Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris dituntut peka, jujur, adil dan transparan. Profesi Notaris yang dikenal dalam masyarakat adalah profesi yang dianggap sebagai profesi yang terhormat karena profesi ini bertugas melayani masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal menahan dokumen milik penghadap yang dititipkan kepada Notaris.Penahanan dokumen yang tidak sah oleh Ny. S.M., S.H, Notaris di Jakarta telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 dan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (8) Kode Etik Notaris. Walaupun dalam Putusannya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris menerima permohonan pernyataan perdamaian para pihak dan berlaku final bagi para pihak serta menerima permohonan pencabutan pelaporan yang disampaikan oleh para pihak kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, namun pada kesimpulannya penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi yang tegas yakni pemberhentian sementara Ny. S.M., S.H sebagai notaris dan schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan Notaris.

---

Notary in their profession to provide public services should behave according to the rules. Notary demanded sensitive, honest, fair and transparent. Notary profession as known as well in the community was considered as a respectable profession in the service of the general public. In carrying out their duties, notary must cling to code of ethics, because without it, the dignity of professionalism of Notary will be lost and no longer has the confidence of the community.

The method approach that is using by author in this study is normative law approach or library law approach. Notary which violating the Notary Ethic Code and the Law of Notary Position will be penalized or sanctioned in accordance of the provisions stipulated. One of the violation that Notary tends to do is a documents detention belonging to the Party withstand entrusted to a Notary.

Unlawful documents detention by Ny. S.M., SH, Notary in Jakarta had violated provisions of the Law of Notary Position and Notary Ethic Code, that is violated of Article 16 and Article 15 paragraph (2) Law of Notary Position and violated of Article 4 paragraph (8 ) Notary Ethic Code. Although in its decision, the Council of Region Supervision of Notary received a request for peace statements of the parties and the applicable Final for the parties and also accept the application for revocation of reports submitted by the parties to the Council of Region Supervision of Notary of DKI Jakarta, the authors argue the Council of Region Supervison of Notary should impose strictly sanctions that suspension."

"Dalam tesis ini membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham RUPS kepada ahli waris terkait dengan tugas dan wewenang notaris terhadap akta yang dibuatnya denganmengambilstudikasusputusanMajelisPengawas Wilayah NotarisNomor 04 Pts MPW JKT I 2011 tanggal 25 Januari 2011 Metode yang digunakanadalahpenelitian ndash normative yuridis Bahan bahan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

---

In this thesis discusses how accountability and legal effect of the provision of a copy of the deed General Meeting of Shareholders AGM to ahi inheritance related to the duties and authority of the notary deed is made to take the verdict of the case studies Notary Supervisory Region Number 04 Pts MPW JKT I 2011 dated January 25 2011 The method used is research normative juridical The materials used are of secondary legal materials library materials and interviews with sources."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pelaksanaan pengawasan dan betuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang selama ini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Majelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

---

In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of securing the interests of society. As time goes by supervision and guidance of the Supervisory Board consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and the Central Supervisory Board (MPP).

The issue in this thesis is to look at the form of supervision and legal considerations betuk Central Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approach is supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking at the cases of violation of oath of office of Notary.

From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition the Supervisory Council of the legal considerations in decisions of the Notary is not only based on regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation. And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation."

"Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan dibuat secara seksama dan dibacakan dihadapan para pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka notaris sudah melanggar ketentuan yang terdapat di Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan l, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan 4, Pasal 6 Kode Etik Notaris, seperti pada studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No. 129/MPW-Jabar/2007 Tertanggal 26 Februari 2007. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil: 1) pembacaan akta harus selalu dibacakan dengan patut agar para pihak tidak dirugikan serta tidak melanggar praturan yang berlaku. 2) Akibat hukum kepada notaris yang tidak seksama dalam membuat akte notaris, melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji, Pasal 16 huruf a dan l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan Pasal 4 angka 14, pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris dan terhadap akte yang dibuatnya bisa menjadi batal demi hukum atau hanya menjadi akte di bawah tangan dalam kekuatan sebagai pembuktiannya.

