Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."

"Perkembangan teknologi komunikasi seluler telah sampai pada generasi kelima (5G) yang akan segera diluncurkan pada 2020. Di Indonesia, 5G diprediksi baru akan secara resmi beroperasi pada 2025. Dalam rangka mempersiapkan kehadiran 5G di Indonesia, pemerintah (Kemkominfo) sudah memiliki spectrum outlook untuk 5G, yaitu pada frekuensi 3.5 GHz (3.3 – 4.2 GHz), 15 GHz (14.5 – 15.35 Ghz), 26 GHZ (24.25 – 27.5 GHz), dan 28 GHz (26.5 – 29.5 GHz). Namun, frekuensi tersebut sudah diisi atau memiliki spektrum eksisting, sehingga salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan co-channel frekuensi antara 5G dengan frekuensi eksisting. Salah satu band yang sudah terdapat spektrum eksisting adalah 27.5 – 28.5 GHz, yaitu untuk layanan Fixed Satellite Service (FSS). Salah satu teknologi yang akan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk layanan FSS adalah High Throughput Satellite (HTS). HTS merupakan satelit yang memiliki tingkat throughput lebih tinggi dibandingkan dengan layanan satelit konvensional dan HTS dapat bekerja pada pita C-Band, Ku-Band, dan Ka-Band. Dengan semakin dikembangkannya 5G dan HTS oleh pemerintah, maka dibutuhkan mitigasi agar tidak menimbulkan interferensi jika terjadi co-channel frekuensi. Telah disimulasikan co-channel frekuensi di 28 GHz antara HTS dan 5G dengan perangkat lunak SPECTRAemc untuk tiga wilayah. Selanjutnya diusulkan mitigasi interferensi yang nantinya dapat digunakan untuk kedua layanan tersebut agar dapat beroperasi.

---

The development of cellular communication technology has come to the fifth-generation (5G). In Indonesia, 5G is predicted to be officially operational by 2025. In order to prepare for the presence of 5G in Indonesia, the government (Ministry of Communication and Information) already has a spectrum outlook for 5G , i.e. at frequencies 3.5 GHz (3.3 - 4.2 GHz), 15 GHz (14.5 - 15.35 GHz), 26 GHZ (24.25 - 27.5 GHz), and 28 GHz (26.5 - 29.5 GHz). Moreover, those frequencies have already been filled in or have an existing spectrum, respectively. Thus, one way to overcome is by a co-channel frequency between 5G and the existing frequency. One band that has an existing spectrum of existences is 27.5 - 28.5 GHz, which is for Fixed Satellite Service (FSS) services. One of the technologies that will be developed by the Indonesian government is High Throughput Satellite (HTS). HTS is a satellite that has a higher throughput level compared to conventional satellite services, and HTS can work on C-Band, Ku-Band, and Ka-Band bands. With the development of 5G and HTS by the government, mitigation is needed so that it does not cause interference if frequency co-channel occurs. The simulation has been done for co-channel 28 GHz between HTS and 5G by SPECTRAemc. Hence, the mitigation is proposed in order to be used for both services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"ABSTRAKDisaat sebagian besar negara di dunia telah memulai proses migrasi penyiaran televisi analog ke digital, langkah migrasi menuju penyiaran digital di Indonesia harus tertunda karena adanya resistensi dari industri penyiaran terkait regulasi yang mendasari implementasi tersebut. Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadikan pemerintah belum merumuskan kembali regulasi untuk menggantikan regulasi sebelumnya.Migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital memberikan benefit berupa efisiensi penggunaan spektrum, kualitas penerimaan siaran yang lebih baik, serta memberikan peluang bagi industri penyiaran baru. Hal ini juga erat kaitannya dengan rencana strategis pemerintah terkait pembangunan mobile broadband. Pemanfaatan frekuensi digital dividend untuk mobile broadband baru dapat terwujud setelah proses migrasi televisi analog ke digital selesai dilakukan. Saat ini digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu rencana strategis pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Sisa waktu yang semakin singkat untuk bermigrasi ke digital sesuai target yang ditetapkan pemerintah membutuhkan strategi tersendiri agar tidak menimbulkan resistansi dari industri televisi eksisting. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu skema penyelenggaraan yang tepat agar resistansi industri tersebut tidak terjadi.Melalui indepth interview dan gap analysis diketahui bahwa peraturan yang mendasari penyelenggaraan televisi digital di Indonesia pada implementasinya masih memiliki beberapa kelemahan antara lain terkait alokasi frekuensi, mekanisme dan persyaratan seleksi penyelenggara infrastruktur, perubahan model bisnis, target analog switch off serta unsur-unsur penyiaran digital yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Penyiaran.Tesis ini telah merumuskan skema baru penyelenggaraan televisi digital sebagai langkah perbaikan, meliputi perencanaan spektrum dengan kombinasi konsep Single Frequency Network SFN dan Multi Frekuensi Network MFN , penentuan parameter seleksi, roadmap penyiaran digital dengan target analog switch off baru, perhitungan tarif sewa infrastruktur, skema insentif, service level agreement serta unsur-unsur penyiaran digital yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Penyiaran.

