Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini menganalisis persepsi pemangku kepentingan tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan berbasis masyarakat di daerah relokasi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak letusan Merapi2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode gabungan (mixed method) dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerima manfaat mempersepsikan program relokasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Akan tetapiterdapat juga kemungkinan-kemungkinan perbaikan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untukpenerapan di masa yang akan datang. Perbaikan dapat dilakukan pada proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat termasuk menghilangkan elite capture, pendampingan yang lebih intensif dan pengenalan budaya baru di lokasi relokasi. Model mekanisme yang efektif haruslah berpusat pada penghidupan masyarakat, disebut livelihood-centered relocation. Masyarakat akan dengan mudah untuk direlokasi apabila telah mengetahui dengan baik pola penghidupan mereka di daerah relokasi yang baru. Diharapkan penataan permukiman juga akan ditentukan penghidupan para penerima manfaat.

---

This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption impacted community through community-based approach in Sleman District Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism with mixed method with descriptive design. The research result presents that the community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The research, however, also presents some opportunities for improvement toward a more effective relocation program in the future. Improvement can be made on decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also proposes an effective model of community-based relocation. The model is livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation.

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood, This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the

settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption

impacted community through community-based approach in Sleman District

Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism

with mixed method with descriptive design. The research result presents that the

community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The

research, however, also presents some opportunities for improvement toward a

more effective relocation program in the future. Improvement can be made on

decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also

proposes an effective model ofcommunity-based relocation. The model is

livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood]"

"ABSTRAKKelurahan Rawa Buaya RW 11 memiliki tingkat ancaman terhadap bencana banjiryang cukup tinggi. Maka, Kementerian Sosial melalui program Kampung SiagaBencana (KSB) menginisiasi warga RW 11 agar mempunyai kemandirian dalammenanggulangi bencana banjir yang rutin datang ketika musim penghujan. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi program KSB di RW11 dalam rangka penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat, serta faktorpendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelahberdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan KSB di RW 11 selain menciptakan organisasi masyarakat yang siapdan tanggap terhadap bencana juga meningkatkan kapasitas warga dalammenghadapi banjir dan meningkatkan partisipasi warga dalam upayapenanggulangan bencana di wilayahnya.

---

ABSTRACTRW 11 Rawa Buaya Urban Village has a threat of floods on high levels. With thatkind condition, The Ministry of Social initiated Kampung Siaga Bencana (KSB)Programe to make community independency in response to floods that routinelycome up when the rainy season. With a qualitative approach, this thesis illustratesthe implementation of KSB programs in RW 11 in the framework of communitybased disaster management, also describe the supporting factors and inhibitingfactors in the implementation of the program after standing for about 3 years . Thestudy findings suggest that the implementation of the KSB in RW 11, has create acommunity organizations well prepare for and respond to disasters also increasethe capacity of people to cope with floods and increase citizen participation indisaster management in they region."

"Berangkat dari keinginan memahami “banjir” di Jakarta, saya menyusun pertanyaan untuk memahami adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir yang melekat dengan identitas nama Kota Jakarta. Sebagai orang yang juga sering menikmati banjir di Jakarta, saya ingin mengkaji bagaimana masyarakat ‘berdamai’ dengan banjir. Saya kemudian merumuskan kerangka berpikir untuk mengeksplorasi pengalaman sensorik masyarakat dalam menghadapi banjir dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi persepsi risiko serta strategi adaptasi mereka. Kerangka analisis yang digunakan saya adalah konsep desensitised disaster perception, sebuah konsep yang menggabungkan unsur-unsur affect dan emotion dalam interaksinya di realitas sosial. Konsep ini mengacu pada bagaimana pengalaman berulang terhadap suatu bencana membuat individu atau komunitas menjadi kurang sensitif terhadap risiko tersebut. Metode penelitian saya meliputi observasi, wawancara mendalam, serta pencarian data publikasi di situs pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Sunter Muara bersikap tenang selayaknya berdamai dengan banjir. Mereka memiliki cara unik dengan menanam keyakinan bahwa ada daerah lain yang lebih rentan terdampak banjir dibandingkan mereka. Mereka menganggap bahwa kondisi mereka tidak terlalu mengancam bermodalkan pemikiran “tinggi air cuma sebetis.” Adaptasi lainnya pun nampak dari pemanfaatan ruang atap rumah sebagai area mengungsi saat terjadinya banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan pengalaman menghadapi banjir telah membentuk persepsi masyarakat hingga perasaan panik tak lagi membebani persepsi mereka. Penelitian ini memberi gambaran tentang adaptasi masyarakat Jakarta, terutama di daerah dataran rendah, dalam menghidupi situasi banjir. ‘Berdamai’ dengan banjir menunjukkan adaptasi mereka yang tak hanya diwujudkan secara fisik, tapi juga ketubuhan dan pemikiran.

