Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PPAT tersebut dapat digugat apabila terbukti melanggar secara perdata dan membuat pihak lain mengalami kerugian atas akta jual beli yang dibuat PPAT selain itu juga perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dapat berupa mengajukan gugatan kepada PPAT yang tidak berhati-hati dan menerima ganti kerugian.

---

This thesis is examining about The Responsibility of PPAT When Enacted Sale and Purchase Land and Building Deed Without Approval ex Wife Seller and the Protection of Buyer in Good Faith based on Analysis Case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby). This research is normative juridical research with design explanatory.

Result from this research recommends for PPAT more carefully when enacted sale and purchase land building deed without approval ex wife seller and can unequivocally if not in accordance with the applicable regulations and PPAT may be sued if proven violated civil law and make the other party suffers loss on the deed of sale and purchase enacted by PPAT moreover the protection of buyer in good faith can file a lawsuit against PPAT and the buyer in good faith can receive a compensation."

"Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK). Permasalahan dalam tesis ini tentang akibat hukum terhadap Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik, dan tanggung jawab Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif,tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT.YYK yaitu akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik menyebabkan akta jual beli tersebut dapat dimintakan pembatalan. Adanya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli atas Tanah Sengketa menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas pembatalan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata yang dapat dimungkinkan juga dengan sanksi administratif dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Land Deed Official for the Cancellation of the Sale and Purchase Deed that has a False Power of Attorney (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK). The problem in this thesis is the legal consequences of the Power of Attorney for Sale and Sale and Purchase Deed which is not recognized for its truth and validity, and the responsibility of the Notary Land Deed Official for the Sale and Purchase Act which was canceled by the Court. To answer this problem legal research is conducted using a normative juridical approach, descriptive analytical research types, and data analysis methods using a qualitative approach.Based on the research results of the Yogyakarta High Court Decision Number 106/PDT/2017/PT.YYK namely deed of sale and purchase made without the consent of the owner and bad intention causing the sale deed can be requested for cancellation. Unlawful acts by the Notary Land Deed Official causing the Sale and Purchase Deed and the Power of Attorney to Sell to be declared invalid and null and void. Notary Land Deed Official is responsible for the cancellation of the deed he made with a civil sanction which can be accompanied by administrative sanctions and criminal sancti ons."

"Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas akta tersebut bahkan merugikan para pihak.Permasalahan tesis ini adalah pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta yang cacat hukum dan pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskrptif dan dianalisis secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya dikenakan sanksi Perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu untuk pembeli yang beritikad baik harus dilindungi haknya dalam perikatan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

---

Public officials like Conveyancer has the authority to make authentic deed for legal evidence. Authorized Enforcement in making authentic deed doesn`t always work well. Empty deed made by Conveyancer are considered legally defective and is against the authenticity of said deed, and even harm those who are involved.

The thesis problem is how Conveyancer who makes authentic deed puts their authority at stake in making legally defective deed, and how the rights of the buyer with good intention has to be protected. Research methods used in this study are juridical normative with analytical descriptive research and quality method.