---

ABSTRACTWhile most countries in the world have started the migration process from analog to digital television, the migration process in Indonesia unfortunately on hold due to resistance of the broadcasting industry related to the regulation underlying its implementation. Revision of the Broadcasting Act, which is currently still under discussion in the Parliament, has caused the government unable to define new regulation to replace the previous one.Migration of analog television to digital television provides benefits such as efficient use of spectrum, better quality of broadcast reception, and gives opportunities for new broadcasting industry. It is also closely related to the government 39 s strategic plan for development of mobile broadband. The utilization of digital dividend spectrum for mobile broadband can be realized after the migration process of analog television to digital television is complete. Nowadays digitization of television broadcasting becomes one of the government 39 s strategic plan in the period 2015 2019. The short remaining time of migration process according to the targets set by the government requires good strategy to avoid resistance from the existing broadcasting industry. Therefore, a proper implementation scheme is needed so that the resistance from industry can be avoided.Through indepth interview and gap analysis, it is known that the regulation underlying the implementation of digital television in Indonesia on its implementation still has some weaknesses related to the frequency allocation, mechanism and requirement for infrastructure operator selection, the shift of business model, analog switch off target and elements of digital broadcasting that have not been included in the Broadcasting Act.This thesis has proposed new implementation scheme as corrective action, including spectrum planning with combinations of Single Frequency Network SFN and Multi Frequency Network MFN concept, selection parameters for infrastructure operator, digital television roadmap with new target of analog switch off, tariff calculation, incentive schemes, service level agreement and elements of digital broadcasting that should be included in the revision of the Broadcasting Act. "

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis kasus evaluasi atas strategi televisi multiplatform yang dijalankan oleh NET. menggunakan teori Industrial Organization dengan model analisa Market Structure, Conduct dan Performance. Perangkat ini membedah bagaimana aplikasi strategi multiplatform dijalankan oleh NET. Strategi multiplatform semula dilakukan untuk mengadaptasi perubahan cara masyarakat dalam mengonsumsi media, namun akhirnya tak lagi dioptimalkan karena krisis keuangan yang melanda NET. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam menganalisis struktur pasar multiplatform, selain struktur pasar televisi juga semestinya mempertimbangkan struktur pasar digital. Hal ini disebabkan strategi multiplatform melibatkan distribusi produk melalui pasar televisi dan pasar digital. Implikasinya produk yang dihasilkan juga harus menyesuaikan dengan kompetitor dan tipe khalayak dari dua pasar yang berbeda.

---

ABSTRACTThis study analyzes the case evaluation of a multiplatform television strategy run by NET. using Industrial Organization theory with Market Structure, Conduct and Performance analysis models. This tool dissects how multiplatform strategy applications are run by NET. The multiplatform strategy was initially carried out to adapt the changes in the way people consume media, but ultimately it was no longer optimized due to the financial crisis that hit NET. The findings show that in analyzing the multiplatform market structure, besides the television market structure it should also consider the structure of the digital market. This is due to the multiplatform strategy involving the distribution of products through the television market and digital market. The implication is that the resulting product must also adapt to competitors and the type of audience from two different markets."

