Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini menganalisis persepsi pemangku kepentingan tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan berbasis masyarakat di daerah relokasi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak letusan Merapi2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode gabungan (mixed method) dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerima manfaat mempersepsikan program relokasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Akan tetapiterdapat juga kemungkinan-kemungkinan perbaikan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untukpenerapan di masa yang akan datang. Perbaikan dapat dilakukan pada proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat termasuk menghilangkan elite capture, pendampingan yang lebih intensif dan pengenalan budaya baru di lokasi relokasi. Model mekanisme yang efektif haruslah berpusat pada penghidupan masyarakat, disebut livelihood-centered relocation. Masyarakat akan dengan mudah untuk direlokasi apabila telah mengetahui dengan baik pola penghidupan mereka di daerah relokasi yang baru. Diharapkan penataan permukiman juga akan ditentukan penghidupan para penerima manfaat.

---

This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption impacted community through community-based approach in Sleman District Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism with mixed method with descriptive design. The research result presents that the community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The research, however, also presents some opportunities for improvement toward a more effective relocation program in the future. Improvement can be made on decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also proposes an effective model of community-based relocation. The model is livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation.

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood, This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the

settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption

impacted community through community-based approach in Sleman District

Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism

with mixed method with descriptive design. The research result presents that the

community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The

research, however, also presents some opportunities for improvement toward a

more effective relocation program in the future. Improvement can be made on

decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also

proposes an effective model ofcommunity-based relocation. The model is

livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood]"

"ABSTRAKKelurahan Rawa Buaya RW 11 memiliki tingkat ancaman terhadap bencana banjiryang cukup tinggi. Maka, Kementerian Sosial melalui program Kampung SiagaBencana (KSB) menginisiasi warga RW 11 agar mempunyai kemandirian dalammenanggulangi bencana banjir yang rutin datang ketika musim penghujan. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi program KSB di RW11 dalam rangka penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat, serta faktorpendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelahberdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan KSB di RW 11 selain menciptakan organisasi masyarakat yang siapdan tanggap terhadap bencana juga meningkatkan kapasitas warga dalammenghadapi banjir dan meningkatkan partisipasi warga dalam upayapenanggulangan bencana di wilayahnya.

---

ABSTRACTRW 11 Rawa Buaya Urban Village has a threat of floods on high levels. With thatkind condition, The Ministry of Social initiated Kampung Siaga Bencana (KSB)Programe to make community independency in response to floods that routinelycome up when the rainy season. With a qualitative approach, this thesis illustratesthe implementation of KSB programs in RW 11 in the framework of communitybased disaster management, also describe the supporting factors and inhibitingfactors in the implementation of the program after standing for about 3 years . Thestudy findings suggest that the implementation of the KSB in RW 11, has create acommunity organizations well prepare for and respond to disasters also increasethe capacity of people to cope with floods and increase citizen participation indisaster management in they region."

"Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di dalam Cincin Api Pasifik yang menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung Rokatenda yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dan merekomendasikan pembangunan rumah pascabencana. Permasalahannya adalah rumah yang dibangun seringkali lebih mengedepankan aspek kemudahan, kecepatan produksi secara massal dan aspek kekuatan struktur bangunannya namun melupakan perubahan kebutuhan penghuninya. Oleh karena itu, konsep flexible housing ini hadir dan ditengarai mampu menanggapi perubahan kebutuhan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi flexible housing pada rumah pascabencana. Salah satu rumah pascabencana yang ada di Indonesia adalah Rumah di Pulau Flores. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan berusaha memahami fenomena penggunaan rumah bantuan pascabencana dilihat dari kacamata penghuni rumah untuk memastikan bagaimana rumah dapat beradaptasi seiring berubahnya kebutuhan pengguna. Hasilnya, rumah ini tergolong flexibel meski terdapat beberapa aplikasi yang tidak dipenuhinya.

---

Indonesia is known as a country located in the Ring of Fire which causes Indonesia to be frequently hit by natural disasters. One of them is the eruption of the Rokatenda volcano which occurred in East Nusa Tenggara which resulted in dozens of houses damaged. This prompted the government to provide assistance and recommend the construction of post-disaster housing. The problem is that houses often prioritize aspects of ease, mass-production speed, and strength aspects of building structures, but forget the changing needs of its inhabitants. Therefore, the concept of flexible housing is suspected to be able to respond to changing needs. The purpose of this thesis is to find out how the application of flexible housing in post-disaster home. One of the post-disaster houses in Indonesia is the House on Flores Island. This thesis writing method is done by trying to understand the phenomenon of the use of a post-disaster house from the residents of the house to ensure how the house can adapt as the needs of users change. The result, this house is quite flexible although some applications are not fulfilled."

"ABSTRACTBencana merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Indonesia termasuk dalam daerah dengan potensi bencana yang tinggi, sehingga perlu dilakukan proses penanggulangan bencana. Proses penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase yakni fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana. Pada penerapannya, terdapat fase tambahan atau fase transisi yang berada diantara fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Pada fase transisi inilah pemerintah dan Non-Government Organization NGO memberikan hunian sementara berupa transitional shelter. Transitional shelter adalah tempat penampungan yang layak huni, tertutup dan aman serta menggunakan material yang dapat digunakan kembali. Transitional shelter memiliki beberapa aspek yakni faktor yang mempengaruhi bentuk, prinsip, karakteristik pasca penggunaan, dan konstruksi. Pada penerapannya, transitional shelter pada bencana Gunung Merapi hanya menggunakan beberapa faktor pembentuk rumah dan hanya menggunakan tiga karakteristik pasca penggunaan. Meskipun demikian, konstruksi yang digunakan adalah tipe disassemble design dengan dua teknik lashings. Bila dipelajari lebih lanjut, transitional shelter dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat terdampak jika potensinya digunakan secara maksimal. Oleh karena itu diharapkan potensi yang dimiliki transitional shelter dapat dimaksimalkan dan penggunaannya tidak hanya terbatas pada bencana erupsi Gunung Merapi melainkan untuk bencana yang lain mengingat Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi.

---

ABSTRACTDisaster is an event that occurs suddenly and produces harm to society and the environment. Indonesia is included in areas with high potential for disaster, so that disaster management needs to be done. The disaster management process consists of three phases pre disaster phase, emergency response phase, and post disaster phase. In its application, there is an additional phase or transition phase that lies between the emergency response phase and the post disaster phase. In this transition phase, the government and Non Government Organization NGO provide transitional shelters. Transitional shelters are shelter that is liveable, closed and safe and uses reusable materials. Transitional shelter has several aspects that is factors that affect form, principle, post use characteristics and construction. In its application, the transitional shelter at Mount Merapi disaster only uses several factors of house 39 s building formers and uses only three characteristics post use. However, the construction used is a disassemble design type with two lashings techniques. When studied further, transitional shelters can provide benefits to affected communities if its potential can maximally utilized. Therefore, it is expected that the potential of transitional shelters can be maximized and the transitional shelters uses is not limited to the eruption of Mount Merapi disaster but to other disasters since Indonesia has high potential for disaster."

"RPB daerah merupakan dokumen perencanaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Studi ini berfokus pada pengurangan risiko melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga di Indonesia sebagai upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Tujuan dari analisis ini adalah melihat pengaruh keberadaan RPB daerah di level kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan bencana dengan proksi cakupan pengetahuan peringatan dini bencana dan keikutsertaan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana rumah tangga. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukan RPB daerah mampu memberikan perbedaan positif terhadap kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga.

---

Regional disaster planning is a document that aims to reduce the risk due to disaster impacts. This study mainly focuses on household disaster preparedness activities in Indonesia in implementing disaster risk reduction as an effort on disaster coping. This becomes important because Indonesia is a disaster-prone area. The purpose of our analysis is to look at the effect of RPBs at the district/city level on disaster preparedness with regional coverage of household disaster early warning knowledge and participation in training or disaster rescue simulations as a proxy. This study uses a combination of Ordinary Least Square (OLS) regression and propensity score matching (PSM). The results showed the regional RPB was able to provide an positive difference in the supply of household disaster preparedness."

"

Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman terdampak bencana gempabumi. Potensi untuk terjadi guncangan akibat gempabumi juga masih besar mengingat daerah ini berada di busur depan tektonik Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pendekatan distribusi potensi bahaya gempabumi hingga potensi risikonya terhadap pertumbuhan distribusi jumlah penduduk. Metodologi yang digunakan untuk potensi bahaya gempabumi adalah dengan pendekatan Peak Ground Acceleration (PGA) yang dapat dikoreksi pada skala yang lebih baik dengan analisis AVS30. Selain itu, untuk melihat potensi dampak terhadap penduduk di tahun 2030, dilakukan pemodelan distribusi pertumbuhan tutupan lahan permukiman dengan menggunakan pendekatan Marcov-chain. Selanjutnya, dengan pendekatan gabungan antara pemodelan random forrest dan proyeksi lahan terbangun serta proyeksi geometrik jumlah penduduk diperoleh sebuah model kepadatan penduduk tahun 2030 dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil akhir penelitian dapat memberikan gambaran potensi sebaran dan jumlah penduduk yang berada diwilayah berisiko guncangan permukaan gempabumi yang dikelompokan dalam tiga kategori, risiko rendah, sedang, dan tinggi. Risiko bencana gempabumi dinilai dari potensi gempabumi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam jenis, yaitu: potensi gempa bawah permukaan, kondisi fisik, infrastruktur, kebijakan, tutupan lahan, dan jumlah penduduk. Hasil kajian potensi dampak gempabumi dengan melihat proyeksi pertumbuhan permukiman dan penduduk di Sukabumi dapat memberikan informasi potensi risiko gempabumi terhadap pertumbuhan penduduk terbesar berada di wilayah Kota Sukabumi dan sekitar teluk Pelabuhan Ratu. Informasi tersebut dapat menjadi referensi yang lebih baik terutama dalam menyusun strategi antisipasi dalam upaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

 

---

Sukabumi is one of the regions in Indonesia that has experience affected by earthquake. The potential for shocks due to earthquakes is still large considering that this area located at the front arc tectonic system of the Java island. The aims of this study is to illustrate the distribution of potential surface shaking based earthquake and it’s risk thought population distribution. The methodology used for potential earthquake hazards is the combination between Peak Ground Acceleration (PGA) approach and AVS30 analysis. In addition, to see the potential impact of the population in 2030, the distribution of residential land cover is developed using the Marcov Chain approach. Furthermore, with combination approach between random forrest modelling, projected land cover, and geometric projections of population, a population density model of 2030 was obtained with better accuracy. The final results of this study can provide an overview of distribution and number of residents in the potential surface shaking areas that are grouped into three different categories: low, medium, and high risk. Earthquake disaster risk is assessed from the potential of the earthquake. There are six variables that used in this study, namely: subsurface earthquake potential shaking, physical condition, infrastructure, regulation, land cover, and population. The results of the study of the potential impact of the earthquake by looking at the projected growth in settlements and residents in Sukabumi area. It can provide information on the potential risk of earthquakes to the largest population growth in the area of Sukabumi City and around the port of Pelabuhan Ratu. This information can be a better reference, especially in preparing anticipatory strategies for resilience sustainable development programme.

 

"