The result of this research is that the Conveyancer who made the deed should be given civil sanction in Indonesian Civil Code Article 1365 which explains that every unlawful act that causes damage onto another person obliges the wrongdoer to compensate such damage as a replacement for the land owner`s loss from the negligence of making an empty deed. Apart of that is to protect the rights of the buyer with good intention, as mentioned in the Indonesian Civil Code Article 1267 which explains that the party against whom the obligation is not fulfilled may opt to compel the counterparty to fulfill the agreement where such fulfillment is still possible, or demand the termination of such agreement, with compensation of costs, damages and interests."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang juga berwenang membuat akta autentik, salah satunya adalah akta jual beli. Apabila seorang yang terikat dalam perkawinan melakukan jual beli atas suatu objek, maka harus diperhatikan terlebih dahulu apakah objek tersebut merupakan harta bersama atau harta bawaan dan dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin. Oleh sebab itu, jual beli yang obyeknya merupakan harta bersama tidak dapat dilakukan antara suami dan isteri. Dalam penelitian ini telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku PPAT dalam membuat akta jual beli. Sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta jual beli antara suami dan ister yang terikat oleh perkawinan tanpa perjanjian kawin yang telah dibuat Notaris/PPAT serta bagaimana akibat hukum pembuatan akta jual beli terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya harus tetap bekerja dalam kerangka hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila terjadi pelanggaran seperti membuat akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang dilakukan antara suami dan isteri tanpa perjanjian perkawinan menyebabkan akta jual beli tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities. Notary can also serve as a Land Act Making Officer (PPAT) who is also authorized to make authentic acts, one of which is the sale and purchase act. If a person who is bound in a marriage makes a sale and purchase of an object, then it must first be considered whether the object is joint property or inheritance and there is a marriage agreement. In this study, violations have been found by the Notary as PPAT in making sale and purchase deeds. The problem in this thesis are how is the legal position of the sale and purchase deed between husband and wife who are bound by a marriage without a marriage agreement that has been made by a Notary/PPAT and what is the legal consequences of making a sale and purchase deed for third parties. In conclusion, the Notary / PPAT in carrying out his position must continue to work within the legal framework as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the Position of Notary Public, if there is a violation such as making deeds that are not in accordance with the law and regulations of the law it may result in the deed become null and void. The legal consequence of the deed made by the Notary / PPAT in making the sale and purchase deed causes the sale and purchase deed to be invalid and null and void."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan pada pihak pembeli dalam studi putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019). Dalam kasus ini PPJB dibuat dengan syarat tangguh pelunasan. Kemudian Notaris dan PPAT melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tanpa melakukan konfirmasi pada kedua belah pihak. Selan itu Notaris menyetujui adanya penerapan denda secara sepihak yang menimbulkan kerugian pada Pihak Penjual. Hal ini menyebabkan Pihak Penjual tidak dapat percaya kembali, sehingga Pihak Penjual menginginkan pembatalan jual beli dan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Pembeli. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan penyebab perbedaan putusan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat adalah perbedaan pertimbangan yang mendasari pengenaan sanksi pada Notaris. Selain itu perbuatan Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif. Maka sebagai Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum seharusnya dapat menerapkan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the responsibility of a Notary Public in making a sale and purchases deed based on the full paid-Purchase Binding Agreement, in which the payments are returned to the purchaser based on the study of the Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019. In this case, the Purchase Binding Agreement was made with payment conditions. The Notary and land deed official continue making the Deed of Sale and Purchase without confirmation from both parties. Besides, the Notary agreed to the application of the unilateral fines which caused losses to the Seller. This causes the Seller to not be able to trust again, so the Seller wants to cancel the sale and purchase and return the money paid by the Buyer. The method of this research is normative juridical, analytical descriptive, with library research data collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The results of this study indicate the cause of differences in the decisions of the Regional Supervisory Council and the Central Supervisory Council. The difference in considerations that underlie the imposition of sanctions on the Notary Public. Also, the actions of a Notary that is not following the Law of the Notary Position and cause harm to other parties can be held liable in a civil, criminal and administrative manner. Therefore, as a Notary and land deed official as General Officials should be able to implement their obligations properly as stipulated in the Notary Position Rules."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jabatannya seringkali membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT dalam putusan tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi jaminan keterangan dan ditandatangani oleh para pihak, karena penghadap tidak dapat menunjukan identitas asli. Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah serta implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta tanggung jawab PPAT yang membuat akta tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Hasil analisis dari masalah yang diteliti adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan AJB dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data formil sesuai ketentuan dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 2006. Implikasi hukum AJB yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah batal demi hukum, pihak yang berkepentingan harus meminta pembatalan akta ke pengadilan, dan terhadap PPAT yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan atau saksi pidana.Saran atas penelitian ini adalah PPAT harus selalu menerapkan prinsip kehatihatian yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 dan 54 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 dan Badan Pertanahan Nasional serta pihak terkait harus memaksimalkan perlindungan kepada pemegang sertipikat tanah agar jual beli tanah dengan menggunakan sertipikat palsu tidak dapat terjadi.

---

Land Deed Official (PPAT) often makes the Land Buy and Sell Deed based on fake information provided by the parties. This is as it happens in the case in verdict number 226/Pid. B/2018/PN. DPK. PPAT at that case making the land sale and purchase deed after made a guarantee letter of information provided by the parties and signed by the parties because they can not show their original ID Card. This thesis discusses the implementation of prudence principles by PPAT in the making of land sale and purchase deed as well as the legal implications of the land buy and sell deed which is made based on fake information and to PPAT which makes it. This research using normative juridical with data collection techniques through literature study.The results of this research is the implementation of the precautionary principle by PPAT in making AJB done by examining the correctness of formal data in accordance with the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006. The legal implications of land sale and purchase deed made based on fake information is null and void, the interested party must request the cancellation of the deed to court, and to the PPAT which makes such deed may be subject to administrative sanctions in the form of temporary termination, civil sanctions in the form of damages, and/or criminal witnesses.The advice for this research are PPAT should always apply the precautionary principles that are guided by article 53 and 54 in Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006 and the National Land Agency and related parties shall maximize the protection of landslide holders so that buying and selling of land using fake land certificate is not possible."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatanpendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannyaperbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan datapendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPATsangatlah penting dalam proses pendaftaraan tanah. PPAT adalah satu-satunyapejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah,pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang.Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu untukmembuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atastanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerahkerjanya. PPAT juga berwenang menolak membuat akta dalam hal-hal tertentuyang ditentukan oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah. Dalam fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagaipelaksana pendaftara tanah, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syaratsyaratsahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lainmencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yangada di Kantor Pertanahan. Adanya penyimpangan maupun kelalaian dalampembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT yang pembuatannya tidak sesuai denganprosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam praktekseringkali terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum dapatdikatakan merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajibanberdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tesis ini, penulismemfokuskan pada tanggungjawab PPAT terhadap penyimpangan dankelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam membuat Akta Jual Beli Tanah.Adanya penyimpangan dan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan PPATdikenai sanksi, baik Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, maupun Sanksi Administrasi.

---

ABSTRACTLand deed official is in charge to carry out the implementation of landregistration with the official deed as the proof of the execution of a certain legalact in relation to Land and Building Title and Strata Title Of Apartment Blocksas the objects of the land registration and its data modification which is caused bythat certain legal act. The role of the land deed official is very vital in the landregistration process. The land deed official is the only authority who?s in chargein the making of any authentic deed of all legal acts concerning the land andbuilding title transfer, the granting of a new title, and the granting of mortgage.The authority of the land deed official is specified by Article 39 of GovernmentRegulation Number 24 year 1997 about Land Registration. In its function and theresponsibility, the land deed official as the executor of land registration, the landdeed official is responsible in checking the terms and condition and the validityin relation to the legal acts, among others to match the data from the certificatesto the data in the land registry office. In the practice, the existence ofirregularities of negligence often occur in the making of the Sale and Purchasedeed is not accord to the specified regulation. According to the regulation theland deed official has the legal responsibility in the implementation of suchexistence of irregularities of negligence under the specified regulation. In thisthesis the author focuses in the land deed official responsibility on anyirregularities of negligence in their authority in the making of the Sale andPurchase Deed. Such irregularities of negligence may result the land deed officialbecome the subject to sanctions to Criminal Sanctions, Civil Sanctions andAdministrative Sanctions."

"Skripsi ini membahas tentang sengketa jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Di dalamnya akan dibahas mengenaikeabsahan dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan dibahas bagaimana suatu dalil perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa yang lahir karena suatu perjanjian dimana dalam hal ini diterapkan pada sengketa jual beli tanah dan bangunan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka akan dianalisa putusan dari sengketa jual beli tanah dan bangunan yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the dispute over private deed on the sale and purchase of land and buildings agreement. In thesis will be discussed regarding the validity and binding force of a contract of private deed on sale and purchase of land and buildings agreement. Moreover, this thesis will also discuss how a proposition of unlawful act can be used to file a lawsuit against the dispute, which was born as an agreement where in this case applied to disputes on sale and puchase of land and buildings. To better understand the application of this unlawful act suit is by analyzing the court decision on sale and purchase of land and buildings disputes which sued by the unlawful act suit. This research is a juridical-normative that prioritize research with secondary data, especially on prime legal materials in the form of a court decision."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembuatan perjanjian jual beli saham di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib menurut rumusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Melihat hal tersebut dalam tesis ini merumuskan dua masalah dalam penelitian, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian jual beli saham yang melibatkan pihak asing di Indonesia dan peran tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jual beli saham yang melibatkan pihak asing berhubungan dengan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415/K/Pdt/2021. Pada penelitian ini dalam menganalisis kasus menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dibantu dengan bahan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan dari perumusan masalah tersebut bahwa perjanjian yang diadakan di Indonesia dalam pelaksanaannya wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta berkaitan dengan kasus tersebut sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris sesuai dengan amanat undang-undang jabatan notaris.

---

This thesis raises the issue regarding the use of Indonesian in connection with the making of share purchase agreements in Indonesia as stated in the Supreme Court Decision Number 3415/K/Pdt/2021, The use of Indonesian in an agreement is mandatory according to the formulation of Article 31 Law Number 24 2009 concerning Flags, Languages ​​and National Emblems, and the National Anthem. Seeing this in this thesis formulates two problems in research, namely the use of Indonesian in share purchase agreements involving foreign parties in Indonesia and the role of notary responsibility in making deed of sale and purchase of shares involving foreign parties related to the analysis of Supreme Court Decision Number 3415 /K/Pdt/2021. In this study, in analyzing cases using normative juridical research methods and assisted with secondary data materials. This study concludes from the formulation of the problem that the implementation of agreements held in Indonesia must use the Indonesian language in accordance with the mandate set forth in Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages ​​and State Symbols, as well as the National Anthem and the responsibility of notaries in making the deed relating to the case has carried out its duties and authorities as a notary in accordance with the mandate of the notary office law."