---

Starting from a desire to understand the “floods” in Jakarta, the author formulated questions to understand the adaptation of the community to the flood disasters that are closely associated with the identity of Jakarta. As someone who also often experiences floods in Jakarta, the author wanted to study how the community ‘makes peace’ with the floods. The author then developed a framework to explore the sensory experiences of the community in facing floods and how these experiences influence their risk perception and adaptation strategies. The analytical framework used by the author is the concept of desensitised disaster perception, a concept that combines elements of affect and emotion in their interaction within social reality. This concept refers to how repeated experiences of a disaster make individuals or communities less sensitive to the associated risks. The author's research methods included observation, in-depth interviews, and data collection from government websites. The research findings showed that the community in Sunter Muara remained calm as if they had made peace with the floods. They had a unique way of believing that other areas were more vulnerable to floods than their own. They considered their situation not too threatening with the thought, “tinggi air cuma sebetis.” Other adaptations were also evident, such as the use of rooftops as evacuation areas during floods. These findings indicate that the habits and experiences of dealing with floods have shaped the community’s perceptions to the point where panic no longer burdens their perception. This research provides an overview of the adaptation of Jakarta's community, especially in low-lying areas, in living with flood conditions. 'Making peace' with floods shows their adaptation, which is not only manifested physically but also bodily and mentally."

"Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di dalam Cincin Api Pasifik yang menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung Rokatenda yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dan merekomendasikan pembangunan rumah pascabencana. Permasalahannya adalah rumah yang dibangun seringkali lebih mengedepankan aspek kemudahan, kecepatan produksi secara massal dan aspek kekuatan struktur bangunannya namun melupakan perubahan kebutuhan penghuninya. Oleh karena itu, konsep flexible housing ini hadir dan ditengarai mampu menanggapi perubahan kebutuhan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi flexible housing pada rumah pascabencana. Salah satu rumah pascabencana yang ada di Indonesia adalah Rumah di Pulau Flores. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan berusaha memahami fenomena penggunaan rumah bantuan pascabencana dilihat dari kacamata penghuni rumah untuk memastikan bagaimana rumah dapat beradaptasi seiring berubahnya kebutuhan pengguna. Hasilnya, rumah ini tergolong flexibel meski terdapat beberapa aplikasi yang tidak dipenuhinya.

---

Indonesia is known as a country located in the Ring of Fire which causes Indonesia to be frequently hit by natural disasters. One of them is the eruption of the Rokatenda volcano which occurred in East Nusa Tenggara which resulted in dozens of houses damaged. This prompted the government to provide assistance and recommend the construction of post-disaster housing. The problem is that houses often prioritize aspects of ease, mass-production speed, and strength aspects of building structures, but forget the changing needs of its inhabitants. Therefore, the concept of flexible housing is suspected to be able to respond to changing needs. The purpose of this thesis is to find out how the application of flexible housing in post-disaster home. One of the post-disaster houses in Indonesia is the House on Flores Island. This thesis writing method is done by trying to understand the phenomenon of the use of a post-disaster house from the residents of the house to ensure how the house can adapt as the needs of users change. The result, this house is quite flexible although some applications are not fulfilled."

"ABSTRACTBencana merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Indonesia termasuk dalam daerah dengan potensi bencana yang tinggi, sehingga perlu dilakukan proses penanggulangan bencana. Proses penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase yakni fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Pada penerapannya, terdapat fase tambahan atau fase transisi yang berada diantara fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Pada fase transisi inilah pemerintah dan Non-Government Organization NGO memberikan hunian sementara berupa transitional shelter. Transitional shelter adalah tempat penampungan yang layak huni, tertutup dan aman serta menggunakan material yang dapat digunakan kembali. Transitional shelter memiliki beberapa aspek yakni faktor yang mempengaruhi bentuk, prinsip, karakteristik pasca penggunaan, dan konstruksi. Pada penerapannya, transitional shelter pada bencana Gunung Merapi hanya menggunakan beberapa faktor pembentuk rumah dan hanya menggunakan tiga karakteristik pasca penggunaan. Meskipun demikian, konstruksi yang digunakan adalah tipe disassemble design dengan dua teknik lashings. Bila dipelajari lebih lanjut, transitional shelter dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat terdampak jika potensinya digunakan secara maksimal. Oleh karena itu diharapkan potensi yang dimiliki transitional shelter dapat dimaksimalkan dan penggunaannya tidak hanya terbatas pada bencana erupsi Gunung Merapi melainkan untuk bencana yang lain mengingat Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi.

