Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh situasi bangsa Indonesia yang sedang mencari format demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya mengkaji kekuatan dan kelemahan implementasi teori dari pemikiran politik Barat tentang demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tesis ini berusaha mencari alternatif demokrasi dari pemikiran tokoh Indonesia.Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer dan bagaimana pemikiran politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah teori sosialisasi politik dari Gabriel Almond, teori demokrasi dari Robert Dahl, William Ebenstein dan Lyman Tower Sargent serta teori partai politik dari R.H. Soltau, Gabriel Almond dan Duverger. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (library reseach).Adapun kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Soekarno menolak Demokrasi Parlementer karena (1) hanya bersifat demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi (2) melindungi keberlangsungan sistem kapitalisme (3) menimbulkan instabilitas politik. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasional. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pemungutan suaa (voting).Soekarno menekankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam Demokrasi Terpimpin sehingga demokrasi tidak mengenal oposisi. Dalam menerjemahkan konsepsi ini ke dalam perangkat politik, Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari perwakilan semua partai di parlemen dan membentuk Dewan Nasional yang berisi golongan fungsional sebagai cerminan masyarakat. Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional ini menjadi jembatan sehingga setiap tindakan Pemerintah selaras dengan kehendak masyarakat.Temuan penelitian ini adalah bahwa Soekarno beranggapan Demokrasi Parlementer tidak cocok dengan situasi dan kondisi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia yakni nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Implikasi teoritisnya adalah bahwa teori sosialisasi politik, teori demokrasi dan teori partai politik dapat diterapkan untuk menganalisis tesis ini.

---

Topic Political Views of Soekarno on Guided Democracy 175 pages 7 books 6 internet sources Based on Indonesia rsquo s search for a democracy that is congruent with its foundational values this thesis shows the efforts done to review the strengths and weaknesses of implementing Western political concepts in democracy Furthermore this thesis shows the search for an alternative from Indonesian political thinkers This study questions the reason Soekarno rejects parliamentary democracy and his political thoughts on guided democracy The theories used in answering these questions are Gabriel Almond's theory of political socialization Robert Dahl's theory of democracy as well as William Ebenstein and Lyman Tower's theory of political parties from R H Soultau Gabriel Almond and Duverger In addition this study utilizes the library research method as a means for research Having explained Soekarno's grounds for rejecting parliamentary democracy as a conclusion this research shows that his main reasons consist of the fact that parliamentary democracy is merely political democracy without economic democracy a protector of capitalism and a catalyst of political instability Guided democracy is a type of people's democracy that is led by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives and is cored by the discussion of all national powers to agree unanimously The heart of leadership in a guided democracy is deliberation that is led by innate wisdom and not by a debate that results in voting Soekarno accentuates the principles of cooperation and deliberation in a family atmosphere in a guided democracy so that democracy does not encounter any oppositions In interpreting this concept on a political device Soekarno formed the Mutual Cooperation Cabinet Kabinet Gotong Royong that consists of representatives from all the political parties in the parliament and the National Council's concept made up of functional groups that reflects the people This cabinet and council became the bridge that harmonizes the government's actions with the people rsquo s will The principal findings of this research is Soekarno's opinion that parliamentary democracy is not suitable with Indonesia's situation and condition primarily because it is not in accordance with the personality of the nation or the values of Pancasila which contains the spirit of family mutual cooperation and deliberation The theoretical implication is that the theory of political socialization the theory of democracy and the theory of political parties can be applied in analyzing."

"ABSTRAKStudi ini dilatarbelakangi oleh masalah ketidakadilan sosial yang masihmenjadi masalah dasar di Indonesia sejak era kolonial. Para pemikir politikIndonesia terdahulu termasuk Sukarno, tertarik pada sosialisme sebagai sumberpemikiran yang dapat menjawab masalah tersebut. Hal ini menjadi dasarpemikiran bagi perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan negara Indonesiaterkait pengelolaan kekuasaan dan peran negara yang ditujukan untukmewujudkan keadilan sosial tanpa adanya kapitalisme dan imperialisme. Olehkarena itu, tesis ini membahas dua hal penting. Pertama, konsepsi sosialismeIndonesia menurut Sukarno. Kedua, praktik sosialisme Indonesia pada masaDemokrasi Terpimpin. Tesis ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran politikSukarno tentang sosialisme Indonesia dan praktiknya pada masa DemokrasiTerpimpin.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialismedalam perspektif marxisme. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan teoripendukung seperti: teori sosialisasi politik, teori tradisionalisme Jawa, dan teorinegara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiandeskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustakaterhadap teks pemikiran Sukarno berupa artikel, buku, dan pidato, serta berbagailiteratur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.Studi ini menyimpulkan bahwa konsep pemikiran politik Sukarno tentangsosialisme Indonesia dirumuskan dengan mengikuti konsep pemikiran marxisme.Praktik sosialisme Indonesia diterapkan dengan cara memperkuat negara melaluikekuasaan Demokrasi Terpimpin dan peran negara dalam ekonomi melaluiEkonomi Terpimpin. Temuan penelitian ini adalah pemikiran marxisme tidakditerapkan secara murni dalam konsepsi sosialisme Indonesia. Meskipunsosialisme Indonesia mendapatkan pengaruh yang dominan dari pemikirankomunisme, tetapi sosialisme Indonesia merupakan bentuk revisionisme terhadapmarxisme. Secara implisit Sukarno juga mendapatkan pengaruh tradisionalismeJawa dalam merumuskan konsepsi sosialisme Indonesia. Praktik sosialismeIndonesia pada masa Demokrasi Terpimpin lebih menampakkan kekuasaannegara yang cenderung bercirikan negara neo-patrimonial dan peran negarabersifat otonomi relatif.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa sosialisasi politik dapat diterapkandalam studi ini. Teori sosialisme dalam perspektif marxisme tidak sepenuhnyadapat diterapkan. Teori tradisionalisme Jawa dapat diterapkan untuk menganalisisciri khas sosialisme Indonesia. Dan teori negara dapat diterapkan untukmenganalisis praktik sosialisme Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

ABSTRACTThe study was motivated by the problem of social inequality that was stillbeing a basic problem in Indonesia since the colonial era. Former Indonesianpolitical thinkers including Sukarno interested in socialism as a sources of ideasthat can address the problem. It is become the rationale for the struggle forindependence and the Indonesian state governance related to use of power androle of the stated aimed at social justice without capitalism and imperialism.Therefore, this thesis discusses two important things, first, the conception ofIndonesia socialism according Sukarno?s thought. Second, the thesis alsodiscusses the practice of Indonesia socialism in the Guided Democracy era. Thisthesis aims to reconstruct the Sukarno?s political thought of Indonesia socialismand its practice in the Guided Democracy era.The main theory that used in this research is the theory of socialism in theMarxism perspective. In addition, this study also reinforced by supporting theoriessuch: the theory of political socialization, the theory of Java traditionalism, andthe theory of state. This study used a qualitative approach to the type ofdescriptive analytical research. Data was collected through a literature review ofthe Sukarno?s thought from articles, books, and speeches and various otherliteratures related to the object of this study.The study concludes that the concept of Sukarno?s political thought ofIndonesia socialism formulated by following the concept of the thought ofMarxism. The practice of Indonesia socialism was implemented by strengtheningthe state through the power of Guided Democracy and the role of state in theeconomy through Guided Economy. The research findings of this study is thethought of Marxism was not implemented purely in the conception of Indonesiasocialism. Although Indonesia socialism was getting predominant influence of theideas of communism, but it is a form of revisionism of Marxism. ImplicitlySukarno also gets the influence of Java traditionalism in formulating theconception of Indonesia socialism. The practice of Indonesia socialism during theGuided Democracy is more revealing power of state tends characterized by neopatrimonialstate and the role of the state is the relative autonomy.The theoretical implication shows that political socialization can beapplied in this study. The theory of socialism in the Marxism perspective is notfully applicable. The theory of Java traditionalism can be applied to analyze thehallmark of Indonesia socialism. And the theory of state can be applied to analyzethe practice of Indonesia socialism during the Guided Democracy."

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"Soekarno adalah tokoh nasional yang kontroversial yang tak dapat dipisahkan dari sejarah Pergerakan Nasional dan lahirnya Bangsa Indonesia. Pada usia 20an ia telah dikenal karena tulisan-tulisan yang menggugah dan pidatonya yang piawai menuntut kebebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ia menggerakkan berbagai perkumpulan politik untuk kemerdekaan pada akhir usia 20an. Walaupun pada usia 30an ia banyak mendekam di penjara atau pembuangan, mitos dan kharismanya sebagai pahlawan pembebas dan pemimpin `revolusioner berkembang di antara rakyat dan politisi di seluruh Indonesia. Cerita dan sejarah (biografi) Soekarno selalu diliputi mitos tentang kekuatan supernatural dan takdirnya sebagai pembebas bangsa.Mitos dan kharisma Soekarno telah menempatkannya dalam berbagai pusat peristiwa yang menentukan dalam sejarah ayval bangsa Indoensia. Setelah kedaulatan R.I diakui oleh Belanda dan oleh masyarakat internasional, Soekarno tetap terpilih memimpin bangsa Indonesia. Pada waktu ia menjalankan politik Demokrasi terpimpin, ia mencoba mempersatukan tiga kekuatan politik yang sebelumnya tak pemah rukun yaitu kelompok nasionalis, kelompok agama (temtama Islam) dan kelompok komunis. Walaupun selalu mendapat tantangan dari Angkatan Darat yang tak pernah mempercayai PKI, Soekamo tetap mendekatkan din pada PKI dan negara negara Blok Timur penganut ideologi Komunisme dan Sosialisme.Pada tanggal 30 September 1965, terjadi usaha perebutan kekuasaan oleh sekelompok pemuka PKI dan organisasi massanya serta perwira Angkatan Bersenjata yang didukung beberapa batalion yang kebetulan sedang berada di Jakarta untuk merayakan Hari Ulang Tahun ABRI. Kudeta ini berhasil menculik dan membunuh 6 pimpinan puncak Angkatan Darat, namun tak berhasil melaksanakan tahap berikutnya. Jendral Soeharto yang tidak masuk daftar target penculikan, berhasil melakukan konsolidasi semua kekuatan militer yang ada dan pada hari kedua ia sudah mengamankan ibu kota dan selumh fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur kota. Selanjutnya setelah mengamankan kepala negara, tanpa segan-segan ia melarang kegiatan PKI dan menghancurkan kekuatan pemberontak di daerah. Sesudah Itu kelompok-kelompok militer yang dikirim dan dibantu oleh kelompok para-militer Islam, menangkap anggota PKI dan afiliasinya di pelosok-pelosok. Dalam penangkapan-penangkapan ini banyak yang dibunuh tanpa punya kesempatan membela diri. Menurut catatan para peneliti dalam dan luar negeri korban yang terbunuh berjumlah antara 400.000-1.000.000 jiwa.Sesudah peristiwa naas tersebut, secara perlahan Soeharto mulai dianggap sebagai pemimpin baru, dan secara bertahap naik sampai pada puncak pimpinan tertinggi negara. Soekarno harus menghadapai berbagai pertanyaan dan tututan mengenai keterlibatannya dalam G-30-S dan tanggung jawabnya terhadap kemunduran kehidupan sosial-ekonomi dan buruknya keamanan negara. Dengan tekanan dad DPRGR dan MPRS yang anggotanya sudah diperbarui, dan karena gelombang demonstrasi yang dipelopori KAMI, maka sejak awal 1966 secara bértahap Suekamo kehilangan mitosnya sebagai pemimpin yang tak tergantikan, kharismanya dan haknya untuk membela diri. Akhlmya, setelah Soeharto dikukuhkan sebagai pejabat presiden, Maret 1967. Soekamo tersingkir dari panggung politik dan terisolasi dari kehidupan soslal sampai wafatnya tahun 1970.Rangkaian gejolak peristiwa yang dinamis ini terekam dalam koran-koran yang terbit 1959. 1967. Dengan cara unik, interpretasi dan opini mengenai peristiwa politik tersebut dituangkan dan diekspresikan dalam karikatur-karikatur yang terhit di koran-koran tersebut. Kumpulan karikatur tersebut merefleksikan emosi-emosi dan persepsi politik yang berkembang pada masyarakat sebagai reaksi atas peristiwa politik yang terjadi. Sebagai peninggalan sejarah, karikatur-karikatur tersebut harus di intepretasikan dan dimaknai sesuai dengan konteks zaman (tempat dan peristiwanya). Karena itu pemahaman mengenai perkembangan politik yang terjadi pada tahun 1959 gampai 1967 di Indonesia merupakan landasan terpenting pemahaman karikaturnya.Dalam penelitian ini, definisi dan fungsi mitos yang dipakai adalah :(1) Mitos adalah konsep tentang kebenaran, atau khazanah kepercayaan atau suatu hal luar biasa yang dipercaya sebagai penentu keberlangsungan kehidupan (Spencer 1961).(2) Mitos berfungsi sebagai pelembagaan sistem tata nilai dan justifikasi sosial dalam suatu masyarakat (Campbell 1988).(3) Mitos terbentuk karena pergeseran makna dalam proses semiosis berlanjut (Barthes dan de Sausurre, 1956).Tujuan penelitian ini adalah :(1) Memahami Karikatur sebagai wacana pembentuk mitos dan perombak mitos, melalui telaah contoh karikatur yang dikumpulkan.(2) Memahami penggunaan karikatur dalam proses pemitosan dan proses perombakan mitos Soekarno (1959-1967)(3) Mernahami korelasi antara gaya ungkap dan pesan-pesan yang disampaikan dalam karikatur yang diteliti (1_959-1967)Untuk dapat memahami karikatur tersebut dalam konteks historis melalui telaah akademik maka penelitian ini didahului oleh studi awal mengenai Sejarah Politik Indonesia, Sejarah dan Biografi Soekarno, Sejafah Pers Indonesia, Sejarah dan referensi mengenai Seni Karikatur di Indonesia dan luar negeri serta referensi teoritis ilmu sosial, ilmu sejarah, dan ilmu budaya.Dari penelitian yang dilakukan akhimya dapat disimpulkan bahwa karikatur yang terbit di Indonesia 1959-1967 memang mencerminkan adanya pemitosan dan perombakan mitos Soekarno dan ideologinya. Pada karikatur tersebut tergambar pelembagaan kekuasaan Soekarno dan kemudian kejatuhan citra Soekamo secara dramatik.Pada karikatur yang terbit 1959-1965 ditemukan karikatur-karikatur yang mencitrakan Soekarno sebagai tokoh superhuman, penganyom yang bijak, tokoh perkasa dan energetik serta pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, pada karikatur yang terbit 1966-1967 ditemukan penggambaran Soekamo sebagai manusia biasa yang berseragam kebesaran, ia terlihat tua, lemah, kesepian dan tak punya kekuasaan. Ia tidak lagi digambarkan sebagai orang kuat yang digdaya, tetapi sebagai manusia yang bersalah dan tak berdaya serta tidak bisa mernpertanggung jawabkan perbuatannya. Kontra mitos yang diungkapkan adalah Soekarno tidak pantas lagi memimpin.Penelitian ini dilakukan dengan menelaah 1444 karikatur yang dipilih dari 14 surat kabar terkernuka Indonesia, yang terbit antara April 1959 sampai 1967. Tahap pertama adalah melakukan pengamatan umum atau 'overview' untuk mendapat kesan dan pesan-pesan yang terkandung dalam koleksi tersebut. Setelah itu terpilih 386 karikatur yang temanya sesuai dengan judul disertasi. Kumpulan karikatur ini ditabulasi untuk menganalisa kandungan tema, mitos, simbol dan ikon yang ada. Selanjutnya dipilih 44 karikatur yang dapat memperlihatkan perubahan terma dan gaya visual, sesuai dengan topik penelitian untuk dianalisa dan dimaknai lebih mendalam mernakai teori Barthes dan de Sausurre mengenai pemitosan melalui proses semiosis berlanjut.Tahap akhir adalah memakai semua hasil tabulasi dan analisa tersebut untuk membuat kesimpulan akhir yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemahaman Sejarah Nasional, Sejarah Karikatur dan Bidang Studi Seni Komunikasi.Soekarno is a controversial Indonesian founding father inseparable from the history of freedom movement and the birth of the nation. He was already an outstanding political figure in his 20's, when he published his inspiring writings and delivered moving rhetorical speeches against the Dutch Colonialism. He also led a militant political movement for Indonesian independence in his late 20?s. Spending most of his 30's in prisons or in exile, his myths and charisma as revolutionary hero and messiah continued to grow among ordinary people and politician as well. The story and history (biography) of Soekamo were shrouded with myths of his superhuman power and legitimate destiny to free the country.

Soekarno's myths and charisma has support his leadership and placed him in the center of all decisive historical events during the revolution and after Indonesia has gained international recognition as a new republic. In the era of Guided Democracy, he declared a political decree to impose a balance power between three unlikely united political group in Indonesia which were the nationalist, the religion parties (mostly Moslem?s) and the communist. Despite opposition from the Army which never trusts the Communist party, Soekarno continues to tighten his political relation with the National Communist Party and International Communist-Socialist Block.

In September 30th, 1965 an attempt to take over the country was undertooked by a group of Communist party leader supported by a number of high ranking Armed Force officers and some armed battalions. This coup was successful in the initial stage of kidnapping and killing top Am|y?s officers (6 generals and 1 officers), but failed to brought the movement to the next stages. In a very short time alerted General Soeharto who was not in the target list, was able to consolidate remaining Armed Forces power and in the second day he has thoroughly secure the capital and all strategic telecommunications and other vital infrastmcture of the city. In the next step he secures the president and his aides, and without slight hesitation he banned the communist party activities, cmshed the organization and its affiliations and closed their media. In the following uncontrolled events, platoons of army were sent to the countryside. Supported by Islamic militia-group they search and captured many Communist party member or suspected communist activist throughout the country. In many cases the victim were killed without proper justice and legal process. in many studies, the death toll was estimated between 400.000 to 1.000.000.

After the fateful day, Soeharto was slowly stepping up to higher power and Soekamo was forced to face the growing negative opinion of his involvement in the coup attempt, and his other political an economical failure which bring down the country to continuous social and economic difficulties and instability. Through political pressure of the new Parliament and National Assembly, and because of consistence student demonstration on the streets of Jakarta, Soekamo slowly and painfully was loosing his myths and charisma, and his right to defend himself. Eventually he was ousted from the power and after Soeharto was inaugurated as the Acting President in March 1967, he was isolated from political scene until his death in 1970.

All the dramatic and dynamic successive political events was reported and recorded in the national newspaper published between 1959-1967. In a very specific and interesting way the historic events also captured and expressed in political caricatures published in the newspapers. These caricatures were form of communication which convey the messages of the time, shared- by the creator and the spectator alike. They were statement of emotions and opinions growed and developed in particular community about particular political and social events that happened in the history of the society.§They can serve as authentic historical artifacts for academic research.

The focus of this research was caricatures that conveyed messages which were related to the process of the myth making and the myth breaking of Soekamo. As a historic reminiscence, these caricatures has to be interpreted and understood in context with political background occurred in the time of the publication. Knowledge and reference of historical developments that happened in 1959-1967 were very important in the process of collecting, verifying and understanding of the research materials.

The definitions and fuction of myth used in this research are:

(1 ) Myth is a concept of truth and; a body of belief (Spencer, 1961).

(2) Myths functioned as a value system to established social justification system in a society (Campbell, 1988)

(3) As a form of communication, myth was formed through continuous process of switch of meaning that happened in a community because of semiotic process (Barthes and de Saussure, 1956)

The objective of the research were:

(1) To understand the way a caricature works in building a myth or breaking a myth, through example collected in the research.

(2) To understand the use of caricatures in the process of Soekarno's myth building and myth-breaking (process of creating his myths and his counter-myths).

(3) To understand the correlation between the pictorial style (visual language) and the message conveyed in the caricatures published between 1959-1967.

To be able to understand and describe these caricatures in historical contexts, the research was conducted based on studies of Indonesian Political History; History and Biography of Soekarno; History of Indonesian Joumalism and Historical reference about Indonesian and intemational caricatures.

The conclusion of this research is in depth understanding of the phenomena of myth-malring and myth-breaking in the history of tI1e rise and fall of Soekamo, observed through Caricatures which were published in 1959-1967. Between 1959-1965, while Soekarno is in the height of his power, he was often pictured as a superhuman, wise, powerful, affectionate and energetic leader loved by all. In these caricatures he also often appeared as a healthy and powerful leader younger than his real age. In the caricatures published between 1966(1967 Soekamo was often pictured as ordinary man in uniform, old, weak, helpless and lonely. He was no longer visualized as invincible leader, but as vulnerable human being, not free form mistakes and weakness and incapable to lead the country. His myths and charisma had gone and he was sized down to powerless person who lost his right to command.

The research was based on selected 1444 caricatures from 14 leading Indonesian newspaper published between April 1959 and March 1967. The first step of the research was a general overview of the 1444 caricatures, followed by further selection of 368 caricatures which more clearly related to the title of the research. The result was a tabulation of the myths, the symbols and the icons recognized in the caricatures. The next step was further selection of 44 caricatures, which were then analyzed and interpreted according to Barthes Theory of reading and deciphering myth through semiotic process. The final step was drawing conclusion and reflection by further analyzing and evaluating all the result of the research. It was hoped that the findings will contribute new insight to further understanding of Indonesian political history, the history of caricatures and the study of communication arts."

"Artikel ini membahas dinamika Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada masa Demokrasi Terpimpin di mana terjadi tekanan politik dan ekonomi terhadap GKBI dari pihak-pihak yang berideologi komunis dan pihak pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mengakibatkan adanya pergeseran prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini akan membahas dinamika GKBI dimulai sejak masa transisi hingga akhir Demokrasi Terpimpin saat tekanan ideologi komunis mendominasi. GKBI merupakan gabungan koperasi batik terbesar  di Indonesia dengan hak tunggal impor dan distribusi kain mori/cambrics (pool cambrics) sebagai bagian dari penyederhanaan arus bahan baku industri batik sejak tahun 1953. Namun, menjelang munculnya Dekrit Presiden 1959, GKBI terseret ke dalam tekanan ideologi komunisme yang menghadapkan mereka pada dinamika koperasi yang sangat berbeda dibandingkan masa Demokrasi Liberal. Hal tersebut tidak terlepas dari karakter GKBI sebagai koperasi yang otonom serta dipengaruhi pemikiran koperasi Mohammad Hatta yang tidak sejalan dengan pihak komunis dan pemerintah. Akibat konflik ideologi tersebut terjadi intimidasi terhadap GKBI secara sistematis dan mempengaruhi prinsip, peran, dan struktur kepengurusan GKBI. Artikel ini menggunakan metode sejarah terhadap sumber berupa wawancara, arsip, dokumen terjilid, surat kabar sezaman, buku, dan jurnal, yang diperoleh dari ANRI, Perpusnas RI, DPAD DI Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Balai Besar Tekstil Bandung, Kantor Pusat GKBI Jakarta, Kantor Koperasi Mitra Batik Tasikmalaya, dan lewat daring.

---

This article discusses the dynamics of the Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)   during the Guided Democracy period when there was political and economic pressures on GKBI from parties with communist ideology and the Guided Democracy government which resulted in the shifting of principles, role, and management structure of the GKBI. The discussion on the dynamics of GKBI began with the transition towards Guided Democracy until the end of Guided Democracy, when the communist ideological pressures dominated. GKBI is the largest batik cooperative association in Indonesia with the sole right to import and distribute mori/cambrics (pool cambrics) as part of a simplification of the flow of raw materials for the batik industry since 1953. However, before the issuance of the 1959 Presidential Decree, GKBI was dragged into the pressure of communism ideology which exposed them to very different dynamics and cooperative principles, compared to Liberal Democracy period. This is inseparable from GKBI’s character as a autonomous cooperative and the influence of Mohamad Hatta's cooperative thought. Resulting from this ideological conflict was the systematic intimidation of GKBI which gave influence to the principles, role of GKBI and even GKBI's management structure itself. This article utilizes historical methods for sources in the form of interviews, archives, bounded documents, contemporary newspapers, books and journals obtained from ANRI, National Library of Indonesia, DPAD DI of Yogyakarta, Center for Crafts and Batik in Yogyakarta, Bandung Center for Textiles, Central Office GKBI Jakarta, Mitra Batik   Cooperative   Office in Tasikmalaya, and online sources."

"Tesis ini membahas tentang pemikiran Presiden Sukarno terkait pendidikan serta kebijakan pendidikan nasional yang ia terapkan di masa kekuasannya secara mutlak: Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Penelitian menyimpulkan bahwa Presiden Sukarno membuat sistem pendidikan berdasarkan pada cara pikirnya dan cara pandangnya sendiri dibalut dengan hegemoni kekuasaan yang sedang berada di tangannya. Terlihat dengan berbagai macam kebijakan pendidikan nasional yang selalu beriringan dengan keputusan politik. Menandakan bahwa antara kebijakan politik dan pendidikan adalah sejalan. Penelitian mengenai tema ini berbeda dengan penelitian lainnya karena pada penelitian ini, membedah lebih dalam mengenai pemikiran pendidikan Presiden Sukarno, mengawalinya dari latar belakang berbagai pemikiran, lalu melihat gagasan pendidikannya dari berbagai pidato dan amanat kenegaraan. Dari situ kita bisa mengetahui isi kepala Sang Presiden tentang pendidikan. Dilanjutkan dengan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang berlaku dan dijalankan Presiden Sukarno dan pemerintahannya.

---

This thesis examines about President Sukarno's thoughts on education and the national education policies that he implemented in his absolute rule: the Era of Guided Democracy (1959-1965). The study concluded that President Sukarno created an education system based on his way of thinking and his own perspective wrapped in the hegemony of power that was in his hands. Seen with various kinds of national education policies that always go hand in hand with political decisions. Indicates that between political policies and education are in line.

Research on this theme is different from other studies because in this study, it dissects more deeply about President Sukarno's educational thoughts, starting from the background of various thoughts, then looking at his educational ideas from various speeches and state mandates. From there we can find out what the President's head about education is. Followed by various national education policies that apply and are implemented by President Sukarno and his government."

"Permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana proses ketatanegaraan yang berlangsung pads masa Demokrasi Terpimpin dengan melihat hubungan antara Soekarno, PKI dan AD. Topik ini menarik untuk diangkat karena terjadi konflik politik antara PKI dan AD untuk memperebutkan kekuasaan, dimana mereka juga saling memperebutkan simpati dari Soekarno. Berdasarkan hat tersebut permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Soekarno, PKI dan AD serta bagaimanakah Soekarno mempertahankan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan di satu pihak dan perebutan kekuasaan antara PKI dan AD dipihak lain.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Politik dari David Easton, Teori kekuasaan dari Roberth Bierstedt, Teori Kharismatik dari Benedict R.O.G. Anderson dan Soemarsaid Moertono, Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, teori Partai Politik dari Sigmund Neumann, Teori Militer dari Finer, serta Teori Kekuasaan Negara dari Bertrand Russel. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis.Hasil temuan penelitian ini adalah Soekarno, PKI dan AD adalah tiga kekuatan yang saling mendukung dan membutuhkan pada masa Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD. Segitiga persoalan ini semakin tajam sehingga mengakibatkan terjadinya pemberontakan G30S/PKI 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi AD dan Soekarno dianggap yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Teori Politik, Teori kekuasaan, Teori Kharismatik, Teori Partisipasi Politik Teori Partai Politik, Teori Militer, dan Teori Kekuasan Negara berinspiikasi positif terhadap konflik yang terjadi antara Soekarno, PKI dan AD.

---

The research question of the research is how the process of state administration is in the Guided Democracy by seeing the relation of Soekarno, Indonesian Communist Party (PKI), and the Army. The topic is interesting to be discussed because there was a political conflict between PKI and the Army to gain power and sympathy of Soekarno. Based on that, the problem in this thesis is how the political situation in Indonesia which involved Soekarno, PKI and the Army is. Other problem is how Soekarno maintained the balance of power between those two political actors related to his own power as a president.

Theories applied in the thesis are theory of politics from David Easton, theory of power from Roberth Bierstedt, theory of charisma from Bennedict ROG Anderson and Soemarsaid Moertono, theory of political participation from Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, theory of political party from Sigmund Neumann theory of military from SE Finer, and theory of state power from Bertrand Russell. This research applies qualitative research method and the technique of analysis is descriptive analytic.

The result of the research is that Soekarno, PICT, and the Army was three political powers which support each other in the era of Guided Democracy. The role of PKI was to support Soekarno in politics and the Army became the power resource for Soekarno in running Guided Democracy. Problem rose when there was an ideological conflict between PKI and the Army. The party was protected by Soekarno because he did not have any organization to support his political power. Thus, PKI became his equilibrium factor of his power against the Army. This triangle of politics sharpened so that culminated in the tragedy of G30SIPK.I in 1965 which killed some generals from the Army and Soekarno was expected as the most responsible person related to the tragedy.

Theories mentioned above have positive implication on the conflict of Soekarno, PKI and the Army."