---

In practice, Notary do the work based on the scope of their authority or office duties as a notary public by Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary and Notary Code. Notary in making the deed must be in accordance with the formal requirements and materially are to be made carefully and read out in front of the interested parties in a deed made. If this is not done then the notary had violated the provisions contained in Article 4, Article 16 paragraph (1) letter a and l, Article 44 paragraph (1) and (2), Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Article 9, Article 16 paragraph (1) letter a and m, Article 44 paragraph (1) and (2) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Articles 3 and 4, Article 6 Notary Code of Ethics, as in the case study region Investigator Award of the Tribunal Notary West Java. 129/MPW-Jabar/2007 dated February 26, 2007. Juridical method used is empirical, ie a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. According to the study, the obtained results: 1) readings should always be read out with the deed that the parties should not be harmed and does not violate applicable praturan. 2) Due to the notary law is not careful in making a notarial deed, violated the provisions of Article 4 UUJN on oath / pledge, Article 16 letters a and l of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary , Article 44 paragraph (1) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Article 3 and Article 4, item 14, item 15 of Article 4 of the Code and the Notary deed that could be made null and void or just become certificate under the hand of the strength as proof."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pelaksanaan cuti. Dimana seseorang yang hendak mengajukan cuti, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa memiliki sertifikat cuti dan tidak mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas yang berwenang, melebihi dari 7 (tujuh) hari kerja yang dilakukan oleh Notaris B.H, SH., yang wilayah jabatannya terletak di Jakarta Utara, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris B.H.,SH tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding. Karena Penulis berpendapat dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah memberikan pelajaran yang tegas bagi Notaris-notaris lainnya di Indonesia. Seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dan mandiri, serta bersifat membangun agar hal tersebut tidak lagi terulang, yaitu berupa skorsing/pemberhentian sementara kepada Notaris B.H., SH, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in going to a leave. Where someone tend to ask for a leave, have to be rules that apply. Rules that is meant to be, depends on Laws of Notary Position and Ethic Codes. That type of violation can be seen in Violation cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position, that leaves the district authority position without having Leave Certificate and doesn't ask leave permission towards The Council Decision Investigator, more than 7 (seven) days of work, which is done by the Notary BH, SH, which is located in North Jakarta, which is violated by the Notary BH,SH, will be sanction according with the rules in Notary Ethic Codes and Laws of Notary Position. As noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 30th of November 2010 Number 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer opinion for the sanction that is given by The Council Decision Investigator Notary's Center is not leveled. Because the writer opinion with the sanction that is given by The Council Decision Investigator Notary's Center did not give a tough lesson to the other Notaries in Indonesia. Supposedly The Council Decision Investigator Notary's Center should give sanction which is more tough and personal, and motivation, so that the same thing will not be repeated, which will lead to scorching/temporary stopping to the Notary BH, SH, with rules that apply in side Laws of Notary Position, which will make the other Notaries more alert and will not doing the same violation."

"ABSTRAKPeran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai hukum waris. Dimana hukum waris adalah salah satu bagian hukum yang sangat sensitif, hal ini karena hukum waris menyangkut mengenai harta peninggalan pewaris juga hak dan kewajiban yang dimiliki atau yang akan dilakukan si pewaris. Peranan Notaris dalam hal ini sangat penting, contohnya mengenai pembuatan surat wasiat, surat keterangan mewaris, akta P2HP ataupun juga mengenai penginventarisiran dan pendaftaran harta peninggalan pewaris. Dibagian terakhir inilah sering terjadi pelanggaran, contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris karena melakukan penyegelan terhadap harta peninggalan pewaris. Selain melakukan penyegelan yang bukan merupakan tugasnya Notaris juga melakukan pelanggaran wilayah jabatannya karena telah melakukan perbuatan hukum diluar wilayah kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyegelan yang tepat dan konsekuensi yang tepat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran wilayah jabatannya. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris menjalankan jabatannya dengan berdasarkan Undang-undang dan kode etik yang ada, serta menyarankan agar MPW merekomendasikan kasus ini kepada MPP.

---

ABSTRACTThe role and authority of the notary is inevitability for law traffic in social life, one of it is about hereditary law. Hereditary law is one of a sensitive part of law, It’s because hereditary law is concerning about heir’s heritage and also about rights and obligation that owned or would be do by heirs. In this case, the role of notary is really important, for example about making a testament, description paper of heir, P2HP deed or about the registration of heir’s heritage. In this last part, about the registration of heir’s heritage is very often there a misdemeanor, taking example about misdemeanor of a notary who sealing heir’s heritage. Besides sealed something that out of his authority, notary also misdemeanor of his territory of jurisdiction. Therefore, this research is aim to making us know what is the right procedures of sealing heir’ heritage and the consequences for the notary who work out of the territory of jurisdiction. The result of the research is suggesting the notary to do their job based on the regulations and notary rules of conduct."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. mengenai prosedur yang harus dilakukan Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah serta akibat Hukum terhadap perbuatan Notaris yang membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat tanah yang palsu. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum.Tesis ini membahas mengenai notaris berinisiyal SHS,SH dengan wilayah jabatan Jakarta Barat, dengan nomor putusan 01/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI.JKT/I/2015. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris SHS dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini Notaris SHS melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dirinya sebagai Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor baik kerugian Materiil ataupun kerugian Immateril. Selain unsur di atas dalam hal ini penulis juga menilai adanya unsur pelanggaran Jabatan Notaris dan Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris SHS dimana Terlapor menerangkan seluruh perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris SHS tidak dibacakan dan ditandatangani dihadapan Terlapor melainkan mewakilkan kepada Karyawan freelancenya.

