Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur, syarat, tempat pendaftaran, proses perubahan dan proses penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia bentuk elektronik yang dapat telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia namun perlu perbaikan agar kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik menjadi nirsangkal.

---

This thesis discusses Concerning Fiduciary Registration System in Electronic established under Circular No. DG AHU AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Registration Administration System Fiduciary Electronic lieu fiduciary guarantee registration system manually. The method used in this research is a normative juridical research, using secondary data. There are some differences in the procedures, conditions, place of registration, the process of change and the removal process fiduciary guarantee registration when viewed in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary who create legal uncertainty. The validity of the certificate fiduciary electronic form that can be recognized by the laws and regulations in Indonesia but needs improvement so that the strength of evidence to be non-repudiation of electronic documents."

"Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Pemerintah berusaha untuk selalu mengembangkan potensi pengusaha-pengusaha. Pengusaha tersebut biasanya memperoleh dana dari bank. Dalam pemberian kredit tersebut bank sebagai kreditur selalu memerlukan jaminan. Salah satu jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan fidusia. Tesis ini membahas mengenai objek jaminan fidusia berbentuk daftar piutang. Kreditur sebagai penerima Fidusia memerlukan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang. Selain itu tanggung jawab Debitur sebagai pemberi fidusia perlu dipastikan juga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Kreditur atas jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang maka, dibuat akta jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Selain itu debitur sebagai pemberi fidusia bertanggung jawab terhadap kreditur apabila pihak ketiga wanprestasi dengan memberikan kuasa seluruhnya kepada Kreditur atau penerima fidusia untuk melakukan segala hal yang diperlukan dengan pihak ketiga untuk memperoleh pelunasan utang.

---

In the economic development in Indonesia, the Government seeks to continuously develop the potential of entrepreneurs. Enterpreuners usually obtain funding from the banks. In the Bank lending as lenders always require collateral. Collateral can be formed as fiduciary. This thesis discusses the fiduciary object in the form of list receivable. Creditor as the receiver requires a collateral such as fiduciary to have certainty, it can be in the form of a list receivable. Debtors also need to be ascertained in the event of default committed third party. This research is a method of juridical research literature that is normative.

The result of this study is to provide legal certainty to the Creditors of fiduciary, fiduciary deeds are made between the creditors and debtor. Debtors as a fiduciary giver also have the responsibility to the creditors if the third party in default, the responsibility is by giving the entire authority to the Creditors or the recipient of fiduciary to do everything necessary with the third party to obtain repayment of debt."

"Skripsi ini membahas tentang sebuah analisis perjanjian produk asuransi jiwa bernama Prulink Assurance Account Syariah, sebuah produk asuransi jiwa yang menyatukan tabungan masa depan dan proteksi jiwa. Rumusan masalah diangkat adalah membahas tentang hubungan hukum apa saja yang terjalin dalam perjanjian asuransi jiwa Prulink Assurance Account Syariah dan apakah Perjanjian Prulink Aasurance Account Syariah tersebut sesuai dengan hukum perikatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan studi kepustakaan serta wawancara dengan Analisis kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat dua hubungan hukum dalam perjanjian Prulink Assurance Account Syariah ini, pertama antar sesama peserta dengan akad tabarru’ dan hubungan peserta dengan PT Prudential Indonesia dengan akad wakalah bil ujrah. Kesimpulan terakhir yang penulis dapat adalah perjanjian ini sesuai dengan Hukum Perikatan Islam.

---

This thesis discusses an agreement analysis of life insurance product called PRUlink Assurance Account Sharia, a life insurance product that brings together future savings and life protection. Formulation of the problem is discussed about the author adopted the legal relationship that exists between the insurer and the fellow participants among the participants with the insurance company. The next problem formulation is a discussion of the terms of the insurance agreement Engagement Law is a normative Islam.Metode taken based kepustakaan.Analisis study used qualitative analysis. The conclusion is that the author can occur in two legal relationships Assurance Account Sharia PRUlink agreement, the first between fellow participants with tabarru contract 'and participant relationships with companies such as PT Prudential Indonesia with wakalah bil last ujrah. The conclusion from author is this agreement in accordance with Islamic Contract Law."

"ABSTRAKFidusia merupakan sebuah sistem penjaminan berdasarkan kepercayaan karena benda yang dijaminkan berada di tangan Debitur dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Debitur. Bank perlu adanya kepastian dalam hal pengembalian dana tersebut yaitu berupa jaminan. Fidusia merupakan sebuah sistem penjaminan berdasarkan kepercayaan karena benda yang dijaminkan berada di tangan Debitur dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Debitur. Bank perlu adanya kepastian dalam hal pengembalian dana tersebut yaitu berupa jaminan. Dalam hal pemberian kepastian hukum terhadap objek jaminan maka dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia, mengharuskan dilakukannya pendaftaran atas objek jaminan tersebut. Namun hal ini juga dapat memberikan celah dimana Debitur dapat melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah dijaminan secara fidusia, karena secara fisik tidak ada bukti yang jelas di benda tersebut yang menyatakan bahwa benda ini sedang dalam jaminan fidusia. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul ?Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Melakukan Fidusia Ganda? dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan proses pendaftaran fidusia juga perlindungan hukum bagi kreditur yang mendapat fidusia ganda. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian yuridis-normatif, selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif. Hasil penelitian menyarankan agar adanya database mengenai subjek hukum yang baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan jaminan fidusia berikut keterangan mengenai benda yang telah dijaminkan dan dapat diakses oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACT

Fiduciary is an assurance systems based on trust as collateral objects in the hands of the Borrower and may be used as well as possible by the Debtor. Banks need certainty in terms of the refund in the form of guarantees. Fiduciary is an assurance systems based on trust as collateral objects in the hands of the Borrower and may be used as well as possible by the Debtor. Banks need certainty in terms of the refund in the form of guarantees. In terms of providing legal certainty to the object of Article 11 guarantees the Undang Undang Jaminan Fidusia, required the registration of objects assurance tersebut. But it can also provide a gap where the debtor can carry out fiduciary re the objects have a fiduciary guarantee you, because physically there is no evidence that clearly stating that these object were in a fiduciary. This is what will be discussed in the form of a thesis entitled ?Creditor Law Protection Against The Debtor Double Fiduciary Performing? with the aim to identify the weaknesses and fiduciary registration process also legal protection for creditors who gets double fiduciary. Method of approach used in this study is an empirical method and type of juridical-normative juridical research, in addition to reviewing the theoretical and normative law. The results of the study suggest that the presence of a database on the subject of law, both individuals and legal entities that perform the following description of the fiduciary who has pledged object and can be accessed by interested third parties."

"Tesis ini membahas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab Notaris dan perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kedudukan kreditur. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 mengatur suatu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatasi kelemahan dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual yang diadakan sebelum tahun 2013. Namun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tersebut masih memilili beberapa kelemahan seperti tidak diaturnya kewenangan Notaris pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik padahal peran Notaris sangat penting karena akses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diserahkan hanya kepada Notaris. Tidak diaturnya peran Notaris tentunya mengakibatkan tidak diaturnya tanggung jawab yang tepat bagi Notaris apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pendaftaran. Selain itu program pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diciptakan belum mampu memberikan perlindungan bagi kreditur karena belum dapat secara otomatis memblokir pendaftaran jaminan fidusia yang kedua kali atau fidusia ulang. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab Notaris dan sejauh apa perlindungan bagi kreditur dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

This thesis discuss about the electronic registration of Fiduciary for the responsibiity of the Notary and the protection for the creditors as fiduciary holder. Article 11 Paragraph 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia regulates that fiduciary is oblged to be registered. The registration of fiduciary is a very important act to guarantee the position of the creditors. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 regulates for the fiduciary registration electronically which was the idea of the Ministry of Law and Human Rights to overcome the weakness in the fiduciary registration that was done manually which was done before 2013. But Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 still have some weaknesses such as the lack in regulations about the responsibility of Notary in the electronic Registration of Fiduciary even though the role of Notary is very important because the access to electronic registration of Fiduciary was given only to the Notary. The exclusion of Notary role in the regulation caused the exclusion of the responsibility of the Notary if they made mistakes in the registration process. In addition the programme of electronic Fiduciary registration that was created has not been able to provide the protection for the creditors because it can not otomatically block secondary fiduciary registration or repetitive fiduciary. The purpose of this thesis are to know the competence and responsibility of Notary and how far it protects the creditors who use electronic fiduciary registration. This thesis is a normative legal research which are explanatory. The kind of data used is secondary data."