---

ABSTRACTDisaster is an event that occurs suddenly and produces harm to society and the environment. Indonesia is included in areas with high potential for disaster, so that disaster management needs to be done. The disaster management process consists of three phases pre disaster phase, emergency response phase, and post disaster phase. In its application, there is an additional phase or transition phase that lies between the emergency response phase and the post disaster phase. In this transition phase, the government and Non Government Organization NGO provide transitional shelters. Transitional shelters are shelter that is liveable, closed and safe and uses reusable materials. Transitional shelter has several aspects that is factors that affect form, principle, post use characteristics and construction. In its application, the transitional shelter at Mount Merapi disaster only uses several factors of house 39 s building formers and uses only three characteristics post use. However, the construction used is a disassemble design type with two lashings techniques. When studied further, transitional shelters can provide benefits to affected communities if its potential can maximally utilized. Therefore, it is expected that the potential of transitional shelters can be maximized and the transitional shelters uses is not limited to the eruption of Mount Merapi disaster but to other disasters since Indonesia has high potential for disaster."

"RPB daerah merupakan dokumen perencanaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Studi ini berfokus pada pengurangan risiko melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga di Indonesia sebagai upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Tujuan dari analisis ini adalah melihat pengaruh keberadaan RPB daerah di level kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan bencana dengan proksi cakupan pengetahuan peringatan dini bencana dan keikutsertaan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana rumah tangga. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukan RPB daerah mampu memberikan perbedaan positif terhadap kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga.

---

Regional disaster planning is a document that aims to reduce the risk due to disaster impacts. This study mainly focuses on household disaster preparedness activities in Indonesia in implementing disaster risk reduction as an effort on disaster coping. This becomes important because Indonesia is a disaster-prone area. The purpose of our analysis is to look at the effect of RPBs at the district/city level on disaster preparedness with regional coverage of household disaster early warning knowledge and participation in training or disaster rescue simulations as a proxy. This study uses a combination of Ordinary Least Square (OLS) regression and propensity score matching (PSM). The results showed the regional RPB was able to provide an positive difference in the supply of household disaster preparedness."

"Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman terdampak bencana gempabumi. Potensi untuk terjadi guncangan akibat gempabumi juga masih besar mengingat daerah ini berada di busur depan tektonik Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pendekatan distribusi potensi bahaya gempabumi hingga potensi risikonya terhadap pertumbuhan distribusi jumlah penduduk. Metodologi yang digunakan untuk potensi bahaya gempabumi adalah dengan pendekatan Peak Ground Acceleration (PGA) yang dapat dikoreksi pada skala yang lebih baik dengan analisis AVS30. Selain itu, untuk melihat potensi dampak terhadap penduduk di tahun 2030, dilakukan pemodelan distribusi pertumbuhan tutupan lahan permukiman dengan menggunakan pendekatan Marcov-chain. Selanjutnya, dengan pendekatan gabungan antara pemodelan random forrest dan proyeksi lahan terbangun serta proyeksi geometrik jumlah penduduk diperoleh sebuah model kepadatan penduduk tahun 2030 dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil akhir penelitian dapat memberikan gambaran potensi sebaran dan jumlah penduduk yang berada diwilayah berisiko guncangan permukaan gempabumi yang dikelompokan dalam tiga kategori, risiko rendah, sedang, dan tinggi. Risiko bencana gempabumi dinilai dari potensi gempabumi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam jenis, yaitu: potensi gempa bawah permukaan, kondisi fisik, infrastruktur, kebijakan, tutupan lahan, dan jumlah penduduk. Hasil kajian potensi dampak gempabumi dengan melihat proyeksi pertumbuhan permukiman dan penduduk di Sukabumi dapat memberikan informasi potensi risiko gempabumi terhadap pertumbuhan penduduk terbesar berada di wilayah Kota Sukabumi dan sekitar teluk Pelabuhan Ratu. Informasi tersebut dapat menjadi referensi yang lebih baik terutama dalam menyusun strategi antisipasi dalam upaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

---

Sukabumi is one of the regions in Indonesia that has experience affected by earthquake. The potential for shocks due to earthquakes is still large considering that this area located at the front arc tectonic system of the Java island. The aims of this study is to illustrate the distribution of potential surface shaking based earthquake and it’s risk thought population distribution. The methodology used for potential earthquake hazards is the combination between Peak Ground Acceleration (PGA) approach and AVS30 analysis. In addition, to see the potential impact of the population in 2030, the distribution of residential land cover is developed using the Marcov Chain approach. Furthermore, with combination approach between random forrest modelling, projected land cover, and geometric projections of population, a population density model of 2030 was obtained with better accuracy.

The final results of this study can provide an overview of distribution and number of residents in the potential surface shaking areas that are grouped into three different categories: low, medium, and high risk. Earthquake disaster risk is assessed from the potential of the earthquake. There are six variables that used in this study, namely: subsurface earthquake potential shaking, physical condition, infrastructure, regulation, land cover, and population. The results of the study of the potential impact of the earthquake by looking at the projected growth in settlements and residents in Sukabumi area. It can provide information on the potential risk of earthquakes to the largest population growth in the area of Sukabumi City and around the port of Pelabuhan Ratu. This information can be a better reference, especially in preparing anticipatory strategies for resilience sustainable development programme."

"Pada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

In 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination."