Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. mengenai prosedur yang harus dilakukan Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah serta akibat Hukum terhadap perbuatan Notaris yang membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah yang palsu. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum.Tesis ini membahas mengenai notaris berinisiyal SHS,SH dengan wilayah jabatan Jakarta Barat, dengan nomor putusan 01/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI.JKT/I/2015. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris SHS dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini Notaris SHS melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dirinya sebagai Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor baik kerugian Materiil ataupun kerugian Immateril. Selain unsur di atas dalam hal ini penulis juga menilai adanya unsur pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris SHS dimana Terlapor menerangkan seluruh perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris SHS tidak dibacakan dan ditandatangani dihadapan Terlapor melainkan mewakilkan kepada Karyawan freelancenya.

---

Official Notary Public is authorized to make the authentic act in so far as certain authentic deed is not reserved for other public officials. Authentic document essentially contains the formal correctness notified in accordance with what the parties to the Notary. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. regarding procedures to be followed in making the Notary deed of acknowledgment of debt with the guarantee certificate as well as the soil due to the Law on Notary deed that makes the recognition of the debt certificate with false land titles assurance. This thesis is done with the writing normative because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the notary berinisiyal SHS, SH with the area office of West Jakarta, with decision number 01 / Pts / Mj.PWN.Prov.DKI.JKT / I / 2015. Tort committed Notary SHS can be regarded as an act that violates the law in force which in this case Notary SHS violate the rights of others guaranteed by the law and actions are contrary to the legal obligation itself as a Notary resulting in losses for the reporting both losses material or immaterial losses. In addition to the above elements in this case the author also assess the element of breach Notary and Code of Ethics conducted by Notary SHS where Reported explain all the agreements made before a Notary SHS not read and signed before the Party but to delegate to the Employee freelance."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk pada ketentuan Undang-undang, Kode Etik, dan peraturan lainnya. Akan tetapi masih terdapat Notaris yang menjalankan jabatannya diluar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014 dan bagaimana tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Notaris telah menjalankan tugas diluar kewenangan, karena menandatangani sebagai saksi dan membubuhkan cap jabatan yang merupakan lambang Negara pada akta dibawah tangan dalam kaitan Notaris sebagai Pejabat Umum. Tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan pada pembuatan akta dibawah tangan tersebut berupa sanksi teguran tertulis.

---

In carrying out their positions, a Notary must act trustful, honest, thorough, independent, impartial, and keeping the interests of the parties in the law act. A Notary, in running their positions also must to obey the rules of law and code of ethics. However, there is still a notary who running his position out of his authority which has been determined by applicable laws and regulations. The main problems in this thesis are how is the role of a Notary in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014 and how is the responsibility of the Notary in his law actions in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014.

The method used in this thesis is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively. The result of this research is that the Notary has performed his duties beyond his authority, because he signed as a witness and appended the stamp office on the private deed which is the epitome of a country in regards Notary as a Public Official. The Notary rsquo s responsibility in his law action in the making of that private deed is a written reprimand sanction."

"Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai Pengurus PPRS periode 2009-2012. Sebelum periode kepengurusan tersebut berakhir, Notaris X membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 mengenai Pengurus PPRS periode 2012-2015 berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa RULB PPRS Tanggal 11 Februari 2012. Bahwa adanya permasalahan dalam RULB menimbulkan konflik antar Pengurus sehingga dalam hal ini perlu diperjelas mengenai akibat hukum terhadap Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 serta tanggung jawab Notaris X terhadap Akta baru tersebut.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara diolah secara kualitatif.Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 adalah tidak sah atau cacat karena RULB tidak memenuhi kuorum sesuai Pasal 28 ayat 1 AD juncto Pasal 15 ayat 1 ART, Notaris tidak seksama dan tidak jujur dalam membuat Akta. Tanggung jawab Notaris X terhadap pembuatan Akta tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab secara moral, profesi, dan hukum serta dikenakan sanksi administratif.