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Indonesia sangat rawan terhadap risiko bencana alam tektonik dan vulkanik gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi , karena: 1 terletak di antara tiga lempeng tektonik: Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, 2 berada di jalur cincin api 'Asia Pacific Ring of Fire' dengan 127 gunung berapi aktif terbanyak di dunia, dan 3 negara kepulauan terbesar dunia dengan 13.466 pulau. Sudah banyak terjadi bencana alam dari masa lalu hingga sekarang, dan masih akan terjadi lagi di masa depan, hanya waktunya yang tidak pasti. Korban meninggal dunia, cidera dan kerusakan, kehancuran rumah tinggal penduduk sudah jutaan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar.Timbul permasalahan dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam untuk rumah tinggal yang telah rusak dan hancur, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Korban bencana tidak mempunyai uang yang cukup, banyak yang kehilangan sumber penghasilan, sementara anggaran dana pemerintah sangat tidak mencukupi untuk memberikan bantuan dan ganti kerugian, jika terjadi suatu bencana alam katastrofe. Hal itu mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tinggal penduduk tidak bisa dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga memperpanjang penderitaan korban bencana alam.Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini melakukan studi pada 7 negara paling rawan bencana alam yang telah menerapkan skema asuransi bencana alam untuk mengkaji dan mengganalisis: 1 skema asuransi bencana alam yang tepat diterapkan di Indonesia; 2 peranan reasuransi dan catastrophic bond dalam mendukung skema asuransi bencana alam di Indonesia; dan 3 pembaruan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan skema asuransi bencana alam.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data secara juridis kualitatif. Penelitian ini menjawab: 1 skema asuransi bencana alam yang dapat dan tepat diterapkan di Indonesia adalah skema asuransi bencana alam yang bersifat wajib tolong-menolong untuk menjamin setiap rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, 2 reasuransi dapat memberikan dukungan terhadap skema asuransi bencana alam di Indonesia dengan jaminan reasuransi dari pasar reasuransi tradisional dan catastrophic bond dapat memberikan jaminan reasuransi innovatif yang lebih besar melalui investor korporasi di pasar modal global; 3 diperlukan pembaruan hukum perasuransian dan hukum penanggulangan bencana untuk mewujudkan skema asuransi bencana di Indonesia.Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia penting menyelenggarakan skema asuransi bencana alam rumah tinggal yang sifatnya wajib tolong-menolong untuk risiko gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi, sehingga penduduk korban bencana alam akan mendapatkan ganti kerugian yang lebih besar dan lebih cepat untuk dapat membangun kembali rumah tinggal mereka yang rusak dan hancur sesuai princip 'build back better' dari deklarasi dan kerangka kerja Sendai 2015-2030.

---

Indonesia is very prone to tectonic and vulcanic natural disaster earthquakes, tsunami and volcanic eruptions due to 1 it located between three tentonic plates Indo Australia, Eurasia and Pacific, 2 within the Asia Ring of Fire with 127 active volcanoes, the largest number of active volcanoes in the world, and 3 the largest archipelago country in the world with total number of islands 13,466. A large number of natural disasters calamities have occurred in the past and that will occur again in the future with unknown times and places. Those have caused million fatalities deaths, bodily injuries, damage, destruction to residential buildings houses with huge economic losses.

There is always a serious problem in the rehabilitation and reconstruction of damaged residential buildings houses which needs a lot of fund whilst the victims did not have sufficient fund and they were suffering from loosing sources of income caused by the natural disasters.The government rsquo s annual budget for natural disasters rsquo relief and compensation is very limited, not sufficient, when a catastrophic calamity natural disaster occur. That situation caused rehabilitation and reconstruction program for residential buildings houses cannot be performed well, properly and fast, it prolongs the suffering of the victims. Based on the above description, this research did a study in seven countries prone to natural disasters which have natural disaster insurance schemes for houses.

The objective of this study is to answer the research questions 1 what is the type of natural disaster insurance can and most suitably be implemented in Indonesia, 2 how reinsurace and catastrophic bond can support the natural disaster insurance scheme, and 3 is law amendment necessary for the implementation of natural disaster insurance scheme.

This study use legal normative method research with statute, conceptual and comparative approaches. This study answers 1 a mandatory compulsory natural disaster insurance scheme covering residential buildings houses for earthquake, tsunami and volcanic eruption risks is suitably implemented in Indonesia 2 reinsurance can provide reinsurance coverage from the traditional reinsurance market and catastrophic bond can provide larger innovative reinsurance coverage from corporate investors of the global capital market 3 amendment or change to the current insurance law and disaster mitigation law is necessary for the establishment and implementation of natural disaster insurance scheme in Indonesia.

The result of this study suggests it is necessary for Indonesia to establish and implement a natural disaster insurance scheme for residential buildings houses covering earthquake, tsunami and volcanic eruption risks. With that scheme, homeowners will get larger and faster compensation from the insurers for rebuilding their damaged houses with the principle of ldquo build back better rdquo in accordance with Sendai Declaration and Framework 2015 2030."