"Perkembangan dunia investasi di Indonesia, khususnya di bidang jasa penunjang minyak dan gas bumi semakin meningkat. Untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi ini diperlukan modal yang tidak sedikit. Dalam prakteknya untuk mendapatkan modal tersebut perusahaan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit dapat menimbulkan permasalahan bagi kreditor, jika pengembalian pinjaman dari debitor tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam praktek pemberian kredit tersebut, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat klaim asuransi sebagai jaminan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 Tahun 2005 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi sebagai objek jaminan fidusia memiliki kelemahan disebabkan oleh karakternya sebagai benda dan ketidakjelasan UUJF. Keadaan ini menurut penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan klaim asuransi sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktek peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas klaim asuransi.

---

The dynamic development in the realm of investment in Indonesia, especially in the company of oil and gas support happen to keep increasing. A big amount of capital is required to ran a business in oil and gas industry. For this purpose, companies need financing, one way of which is through credit facility. The need for credit facility as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.

In this credit facility, the insurance claims is used as the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee (UUJF) and Circular of the Directorate General of Legal and General Affairs No. C.HT.01.10-22 Year 2005 on Standardization of the Fiduciary Registration Procedure. This research is conducted by applying the literature research method and supported by in depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter.

From such literature research, it may be concluded that the insurance claims as a property has some disadvantages caused by its characteristic as a property and by the unclear of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for insurance claims development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiduciary transfer on insurance claims."

"ABSTRAKTesis ini membahas peranan Notaris dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik dan tanggung jawab Notaris terhadap kerugian yang diderita oleh klien disebabkan adanya pembebanan fidusia ulang. Metode penelitian yang digunaka dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Dalam sistem pendaftaran fidusia secara elektronik Notaris berperan selaku kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya telah dilakukan pembebanan fidusia dengan akta Notaris, dan membantu masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pendaftaran fidusia untuk terciptanya kepastian hukum. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kerugin yang diderita oleh klien dalam pembebanan fidusia ulang sepanjang Notaris tidak mengetahui bahwa objek fidusia belum dan sedang tidak terdaftar sebagai jaminan fidusia dan telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaiknya pada tahap awal saat pendaftaan fidusia secara elektronik hendaknya sistem secara otomatis dapat melakukan penyaringan terhadap objek jaminan fidusia yang telah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia untuk mencegah Notaris tersangkut sengketa diantara para pihak hendaknya pemberi fidusia membuat surat pernyataan bahwa objek jaminan fidusia tidak sedan tedatar sebagai jaminan fidusia dan notaris dibebaskan dari tuntuan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari diantara pihak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of a notary in the electronic fiduciary registration system and the responsibility of the Notary regarding the loss suffered by the client due to the re fiduciary guarantee. The research method used in this thesis is normative juridical. In the electronic fiduciary registration system Notary acts as the proxy of the applicant to register fiduciary security which has previously been imposed fiduciary by notarial deed, and assist the public and government to register fiduciary for the creation of legal certainty. The Notary shall not be liable for any losses suffered by the client in the re fiduciary guarantee as long as the Notary does not know that the fiduciary object has not been and is not registered as a fiduciary guarantee and has performed his her position in accordance with the Notary Law. Preferably in the early stages of electronic fiduciary registration, the system should automatically screen against fiduciary security objects that have been registered as fiduciary security objects. At the time of the making of a fiduciary guarantee deed to prevent a Notary from being involved in a dispute between the parties the fiduciary may make a declaration that the fiduciary security object is not being registered as a fiduciary guarantee and the notary is exempt from the parties 39 claim in the event of a future dispute between the parties. "