---

Official Notary Public is authorized to make the authentic act in so far as certain authentic deed is not reserved for other public officials. Authentic document essentially contains the formal correctness notified in accordance with what the parties to the Notary. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. regarding procedures to be followed in making the Notary deed of acknowledgment of debt with the guarantee certificate as well as the soil due to the Law on Notary deed that makes the recognition of the debt certificate with false land titles assurance. This thesis is done with the writing normative because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the notary berinisiyal SHS, SH with the area office of West Jakarta, with decision number 01 / Pts / Mj.PWN.Prov.DKI.JKT / I / 2015. Tort committed Notary SHS can be regarded as an act that violates the law in force which in this case Notary SHS violate the rights of others guaranteed by the law and actions are contrary to the legal obligation itself as a Notary resulting in losses for the reporting both losses material or immaterial losses. In addition to the above elements in this case the author also assess the element of breach Notary and Code of Ethics conducted by Notary SHS where Reported explain all the agreements made before a Notary SHS not read and signed before the Party but to delegate to the Employee freelance."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut harus menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat deskriptif dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai Notaris/PPAT yang sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN, PP 37 tahun 1998, dan peraturan perundangundangan yang lain, namun masih saja ada laporan ke Majelis Pengawas Notaris, dan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena Notaris/PPAT tersebut tidak melanggar kode etik profesi, maka Notaris/PPAT tersebut tidak dikenakan sanksi apapun oleh Majelis Pengawas Notaris ataupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

---

Notary and Official Land Maker (PPAT) are public officials who made an authentic deed. Pursuant to section 15 paragraph 2 letter f Constitution Number 30 of 2004 of Notary's profession, a Notary is authorized to make the deed relating to land, so that the Notary has also served as the PPAT. A Notary has also served as the PPAT , the duties required to produce a quality certificate. It means the deed that they made is accordance with the rule of law and accordance with the will of the parties. Notary/PPAT have to explain to the parties about the truth of the contents and procedurs of the deed which they made. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.In this thesis, author discusses about Notary/PPAT has been do their obligation and their authority accordance the Constition Number 30 of 2004 about Notary`s proffesion, Government Regulations Number 37 of 1998 about Official Land Maker`s Proffesion, and another legislation but there still a report violations to Notary Supervisory Board and a lawsuit to state court. Because Notary/PPAT didn`t violate the proffessional code of ethics Notary, so the Notary/PPAT didn`t get the legal sanctions from Notary Supervisory Board and from a head office of the land."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Salah satunya yaitu tidak membuat dan mencatat setiap akta yang dibuat pada Buku Daftar Akta. Buku Daftar Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris wajib dibuat sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian tanggal pembuatan akta dan memudahkan Notaris dalam melakukan pengecekan pada setiap akta yang dibuatnya.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta, akibat hukum apabila akta tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta, dan penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran dari kewajiban jabatan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, bentuk dan tipe penelitian evaluatif-eksplanatoris dengan studi dokumen, kepustakaan guna memperoleh data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif.Kesimpulannya tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan teknis administrasi Profesi Notaris; akibat hukum terhadap akta yang tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta adalah akta tetap otentik sepanjang bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang, para penghadap tidak merasa dirugikan dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut; Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi berupa sanksi tertulis dengan melakukan langkah preventif dan langkah refresif.

---

This thesis discusses about the malfeasance notary who do not carried out the obligation to make Repertorium. Provisions on the regulations concerning the obligations, prohibitions, and sanctions in the implementation of the office have been regulated in the Law on Notary, but still found many violations committed by the Notary regarding the authority and obligations in running the employment. One of which did not make and record each deed made on Repertorium, Repertorium as part of a Notary Protocol shall be made as evidence to assure the creation date of the deed and as facilitate the checking on every deed.

Problems studied in this thesis is the responsibility of notary who did not make Repertorium, legal consequences if the deed is not recorded in Repertorium, and the application of the sanctions provided for violations the obligations Notary by Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, form of evaluative research, type explanatory research with study documents and literature in order to obtain secondary data and then the data is analyzed qualitatively so that the conclusion drawn deductively.

The conclusion is that the responsibility of notary who did not make a Repertorium is the responsibility of the law relating to the administration of technical Notary Profession the legal consequences of the deed which is not recorded in the repertorium is the deed remains authentic is along the form, content, authority officials who make have fulfilled what was required in the Act, the parties not feel harmed and there is no binding legal force that cancels the deed the regional notary Supervisory Council gave sanction in the sanction written with perform preventive and repressive measures."