whether the Supreme Court 39 s decision was in accordance with the applicable legislation.

The author examines the problem by using the method of juridical normative research by way of literature study. The results showed that the land reclaimed its status is the State Land coast. Land reclamation results are not necessarily directly into the rights of the parties carrying out the reclamation. Land tenure is still controlled by the state and the settings are still set by the National Land Agency. Granting Rights to Land on land reclamation and land arise conducted in accordance with the provisions of the legislation. The right to land that can be obtained is the management rights on behalf of the City Government and Company Limited will acquire Broking above ground management right. The Supreme Court verdict is not yet fully in accordance with the legislation in force."

"Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek, tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya, putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan, berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris. Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

---

Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights. A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/ Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby, and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of law."