"Berdasarkan sejarah perkembangan lembaga Jaminan Fidusia, konstruksi penyerahan hak milik secara Constitutum Possessorium diadakan untuk memenuhi kebutuhan akan praktik penjaminan benda bergerak, di mana benda jaminan tetap ada dalam kekuasaan pemberi Jaminan Fidusia, karena dibutuhkan untuk kegiatan usaha pemberi Jaminan Fidusia. Lembaga Fidusia ini, dalam perkembangannya kemudian muncul sebagai lembaga jaminan yang juga berlaku bagi benda tidak bergerak. Pembebanan dan pendaftaran obyek Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fidusia, studi di PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, secara teoritis menimbulkan permasalahan dalam praktik. Beranjak dari hal itu, dipandang perlu dilakukan penelitian terutama berkenaan dengan upaya bank atas penolakan pendaftaran obyek Jaminan Fidusia, upaya bank atas penolakan roya sertifikat Jaminan Fidusia, serta tanggung jawab hukum pemberi Fidusia atas penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan, yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang berstruktur yaitu mempergunakan pertanyaan yang terbuka. Terakhir analisis terhadap data yang diperoleh kerudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data berbentuk evaluatif-analisis.Hasil penelitian mengungkapkan, bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, roya sertipikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh pihak bank, serta kewajiban pemberi Fidusia menyerahkan benda jaminan yang difidusiakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, disarankan adanya sosialisasi mengenai rang lingkup obyek Jaminan Fidusia, permohonan roya sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijadikan klausul dalam akta Fidusia, serta monitoring secara teratur oleh kreditur dan laporan tiap waktu atas benda jaminan dari pemberi Fidusia dan persetujuan tertulis dari kreditur tentunya dapat dijadikan klausul dalam akta Fidusia."

"Penelitian ini membahas mengenai Polis Asuransi Jiwa sebagai objek Jaminan Fidusia serta proses pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Polis Asuransi Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Polis Asuransi Jiwa merupakan objek Jaminan Fidusia berupa piutang atas nama yang akan diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa harus disertai dengan penyerahan surat pernyataan dari Pemegang Polis selaku Pemberi Fidusia serta ahli waris atau termaslahat yang tertera dalam Polis yang bersangkutan berkaitan dengan persetujuan bahwa hak atas penerimaan manfaat asuransi telah berpindah kepada bank sebagai Penerima Fidusia dan juga kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa dapat dilakukan dengan diawali oleh cessie, meskipun hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Dilakukan atau tidaknya cessie ini berpengaruh pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, selain itu Perusahaan Asuransi juga sebaiknya membuat keterangan dalam Polis jika Polis tersebut sedang dijaminkan dengan Fidusia, serta bagi pengguna Asuransi Jiwa untuk dapat mengoptimalkan kegunaan dari Polis yang mereka miliki.

---

ABSTRACTThis research focuses on Life Insurance Policy as an object of Fiduciary Transfer of Ownership and how to secure loans with Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. From this research I can conclude that Life Insurance Policy is a type of credit which will be received in the future by the person whose name is written on the letter, therefore it is qualified to be an object of Fiduciary Transfer of Ownership. The Debtor has to give the Creditor and the Life Insurance Company a letter of statement that he/she, as well as his/her beneficiaries, agree that their rights to receive the insurance benefits have been transferred to the bank as the Creditor. Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy can be done by doing cession first, however this step is not necessary according to the Indonesian Fiduciary Transfer of Ownership Act. The use of cession implies to the registration of the object of Fiduciary Transfer of Ownership. I strongly think that there should be a change on the Act regarding Fiduciary Transfer of Ownership of intangible goods that will be received in the future, the Life Insurance Company should also put a notice on Life Insurance Policies that are being secured, and for the people who own a Life Insurance Policy to optimize the use of their Life Insurance Policy."

"Tugas Akhir (Skripsi) ini membahas tentang perhitungan tarip premi pada suatu program asuransi jiwa gabungan. Juga membahas perhitungan Asset Share untuk mengetahui perkembangan kekayaan (asset) perusahaan setiap tahunnya selama jangka asuransi. Status gabungan untuk dua orang dan peserta program asuransi ini adalah pasangan suami istri. Benefit asuransi yang diberikan adalah Dwiguna, Anuitas Janda dan Anuitas Duda."