Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembebanan Hak Tanggunan terhadap aset Perseroan Terbatas, mengetahui proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset perseroan terbatas apabila terjadi wanprestasi, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak ketiga sebagai pembeli lelag apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep, pendapat ahli dan bahan-bahan lain yang relevan mengenai pembebanan dan eksekusi Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan pemberian kredit bank di Indonesia. Di dalam tesis ini dibahas mengenai pembebanan Hak Tanggungan terhadap aset perseroan yang merupakan jaminan dari perjanjian kredit bank dalam upayanya untuk menjalankan usaha dan eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut apabila perseoran melakukan wanprestasi, serta perlindungan hukum yang diperoleh bagi Bank sebagai kreditur dan pihak ketiga sebagai pembeli lelang apabila debitur mengajukan gugatan mengenai lelang eksekusi Hak Tanggungan yang bersangkutan ke Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya, kemudian mengenai eksekusi Hak Tanggungan perlu diperjelas mengenai ketetuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari ketetuan tersebut yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Indonsia dan juga mengeai nlai limit harga dari jaminan yang dieksekusi melalui lelang agar tidak merugikan para pihak.

---

The purpose of this thesis is to know the process and things that need to be of concern in the act of the imposition of mortgage on limited company assets, to know the process of the execution of mortgage on limited company assets when breach of contract occured and the leal protection on creditor and third party as a buyer if the debtor filed a law suit to the court. The method used in this thesis is normative research which review the law regulations, concepts, exepert?s opinons, and other related documents about the imposition and execution of mortgage in accordance to the credit allocation in Indonesia.

This thesis explain about the impositon process of mortgage on the limited company assets as a collateral of credit allocation treaty for its working capital and the execution process of the mortgage on the limited company assets, and also the legal protection for the Bank as creditor and the third party as an auction buyer in the execution process.

The result of this research are in the process of the imposition both parties must comply to the regulations made by the Indonesia Government for example Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perseroan Terbatas and other relevant regulations, and then about the executions of the mortgage needs to be cleared on the Article 6 Undang-Undang Hak Tanggungan so it would not cause a misconception or misintrepretation about the article that caused uncertainty of the act of execution on the mortgage and also the minimum price for the object of motrgage so it will not inflict any loss for both parties."

"SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonan penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik menggunakan media Internet secara on line. Sebuah prosedur adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari seluruh prosedurnya. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.Tanggung jawab notaris dalam hal pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pengetahuan notaris dengan kemajuan teknologi penggunaan SABH harus sejalan. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

SABH is a Law Board Administration System in resolving of Limited Company law board that established electronically and used the Internet media as on line. Resolving of law board involves legalization, agreement, reporting and announcement of changes of base budget of limited company. Procedure is the key of the established law, without right procedure that based on the established law, without right procedure that based on established rules and regulations, the whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of all procedures.The presence of a notary as public officials is not just to serve people who need their services but also by order of law. The responsibility of a notary in the case of the establishment of a Limited Company is part of the role of notaries in the process of approval of the establishment is a Limited Company. The notary knowledge of regulations and the advancement of technology in terms of the use of SABH should be parallel.Civil Directorate, the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights, which has authority in the field of services and legal endorsement Company Limited, needs to make improvements and implement those things mandated by Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company."

"Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa. Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperoleh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM , karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instansi terkait terus berkoordinasi dan menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK dan instansi terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT LKM.

---

This thesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUMDesa as the founder and shareholder of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the role of notary on its establishment. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that BUMDesa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa.

Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to administrative sanction in the form of a written warning until revocation of business license. Notary has important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM.

The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM"

"Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekaniseme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Temuan dari penelitian adalah cara pemisahan dalam Perseroan Terbatas antara lain pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, prosedur dan mekanisme Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang akan melakukan Pemisahan seperti pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, permohonan persetujuan pemisahan kepada Dewan Komisaris, menyusun rancangan pemisahan yang diumumkan dalam surat kabar harian, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya membahas Pemisahan, pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah BNI dalam surat kabar, rancangan pemisahan dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian penandatanganan Akta pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan. Setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, dalam waktu maksimal enam bulan harus mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia. Efektifnya pemisahan adalah pada saat pertama kali perseroan melakukan kegiatan usahanya.

---

Separation is a legal act performed by the company to separate the business that resulted in all assets and liabilities of the company switched to two companies/ more or partly of assets and liabilities to a company/ more by law. This thesis are to find out how, procedures and mechanisms separation of Limited Liability Company conducting in banking activity by its implementation in the case of BNI Syariah. This research descriptively analyzed analytically using a normative juridical method, based on prevailing legislation, particularly the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 and the Islamic Banking Act Number 21 Year 2008.

The findings of the study is how the separation of the Limited Liability Company, among others, pure and impure separation, procedures and mechanisms of separation which performed by Limited Liability Company conducting in banking activity are submit the application to Bank Indonesia to get the principle approval, submit the application about separation to the Board of Commissioners, announced a draft of separation in daily newspapers, held a General Meeting of Shareholders to discuss the separation and get the approval from them, announced the planned transfer of the rights and obligations of Sharia business unit of BNI in daily newspapers, draft of separation set forth in the notary deed, then signing the deed of establishment of new Sharia Bank as a result of separation. After receiving principle approval from Bank Indonesia, within a maximum of six months must submit an application for obtaining business license to Bank Indonesia. The effectiveness of separation is at the first time the company conducting its business."

"Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh perseroan dan/atau Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu, upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan tersebut menjadi jalan paling efisien dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menemukan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan instrumen hukum yang kuat untuk melakukan upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan demikian, kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai institusi yang mendapat kewenangan atributif untuk menyetujui sebuah perubahan anggaran dasar, juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Meskipun demikian, dicabutnya sebuah surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tidak serta merta membatalkan akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

---

A limited liability company as a legal entity in amending it rsquo s article of association has certain matters which need an approval from Ministry of Law and Human Rights. In order to obtain such approval, the company shall draw the deed of amendment by or before the notary. Practically, more than few errors made by the company and or the notary regarding the deed itself, which consequently involves the injured party. Therefore, administrative proceeding concerning the approval decree shall be the most efficient and just option for all stakeholder.

By using legal formal method, writer found that Indonesian regulation gives strong legal instrument to commence administrative proceeding concerning the approval decree. Therefore, Ministry of Law and Human Rights as the institution which attributed by the law for approving company rsquo s amendments, also has authority to revoke such decree. Though, a revocation of a decree shall not be deemed revoking the deed of amendment which drawn by or before the notary."

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut.

---

Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007 regarding the implementation of obligations. The research method used is the method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of Limited Liability Company.

The Leadership Company Limited carried out daily by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited Liability Company can not do anything without the help of members of the Board of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the Company by its management."

"Tesis ini membahas tentang Kemandirian Yayasan sebagai badan Hukum yang terpisah dari pendiri/para pendiri yaitu dalam Tesis ini adalah Perseroan Terbatas. Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi. Adapun setiap hubungan yang dilakukan oleh Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, ini merupakan hubungan hukum yang sederajat, dan tidak dapat saling mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunanaan nama Perseroan Terbatas sebagai nama Yayasan, pembentukan organ Yayasan, dan pendayagunaan aset Yayasan menjadi pokok bahasan dalam Tesis ini. Tidak ada larangan, dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas menjadi nama Yayasan, namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Secara internal dalam Perseroan pendiri tersebut harus dilihat dulu apakah ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, atau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal. Selain itu organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Yayasan. Hal yang harus diperhatikan, kemampuan orang yang ditunjuk, kesediaan orang yang bersangkutan, ditunjuk bukan berdasarkan jabatan tertentu, pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan. Terakhir adalah tentang pendayagunaan kekayaan Yayasan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat, bukan untuk kepentingan pendiri atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan visi misi didirikannya Yayasan tersebut.

---

This thesis analyzes the independence of Foundation as a separate entity from founders / the founder in this thesis is the Limited Liability Company. Foundation and Company Limited is an independent legal entity, therefore which between the Foundation and Limited Liability Company can not influence each other. As for any relationship that made by the Foundation with a limited liability company (previously is founder), this is a legal relationship of equals, and can not intervene in each other. Usage Company name (founder) as the name of the Foundation, Foundation?s organ, and utilization of the Foundation's assets became the subject of this thesis. Basically, there are no restrictions to use of the limited liability company's name became the name of the Foundation, but with the restriction that the Foundation should not use names that have been used legitimately by another foundation or contrary to public order and/or morality. Internally within the Company's founders must be seen first whether there are restrictions in the use of the name or corporate symbols, or names are licensed by the principals. Also, organ is very important thing in the Foundation which a foundation can be performing as a foundation. It should be noted, a designated person's ability, the willingness of the person, appointed not by a particular authority at the Company (founder), and the assignment made shall comply with mechanism in Articles of Association and laws of the Foundation. The last is about the Foundation assets should be used as much as possible for public interests, not for the founder or other parties who are not related with the vision and mission is the establishment of the Foundation."