"Selama 2010-2014 industri televisi didominasi 10 televisi swasta nasional dengan pendapatan iklan Rp 64 triliun. Untuk memperoleh pendapatan lebih besar, televisi dominan pun melakukan akuisisi terhadap pesaing (integrasi horisontal). Selain itu, adanya peralihan teknologi analog ke digital pada 2018, membuat televisi mulai melakukan perubahan. Kualitas siaran yang lebih baik dengan teknologi digital membuat industri ini berbenah untuk menarik minat penonton dan pengiklan.Tujuan akhirnya stasiun televisi yang berintegrasi horisontal dan memulai transformasi teknologi akan meraih pendapatan lebih tinggi. Dengan analisis deskriptif pendekatan SCP dan metode ekonometri didapatkan hasil berupa integrasi horizontal dan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja industri televisi.

---

During the 2010 to 2014 television industry dominated by 10 national television with IDR 64 trillion of total advertising revenue. To earn a higher income, the dominant television was the acquisition of competitors (horizontal integration). In addition, the transition analog to digital technology in 2018, making the television began to make changes. Better-broadcast quality with digital technology makes this industry to clean up to attract viewers and advertisers.The end goal of television that integrate horizontal and begin the transformation technology will achieve higher incomes. SCP approach with descriptive analysis and econometric methods is obtained in the form of horizontal integration and digital technology has a positive effect on the performance of the television industry."

"Indonesia telah melakukan digitalsiasi pada industri penyiaran nasional, digitalisasi penyiaran ini ditandai dengan pelaksanaaan kebijakan Analog Switch-Off atau lebih dikenal sebagai ASO. Analog Switch-Off atau ASO merupakan penghentian siaran televisi analog yang seutuhnya dialihkan pada siaran televisi digital. Pelaksanaan Analog Switch – Off dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Sejak dilaksanakannya ASO di wilayah Jabodetabek pada akhir tahun 2022, tingkat kepemirsaan siaran televisi digital di Jabodetabek lambat laun meningkat. Hal itu juga memilki pengaruh pada tingkat kepemirsaan siaran televisi digital di kota-kota besar lainnya yang juga mengalami peningkatan.  Terdapat banyak banyak keuntungan yang didapatkan dengan bermigrasi dari televisi analog menjadi televisi digital, keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengguna siaran televisi digital yaitu seperti kualitas siaran televisi yang lebih berkualitas karena televisi digital memberikan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih dibandingkan televisi analog. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pengguna terhadap TV Digital setelah diberlakukannya kebijakan Analog Switch – Off dengan mengadaptasi model penelitian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan distribusi kuesioner secara online dengan menggunakan layanan bantu berupa Google Form. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan metode Partial List Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah variabel Social Influence, Facilitating Conditions dan Habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention. Selain itu, Faktor Behavioral Intention dan Habit juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Use Behavior.

---

Indonesia has digitized the national broadcasting industry, and the implementation of the Analog Switch marks this broadcast digitization-Off policy, better known as ASO. Analog Switch-Off or ASO is the cessation of analog television broadcasts completely switched to digital television broadcasts. The Analog Switch–Off implementation was done on November 2, 2022. Since the implementation of ASO in the Greater Jakarta area at the end of 2022, the viewing level of digital television broadcasts in Jabodetabek has gradually increased. This also influences the viewing level of digital television broadcasts in other big cities, which have also experienced an increase. Many advantages can be gained by migrating from analog television to digital television. The benefits that users of digital television broadcasts can obtain are such as higher quality television broadcasts because digital television provides cleaner picture quality and clearer sound compared to analog television. This study aims to discover how user acceptance of Digital TV is after implementing the Analog Switch–Off policy by adapting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) research model. Data was collected by distributing questionnaires online using an auxiliary service in the form of a Google Form. Data processing uses the Partial List Square-Structural Equation Modeling (PLS–SEM) method. The results and findings in this study are that the variables of Social Influence, Facilitating Conditions, and Habit have a positive and significant effect on Behavioral Intention. In addition, the Behavioral Intention and Habit Factors also have a positive and significant effect on Use Behavior."