---

The Association of Flats Occupants PPRS is a legal body organisation which responsibility is to care for the mutual interest of owners and residents. In this case, the Notary acts to create a statement of all maters decided during the meeting so that the Notary in performing their position is obliged to act in honesty, thoroughly, independently, impartially, and to safeguard the interest of the parties concerned in the legal act in accordance with UUJN 39 s mandate. In a particular case, Notary X initially created deed number. 2 dated December 2, 2010 regarding the PPRS board of the 2009 2012 period. Before the term of management ends, Notary X created the deed of declaration of meeting decisions number 34, dated February 16 2012 regarding PPRS management period 2012 2015 based on extraordinary general meeting of shareholders RULB PPRS dated February 11 2012. The existence of problems in RULB cause conflict in its management therefore the legal consequences of this matter need to be clarified to Deed number 2 dated December 2 2010 and deed number 34 dated February 16 2012 as well as Notary X 39 s responsibility to the new deed.

The method used is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively.

The result of the research that the legal consequences to deed number 34 dated February 16 2012 are invalid or defective as RULB does not meet the quorum according to article 28 paragraph 1 AD jo article 15 paragraph 1 ART, the Notary is not acting thoroughly and not honest in the creation of the deed. The responsibility of Notary X to the creation of the deed is that the Notary is morally, professionally, and legally responsible and subject to administrative sanction."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta berdasarkan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015.Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah akibat hukum dan pertanggung jawaban Notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin yang dibuatnya dan tipe penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan peristiwa hukum yaitu penyanggahan perjanjian kawin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil analisis diketahui bahwa Akibat hukum terhadap penyanggahan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus Tahun 2001, Akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tanggung Jawab Notaris NMM, SH akibat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuatnya, Notaris NMM, SH telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj/PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 telah menghukum Notaris NMM, SH dengan sanksi berupa teguran tertulis.

---

This thesis discusses about Notary`s accountability towards Marriage Agreement that they made, but refuted by other party included in the certificate. Therefore, problems have surfaced regarding this certificate. How is the effect of the law on the rebuttal of the Marriage Agreement by the parties in the Deed and how is the responsibility of the notary towards rebuttal made by other party in the Agreement based on Verdict No 05 PTS Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta VIII 2015.

This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze how the legal consequences would be and the accountability of the Notary towards the rebuttal of the marriage certificate they made and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event of marriage certificate disagreement. Types of data used are secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.

The result of the analysis is known that the effect of the law on the rebuttal of Deed of Marriage Agreement No. 15 dated August 30, 2001, the Deed becomes invalidated on Notary`s accountability due to Deed of Marriage Agreement Number 15 dated 30 August 2001 they made, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a Notary Office Law In this case based on Decision Number 05 PTS Mj PWN.Prov.DKI.Jakarta VIII 2015 has punished Notary with sanction in the form of written warning."

"Kuasa menjual sebagai jaminan yang ditandatangani oleh debitur merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), debitur terdesak dan terpaksa menandatangani kuasa menjual, melahirkan cacat kehendak atau kesepakatan semu. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi atau penjualan objek jaminan, bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kekuatan mengikat PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan hutang, yang dibuat dan ditandatangani bersamaan dengan akta pengakuan hutang, serta keabsahan PPJB yang dibuat dengan kausa pengakuan hutang. Dalam menjawab masalah, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap konsep hukum sebagai norma hukum positif, dengan pendekatan kasus, yaitu PPJB yang dibuat berdasarkan kuasa menjual sebagai jaminan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa palsu memuat kausa terlarang, dan mengakibatkan batal demi hukum dan pihak beritikad baik adalah pihak yang tidak mengetahui bahwa perjanjian pengikatan jual beli merupakan kausa dari perjanjian hutang piutang, sehingga pihak ketiga beritikad mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan kausa sebagai jaminan merupakan bentuk eksekusi objek jaminan dibawah tangan yang mengakibatkan PPJB batal demi hukum, para kreditur konkuren sebagai pihak beritikad baik dapat menggugat atau menuntut pembatalan PPJB yang melanggar UU Hak Tanggungan.

---

The power to sell as collateral that is signed by the debtor is a form of abuse (misbruik van omstandigheden), the debtor is pressed and forced to sign the selling power, which creates a defect of will or false agreement. The Sale and Purchase Agreement that is made based on the power to sell as collateral is a form of execution or sale of the object of guarantee, which is contrary to the Mortgage Rights Law. Therefore, the issue being raised is about the binding strength of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building based on the power to sell as collateral in debt, which is drawn up and signed coincide with an acknowledgement of debt, along with the validity of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building by filled a submission of debt on the basis to The Board Of Notary Supervisory of DKI Jakarta Decision Number 04/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI. Jakarta/IV/2020. In answering this problem, it is carried out using normative research methods, namely research on the concept of law as a positive legal norm, with a case approach, namely a sale and purchase agreement made based on the power to sell as collateral. The result of the research shows that the sale and purchase agreement with fake causes contains prohibited causes, and results in null and void and the party with good faith is the party who does not know that the sale and purchase agreement is the cause of the payable agreement, so that the third party intends to get legal protection. The Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building with the cause as collateral heat default article 20 paragraph 2 and 3 of the Mortgage Act which brings the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building result is void by law. The concurrency creditors, as parties with good faith, afford to sue or demand the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building which default the Mortgage Act."

"Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka, pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Perseroan tidak akan berubah dan pembeli saham dalam akta jual beli tersebut tidak dapat secara efektif menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut. Akibatnya, apabila perseroan menjual kembali saham yang sebelumnya dibeli oleh pembeli tersebut dan memindahkannya kepada suatu pihak ketiga serta kemudian pemindahan hak atas saham tersebut aktanya dibuat oleh Notaris yang sama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari perseroan tersebut. Dalam hal peristiwa ini terjadi, bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli saham ganda yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jual Beli Saham Ganda yang dibuatnya dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Pts/Mj.PWNProv DKI Jakarta/IX/2012.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan dengan dilakukan wawancara sebagai data pendukung, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen di samping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta jual beli saham ganda adalah akta yang berlaku ialah akta yang terakhir, karena akta tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur pemindahan hak atas saham yang berlaku dan Notaris bertanggung jawab secara administatif karena Notaris tidak melakukan kewajibannya.

---

Transfer of shares is carried out by way of deed on sale and purchase of shares, subsequently, such transfer of shares shall be registered in the Shareholders Register and must be notified to the Minister of Law and Human Rights with respect to the change of such company rsquo s data. The Notary possesses the obligation to notify such changes on company rsquo s data to the Minister of Law and Human Rights within a specified period of time. Should the notary violates its obligation, then the shareholder registered in the Shareholder Register will not be updated and the buyer of the shares under such Deed will not be effectively becomes shareholders of the company. As a result, in the event the company tries to re sell the shares that once purchased by such buyer and transferred to another third party and the said transfer of shares are notified to the Minister of Law and Human Rights and that deeds made by the same Notary, such another third party will be recognized as the authorized shareholder of the company. Should the occasion arrives, what are the legal consequences to the double deed on sale and purchase of shares drawn upbefore the Notary and what is the responsibility of such Notary over thedouble Deed on Sale and Purchase of Sharesdrawn upbefore such Notary under Decree of theDKI Jakarta Regional Supervisory Board of Notary No. 04 Pts Mj.PWNProv DKI Jakarta IX 2012.

The type of this study is normative judicial with a typology of study tendences of analytycal descriptive. The type of data herein is using primary, secondary and tertiary law materials. The tools to gather the data used herein are carried out by documentary study, moreover, the author are also carried out several interviews with interviewees. The method to analyze data is carried out with a qualitative method. As a result, the type of this study is an analyical descriptive study. The conclusion of this study explains that the legal consequences of such double Deed on Sale and Purchase of Shares that the latter deed will prevail against the first deed, considering the said deed has met all the prevailing pre requisite and procedure of transfer of shares, and such notary will be administratively liable for violating its obligation."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta, akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum tersebut dengan pihak lain dan pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta berakibat akta tersebut kehilangan otentisitasnya sehingga akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum sedangkan akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum yang akta pendiriannya dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dengan pihak lain berakibat terhadap pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dapat berupa tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab berdasarkan UUJN, tanggung jawab berdasarkan kode etik.

---

The focus of this study discusses about the validity of the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name that written in the deed, due to legal agreement which made by the legal aid organizations with other parties and the notary accountability for making the deed of legal aid organizations. Form of research uses in this research is normative juridical with type of prescriptive research. The research concluded that the validity of the deed of legal aid organization which made without the presence and signed by attendance`s name written in the deed will make a loss of its authenticity and the deed only has the strength of evidence as the underhand deed or it will be abandoned by law, meanwhile the impact for the law of agreements that made by deed of legal aid without the presence and signed by client`s name written in the deed with the other parties leads them to be liable personally. Notary accountability for the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name must be responsible for civil law, criminal law, based on UUJN and the ethic code."

"Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary."